POLITIK VERSI HTI

DEFINISI POLITIK

Banyak orang menganggap politik itu kotor. Benarkah demikian? Sebenarnya apa sih yang dinamakan dengan politik? Lalu, apakah kita –kaum Muslim- harus menjauhinya atau terjun di dalamnya?

Politik adalah pengaturan dan pemeliharaan urusan rakyat, mencakup urusan mereka di dalam maupun di luar negeri. Aktivitas politik diselenggarakan oleh negara dan rakyat. Negara merupakan institusi yang secara langsung melakukan pengaturan urusan rakyat, sedangkan rakyat berfungsi mengontrol negara.

Definisi bersandar kepada fakta (kenyataan) yang ada tentang politik. Disamping itu, definisi tersebut juga sesuai dengan arti menurut bahasa. Di dalam bahasa Arab, politik atau yang biasa dikenal dengan kata siyâsah, berasal dari kata: sâsa, yasûsu, siyâsah; maknanya berarti mengatur urusan rakyat. Di dalam kamus al-Muhith1 dinyatakan: sustu ar-ra’iyah siyâsah (saya mengatur urusan rakyat dengan suatu peraturan): amartuhâ wa nahaituha. Artinya, saya mengatur/memelihara urusan rakyat dengan perintah dan larangan. Definisi itu juga diperoleh dari hadits-hadits yang menggambarkan mengenai aktivitas para penguasa, muhasabah (kritik) yang dilakukan rakyat terhadap para penguasa, maupun kepedulian terhadap hal-hal yang menyangkut kemaslahatan kaum Muslim.

Telah diriwayatkan dari Abi Hazim, yang berkata: ‘Aku telah tinggal bersama-sama dengan Abu Hurairah selama lima tahun, dan aku mendengar Abu Hurairah menceritakan hadits dari Rasulullah saw yang bersabda:

«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ، كلما هلك نبي خلفه نبي ، وأنه لا نبي بعدي ، وستكون خلفاء فتكثر ، قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة الأول فالأول ، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم»

Dahulu, urusannya bani Israil diatur oleh para Nabi. Setiap kali Nabi tersebut meninggal (binasa) seketika digantikan oleh Nabi lainnya. Sesungguhnya tidak ada lagi Nabi sesudahku. Dan kelak (sepeninggalku yang mengatur/memelihara) adalah para Khulafa yang jumlah mereka itu banyak. Ditanyakan (oleh para sahabat): ‘Apa yang engkau perintahkan kepada kami?’ Dijawab: ‘Bai’atlah (Khalifah) yang pertama dan yang pertama. Dan serahkanlah kepada mereka hak-hak mereka, karena sesungguhnya Allah akan menanyai mereka atas apa yang menjadi urusan (dan tanggung jawab) mereka’. (HR. Muslim)

Sabda Rasulullah saw lainnya:

«ما من عبد يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة»

Tidaklah seorang hamba yang Allah serahkan kepadanya urusan kaum Muslim, kemudian ia tidak mengaturnya dengan nasehat, kecuali tidak akan mencium bau surga. (HR. Muslim)

«ما من والٍ يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة»

Tidaklah seorang wali (penguasa) yang memerintah kaum Muslim, lalu ia mati sementara ia mengabaikan urusan kaum Muslim, kecuali Allah mengharamkan kepadanya surga. (HR. Bukhari)

«ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ ومن أنكر فقد سلم إلا من رضي وتابع»

Akan ada para pemimpin (umara) yang kalian kenali (kemudian kalian taati) dan (ada pula yang kemudian) kalian ingkari. Barangsiapa yang mengetahuinya, maka ia terlepas, dan barangsiapa yang mengingkarinya maka ia selamat. Kecuali orang yang meridhai dan mengikutinya (mereka tidak selamat). (HR. Muslim dan Tirmidzi)

«من أصبح وهمه غير الله فليس من الله، ومن أصبح لا يهتم بالمسلمين فليس منهم»

Barangsiapa yang (bangun) pagi-pagi sementara dia tidak memikirkan (mempedulikan) urusan kaum Muslim, maka ia tidak termasuk ke dalam golongan mereka. (HR. Hakim)

Dari Jarir bin Abdullah berkata:

«بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم»

Aku membaiat Rasulullah saw untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat, serta untuk menasehati setiap Muslim. (HR. Muttafaq ‘alaihi)

Hadits-hadits tersebut diatas, baik yang berkitan dengan para penguasa yang mengendalikan pemerintahan, atau pun yang berkait dengan umat sebagai pihak yang melakukan koreksi terhadap para penguasa, atau juga yang berkait dengan kaum Muslim satu dengan lainnya yang harus peduli terhadap kemaslahatan kaum Muslim dan untuk saling nasehat menasehati; semua itu menjadi sumber istinbath (penggalian hukum) mengenai definisi politik (siyasah) yang bermakna pengaturan/pemeliharaan urusan umat. Dengan demikian definisi tentang siyâsah dapat digolongkan sebagai definisi yang syar’i, karena diistinbath dari dalil-dalil syara, disamping memiliki implikasi hukum terhadap penguasa Muslim maupun kaum Muslim.

Berdasarkan definisi itu pula kita bisa menyatakan bahwa kotor atau tidaknya politik itu sangat ditentukan oleh ideologi dan peraturan yang menjadi rambu-rambu di dalam politik (yaitu di dalam pengaturan dan pemeliharaan urusan-urusan rakyat). Apabila ideologi dan peraturan yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu kehidupan berpolitik itu adalah ideologi dan peraturan kapitalis sekular, maka itulah kenyataan yang saat ini dipraktekkan oleh para penguasa di negara-negara Barat, dan diikuti oleh para penguasa muslim. Jika Islam dijadikan sebagai ideologi dan dasar kehidupan bermasyarakat/bernegara dan syariat Islam dijadikan sebagai sistem hukumnya, maka hadits-hadits Nabi saw diatas itulah gambaran pelaksanaannya.

Sejak runtuhnya negara Khilafah Islam dan dipaksakannya sistem hukum dan sistem politik kufur di negeri-negeri Islam, warna politik Islam telah sirna. Pemikiran politik Barat yang bersumber dari akidah (ideologi) kapitalisme sekular telah menempati posisi yang sebelumnya di duduki oleh pemikiran politik Islam. Kaum Muslim mesti menyadari bahwa pengaturan dan pemeliharaan urusan-urusan kaum Muslim dengan Islam tidak mungkin terwujud kecuali dengan berdirinya kembali Daulah Khilafah Islamiyah, sekaligus merekatkan dan menyatukan kembali kaum Muslim dengan aktivitas politik yang bersumber dari akidah Islam.

Para penjajah kafir telah membius kaum Muslim dengan pemahaman sekular, yaitu menjauhkan kaum Muslim dengan aktivitas politik, menjauhkan Islam dengan negara dan aktivitas politik. Mereka berdalih bahwa aktivitas politik itu adalah dusta dan kotor, sehingga tidak layak (agama) Islam ditempatkan di tempat-tempat yang kotor. Islam adalah ajaran yang sakral dan harus dijauhkan dari aktivitas politik. Maksud dari para penjajah adalah menjauhkan umat Islam dari aktivitas yang bisa membangkitkan kembali kehidupan Islam melalui tegaknya Daulah Khilafah Islamiyah. Mereka menyadari bahwa kekuatan kaum Muslim –secara ideologis dan politis- justru terletak pada institusi Daulah Khilafah Islamiyah. Bagi mereka, tegaknya kembali Daulah Khilafah Islamiyah merupakan lonceng kematian negara-negara kafir sekular dan sirnanya peradaban Barat yang selama ini mereka agung-agungkan. Oleh karena itulah, mereka mencekoki kaum Muslim dengan pemahaman yang keliru, yaitu menjauhkan umat Islam dari aktivitas politik.

Padahal, politik adalah sesuatu yang netral. Ideologi dan interaksi yang diarahkan oleh sistem hukum yang mengatur aktivitas politiklah yang menentukan apakah aktivitas politik itu ‘bersih’ atau ‘kotor’.

Kepedulian kaum Muslim terhadap politik dan kewajibannya untuk melakukan aktivitas politik sudah dimulai sejak pertama kali diutusnya Rasulullah saw, yaitu pada saat beliau membentuk ‘partai politik’ di kota Makkah. Beliau melakukan pengkaderan; membina orang-orang yang telah memeluk Islam; membacakan ayat-ayat setiap kali ayat-ayat tersebut beliau terima; menjawab dan memberikan solusi kepada para sahabat-sahabatnya manakalah terdapat persoalan diantara mereka. Hal itu tampak jelas dalam ayat-ayat yang diturunkan di kota Makkah selama beliau membina para sahabat dan menyampaikan risalah Islam kepada para penduduk Makkah.

Rasulullah saw mencela dan menghujat para pembesar kota Makkah yang kufur, paganisme (penyembahan berhala) bahkan dengan berhala-berhalanya; mencela adat istiadat kafir –seperti mengubur anak perempuan hidup-hidup-; menghina penipuan di dalam transaksi perdagangan (timbangan); bahkan beliau dan para sahabat menunjukkan perhatian yang sangat tinggi terhadap konstelasi politik internasional. Paling tidak hal itu tercermin pada firman Allah Swt:

]غُلِبَتِ الرُّومُ%فِي أَدْنَى اْلأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ%فِي بِضْعِ سِنِينَ ِللهِ اْلأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ%بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ[

Telah dikalahkan bangsa Romawi, di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang, dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan di hari (kemenangan bangsa Romawi itu) bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. (TQS. ar-Rum [30]: 2-5)

Ayat diatas menjadi penjelas bagi para sahabat –saat itu- yang berpolemik (berdiskusi) dengan orang-orang kafir Quraisy tentang konstelasi politik internasional. Orang-orang musyrik lebih suka jika kekaisaran Persia dapat mengalahkan kerajan Romawi, sebab kekaisaran Persia adalah penyembah api dan dekat dengan paganisme. Sementara kaum Muslim menyukai jika kerajaan Romawi yang memenagkan peperangan melawan kekaisaran Persia, sebab mereka adalah ahli kitab2.

Kaum Muslim tidak akan mampu memikul dakwah Islam kepada bangsa-bangsa lain, atau mencegah skenario jahat yang ditujukan kepada umat, jika kaum Muslim tidak memahami secara global konstelasi politik internasional dan sikap dari negara-negara besar terhadap mereka. Artinya, penyebarluasan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia, mengungkap makar jahat negara-negara kafir, melawan skenario mereka, dan sejenisnya, merupakan kewajiban yang harus ditegakkan. Dan hal ini tidak akan mungkin dapat diwujudkan tanpa memahami percaturan dan konstelasi politik internasional.

Berdasarkan hal ini, aktivitas politik adalah perkara yang wajib dipahami oleh kaum Muslim. Kaum Muslim wajib terjun ke kancah perpolitikan, dengan menjadikan akidah Islam sebagai dasar pijakannya dan syariat Islam –yang terkait dengan aktivitas politik- sebagai rambu-rambunya. Hanya saja kewajiban untuk memperhatikan politik dan pengaturannya harus selalu dikaitkan dengan perkara utama kaum Muslim, yaitu melangsungkan kembali kehidupan Islam melalui tegaknya Daulah Khilafah Islamiyah, yang menjalankan aktivitas pemerintahannya berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, serta menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh pelosok dunia melalui dakwah dan jihad fi sabilillah. Ini adalah perkara yang menyangkut hidup matinya kaum Muslim.

DEFINISI KHILAFAH DAN KHALIFAH

Banyak orang sering mendengar kata Khalifah dan Khilafah, apa sebenarnya pengertian dari Khalifah dan Khilafah itu? Dan apa implikasinya terhadap kaum Mudlim?

Di dalam al-Quran terdapat kata Khalifah yang diulang sebanyak dua kali. Masing-masing pada surat al-Baqarah ayat 30, dan surat Shâd ayat 29. Sebagai contoh, di dalam surat al-Baqarah tercantum:

]إِنِّي جَاعِلٌ فِي اْلأَرْضِ خَلِيفَةً[

Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. (TQS. al-Baqarah [2]: 30)

Kata Khalifah disitu ditafsirkan sebagai saling bergantinya kaum yang satu dengan kaum yang lain seiring dengan pergantian waktu1. Makna ini mengambil arti menurut bahasa, yang sering dimaknai ‘yang dibelakang’, atau ‘pengganti yang kemudian’, atau ‘yang menyusul’, dan sejenisnya.

Namun, Khalifah dan Khilafah yang disinggung dalam pembahasan kita kali ini bukanlah makna sebagaimana yang tercantum di dalam ayat-ayat al-Quran diatas. Khalifah dan Khilafah yang dimaksudkan disini terkait dengan aspek politik.

Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam, dan mengemban dakwah ke segenap penjuru dunia2. Kata lain dari Khilafah adalah Imamah; dimana Khilafah dan Imamah memiliki makna yang sama. Menurut Imam al-Haramain, al-Juwaini, Imamah (atau Khilafah) adalah kepemimpinan yang sempurna dan mencakup umum, yang berkait dengan perkara khusus maupun umum yang ada hubungannya dengan agama maupun dunia, di dalamnya tercakup penjagaan atas negeri-negeri (kaum Muslim), memelihara urusan masyarakat, menegakkan dakwah melalui hujjah dan pedang (maksudnya jihad-pen), mengatasi kezhaliman dan kesewenang-wenangan sekaligus mengganjar pelakunya yang zhalim, serta memberikan hak-hak terhadap orang-orang yang terhalang hak-haknya3.

Berdasarkan hal ini maka Khilafah itu merupakan sistem pemerintahan yang menerapkan sistem hukum Islam atas seluruh rakyatnya, dan menyebarluaskan dakwah Islam dengan dakwah (hujjah) dan jihad fi sabilillah ke seluruh penjuru dunia.

Adapun Khalifah adalah Sulthan al-A’zham4, yaitu kepala negara di dalam sistem Khilafah, seperti Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khaththab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain. Hanya saja Umar bin Khaththab lebih suka disebut dengan Amirul Mukminin, atau Ali bin Abi Thalib yang lebih suka disebut dengan Imam. Semua itu memiliki makna yang sama dengan Khalifah.

Rasulullah saw telah memerintahkan kaum Muslim agar mereka mengangkat seorang Khalifah setelah beliau wafat, yang dibai’at dengan bai’at yang syar’i, memerintah kaum Muslim berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, menegakkan syariat Allah, serta berjihad bersama-sama kaum Muslim melawan musuh-musuh Allah. Beliau bersabda:

«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ، كلما هلك نبي خلفه نبي ، وأنه لا نبي بعدي ، وستكون خلفاء فتكثر ، قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة الأول فالأول ، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم»

Dahulu, urusannya bani Israil diatur oleh para Nabi. Setiap kali Nabi tersebut meninggal (binasa) seketika digantikan oleh Nabi lainnya. Sesungguhnya tidak ada lagi Nabi sesudahku. Dan kelak (sepeninggalku yang mengatur/memelihara) adalah para Khulafa yang jumlah mereka itu banyak. Ditanyakan (oleh para sahabat): ‘Apa yang engkau perintahkan kepada kami?’ Dijawab: ‘Bai’atlah (Khalifah) yang pertama dan yang pertama. Dan serahkanlah kepada mereka hak-hak mereka, karena sesungguhnya Allah akan menanyai mereka atas apa yang menjadi urusan (dan tanggung jawab) mereka’. (HR. Muslim)

Lebih dari itu, beliau saw memperingatkan kaum Muslim agar jangan sampai ada periode (masa) dimana kaum Muslim hidup tanpa ada Khalifah, yang memimpin dan mengatur/memelihara seluruh kaum Muslim. Apabila ada masa yang kosong dari seorang Khalifah, maka kaum Muslim wajib segera untuk mengangkat Khalifah yang baru (dan syar’i). Sabda Rasulullah saw:

من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية

Barangsiapa mati dan dipundaknya tidak membai’at seorang Imam (Khalifah), maka matinya (seperti) mati (dalam keadaan) jahiliah.

Sabda Rasulullah saw lainnya:

فإن رأيت خليفة فألزمه و إن ضرب ظهرك فإن لم يكن خليقة فالهرب

Apabila kalian menyaksikan seorang Khalifah, hendaklah kalian mentaatinya meskipun (ia) memukul punggungmu. Sesungguhnya apabila tidak ada Khalifah akan terjadi kekacauan. (HR. Thabrani)

Allah Swt dengan tegas memerintahkan kita untuk mengangkat seorang Khalifah. Ini bisa dimengerti dari ayat:

]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اْلأَمْرِ مِنْكُمْ[

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. (TQS. an-Nisa [4]: 59)

Tidak mungkin Allah Swt memerintahkan kita untuk mentaati orang (institusi) yang tidak ada (gaib). Oleh karena itu ayat tersebut bisa dipahami berupa perintah terhadap kaum Muslim untuk mengadakan/mendirikannya terlebih dahulu (jika Khalifah atau institusi Khilafah tidak ada), kemudian barulah mentaatinya. Sebab terdapat kaedah ushul yang terkenal:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Suatu kewajiban tidak akan sempurna (dijalankan) tanpa sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya.

Dengan kata lain, kewajiban untuk mentaati ulil amri –dalam hal ini adalah Khalifah kaum Muslim yang menerapkan sistem hukum Islam atas rakyatnya- tidak akan sempurna bahkan tidak mungkin dilakukan tanpa keberadaannya, maka keberadaannya itu hukumnya wajib pula.

Selama lebih dari 13 abad sejak Rasulullah saw wafat, kaum Muslim telah menjaga dan menjalankan amanat Rasulullah saw untuk selalu menjaga keberadaan Khalifah dan institusi Khilafah. Ketika beliau wafat, kedudukannya sebagai kepala negara digantikan oleh para Khulafa ar-Rasyidin, kemudian berganti dengan masa Khulafa dari bani Umayah, lalu para Khulafa dari bani Abbasiyah, setelah itu para Khulafa dari bani Utsmaniyah. Sampai kemudian, pada tahun 1924 M (1342 H), insitusi Khilafah Islam berhasil dirobohkan oleh Mustafa Kamal Ataturk –seorang Yahudi- dengan bantuan penjajah Inggris dan organisasi rahasia zionis, Free Masonri. Dan diatas puing-puing reruntuhan Khilafah itu dibangun Republik Turki modern yang sekular. Khalifah pertama adalah Abu Bakar ash-Shiddiq ra, dan Khalifah yang terakhir adalah Sulthan Abdul Majid II. Artinya, kita –kaum Muslim- tidak lagi memiliki institusi Khilafah lebih dari 80 tahun!

Tatkala Rasulullah saw wafat, para sahabat Rasulullah saw (di Madinah) menyibukkan diri dalam perkara yang paling urgen, yaitu memilih pengganti Rasul sebagai kepala negara yang akan memimpin seluruh kaum Muslim, dan yang akan menjaga pelaksanaan seluruh sistem hukum Islam. Mereka mendahulukan proses penggantian dan pemilihan kepemimpinan ini dari pada menjalankan kewajiban lainnya (yang juga dianjurkan untuk didahulukan), yaitu mengebumikan jenazah Rasulullah saw. Setelah Abu Bakar terpilih, barulah jenazah Rasulullah saw dikebumikan. Hal itu berlangsung tidak lebih dari tiga hari dua malam. Ini menunjukkan bahwa masalah kepemimpinan, atau ke-Khilafahan, dan memilih serta mengangkat seorang Khalifah (kepala negara) atas seluruh kaum Muslim merupakan kewajiban terbesar kaum Muslim. Tidak pernah kaum Muslim –sepanjang sejarahnya yang telah lalu- kosong dari kepemimpinan (seorang Khalifah).

Sayangnya, setelah runtuhnya ke-Khilafahan terakhir (pada tahun 1924 M), umat Islam tidak peduli lagi dengan keberadaan Khalifah dan institusi Khilafah. Ditambah lagi keberhasilan peradaban Barat kafir mencuci otak kaum Muslim dengan ideologi kapitalisme-sekular, dan memaksakan sistem pemerintahan demokrasi sekular atas negeri-negeri kaum Muslim, hingga akhirnya kaum Muslim merasa bangga dengan slogan-slogan dan pemikiran-pemikiran Barat yang sekular lagi kufur, seperti demokrasi, liberalisme, HAM, dan sebagainya. Sementara itu, pemahahaman umat Islam terhadap Khalifah dan institusi Khilafah, dari sisi kewajiban untuk mendirikannya, telah sirna. Bahkan menyebutkan namanya saja keliru. Maka, sebagaimana isyarat hadits diatas, jika institusi ke-Khilafahan lenyap, kaum Muslim tertimpa kekacauan, bagaikan anak ayam kehilangan induk; tidak memiliki pelindung/penjaga; tidak ada yang bisa mengatasi kezhaliman; tidak ada yang bisa mengganjar pelaku yang zhalim; tidak ada negara yang bisa membalas dan melawan para penjajah kafir yang menduduki negeri-negeri Islam; tidak ada yang mampu membela penindasan dan pembantaian yang dialami kaum Muslim; tidak ada yang bisa menghentikan arogansi negara-negara kufur; tidak ada yang mempedulikan harta kekayaan negeri-negeri Muslim yang dirampas; tidak ada yang memperhatikan, mengatur dan memelihara urusan-urusan kaum Muslim; tidak ada yang menegakkan sistem hukum Islam; tidak ada yang menjalankan jihad fi sabilillah; dan tidak ada lagi Darul Islam, tempat dimana di dalamnya setiap manusia akan merasakan keamanan dan keadilan karena diterapkan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya.

Kenyataan-kenyataan itu tidak akan menghilangkan status hukum untuk mewujudkan Khalifah serta ke-Khilafahan. Sebab, apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tetap hukumnya wajib hingga hari kiamat, betapapun pandangan manusia terhadap perbuatan tersebut. Mentaati Khalifah adalah wajib, dan hal itu tidak mungkin tanpa mendirikan terlebih dahulu institusi Khilafah Islam. Maka mengembalikan lagi institusi Khilafah adalah kewajiban bagi kaum Muslim, bahkan termasuk kewajiban yang paling besar. Melalaikan kewajiban yang diperintahkan Allah Swt dan Rasul-Nya merupakan tindakan maksiat. Oleh karena itu meninggalkan kewajiban terbesar sama artinya dengan terjerumus di dalam kemaksiatan yang paling besar. Na’udzubillahi min dzalika.

DARUL ISLAM DAN DARUL KUFUR

Sebagian besar kaum Muslim tidak mengetahui apa yang dinamakan dengan Darul Islam dan Darul Kufur. Sebagian lainnya malah enggan, pobi sekaligus takut mendengar dan menyebut istilah tersebut. Apa sebenarnya yang dinamakan dengan Darul Islam dan Darul Kufur?

Istilah Darul Islam dan Darul Kufur, sebenarnya sangat masyhur dan populer di dalam khasanah kitab-kitab fiqih Islam. Karena jauhnya pemahaman dan pergaulan kaum Muslim dari khasanah tsaqafah Islam, maka mereka tidak mengenal lagi istilah tersebut. Bahkan –untuk sebagian orang- merasa pobi dan takut karena nama tersebut dikaitkan dengan gerakan-gerakan politik dan bersenjata. Belum lagi stigma (cap buruk) yang ditempelkan pada istilah ini oleh para penguasa Muslim maupun negara-negara kafir penjajah, untuk menjauhkan kaum Muslim dari pemahaman yang benar tentang Darul Islam.

Di dalam bahasa Arab, kata dâr memiliki banyak makna, antara lain: al-‘arshah (halaman rumah), al-bina (bangunan), al-mahallah (daerah/distrik). Jadi, setiap tempat yang didiami oleh suatu komunitas manusia disebut dengan dâr-nya mereka1. Dalam bentuk jamaknya kata dâr bermakna kabilah, juga bermakna balad (negeri)2.

Kata dâr ini banyak dijumpai di dalam al-Quran maupun hadits-hadits Nabi saw. Sebagai contoh misalnya:

]وَالدَّارُ اْلآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ[

Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa, apakah kamu sekalian tidak mengerti? (TQS. al-A’raaf [7]: 169)

]ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ[

Demikianlah balasan (terhadap) musuh-musuh Allah, (yaitu) neraka; mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya, sebagai pembalasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Kami. (TQS. Fushshilat [41]: 28)

Sabda Rasulullah saw:

أن رسول الله -صلعم- أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون

Sesungguhnya Rasulullah saw pernah mendatangi pemakaman, kemudian beliau bersabda, ‘Assalamu’alaikum dar qaumi mukminin, wa inna insya Allah bikum lahiqun’ (Semoga keselamatan tetap dilimpahkan kepada kalian, tempat kaum mukminin. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian). (HR. Muslim)

Meskipun demikian, terdapat nash (hadits) yang kemudian mengalihkan arti secara bahasa tersebut menjadi arti yang syar’i, yaitu hadits:


«كَانَ رَسُوْلُ اللهِ B إِذَا أَمَّرَ أَمِيْرًا عَلَى جَيْشٍ اَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِيْ خَاصَاتِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ اْلمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ : أغْزُوْا بِسْمِ اللهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَاتِلُوْا مَنْ كَفَّرَ بِاللهِ، أغْزُوْا
وَلاَ تَغُلُّوْا وَلاَ تَغْدِرُوْا وَلاَ تَمْثُلُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا، وَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ اْلمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ اِلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ أَوْ خِلاَلٍ فَأَيَّتَهُنَّ مَا أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، أَدْعُهُمْ إِلَى اْلإِسْلاَمِ
فَإِنْ أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَىالتَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ اْلمُهَاجِرِيْنَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوْا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَاعَلَى اْلمُهَاجِرِيْنَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَّتَحَوَّلُوْا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُوْنُوْنَ كَأَعْرَابِ اْلمُسْلِمِيْنَ يَجْرِيْ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِيْ يَجْرِيْ عَلَى اْلمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ يَكُوْنُ لَهُمْ فِيْ الفَيْءِ وَالْغَنِيْمَةِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوْا مَعَ اْلمُسْلِمِيْنَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ اْلجِزْيَةَ، فَإِنْ أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ»

‘Rasulullah saw, apabila mengangkat seorang amir untuk memimpin tentara atau sariyah (peperangan tanpa disertai Rasulullah-pen) beliau memberikan nasehat kepadanya agar bertakwa kepada Allah, dan agar berbuat baik kepada orang-orang muslim yang menyertainya. Kemudian beliau bersabda: ‘Berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah, perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Berperanglah tetapi janganlah kalian melampaui batas, janganlah kalian berkhianat, janganlah kalian memotong-motong mayat, janganlah kalian membunuh anak kecil. Apabila engkau bertemu dengan musuhmu dari orang-orang musyrik maka ajaklah mereka kepada tiga hal atau pilihan. Dan pilihan apa saja yang mereka tentukan maka terimalah, dan berhentilah kalian dalam memerangi mereka. Ajaklah mereka kepada Islam. Apabila mereka menerima seruanmu itu maka terimalah hal itu dari mereka dan hentikanlah peperangan, kemudian ajaklah mereka untuk merubah negara mereka menjadi darul Muhajirin, dan beritahukan kepada mereka bahwa jika mereka menerima hal itu, maka mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang-orang muhajirin. Jika mereka menolak untuk merubah negara mereka menjadi darul Islam, maka beritahukan kepada mereka bahwa kedudukan mereka seperti orang-orang Arab Badwi dari kaum Muslim (yaitu) diterapkan hukum Allah atas mereka sebagaimana diterapkan atas kaum Muslim, dan mereka tidak mendapatkan sedikitpun dari fai’ dan ghanimah kecuali jika mereka turut berjihad dengan kaum Muslim. Apabila mereka menolak, maka pungutlah atas mereka jizyah, dan jika mereka menerima hal itu maka janganlah engkau perangi mereka. Namun, apabila mereka menolak maka mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. (HR. Muslim dan Ahmad)

Dengan demikian, istilah Darul Islam –yang biasa disebut juga dengan Darul Muhajirin, atau Darul Hijrah, atau Darul as-Salam- sebenarnya merupakan istilah yang syar’i, karena memiliki implikasi hukum (tertentu) terhadap kaum Muslim. Istilah tersebut biasa didengar dan diucapkan oleh kaum Muslim di masa peradaban Islam mencapai puncak-puncaknya, dan banyak dijumpai di dalam kitab-kitab fiqih.

Para fuqaha imam madzhab telah membahas pengertian Darul Islam dan Darul Kufur, membuat definisinya dan menjabarkannya secara detail. Imam al-Kassani menjabarkan pemahaman madzhab Hanafi tentang Darul Islam dan Darul Kufur, bahwa Darul Kufur akan menjadi Darul Islam apabila (sistem) hukum Islam berkuasa di negeri tersebut3. Pendapat madzhab Syafi’i sebagaimana yang dikutip oleh ar-Ramli, menyebutkan bahwa Darul Islam adalah jika penduduknya mampu melindungi diri dari serangan musuh4. Sementara Ibnu al-Qayyim menukil pendapat madzhab Hambali, bahwa jika negeri tersebut didiami oleh kaum Muslim dan hukum-hukum Islam diterapkan disana5.

Dari paparan hadits maupun penjelasan para fuqaha tersebut tampak adanya dua unsur yang mendominasi istilah Darul Islam dan Darul Kufur. Dua unsur tersebut adalah:

  1. Penerapan hukum-hukum Islam di tempat tersebut.
  2. Kekuatan Islam –yakni keamanannya- untuk menjaga/memelihara penduduknya dari ancaman musuh.

Jadi, Darul Islam adalah negeri (wilayah) yang didalamnya diterapkan sistem hukum Islam, dan (sistem) keamanannya berada di tangan Islam dan kaum Muslim. Negeri semacam ini tidak akan pernah ada eksistensinya kecuali berbentuk Daulah Islamiyah atau Khilafah Islamiyah. Dari sini pula kita bisa memahami bahwa negeri-negeri Islam yang selama ini dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai ‘negara Islam’ atau Darul Islam, pada hakekatnya bukan ‘negara Islam’, atau bukan Darul Islam. Negara-negara seperti Pakistan, Arab Saudi, Iran, Libia dan sejenisnya tidak termasuk Darul Islam, karena sistem keamanan negara-negara tersebut tergantung dan menggantungkan dirinya kepada Amerika Serikat, Inggris, atau Rusia, yang notabenenya adalah negara kafir. Bahkan penerapan sebagian kecil hukum-hukum Islam, seperti potong tangan bagi pencuri, atau rajam bagi pezina, atau hukum qishash bagi pembunuhan yang disengaja, tidak bisa memasukkan negara-negara tersebut ke dalam Darul Islam. Sebab, sebagian besar muamalah dan interaksi mereka dalam bidang pendidikan, sosial, politik, militer, ekonomi dan sejenisnya, merujuk kepada sistem hukum demokrasi sekular, bukan sistem hukum Islam.

Sedangkan Darul Kufur adalah negeri (wilayah) yang di dalamnya diterapkan sistem hukum kufur, dan (sistem) keamanannya berada bukan di tangan Islam dan kaum Muslim. Dari pengertian ini, Darul Kufur bukan hanya mencakup negara-negara kapitalis Barat sekular seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Australia, Spanyol, Jerman, Italia dan sejenisnya; melainkan juga negeri-negeri Muslim seperti Uzbekistan, Pakistan, Irak, Mesir, Suriah, Malaysia, dan lain-lain. Jadi, selama negeri tersebut tidak menerapkan sistem hukum Islam, meskipun mayoritas penduduknya adalah kaum Muslim; atau sistem keamanannya tidak berada di tangan Islam dan kaum Muslim; maka negeri tersebut tergolong Darul Kufur. Sebaliknya, jika suatu negeri, meskipun kaum Muslim di dalamnya adalah minoritas, menerapkan sistem hukum Islam, dan keamanannya berada di tangan Islam dan kaum Muslim, maka negeri tersebut termasuk Darul Islam.

Pada saat ini, kita tidak menjumpai adanya Darul Islam, meskipun di negeri-negeri Muslim. Yang ada adalah Darul Kufur. Padahal kita –kaum Muslim- diperintahkan untuk merubah negeri, tempat kita hidup, menjadi Darul Islam, sebagaimana yang dipaparkan oleh hadits Rasulullah saw.

KAFIR HARBI, KAFIR MUSTA’MIN DAN AHLU DZIMMAH

Sebagian kaum Muslim menyikapi orang-orang kafir sebagai pihak yang harus diperangi. Sebagian lainnya menganggap mereka sebagai sahabat sebagaimana layaknya sesama kaum Muslim. Dan sebagian lainnya menjaga jarak. Bagaimana sebenarnya kita harus menyikapi orang-orang kafir?

Apabila kita mengkaji ayat-ayat al-Quran maupun hadits-hadits Nabi saw yang berkaitan dengan perlakuan terhadap orang-orang kafir, maka kita akan menjumpai nash-nash yang secara sepintas tampak berlawanan, padahal hakekatnya tidak demikian. Sebagai contoh, dijumpai ayat:

]وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ[

Dan bunuhlah mereka (orang-orang kafir itu) dimana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. (TQS. al-Baqarah [2]: 191)

]مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ[

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. (TQS. al-Fath [48]: 29)

Di sisi lain terdapat pula ayat:

]لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ[

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (TQS. al-Mumtahanah [60]: 8)

Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang sejenis, demikian pula dengan hadits-hadits Rasulullah saw.

Untuk mengetahui konteks dan obyek dari ayat-ayat maupun hadits-hadits seperti itu, maka diperlukan pengkajian terhadap nash-nash syar’i. Kebodohan di dalam memahami nash-nash semacam itu dapat berakibat pada tindakan sembrono dan gegabah, yang berujung pada kesesatan dan kenestapaan.

Dari berbagai pengkajian, para ulama telah menjabarkan maksud dan sasaran dari nash-nash tersebut, kemudian mengeluarkan istilah-istilah untuk memudahkan kaum Muslim membedakan dan menentukan sikap terhadap orang-orang kafir. Istilah-istilah tersebut adalah: kafir harbi, kafir musta’min, dan ahlu dzimmah. Istilah-istilah ini sangat masyhur di dalam pembahasan hukum-hukum Islam, terutama yang berhubungan dengan jihad fi sabilillah. Lagi pula, masyarakat kaum Muslim dan negara (yaitu Daulah Islamiyah saat itu) mempraktekkannya secara praktis, sehingga dengan sendirinya sebutan kafir harbi, kafir musta’min atau pun ahlu dzimmah bukanlah sesuatu yang sangat asing.

Kafir harbi adalah setiap orang kafir yang tidak tercakup di dalam perjanjian (dzimmah) kaum Muslim, baik orang itu kafir mu’ahid atau musta’min, atau pun bukan kafir mu’ahid dan kafir musta’min1. Mu’ahid sendiri adalah orang kafir yang menjadi warga negara kafir yang memiliki perjanjian (mu’ahidah) dengan negara Khilafah. Negaranya dinamakan dengan Daulah mu’ahidah (negara yang memiliki perjanjian dengan negara Khilafah). Ibnul Qayyim menyebutnya dengan istilah ahlu al-hudnah atau ahlu ash-shulhi2. Kadangkala disebut juga dengan al-muwadi’in3. Sedangkan kafir musta’min adalah orang yang masuk ke negara lain dengan izin masuk (al-aman, semacam visa-pen), baik orang itu muslim atau pun kafir harbi4.

Ditinjau dari aspek hukum, kafir harbi dibagi menjadi dua, yaitu (1) kafir harbi hukman, artinya secara de jure (secara hukum) kafir harbi, dan (2) kafir harbi fi’lan atau kafir harbi haqiqatan (de facto) yakni orang-orang kafir yang tengah berperang/memerangi kaum Muslim. Contoh kafir harbi hukman untuk saat ini adalah negara-negara kafir seperti Mongolia, Brazil, Argentina dan sejenisnya. Sedangkan contoh kafir harbi fi’lan adalah Amerika Serikat, Israil, Inggris, Australia, Perancis, Rusia, India, China, dan sejenisnya, yaitu mencakup negara-negara kafir yang menduduki negeri-negeri kaum Muslim, memusuhi, mengusir atau memerangi kaum Muslim.

Adapun ahlu dzimmah atau biasa dikenal juga dengan kafir dzimmi, adalah setiap orang yang tidak beragama Islam dan menjadi rakyat (warga negara) Daulah Khilafah Islamiyah. Dan biasanya Daulah Islamiyah mempunyai akad dzimmah (perjanjian) dengan mereka.

Terhadap kafir harbi muharibah fi’lan (yaitu negara kafir yang de facto tengah memerangi kaum Muslim), maka Daulah Islamiyah tidak dibolehkan melakukan interaksi apapun kecuali jihad fi sabilillah. Tidak diperkenankan membuka hubungan diplomatik, hubungan dagang, atau perjanjian lainnya. Warga negara kafir harbi muharibah fi’lan tidak memperoleh jaminan keamanan kecuali jika mereka datang ke Daulah Islamiyah untuk mendengarkan Kalamullah. Firman Allah Swt:

]وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ[

Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. (TQS. at-Taubah [9]: 6)

Pengecualian lainnya adalah jika orang itu datang untuk menjadi warga negara Daulah Islamiyah (menjadi kafir dzimmi). Firman Allah Swt:

]قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ اْلآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ[

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. (TQS. at-Taubah [9]: 29)

Terhadap kafir harbi ghairu muharibah fi’lan (yaitu negara kafir yang de facto tidak sedang berperang dengan Daulah Islamiyah), maka dibolehkan melakukan interaksi, seperti mengadakan perjanjian perdagangan, perjanjian untuk bertetangga baik. Terhadap warga negaranya dibolehkan mengunjungi/memasuki wilayah Daulah Islamiyah, baik untuk kepentingan dagang, melancong, atau keperluan lainnya yang dibolehkan, sesuai dengan teks perjanjian bilateral (jika terikat dengan suatu perjanjian)

Terhadap kafir musta’min, maka atasnya diberikan jaminan keamanan/perlindungan selama masa pemberian jaminan tersebut. Masa pemberian jaminan keamanan tersebut bisa satu bulan, dua bulan atau tiga bulan, selama tidak lebih dari satu haul (satu tahun). Apabila masa tinggalnya sebagai kafir musta’min di dalam wilayah Daulah Islamiyah mencapai masa satu tahun, maka atasnya diberikan dua pilihan; yaitu keluar dari wilayah Daulah Islamiyah, atau menjadi kafir dzimmi dengan membayar jizyah.

Sedangkan terhadap ahlu dzimmah atau kafir dzimmi, maka berlaku sesuai dengan akad dzimmah-nya. Atas mereka berlaku hukum umum, yaitu:

لهم ما لنا وعليهم ما علينا

Apa yang menjadi hak kita (kaum Muslim) juga menjadi hak mereka, begitu pula apa yang menjadi kewajiban kita –kaum Muslim- menjadi kewajiban mereka (dalam hukum-hukum publik).

JIZYAH DAN DZIMMAH

Apa yang dimaksud dengan akad dzimmah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah saw dengan orang-orang (kabilah) kafir. Dan apa yang dimaksudkan dengan jizyah, apakah jizyah sama dengan pajak yang dikenakan atas orang-orang kafir?

Kata dzimmah berarti perjanjian, atau jaminan dan keamanan. Disebut demikian karena mereka mempunyai jaminan perjanjian (‘ahd) Allah dan Rasul-Nya, serta jamaah kaum Muslim untuk hidup dengan rasa aman di bawah perlindungan Islam dan dalam lingkungan masyarakat Islam. Mereka (orang-orang kafir ini) berada dalam jaminan keamanan kaum Muslim berdasarkan akad dzimmah.

Implikasinya adalah, mereka termasuk ke dalam warga negara Darul Islam1. Akad dzimmah mengandung ketentuan untuk membiarkan orang-orang non muslim tetap berada dalam keyakinan/agama mereka, disamping menikmati hak untuk memperoleh jaminan keamanan dan perhatian kaum Muslim. Syaratnya adalah mereka membayar jizyah serta tetap berpegang teguh terhadap hukum-hukum Islam di dalam persoalan-persoalan publik.

Jizyah adalah hak yang Allah berikan kepada kaum Muslim dari orang-orang kafir, sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam2. Apabila orang-orang kafir itu telah memberikan jizyahnya, maka wajib bagi kaum Muslim melindungi jiwa dan harta mereka.

Landasan dikenakannya jizyah atas kafir dzimmi adalah ayat:

]قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ اْلآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ[

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. (TQS. at-Taubah [9]: 29)

Di masa Rasulullah saw, beliau kerap kali melakukan perjanjian berupa akad dzimmah dengan berbagai kabilah. Beliau –misalnya- pernah melakukannya dengan Yahudi bani Adi di daerah Taima, dengan Yahudi bani Aridl, dengan penduduk Ailah (di perbatasan dengan Syam-pen), dengan penduduk Jarba dan Adzrah, begitu pula dengan penduduk Maqna3, dan lain-lain.

Dari Urwah bin Zubair, berkata bahwa Rasulullah saw telah menulis surat kepada penduduk Yaman, yang berbunyi:

ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لايفتن عنها وعليه الجزية

Barangsiapa yang memeluk agama Yahudi atau pun Nasrani, maka ia tidak akan dipaksa (yakni dibiarkan memeluk agamanya itu-pen), tetapi atasnya dikenakan jizyah.

Jizyah diambil dari orang-orang kafir dzimmi, baik mereka itu beragama Yahudi, Nasrani, Majusi, Shabiah, dan lain-lain. Jizyah diambil dari laki-laki kafir yang sehat akalnya dan telah baligh; tidak diambil dari kalangan wanita, anak-anak, maupun orang gila. Jizyah dipungut setahun satu kali.

Besarnya jizyah ditetapkan oleh Khalifah dan menjadi otoritas Khalifah dalam pengelolaannya. Rasulullah saw tatkala mengutus Mu’adz bin Jabal ke Yaman, menetapkan jizyah sebesar satu dinar. Umar bin Khaththab ra menetapkan jizyah dari penduduk Syam dan Mesir yang tergolong kaya sebesar empat dinar, yang kehidupannya menengah dua dinar, dan yang kehidupannya sederhana tetapi berpenghasilan satu dinar. Terhadap penduduk Irak, beliau menetapkan 48 dirham bagi yang kaya, 24 dirham bagi yang menengah dan 12 dirham bagi yang kehidupannya biasa-biasa saja. Banyak kasus di masa ke-Khilafahan Islam, dimana Daulah Islamiyah membebaskan sama sekali kafir dzimmi dari kewajiban jizyah, disebabkan mereka fakir atau miskin (karena tidak mampu); atau pada kasus dimana Daulah Islamiyah tidak mampu memberikan perlindungan dan jaminan keamanan atas harta dan jiwa mereka, terutama di daerah-daerah perbatasan negara. Dengan demikian jizyah itu tidak sama dengan pajak pada sistem kapitalis.

Disamping kafir dzimmi memenuhi kewajibannya, yaitu membayar jizyah dan tunduk terhadap syariat Islam (yang terkait dengan hukum-hukum publik), maka mereka berhak memperoleh hak-haknya, antara lain: bebas memeluk agamanya dan menjalankan aktivitas ibadahnya, terjaga harta dan jiwanya, memperoleh hak-hak yang sama dengan kaum Muslim sebagai warga negara (seperti hak memperoleh jaminan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain yang menjadi kewajiban negara). Ali bin Abi Thalib pernah berkata: ‘Ahlu dzimmah membayar jizyah agar harta mereka sama seperti harta kita dan nyawa mereka seperti nyawa kita’4.

Berdasarkan hal ini, kehidupan kafir dzimmi di dalam Daulah Islamiyah bisa dikatakan memperoleh kesejahteraan dan keadilan pada tingkat yang paling tinggi yang pernah dijumpai di dalam sejarah peradaban manusia. Sebab, tidak ada lagi diskriminasi dalam pelaksanaan hukum, atau diskriminasi dalam memperoleh hak-hak publik (kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain).

Siapa saja yang mengkaji sejarah umat manusia akan menjumpai bahwa keadilan dan perlakuan Islam terhadap kafir dzimmi tiada bandingannya, bahkan tidak dijumpai pada peradaban Barat masa sekarang. Bangsa Amerika yang dielu-elukan kehebatannya dalam demokrasi dan HAM, hingga saat ini masih bersikap diskriminatif terhadap warga negaranya sendiri yang berkulit hitam maupun keturunan hispanik, apalagi perlakuan mereka terhadap kaum pendatang yang nota benenya muslim. Kita belum lagi lupa bagaimana perilaku orang-orang Kristen ortodoks Serbia dan Kroasia terhadap kaum Muslim Bosnia dan Herzegovina. Perlakuan bangsa China terhadap kaum Muslim di propinsi Xinjiang yang dihuni etnis Uyghur (yang mayoritas muslim). Atau perlakuan orang-orang Hindu di India terhadap kaum Muslim (terutama di daerah Kashmir). Gambaran kaum kristen yang pendendam dan pembenci terhadap kaum Muslim juga sangat nyata, menghiasai lembaran-lembaran sejarah. Tengok saja bagaimana kerajaan Aragon dan Castilia di Andalusia (Spanyol dan Portugal) sebelum abad-abad pertengahan membantai kaum Muslim selama puluhan tahun, mencari, mengejar, menyiksa, dan membunuh mereka tanpa belas kasihan. Saat itu dikenal adanya mahkamah inquisisi, yang mengultimatum kepada kaum Muslim yang tertangkap pilihan (1) murtad, atau (2) disiksa lalu dibunuh. Pemandangan semacam itu sangat kontras di dalam kehidupan Daulah Abbasiyah yang memerintah kawasan Andalusia selama delapan abad, sehingga para sejarawan Eropa menjulukinya sebagai ‘the golden age of human’.

Lalu, adakah bukti-bukti sejarah dimana kaum Muslim (atau Daulah Islamiyah) memperlakukan orang-orang non muslim secara diskriminatif? Tidak ada, yang ada justru sebaliknya, mereka –orang-orang kafir dan negara-negara kafir Barat maupun Timur- memperlakukan kaum Muslim yang hidup di negara-negara mereka secra diskrimanatif. Jadi, apa maksud propaganda toleransi beragama yang mereka tujukan kepada kaum Muslim selama ini? Bukankah propaganda semacam itu lebih tepat ditujukan bagi mereka?

WAJIB MENERAPKAN HUKUM ISLAM PADA ORANG KAFIR

Selama ini banyak orang memahami bahwa hukum-hukum Islam ditujukan khusus bagi kaum Muslim, bukan orang-orang kafir. benarkah pemahaman seperti ini?

Seorang muslim, siapappun dan dimanapun berada, wajib terikat dengan seluruh hukum-hukum Islam. Allah Swt berfirman:

]وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ[

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan akan ada pilihan (selain hukum Islam) tentang urusan mereka. (TQS. al-Ahzab [33]: 36)

Artinya, setiap muslim terikat dengan keharusan untuk menjalankan hukum-hukum Islam, baik yang berhubungan dengan ibadah, pakaian, makanan-minuman, maupun yang berhubungan dengan interaksi sosial, ekonomi, politik, dan sejenisnya. Orang yang mengaku muslim dilarang untuk merujuk/menerapkan sistem hukum selain Islam.

Di dalam kehidupan Daulah Islamiyah, orang-orang kafir (dzimmi maupun musta’min), sesuai dengan akad dzimmah dengan negara Khilafah, dibolehkan menjalankan hukum-hukum yang berhubungan dengan akidah dan ibadah (termasuk tentang makanan, minuman, perkawinan, kematian dan sejenisnya) menurut hukum-hukum agama mereka, asalkan tidak menampakkan syi’ar-syi’ar agama mereka di hadapan kaum Muslim. Hal ini sesuai dengan makna dari hadits Rasulullah saw:

ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لايفتن عنها وعليه الجزية

Barangsiapa yang memeluk agama Yahudi atau pun Nasrani, maka ia tidak akan dipaksa (dibiarkan memeluk agamanya itu-pen), tetapi atasnya dikenakan jizyah.

Lagi pula Allah Swt memberikan kepada mereka kebebasan untuk memeluk akidahnya:

]لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ[

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). (TQS. al-Baqarah [2]: 256)

Namun, dalam perkara yang menyangkut hukum-hukum publik, yaitu interaksi kafir dzimmi dengan kaum Muslim, baik dalam bidang ekonomi, sosial, peradilan, dan sejenisnya, maka atas mereka (orang-orang kafir dzimmi) diberlakukan hukum-hukum Islam. Mereka, sebagai warga negara Daulah Islamiyah, kedudukannya sama dengan kaum Muslim, yang juga sebagai warga negara Daulah Islamiyah. Firman Allah Swt:

]فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ[

Maka putuskanlah perkara atas mereka menurut apa yang Allah turunkan (hukum Islam), dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran (hukum Islam) yang telah datang kepadamu. (TQS. al-Maidah [5]: 48)

]إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ[

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili anatara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. (TQS. an-Nisa [4]: 105)

Ayat ini berbentuk umum, mencakup kaum Muslim maupun non muslim. Karena kalimat –li tahkuma baina an-nâs– berbentuk umum.

Berdasarkan hal ini, dalam hukum-hukum publik, Daulah Islamiyah memberlakukan satu sistem hukum, yaitu hukum Islam. Dan ini diberlakukan atas seluruh warga negara, baik muslim maupun non muslim.

Meskipun demikian, dalam kasus, jika datang (dari negara kufur) orang-orang kafir yang mengadukan perselisihan (permasalahan) yang mereka hadapi dengan sesama orang kafir lainnya, lalu mereka meminta negara Khilafah memutuskannya, maka dalam hal ini Daulah Islamiyah akan memberikan kepada mereka pilihan, apakah dihukumi berdasarkan hukum-hukum Islam, atau bukan. Firman Allah Swt:

]فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ[

Jika mereka datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (TQS. al-Maidah [5]: 42)

Sebab-sebab turunnya ayat diatas –sebagaimana penuturan Imam Baihaqi- bahwa seorang laki-laki dari (daerah) Fadak telah berzina. Orang-orang Fadak menulis surat kepada orang-orang Yahudi di Madinah, supaya mereka bertanya kepada Rasulullah saw tentang hukuman terhadap orang yang berzina itu. Jika ia memerintahkan dijilid (dicambuk), maka diterima; tetapi jika memerintahkan dirajam, tidak diterima. Orang-orang Yahudi di Madinah bertanya kepada Nabi saw. Beliau memerintahkan agar orang itu dirajam1. Tidak lama kemudian diturunkanlah ayat diatas.

Jadi, ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang mengajukan dan meminta keputusan kepada Nabi saw. Komunitas orang-orang Yahudi itu sebagai suatu kabilah, dianggap sama dengan komunitas masyarakat negara lain, dimana antara Rasulullah saw dan mereka terdapat perjanjian (mu’ahadat). Oleh karena itu, faktanya berbeda dengan orang-orang kafir (dzimmi) yang hidup di dalam Daulah Islamiyah (sebagai warga negara), atau orang kafir musta’min yang datang dan masuk ke wilayah Daulah Islamiyah seraya menerima sistem hukum Islam yang berlaku di wilayah tersebut. Apabila orang-orang kafir dzimmi dan musta’min ini menolak untuk dihukumi dengan hukum-hukum Islam, maka Khalifah harus memaksa mereka untuk tunduk.

Rasulullah saw pernah menulis surat kepada penduduk Najran yang bergama Nasrani, dengan kalimat:

إن من بايع منكم بالربا فلا ذمة له

Sesungguhnya siapa saja diantara kalian yang melakukan transaksi (jual beli) dengan riba, maka tidak ada lagi perlindungan (dzimmah) atasnya.

Kedudukan penduduk Najran saat itu adalah menjadi bagian dari Daulah Islamiyah, sehingga mereka adalah warga negara Daulah Islamiyah, dan atas mereka diberlakukan hukum-hukum Islam.

KEBERADAAN KEDUTAAN BESAR NEGARA-NEGARA KAFIR

Sebagai sebuah negara di lingkungan negara-negara lain secara internasional, apakah Daulah Islamiyah menerima dibukanya kantor-kantor perwakilan atau kedutaan besar negara-negara kafir? Dan apakah Islam mengakui ‘kekebalan diplomatik’ yang biasanya melekat pada staf dan pegawai kedutaan?

Darul Islam atau negara Khilafah tidak mengakui keberadaan Darul Kufur (negara-negara kafir). Sebab, bagaimana mungkin Islam yang haq mengakui –secara hukum- keberadaan sistem kufur dan kebathilan yang ada di dunia. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan dakwah Islam yang bertujuan memberantas kekufuran dan kebathilan. Pengakuan atas keberadaan negara-negara kafir (Darul Kufur) itu didasarkan hanya pada realitas empirik saja. Dengan dasar inilah negara Khilafah mengadopsi hubungan-hubungannya dengan negara-negara lain dan bergaul dengan mereka di dalam masyarakat internasional. Artinya, hubungan negara Khilafah dengan negara-negara kafir tersebut memiliki visi untuk penyebarluasan risalah Islam ke negara-negara kufur itu dan dalam rangka meraih kemaslahatan bagi kaum Muslim. Negara Khilafah adalah negara yang bersifat ideologis, dan ideologi (Islam) inilah yang diyakini dan disebarluaskan ke seluruh dunia melalui dakwah dan jihad fi sabilillah.

Negara Khilafah dibolehkan untuk menjalin hubungan diplomatik atau hubungan lainnya, seperti hubungan perdagangan, kerjasama ilmu dan teknologi, hubungan komunikasi dan transportasi, dan semacamnya. Asalkan negara-negara kafir tersebut tidak termasuk negara-negara kafir muharibah fi’lan (yaitu negara kafir yang tengah berperang/memerangi kaum Muslim), atau tidak tergolong negara kafir yang membantu negara kafir lainnya (bersekutu) dalam memerangi kaum Muslim, atau tidak sedang bermusuhan dan tidak memiliki ambisi untuk mencaplok negeri-negeri Islam.

Diriwayatkan dari Abi Rafi’ bahwa Rasulullah saw bersabda:

إني لا أحبس بالعهد ولا أحبس الرسل

Sesungguhnya aku tidak memenjarakan seseorang karena adanya perjanjian, dan aku juga tidak akan memenjarakan para utusan (negara lain).

Diriwayatkan pula oleh Abdullah bin Mas’ud, yang berkata:

جاء ابن النواحة و ابن اثال رسولا مسيلمة الى النبي -صلعم- فقال لهما: أتشهدان أني رسول الله؟ قالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال رسول الله -صلعم- آمنت بالله ورسوله لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. فمضت السنة ان الرسل لاتقتل

Telah datang Ibnu Nawahah dan Ibnu Atsal, dua orang utusannya Musailamah kepada Nabi saw. Kemudian Nabi berkata kepada keduanya: ‘Apakah engkau berdua bersaksi bahwa aku ini adalah Rasulullah? Keduanya menjawab: ‘Kami bersaksi bahwa Musailamah adalah Rasulullah’. Rasulullah berkata lagi: ‘Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, seandainya engkau membunuh para utusan, maka aku pasti akan membunuh keduanya’. Waktu berlalu hingga satu tahun sementara utusan itu tidak dibunuh. (HR. Ahmad)

Ini merupakan dalil dibolehkannya negara-negara kafir yang tergolong ghairu muharibah fi’lan (yang tidak sedang berperang/memerangi negara Khilafah dan kaum Muslim) untuk membuka kedutaan besarnya di negara Khilafah.

Disamping itu, hadits tersebut juga menunjukkan dengan terang adanya kekebalan diplomatik bagi para utusan (yaitu terhadap staf diplomatik dan sejenisnya), dengan tidak boleh dibunuhnya para utusan meskipun mereka terang-terangan menolak ajakan Rasulullah saw untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan mereka mengatakan keyakinannya dengan kerasulan Musailamah al-Kadzdzab (Nabi palsu).

Tentu saja, dibukanya kedutaan besar negara-negara kufur itu, sebelumnya harus didahului adanya mu’ahadat (perjanjian) dengan negara Khilafah. Selain itu, staf kedutaan asing tidak dibolehkan melakukan aktivitas yang tidak ditentukan di dalam klausul perjanjian, seperti melakukan aktivitas mata-mata dengan dalih kemanusiaan dan HAM, turut mengawasi jalannya aktivitas peradilan di negara Khilafah, membuat akses ke industri-industri strategis dan militer, memproviokasi gerakan separatisme dan pembangkangan, memfasilitasi pengembangan tsaqafah dan peradaban Barat, menyebarluaskan pemikiran-pemikiran kufur, dan sejenisnya. Kegiatan semacam ini biasa dilakukan oleh staf kedutaan negara-negara asing, seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, China, Australia, dan lain-lain di negeri-negeri muslim.

Dengan kata lain, terhadap negara-negara kafir muharibah fi’lan, atau negara kafir ghairu muharibah fi’lan yang tidak mendatangkan kemaslahatan bagi dakwah Islam dan kaum Muslim, tidak akan dilakukan hubungan diplomatik maupun pembukaan kedutaan besar.

Hubungan diplomatik tersebut berakhir dengan berakhirnya masa perjanjian:

]فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ[

Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai pada batas waktunya. (TQS. at-Taubah [9]: 4)

Atau terdapat indikasi adanya kekhawatiran bahwa negara kafir tersebut melakukan pengkhianatan atau pelanggaran:

]وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِينَ[

Dan jika kamu khawatirkan (terjadinya) pengkhianatan dari suautu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. (TQS. al-Anfal [8]: 58)

Perlu diketahui bahwa seluruh bentuk perjanjian, termasuk pembukaan hubungan diplomatik dengan cara membuka kedutaan besar negara kafir di negara Khilafah, tidak bersifat langgeng atau memakan waktu lama. Semuanya dibatasi oleh jangka waktu berlangsungnya perjanjian. Rasulullah saw menyetujui perjanjian Hudaibiyah dengan tenggat waktu 10 tahun, tidak lebih. Hal ini dipahami, karena Darul Islam tidak pernah mengakui keberadaan Darul Kufur secara hukum. Lagi pula, perjanjian dengan Darul Kufur yang bersifat langgeng sama artinya dengan memasung akrivitas jihad fi sabilillah, dan dapat menghentikan aktivitas dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Padahal, dakwah Islam harus disebarluaskan ke seluruh pelosok dunia, hingga Darul Kufur berubah menjadi Darul Islam, dengan cara dibebaskannya negara-negara kufur, sehingga orang-orang kafir berbondong-bondong masuk agama Islam, atau dengan kesediaan/kerelaan mereka untuk tinggal/hidup di bawah naungan negara Khilafah yang menerapkan sistem hukum Islam.

DIALOG ANTAR AGAMA

Banyak ulama dan intelektual muslim yang memfasilitasi dan terlibat aktif di dalam kegiatan ‘dialog antar agama dan peradaban’. Mereka berkumpul dengan tokoh-tokoh agama Yahudi, Nasrani, Budha, Hindu, dan agama atau sekte-sekte lain di dunia membahas tentang perdamaian, toleransi beragama, HAM, peperangan dan sebagainya, lalu mengeluarkan berbagai rekomendasi. Bagaimana sikap kita terhadap dialog antar agama?

Pada dasawarsa tahun 80-an mulai mengemuka adanya ide dialog antar peradaban dan antar agama. Munculnya ide ini berasal dari gagasan kaum orientalis yang didukung oleh anak-anak asuhnya –yang berasal dari kalangan intelektual muslim modern-. Negara-negara Barat sekular bertindak selaku sponsor, karena salah satu tujuan dari diadakannya dialog antar agama atau antar peradaban ini adalah mensosialisaikan nilai-nilai kapitalis dan demokrasi sekular, terutama ide tentang pluralisme. Malah Vatikan (sebagai markas besar kristen) dijadikan sebagai basis organisasi internasional dialog untuk agama dan perdamaian (yang bernama WCRP-World Council for Religion and Peace). Secara periodik dan bergiliran kota-kota besar negeri Islam pun menjadi tempat diadakannya seminar-seminar dialog antar agama dan peradaban.

Alasan mendasar yang sering dilontarkan oleh mereka yang terlibat dengan dialog antar agama adalah, bahwa Islam tidak berbeda dengan agama-agama samawi lainnya (seperti Yahudi dan Nasrani). Menurut mereka, semua agama itu pada dasarnya sama, yaitu mengajak kebajikan dan keselamatan. Mereka beranggapan bahwa para Nabi itu semuanya adalah muslim. Jadi, siapa saja yang mengikuti para Nabi, maka mereka juga adalah muslim sebagaimana Nabi-nabi mereka.

Mereka acapkali menyertakan ayat-ayat al-Quran untuk mendukung dalih yang mereka lontarkan, agar lebih dapat meyakinkan kaum Muslim, disamping agar tampak bahwa pernyataan mereka itu adalah benar dan Islami. Ayat-ayat al-Quran yang sering dijadikan senjata andalan mereka, antara lain:

]مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا[

(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (al-Quran) ini. (TQS. al-Hajj [22]: 78)

]وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ[

Aku berserah diri bersama Sulaiman, kepada Allah Rabbul ‘alamin. (TQS. an-Naml [27]: 44)

]فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ[

Kami tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri (muslim). (TQS. adz-Dzariyat [51]: 36)

Kata-kata aslama, aslamtu, muslim dan muslimin yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut, selalu mereka artikan dengan menonjolkan pengertian menurut bahasa, yang berarti ‘berserah diri’. Mereka menarik kesimpulan –dari ayat-ayat tersebut- bahwa seluruh Nabi itu muslim. maka, siapa pun yang mengikuti Nabi-nabi, baik itu Nabi Musa as, Nabi Isa as atau Nabi Muhammad saw, semuanya adalah muslim.

Persoalannya adalah, apakah setiap orang yang disifati oleh Allah (di dalam al-Quran) dengan kata muslim, secara otomatis juga beragama Islam (yakni memeluk agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw)?

Menurut bahasa, kata aslama telah digunakan oleh orang-orang Arab dengan makna inqâda, yaitu tunduk, patuh. Siapa saja yang tunduk atau patuh pada seorang Nabi, beriman kepada akidah yang dibawanya, mengikatkan diri dengan hukum-hukum yang diturunkan kepadanya, berarti dia –menurut bahasa- adalah muslim untuk agama tersebut, yaitu munqâdun, tunduk atau patuh terhadap agamanya itu. Allah Swt menyifati para pengikut Nabi-nabi tersebut dengan menggunakan kata-kata muslim atau muslimin. Meskipun demikian, Allah tidak menyatakan bahwa agama mereka adalah Islam.

Pemakaian kata-kata aslama, aslamtu, muslim atau pun muslimin pada ayat-ayat diatas telah digunakan Allah Swt sesuai dengan makna menurut bahasa, sebagaimana orang-orang Arab menggunakannya dan menetapkan makna tersebut untuk kata-kata yang dimaksud.

Allah Swt telah mengutus Nabi Muhammad saw dengan agama, yang berbeda dengan agama-agama sebelumnya. Allah Swt menamai agama itu dengan agama Islam, dan para pemeluknya disebut dengan muslim. Kata Islam yang maknanya adalah agama yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad saw terdapat di dalam beberapa ayat al-Quran, antara lain:

]إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ اْلإِسْلاَمُ[

Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah (agama) Islam. (TQS. Ali Imran [3]: 19)

]وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ اْلإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ[

Siapa saja yang mencari agama selain agama Islam, sekali-kali tidaklah akan diterima (adama itu) dari padanya. (TQS. Ali Imran [3]: 85)

]وَرَضِيتُ لَكُمُ اْلإِسْلاَمَ دِينًا[

Telah Kuridhai Islam itu menjadi agama bagimu. (TQS. al-Maidah [5]: 3)

Kata Islam pada ayat-ayat al-Quran ini hanya memiliki satu makna, yaitu agama Islam, agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw. Dengan demikian, kata Islam merupakan kata yang telah dipindahkan dari makna bahasa, yang artinya patuh, tunduk (inqiyâd) ke makna syariat, yaitu agama yang diturunkan Allah swt kepada Nabi Muhammad saw (yakni agama Islam).

Seperti halnya penamaan terhadap para pengikut para Nabi terdahulu dengan sebutan muslim, maka kata muslim juga ditujukan bagi pengikut Nabi Muhammad saw. Namun demikian, dua perkara ini berbeda faktanya. Penamaan muslim bagi orang-orang Yahudi atau Nasrani tidak dapat digunakan. Sebab, kata muslim telah dipindahkan dari makna bahasa ke makna syariat. Penggunaan suatu kata berdasarkan pengertian bahasa hanya bisa dipakai jika terdapat indikasi (qarinah) yang benar-benar menunjuk pada makna bahasa. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa Ratu Kerajaan Saba telah masuk Islam di hadapan Nabi Sulaiman as.

Pemindahan makna kata yang berasal dari makna bahasa ke makna syariat, merupakan pembahasan yang masyhur di kalangan ahli ushul fiqih dan ahli lughah (bahasa). Selain itu, al-Quran juga telah memindahkan pengertian bahasa dari berbagai kata ke makna syariat. Contohnya dapat dilihat pada kata-kata: shalat, haji, shaum, wudlu, syahadah fi sabilillah, jihad, kharaj, dzimmi, ‘usyur, dan lain-lain. Kata shalat misalnya, makna bahasanya adalah do’a. Sedangkan makna syariatnya adalah serangkaian perbuatan tertentu yang telah dijelaskan oleh Rasulullah saw, berupa ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Apabila terdapat satu kata yang memiliki dua makna –yakni makna menurut bahasa dan makna menurut syariat-, maka penggunaan berdasarkan makna syariat lebih kuat dan layak dipakai. Sedangkan jika kata tersebut akan diartikan berdasarkan makna bahasa, maka hal itu memerlukan adanya indikasi (qarinah)1.

Begitu juga dengan kata Islam, atau muslim. Kata tersebut tidak bisa dimaknai melainkan ditujukan pada agama yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad saw, dan ditempelkan kepada para pengikut Nabi Muhammad saw.

Ide dialog antar agama berasal dari ideologi kapitalis, tidak ada asal- usulnya di dalam Islam. Mereka telah meletakkan agama Yahudi dan Nasrani, begitu juga agama-agama lain berdampingan dengan agama Islam, seakan-akan tidak ada perbedaan dengan agama Islam. Mereka berdalih dengan menggunakan ayat:

]لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ[

Kami tidak membeda-bedakan antara seorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya. (TQS. al-Baqarah [2]: 285)

Mereka telah mengeksploitasi unsur-unsur yang sama (common platform) pada setiap agama, lalu menyerukannya kepada umat manusia. Tragisnya, propaganda dialog antar agama justru didukung oleh para ulama dan intelektual muslim.

Apa yang dilakukan mereka amat bertentangan dengan apa yang diperbuat Rasulullah saw terhadap orang-orang kafir (penganut agama selain Islam). Beliau saw menjadikan orang-orang kafir sebagai sasaran dakwah Islam, mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Tidak jarang beliau berdialog dengan mereka, baik orang-orang kafir musyrik kota Makkah, maupun orang-orang Nasrani (penduduk Najran), begitu juga dengan orang-orang Yahudi (Madinah). Hal itu tampak pada ayat-ayat yang diturunkan berkenan dengan akidah, yang sebagiannya dilatarbelakangi oleh adanya dialog Rasulullah saw dengan mereka untuk mengajak mereka memeluk Islam. Dialog dan perdebatan yang dilakukan Nabi saw dilandasi sikap dasar, bahwa Islam adalah ajaran yang benar, sedangkan selain Islam adalah ajaran/agama yang bathil!

Apakah mereka yang terhasut propaganda dialog antar agama memiliki landasan seperti itu, ataukah mereka hanya mencari-cari ‘unsur-unsur yang sama’ dalam setiap agama, lalu itulah yang mereka dakwahkan? Jika itu yang dilakukan mereka, berarti jalan yang mereka tempuh berbeda dengan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah saw. Perhatikanlah bagaimana interaksi Rasulullah saw dengan para raja atau pemimpin kufur. Tiada lain mengajak mereka memeluk Islam. Beliau saw mengirimkan surat kepada Hiraklius, kaisar Romawi:

 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maham Penyayang. dari Muhammad, hamba Allah dan utusan-Nya, kepada Hiraklius, pembesar Romawi. Semoga keselamatan atas siapa saja yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya aku menyeru engkau dengan seruan (untuk memeluk) Islam. Islam-lah engkau, niscaya engkau selamat. Allah akan memberikan kepadamu pahala dua kali lipat. (Namun) jika engkau berpaling, maka engkau akan ikut menanggung dosa para petani (rakyat)2.

Dengan gegabah mereka memotong pengertian ayat al-Quran, sebagai dalih untuk mempropagandakan unsur-unsur yang sama (kalimatun sawa).

]قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ[

Katakanlah: ‘Hai ahli Kitab, marilah kita menuju pada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antyara kami dan kalian, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah yang tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagai tuhan selain Allah’. Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka: ‘Saksikanlah kami adalah orang-orang muslim’. (TQS. Ali Imran [3]: 64)

Walhasil, kita tidak bisa membiarkan mereka berada di dalam kekafiran dan kesesatan. Kita justru berkewajiban untuk menjelaskan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Dan Allah memerintahkan mereka untuk meninggalkan keyakinan mereka yang keliru, untuk kemudian beralih memeluk Islam.

Yang memprihatinkan lagi, mereka yang terlibat dalam propaganda dialog antar agama menolak untuk berdebat dengan peserta agama-agama lain. Meraka malah menyerang balik dengan melontarkan argumen:

]وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ[

Janganlah kamu berdebat dengan ahli Kitab melainkan dengan cara yang paling baik. (TQS. al-Ankabut [29]: 46)

Secara sengaja mereka tidak melanjutkan ayat tersebut secara sempurna:

]إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ[

Kecuali dengan orang-orang zhalim diantara mereka. (TQS. al-Ankabut [29]: 46)

Masalahnya adalah, apakah ada orang yang lebih zhalim dari pada orang-orang yang mewakli negara kafir, yang turut serta di dalam forum dialog antar agama atau dialog antar peradaban? Bukankah negara-negara kafir yang mensponsori mereka adalah negara-negara yang terlibat di dalam pembantaian kaum Muslim, baik itu perang Teluk, Bosnia Herzgovina, Kosovo, Albania, Afghanistan, Palestina, Irak, Kashmir dan lain-lain?

Dialog antar agama adalah dialog yang dipaksakan negara-negara kafir Barat atas negeri-negeri muslim yang lemah. Tujuannya tiada lain untuk melepaskan akidah Islam dari benak kaum Muslim, menghilangkan sikap keras/tegas terhadap orang-orang kafir, melenyapkan makna jihad fi sabilillah, menumbuhkan apa yang mereka sebut sebagai ‘ukhuwah basyariyah’ (persaudaraan sebagai sesama manusia) yang notabenenya tidak ada di dalam Islam, memaksa kaum Muslim untuk menerima ide-ide pluralisme, perdamaian (menurut versi Barat), memelihara HAM (versi Barat), dan menjaga kepentingan-kepentingan Barat lainnya.

Kaum Muslim harus bersikap waspada terhadap cara-cara licik yang dikemas dengan berbagai slogan manis, padahal isinya adalah racun yang mematikan!

MAKNA BAHASA, ISTILAH DAN SYAR’I

Di dalam bahasa Arab sering dipakai makna menurut bahasa, menurut istilah atau menurut syariat. Apa sesungguhnya yang disebut dengan ketiga istilah itu, dan bagaimana kita memaknai dengan tepat suatu kata berbahasa Arab?

Hukum-hukum Islam bersumber dari sumber utama, yaitu al-Quran dan as-Sunnah. Keduanya adalah berbahasa Arab. Adakalanya suatu hukum itu diambil berdasarkan penggalian (istinbath) terhadap sumber-sumber syariat tersebut. Oleh karena itu orang yang ingin memahami hukum-hukum Islam, apalagi melakukan penggalian hukum, mutlak diperlukan kepiawaian dalam tata bahasa Arab. Jika tidak, besar kemungkinan akan terjerumus dalam kekeliruan, yang berujung pada kesesatan.

Disini tidak berlaku pemeo ‘apalah arti sebuah nama’, karena justru di dalam kajian hukum Islam, kata itu sendiri amat bermakna. Hal ini juga disadari oleh musuh-musuh Islam, sehingga mereka secara sengaja melakukan pemutarbalikkan kata/istilah, sekaligus mendistorsi pengertian tertentu yang berasal dari kata berbahasa Arab yang terdapat di dalam al-Quran dan Sunnah. Akibatnya, makna kata tersebut hilang ‘gregetnya’, dan tidak memiliki dampak hukum apapun terhadap kaum Muslim, meski sesungguhnya kata tersebut memiliki makna syariat.

Contoh pemutarbalikkan dan pendistorsian kata/istilah adalah memalingkan makna kata yang bersifat syar’i menjadi bermakna bahasa yang tidak memiliki implikasi hukum. Misalnya, kata jihad yang diartikan secara syariat sebagai al-qital atau al-ghazwu (perang dan bertempur) dipalingkan artinya ke makna bahasa yaitu bersungguh-sungguh. Sehingga orang yang membangun disebut dengan jihad, orang yang sungguh-sungguh belajar juga termasuk jihad, seorang isteri yang berbakti kepada suaminya juga termasuk jihad, seorang guru yang rajin mengajar juga dianggap berjihad. Padahal, jihad adalah kewajiban yang terhadap pelakunya diganjar dengan pahala yang sangat besar, dan orang yang gugur di medan jihad termasuk sebagai syahid yang memiliki implikasi-implikasi hukum lainnya. Itu semua karena jihad fi sabilillah –menurut syariat- dimakna sebagai perang melawan orang-orang kafir untuk meninggikan kalimat Allah. Yang berbahaya justru lama kelamaan kaum Muslim menganggap lebih baik menyibukkan diri dengan membangun, mengajar, belajar, mengurusi rumah tangga, bekerja, dari pada berjihad fi sabilillah membantu saudara-saudara sesama muslim yang negerinya dicaplok oleh negara-negara kafir.

Kata Islam, yang arti menurut syariatnya adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw, dipalingkan artinya menjadi makna menurut bahasa, yaitu berserah diri atau tunduk/patuh. Artinya –menurut pihak yang menyelewengkan arti ini- para penganur agama Yahudi, Nasrani, bahkan orang-orang Budha dan Hindu pun adalah orang-orang muslim (yaitu berserah diri kepada Tuhan). Muaranya adalah munculnya persepsi keliru dimana semua agama itu sama, karena berasal dari para Nabi. Dan banyak lagi istilah/kata yang dengan sengaja diselewengkan pengertiannya, dari pengertian menurut syariat menjadi pengertian menurut bahasa.

Pemutarbalikkan pengertian dari suatu kata tidak boleh terjadi, karena kata adalah untaian huruf yang memiliki arti atau makna-makna tertentu yang tidak bisa ditujukan pada selain yang dimaksudkannya. Al-Quran memaparkan contoh ‘salah kaprah’ yang dipakai oleh orang-orang Arab waktu itu dengan menyamakan istilah/kata riba dengan bai’ (jual beli). Firman Allah Swt:

]الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (TQS. al-Baqarah [2]: 275)

Islam melarang penggunaan istilah dengan makna yang tidak sesuai dengan maksud yang sebenarnya dari istilah tersebut1.

Orang-orang Arab di dalam mengungkapkan makna menemouhnya melalui berbagai bentuk (ungkapan), yaitu: hakikat (arti sebenarnya), majaz (kata kiasan), ta’rib (Arabisasi dari kata lain), dan isytiqaq (pecahan kata)2. Hakikat ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu hakikat lughawiyah (menurut makna bahasa), hakikat ‘urfiyah (menurut makna istilah/kebiasaan orang), dan hakikat syar’iyah (menurut makna syara).

Hakikat (arti yang sebenarnya) yaitu lafadz-lafadz yang diciptakan untuk menunjukkan makna yang ada di dalam benak manusia. Apabila lafadz yang diciptakan itu digunakan untuk makna yang telah dibuat oleh ahli bahasa, maka disebut dengan hakikat lughawiyyah. Contohnya adalah bahr berarti laut, asad berarti singa.

Apabila makna yang telah diciptakan itu digunakan untuk selain makna asalnya (bukan arti yang sebenarnya), yakni dipindahkan dari makna lughawi menuju makna lain, maka perlu diperhatikan beberapa hal. Jika pemindahan makna tersebut disebabkan adanya ‘urf (kebiasaan) maka dinamai dengan hakikat ‘urfiyah. Misalnya kata dâbbah yang asalnya diciptakan untuk menunjukkan arti setiap makhluk yang berjalan di muka bumi, mencakup manusia dan hewan. Akan tetapi kebiasaan ahli bahasa (‘urf) digunakan untuk hewan yang berkaki empat. Implikasinya, makna yang pertama dijauhi. Contoh lain adalah kata al-ghaith yang pada asalnya diciptakan untuk memberikan arti tempat yang rendah di permukaan bumi. Tetapi kemudian lebih populer -menurut kebiasaan ahli bahasa- dan digunakan untuk benda yang menjijikkan (faeses) yang keluar dari dubur. Contoh yang pertama adalah nama yang diciptakan untuk makna umum, kemudian menjadi khusus sesuai dengan kebiasaan penggunaan ahli bahasa pada sebagian maknanya. Sedangkan contoh kedua adalah nama yang dibuat untuk suatu makna yang kemudian lebih populer digunakan untuk makna lain karena adanya kebiasaan ahli bahasa (‘urf).

Jika suatu kata/istilah memiliki pengertian bahasa, ‘urfi dan syar’i, maka yang didahulukan –berdasarkan urutannya- adalah: makna hakiki yang syar’i, kemudian makna hakiki yang ‘urfi, lalu baru makna hakiki lughah3. Dalam kasus semacam ini, penggunaan makna bahasa harus memerlukan adanya indikasi (qarinah). Contoh masyhurnya adalah kata shalat. Kata ini memiliki tiga jenis pengertian tadi. Kata shalat harus dimaknai berdasarkan makna syar’i –sesuai dengan skala prioritas pemaknaan-, yaitu serangkaian perbuatan yang didahului oleh takbir dan diakhiri dengan salam. Apabila shalat akan dimaknai menurut bahasa (lughah), hal ini memerlukan indikasi (qarinah). Contoh kata shalat yang bermakna do’a terdapat pada ayat:

]خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
[

Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (TQS. at-Taubah [9]: 103)

e

Kata shalat pada ayat ini dimaknai dengan doa, bukan shalat menurut makna syar’i.

Bisa dibayangkan jika jihad hanya dimaknai dengan kerja yang sungguh-sungguh, bukan perang fi sabilillah; shalat diartikan sebatas doa, bukan serangkaian aktivitas ubidiyah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam; shaum yang dimaknai dengan menahan diri, bukan dilandasi dengan niat dan mengisinya dengan aktivitas ibadah; Islam dipersepsikan dengan kepasrahan diri, bukan agama/din yang diturunkan Allah kepada Muhammad saw yang berisi akidah dan syariat Islam yang wajib dijalankan oleh para pemeluknya; dan lain-lain.

Dengan demikian, kita bisa mengerti urgensitas penggunaan istilah syar’i dibandingkan dengan pemaknaan menurut bahasa, sehingga terhindar dari kesalahan di dalam menafsirkan teks nash al-Quran maupun hadits. Pemutarbalikkan makna dan pendistorsian makna yang dilakukan oleh segelintir orang yang menamakan dirinya ‘intelektual muslim modern’ pada hakekatnya merupakan bentuk penyesatan secara sengaja untuk menggiring umat Islam menjauhi pengertian yang benar terhadap suatu kata/istilah syar’i, yang pada akhirnya bertujuan untuk mengubur pelaksanaan syariat Islam dalam-dalam.

SIKAP ISLAM TERHADAP IDE NASIONALISME

Kaum Muslim terpecah belah dalam berpuluh-puluh negara, membangga-banggakan bangsanya masing-masing, dan menonjolkan ide tentang nasionalismenya lebih tinggi dibandingkan apa pun. Tidak jarang, nasionalisme dijadikan dalih untuk membela kepentingan orang sebangsa dengan mengabaikan bangsa lain, padahal sama-sama muslim. Bagaimana sikap Islam terhadap ide nasionalisme?

Islam adalah agama yang bersifat universal. Allah Swt menurunkan dinul Islam kepada Muhammad saw, tidak lain ditujukan untuk seluruh umat manusia. Firman Allah Swt:

]وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ[

Dan Kami tidak mengutus kamu (Muhammad), melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. (TQS. Saba [34]: 28)

Ayat ini menunjukkan kelayakan risalah Islam beserta hukum-hukum Islam di dalamnya bagi seluruh umat manusia, tanpa memperhatikan lagi ras, suku bangsa, bangsa, jenis kelamin, zaman (waktu), tempat dan sebagainya. Syariat Islam sangat layak bagi umat manusia di masa Rasulullah saw hidup, masa sekarang, maupun masa yang akan datang.

Konsekuensi dari hal itu adalah kewajiban untuk menjalankan dakwah Islam ke seluruh pelosok dunia, ke setiap orang yang tidak menganut agama Islam (orang-orang kafir). Rasulullah saw bersabda:

أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث الى قومه وبعثت الى كل أحمر وأسود

Aku diberi lima perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Dahulu setiap Nabi diutus hanya untuk kaumnya, sedang aku diutus untuk setiap orang, baik yang berkulit merah maupun hitam (untuk seluruh umat manusia)…. (HR. Ahmad)

Disamping itu, Allah Swt dan Rasul-Nya mempersaudarakan sesama muslim, tanpa melihat lagi bangsa, suku, maupun tempat tinggalnya. Dan kenyataan ini merupakan nikmat tersendiri bagi kaum Muslim yang dianugerahkan Allah Swt.

]إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ[

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. (TQS. al-Hujurat [49]: 10)

]فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا[

Maka menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. (TQS. Ali Imran [3]: 103)

Rasulullah saw bersabda:

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه

Seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya, dia tidak boleh menzhaliminya dan tidak boleh membiarkannya dizhalimi (oleh musuh). (HR. Bukhari dan Muslim)

ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن و إن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم و أن المؤمنين بعضهم موالي بعض من دون الناس

Seorang mukmin itu tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya karena (membela) orang kafir. Seorang mukmin tidak boleh menolong orang kafir untuk (melawan) orang mukmin. Sesungguhnya jaminan (perlindungan) Allah adalah satu, yang menjaungkau orang terendah dari mereka. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah penolong bagi sebagian lainnya. Mereka sangat berbeda dengan manusia lainnya1.

Seruan Islam adalah seruan yang bersifat universal, yaitu menyelamatkan umat manusia dari kegelapan (kekafiran dan kemusyrikan) menuju cahaya (yaitu dinul Islam). Seruan ini tidak mungkin dipalingkan menjadi seruan yang bersifat kedaerah atau kebangsaan (qaumiyah).

Nasionalisme merupakan ikatan yang dilandasi pada perasaan emosional manusia yang dimiliki secara bersama-sama dengan manusia lainnya di dalam suatu bangsa2. Ikatan ini lahir dari naluri untuk survive (untuk mempertahankan diri), perasaan senasib dan sepenanggungan, yang mendorongnya untuk melahirkan perlawanan dan keinginan untuk memimpin. Ikatan ini bukan lahir dari suatu pemikiran (ide). malah bisa dikatakan bahwa ikatan nasionalisme itu kosong dari pemikiran.

Islam telah mengharamkan propaganda kepada nasionalisme (ashabiyah, yakni fanaitsme golongan) maupun kebangsaan (qaumiyah). Islam telah mencela nasionalisme dengan kata-kata yang sangat menjijikkan, sehingga tidak patut dijadikan pengikat bagi kaum Muslim. Celaan-celaan terhadap fanatisme golongan, termasuk di dalamnya adalah ikatan kesukuan dan kebangsaan atau nasionalisme dilontarkan sendiri oleh Rasulullah saw:

من دعا إلى عصبية فليس منا

Siapa saja yang menyeru kepada ashabiyah (fanatisme golongan), maka dia tidak termasuk kita (kaum Muslim). (HR. Abu Daud)

Islam memasukkan orang-orang yang tengah berperang dan menyerukan ashabiyah, lalu mati, maka matinya sama dengan mati dalam keadaan jahiliah. Dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah saw:

ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية

Siapa saja yang berperang di bawah panji kejahilan, dia marah karena ashabiyah, atau menyerukan ashabiyah, atau ikut menolong (membantu) dalam rangka ashabiyah, lalu dia mati, maka matinya adalah mati jahiliah. (HR. Muslim)

 

Seruan kepada nasionalisme atau kebangsaan termasuk seruan-seruan jahiliah, karena pada masa jahiliah, ikatan kesukuan berada di atas segalanya, mengalahkan kebenaran. Berbangga-bangga dengan seruan jahiliah juga dikecam oleh Rasulullah saw, dan dikelompokkan sama dengan hewan-hewan yang menjijikkan yang pekerjaannya mengais-ngais tumpukan sampah, sebagaimana sabdanya:

من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه هن أبيه ولا تكنوه

Siapa saja yang berbangga-bangga dengan kebanggaan jahiliah, maka hendaklah kalian menyuruh mereka menggigit kemaluan bapaknya, dan janganlah kalian mengatakan hal itu secara samar-samar. (HR. Ahmad, Nasa’i, Ibnu Hibban, dan Thabrani)

لينتهين أقوام يفتخرون بأبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعل يدهده النتن بأنفه

Sungguh hina dina kaum yang membangga-banggakan nenek moyang mereka. Atau mereka itu akan benar-benar menjadi lebih hina di sisi Allah dari pada seekor ju’al (sejenis hewan) yang mengais-ngais sampah dengan menggunakan hidungnya. (HR. Ahmad dan Thabrani)

Ide nasionalisme adalah ide yang asing bagi kaum Muslim. Ide ini diusung oleh peradaban Barat kafir ke negeri-negeri muslim pada awal masa penjajahan Barat (sekitar abad ke-16). Manuver kaum imperialis itu menjadi satu bagian dari serangan mereka di bidang pemikiran terhadap kaum Muslim. Di satu sisi mereka secara politis dan militer memperlemah kekuatan dan kekuasaan negara Khilafah Islamiyah Utsmaniyah dengan cara menjajah dan mengkapling-kapling negeri-negeri Islam yang satu, menjadi puluhan negara jajahan. Di sisi lain mereka menjejalkan ke dalam benak pemikiran kaum Muslim perasaan/sentimen kedaerahan, kesukuan, dan kebangsaan. Tujuannya untuk memecahbelah kaum Muslim, dan menjauhkan umat Islam dari kebangkitannya di bawah naungan negara yang satu, yaitu negara Khialafah Islamiyah.

Siapa saja yang mengkaji sejarah Islam di masa negara Utsmaniyah, dan mencermati langkah-langkah imperialis kafir di negeri-negeri muslim yang dijajah mereka, akan menjumpai penyebarluasan propaganda kebangsaan atau nasionalisme. Merekalah yang menyerukan rasa bangga akan negeri Mesir dan peradaban Fir’aun sehingga diikuti oleh kaum Muslim Mesir; mereka juga yang mempropagandakan sentimen ke-Melayuan, ke-India-an, ke-Pakistan-an, ke-Indonesia-an, dan lain-lain. Kaum imperialislah yang berada di belakang tumbuh dan berkembangnya gerakan-gerakan nasionalisme di dunia Islam. Kaum imperialis meninggalkan wilayah jajahannya dengan menanam benih-benih yang bakal mereka panen di kemudian hari.

Kita juga akhirnya mengerti bahwa kemerdekaan banyak bangsa –yang seluruhnya adalah kaum Muslim- pada periode tahun 1940-an dan 1950-an merupakan panen pertama bagi para penjajah; yaitu terhalangnya umat Islam oleh dinding yang sangat tebal untuk bangkit kembali menjadi sebuah peradaban besar di bawah satu bendera, bendera negara Khilafah. Umat Islam terpecah belah menjadi puluhan negara, yang memiliki banyak pemimpin/penguasa, berbeda-beda UU dan konstitusinya, padahal agama mereka satu, Tuhan mereka juga satu, dan peraturan mereka (yakni syariat Islam) juga satu. Lalu, atas dasar apa mereka berpecah belah dan terkotak-kotak menjadi puluhan negara?

Berdasarkan hal ini, nasionalisme atau sentimen kebangsaan, kesukuan, golongan, ras dan sebagainya tidak mempunyai tempat di dalam Islam, dan bertolak belakang dengan ajaran Islam. Ikatan yang harus kita tumbuhkan di tengah-tengah masyarakat muslim adalah ikatan ukhuwah Islamiyah, yaitu ikatan yang menyatukan seluruh orang muslim berdasarkan akidah dan sistem (hukum) Islam yang diterapkan secara praktis di dalam Daulah Islamiyah. Selain ikatan Islam adalah bathil!

]وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ اْلإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي اْلآخِرَةِ
مِنَ الْخَاسِرِينَ
[

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. (TQS. Ali Imran [3]: 85)

43

PANJI-PANJI DAN BENDERA ISLAM

Setiap negara memiliki simbol berupa bendera, apakah Islam memiliki bendera atau simbol-simbol kenegaraan dengan bentuk dan corak tertentu?

Negara Islam di masa Rasulullah saw memiliki bendera dengan bentuk dan corak yang khas; juga memiliki panji-panji dengan bentuk dan corak yang juga khas. Meski bendera itu hanya secarik kain –yang di mata orang awam tidak berbeda dengan poyongan kain lainnya, sehingga seringkali diabaikan- namun di depan musuh-musuh Islam, bendera Islam laksana palu godam peperangan yang diarahkan kepada mereka dan membuat hati musuh-musuh Islam bergetar ketakutan. Kecintaan orang yang membawa bendera dan panji-panji Islam melebihi kecintaan orang yang tengah di mabuk asmara. Para sahabat Rasulullah saw selalu berharap bahwa diri merekalah yang menjadi pembawa bendera. Salah satu contohnya ditunjukkan pada saat perang Khaibar, di malam hari dimana keesokan paginya Rasulullah saw akan menyerahkan bendera/panji-panji kepada seseorang:

«فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوْكُوْنَ لَيْلَتَهُمْ: أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا؟»

Malam harinya, semua orang tidak tidur dan memikirkan siapa diantara mereka yang besok akan diserahi bendera itu. (HR. Bukhari)

Bahkan Umar bin Khaththab sampai berkata:

«مَا أَحْبَبْتُ اْلإِمَارَةَ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ»

Aku tidak mengharapkan kepemimpinan kecuali pada hari itu. (HR. Bukhari)

Fragmentasi diatas menunjukkan betapa pentingnya kedudukan bendera dan panji-panji didalam Islam. Orang yang diserahi oleh Rasulullah saw untuk membawanya memiliki kemuliaan yang sangat tinggi.

Di dalam bahasa Arab bendera dinamai dengan liwa (jamaknya adalah alwiyah). Sedangkan panji-panji perang dinamakan dengan rayah. Disebut juga dengan istilah al-‘alam1. Rayah adalah panji-panji yang diserahkan kepada pemimpin peperangan, dimana seluruh pasukan berperang di bawah naungannya dan (ia) akan mempertahankannya hidup atau mati. Sedangkan liwa adalah bendera yang menunjukkan posisi pemimpin pasukan, dan ia akan dibawa mengikuti posisi pemimpin pasukan. Liwa adalah al-‘alam (bendera) yang berukuran besar. Jadi, liwa adalah bendera negara. Sedangkan rayah berbeda dengan al-’alam. Rayah adalah bendera yang berukuran lebih kecil, yang diserahkan oleh Khalifah atau wakilnya kepada pemimpin perang, serta komandan-komandan pasukan Islam lainnya. Rayah merupakan tanda yang menunjukkan bahwa orang yang membawanya adalah pemimpin perang2.

Liwa (bendera negara) berwarna putih, sedangkan rayah (panji-panji perang) berwarna hitam. Banyak riwayat (hadits) yang menunjukkan warna liwa dan rayah, diantaranya:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ –صلعم- كَانَتْ رَايَتُهُ سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضَ

Rayahnya (panji peperangan) Rasul saw berwarna hitam, sedangkan benderanya (liwa-nya) berwarna putih. (HR. Thabrani, Hakim, dan Ibnu Majah)

كَانَتْ رَايَةُ رَسُوْلِ اللهِ –صلعم- سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضَ

Panji (rayah) Nabi saw berwarna hitam, sedangkan liwa-nya (benderanya) berwarna putih3.

Meskipun terdapat juga hadits-hadits lain yang menggambarkan warna-warna lain untuk liwa (bendera) dan rayah (panji-panji perang), akan tetapi sebagian besar ahli hadits meriwayatkan warna liwa dengan warna putih, dan rayah dengan warna hitam. Panji-panji Nabi saw dikenal dengan sebutan al-‘uqab, sebagaimana yang dituturkan:

إِسْمُ رَايَةِ رَسُوْلِ اللهِ –صلعم- الْعُقَابُ

Nama panji Rasulullah saw adalah al-‘uqab4.

Tidak terdapat keterangan (teks nash) yang menjelaskan ukuran bendera dan panji-panji Islam di masa Rasulullah saw, tetapi terdapat keterangan tentang bentuknya, yaitu persegi empat.

كَانَتْ رَايَتُهُ سَوْدَاءَ مُرَبِّعَةً مِنْ نَمْرَةٍ

Panji Rasulullah saw berwarna hitam, berbentuk segi empat dan terbuat dari kain wol. (HR. Tirmidzi)

Al-Kittani5 mengetengahkan sebuah hadits yang menyebutkan:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ –صلعم- عَقَدَ لَهُ رَايَةً، رُقْعَةً بَيْضَاءَ ذِرَاعًا فِيْ ذِرَاعٍ

Rasulullah saw telah menyerahkan kepada Ali sebuah panji berwarna putih, yang ukurannya sehasta kali sehasta.

Pada liwa (bendera) dan rayah (panji-panji perang) terdapat tulisan Lâ ilâha illa Allah, Muhammad Rasulullah. Pada liwa yang berwarna dasar putih, tulisan itu berwarna hitam. Sedangkan pada rayah yang berwarna dasar hitam, tulisannya berwarna putih. Hal ini dijelaskan oleh al-Kittani6, yang berkata bahwa hadits-hadits tersebut (yang menjelaskan tentang tulisan pada liwa dan rayahpen) terdapat di dalam musnad Imam Ahmad dan Tirmidzi, melalui jalur Ibnu Abbas. Imam Thabrani meriwayatkannya melalui jalur Buraidah al-Aslami, sedangkan Ibnu Adi melalui jalur Abu Hurairah. Begitu juga hadits-hadits yang menunjukkan adanya lafadz Lâ ilâha illa Allah, Muhammad Rasulullah, pada bendera dan panji-panji perang, terdapat pada kitab Fathul Bari7.

Berdasarkan paparan tersebut diatas, bendera Islam di masa Rasulullah saw adalah berwarna putih, berbentuk segi empat dan di dalamnya terdapat tulisan Lâ ilâha illa Allah, Muhammad Rasulullah dengan warna hitam. Dan panji-panji perang (rayah) Islam di masa Rasulullah saw berwarna dasar hitam, berbentuk persegi empat, dengan tulisan di dalamnya Lâ ilâha illa Allah, Muhammad Rasulullah berwarna putih.

Pertanyaannya kemudian adalah, apakah negara Khilafah nantinya akan mengadopsi bentuk, warna dan corak bendera dan panji-panji perangnya sebagaimana di masa Rasulullah saw?

Sebagian besar para fuqaha dan ahli hadits menganggap bahwa keberadaan liwa dan rayah adalah sunnah. Ibnul Qayyim berkata: Pasukan disunnahkan membawa bendera besar dan panji-panji. Warna liwa (bendera besar) disunnahkan berwarna putih, sedangkan panji-panjinya boleh berwarna hitam’8. Kebiasaan Rasulullah saw yang mengangkat orang-orang tertentu sebagai pemegang panji-panji, juga dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar ra, sebagaimana yang dituturkan Abu Yusuf: ‘Rasulullah saw biasa menyerahkan liwa kepada pemimpin pasukan, yang diikatkan di ujung tombaknya. Rasulullah saw telah menyerahkan liwa kepada Amru bin Ash dalam perang Dzatu Salasil. Setelah beliau saw wafat, Abu Bakar ash-Shiddiq menyerahkan liwa kepada Khalid bin Walid, yang dipasang di ujung tombaknya’9. Imam Ibnu Hajar menyebutkan sunnah untuk membawa bendera di dalam peperangan10.

Meskipun demikian, karena ‘urf (adat kebiasaan) internasional saat ini mengharuskan setiap negara memiliki simbol berupa bendera kenegaraan. Maka negara Khilafah harus memiliki simbol kenegaraan sebagaimana negara-negara lain. Simbol tersebut di wujudkan dalam bentuk adanya liwa (bendera negara) dan rayah (panji-panji peperangan) yang bentuk, corak dan warnanya seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Bendera (liwa) itulah yang dipasang/dikibarkan di Darul Khilafah (kantor Khalifah), terutama di depan (atau di atas) tempat bekerjanya Khalifah, sedangkan rayah dipasang/dikibarkan di instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Dibolehkan juga bagi individu rakyat untuk mengibarkan rayah di depan rumah-rumah mereka atau lembaga-lembaga yang mereka jalankan11.

PERLAKUAN TERHADAP TAWANAN PERANG

Dalam perang Teluk, dimana Irak melawan AS dan sekutunya, banyak prajurit Irak yang ditawan. Begitu pula ketika AS menginvasi Afghanistan, banyak prajurit Taliban yang ditawan. Sebagiannya malah di masukkan ke kamp Guantanamo (Kuba), dan hingga saat ini tidak pernah diketahui nasibnya. Bagaimana negara Khilafah memperlakukan tawanan perang?

Di dalam khasanah fiqih Islam memang dijumpai banyak pendapat, baik yang diungkapkan para fuqaha maupun imam-imam madzhab tentang perlakuan terhadap tawanan perang. Ada yang berpendapat boleh dihukum mati, atau dijadikan budak, atau dijadikan kafir dzimmi, dan banyak lagi lainnya. Namun, di dalam pembahasan yang ringkas ini, yang jadi rujukan utama kita adalah teks nash-nash syariat, bukan pendapat manusia (fuqaha).

Perlakuan terhadap tawanan perang termasuk kedalam perkara muamalah kaum Muslim dengan musuh setelah peperangan usai. Setelah perang usai, terdapat banyak perkara yang harus diselesaikan berdasarkan hukum-hukum Islam. Yang menyangkut harta terdapat di dalam pembahasan tentang harta salab, ghanimah, fa’i; juga (terhadap tanah/harta tidak bergerak) terdapat hukum-hukum tentang tanah kharaj. Jika negeri yang ditaklukkan oleh negara Khilafah sebagiannya bersedia hidup di bawah naungan Islam, tetapi tetap di dalam kekafiran, maka ada hukum tentang kafir dzimmi dan akad dzimmahnya. Terhadap para prajurit muslim yang gugur di medan perang ada hukum tentang syahid. Terhadap penduduk sipil musuh yang turut terlibat di dalam medan perang melawan pasukan kaum Muslim, ada hukum tentang sabiy (perlakuan terhadap tawanan perang yang asalnya adalah masyarakat sipil). Dan ada juga perlakuan terhadap tawanan perang yang notabenenya adalah para prajurit militer. Ini dimasukkan di dalam bab tentang asrâ (tawanan perang). Bagian terakhir ini yang akan kita singgung.

Seorang Khalifah, atau komandan militer, atau orang yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara tentang tawanan perang musuh, tidak begitu saja memperlakukan mereka berdasarkan pendapat atau hawa nafsunya. Islam telah memberikan kepada kita aturan –hingga masalah tawanan perang- sebagai solusi yang berasal dari Allah Swt. Khalifah, para komandan perang atau orang yang ditunjuknya hanya pelaksana syariat Allah Swt dan Rasul-Nya.

Di dalam al-Quran, hukum terhadap tawanan perang adalah:

Pertama, dibebaskan, yaitu dibebaskan begitu saja tanpa ada imbalan atau kompensasi apapun. Dalilnya adalah firman Allah Swt:

]فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً[

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka. (TQS. Muhammad [47]: 4)

Setelah perang Badar usai, Rasulullah saw berkata –tentang tawanan perang-:

لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له

Seandainya Muth’im bin Adi masih hidup, kemudian berkata tentang aku pada mereka (perkataan) yang busuk, maka aku pasti akan bebaskan mereka untuknya. (HR. Bukhari)

Solusi tersebut juga diambil sebagai pendapat jumhur, pengikut madzhab Maliki, pengikut madzhab Syafi’i, pengikut madzhab Hanbali, pendapatnya Hasan Bashri, Atha bin Abi rabah, Sa’id bin Jubair, dan lain-lain1.

Pada perang Badar itu pula dibebaskan Abi al-Ash bin Rabi’, suami dari Zainab binti Nabi saw. Ia termasuk orang-orang musyrik yang ditawan pada peristiwa perang Badar, lalu dibebaskan.

 

Kedua, dibebaskan dengan tebusan. Dalilnya adalah lanjutan ayat diatas:

]فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً[

Dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka, atau menerima tebusan. (TQS. Muhammad [47]: 4)

Tebusan disini bisa dengan harta (uang), atau kompensasi berupa jasa, atau dengan saling menukarkan tawanan perang, yaitu menukarkan dengan tawanan perang prajurit muslim yang ditawan oleh musuh.

Dari Ibnu Abbas ra diceritakan:

أن النبي -صلعم- جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة

Bahwasanya Nabi saw menetapkan tebusan untuk orang-orang (musyrik) jahiliah pada perang Badar empat ratus (dirham). (HR. Abu Daud)

Begitulah, al-Quran telah memberikan pilihan kepada Khalifah untuk menetapkan apakah tawanan perang musuh itu dibebaskan begitu saja, atau dibebaskan dengan kompensasi berupa tebusan. Jenis tebusannya, atau besarnya tebusan ditentukan oleh Khalifah atau orang yang ditunjuknya berdasarkan kemaslahatan Islam dan kaum Muslim.

Dengan demikian, di dalam negara Khilafah tidak akan ada kam-kamp tawanan perang sebagaimana yang dimiliki AS atau negara-negara Barat lain. Ajaran Islam bersifat simpel dengan memberikan solusi yang amat mudah dan tidak memberatkan. Justru solusi-solusi tersebut bisa menjadi sarana propaganda politik terhadap musuh, dengan memperoleh simpati dan rasa hormat karena perlakuan negara Khilafah pada tawanan perang.

BERBOHONG DI MEDAN PERANG

Di dalam peperangan terjalin berbagai bentuk penampakkan dari kekuatan, taktik dan strategi untuk mengalahkan musuh. Tidak jarang dilakukan berbagai jenis propaganda untuk menyesatkan musuh, entah itu dengan membesar-besarkan korban yang jatuh, atau mengirimkan berita palsu, membuat sandi-sandi palsu agar musuh terkecoh, dan lain-lain. Apakah dibolehkan berbohong kepada musuh di medan perang?

Berdusta/berbohong itu adalah perbuatan yang diharamkan. Nash yang mengharamkannya adalah qath’i (pasti). Pengharamannya tidak lagi memperhatikan apakah di dalamnya ada manfaat/maslahat bagi Islam dan kaum Muslim, atau ada unsur-unsur lainnya. Firman Allah Swt:

]إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ[

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. (TQS. an-Nahl [16]: 105)

Ayat ini berbentuk umum, yang dapat dipahami begitu saja. Ayat ini juga menegaskan larangan berbuat dusta (berbohong). Apalagi terdapat ayat lain yang menggambarkan akibat bagi para pendusta. Firman Allah Swt:

]وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ[

Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. (TQS. az-Zumar [39]: 60)

Bisa dikatakan bahwa larangan berdusta adalah perkara yang sudah masyhur (haramnya) di dalam agama (ma’lumun min ad-din bi adl-dlarurah).

Teks dari nash-nash syariat yang berbentuk umum, tetap di dalam keumumannya, selama tidak ada teks nash lain yang mengkhususkannya (mentakhsisnya). Jika terdapat teks nash lain berupa takhsis, maka tidak dibolehkan untuk melakukan tindakan di luar dari teks yang mengkhususkannya. Sebab, apa yang terdapat di dalam takhsis tidak dapat dianalogkan atau melampaui kandungan makna yang terdapat di dalamnya.

Nash yang mengkhususkan (mentakhsis) tentang larangan berdusta penuturan Ummi Kultsum binti Uqbah yang berkata:

لم أسمع النبي -صلعم- يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: في الحرب و الإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها

Aku tidak pernah mendengar Nabi saw memberikan rukhshah (keringanan di dalam berdusta-pen) dalam hal yang dikatakannya kepada manusia, kecuali dalam tiga (keadaan): di dalam peperangan, tatkala memperbaiki hubungan antar manusia, dan perkataan suami kepada isterinya atau perkataan isteri kepada suaminya. (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

Dari Asma binti Yazid berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda:

الكذب كله على ابن آدم حرام الا في ثلاث خصال: رجل كذب على امرأته ليرضيها، و رجل كذب في الحرب فإن الحرب خدعة، و رجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما

Berdusta itu seluruhnya adalah diharamkan atas anak (turunan) Adam, kecuali dalam tiga keadaan: seorang suami yang berbohong kepada isterinya agar (isterinya) meridhainya, seorang (prajurit) yang berbohong di dalam peperangan karena perang itu adalah tipu muslihat, dan seseorang yang berbohong diantara dua orang muslim dalam rangka memperbaiki (hubungan) keduanya.

Dua teks hadits tersebut merupakan takhsis (pengkhususan) terhadap umumnya dalil (yaitu dalil ayat-ayat tentang larangan berdusta). Di dalam hadits, dibolehkannya berdusta hanya tercakup pada tiga keadaan saja. Berdasarkan hal ini, maka tidak boleh seorang muslim melampaui atau menambah-nambah dengan keadaan lain yang tidak terdapat di dalam teks hadits. Lebih dari itu, pengecualian tersebut menunjukkan dibolehkannya berdusta, bukan sunnah maupun wajib. Artinya, berdusta –di dalam tiga keadaan itu- bukanlah sikap dasar atau ciri khas seorang muslim yang senantiasa bersikap dusta. Jadi, diluar dari tiga kondisi dibolehkannya berdusta, tetap diharamkan secara mutlak.

Lafadz ‘al-harb’ dimaknai dengan perang. Dibolehkannya berdusta tidak terbatas hanya pada medan perang saja dan terhadap orang-orang yang tengah berperang saja, melainkan juga dibolehkan berdusta terhadap orang-orang kafir yang menjadi musuh kaum Muslim, asalkan kaum Muslim kondisinya sedang berperang secara nyata dengan negara-negara kafir (harbu al-fi’liyah)1. Contohnya adalah kaum Muslim dengan orang-orang Yahudi; atau kaum Muslim dengan orang-orang Amerika dan Inggris; atau kaum Muslim dengan orang-orang Rusia.

Imam Ahmad dan Nasa’i pernah mengeluarkan riwayat dimana Rasulullah saw mengijinkan kepada al-Hajjaj bin ‘Ilath untuk mengatakan sesuatu dalam rangka kemaslahatan menjaga hartanya dari (rampasan) penduduk Makkah. Nabi saw mengijinkannya untuk memberi kabar/berita kepada penduduk Makkah bahwa penduduk Khaibar (yang Yahudi-pen) telah mengalahkan kaum Muslim. Al-Hajjaj saat itu telah memeluk Islam dan tinggal di kota Makkah yang waktu itu penduduknya yang musyrik tengah berada dalam kondisi perang dengan kaum Muslim (yang ada di Madinah). Ini merupakan petunjuk dibolehkannya al-Hajjaj berdusta –yaitu mengatakan bahwa kaum Muslim dikalahkan oleh penduduk Khaibar padahal kenyataannya tidaklah demikian- karena saat itu kaum Muslim tengah berperang (berkonfrontasi) dengan kaum musyrik kota Makkah.

Pada prakteknya, kaum Muslim boleh saja mengirimkan pesan-pesan dusta kepada musuh di medan perang, atau memberitahu musuh bahwa front tertentu memperoleh bala bantuan padahal kenyataannya tidak, atau akan menggempur musuh pada hari tertentu, padahal itu dilakukan untuk menghilangkan konsentrasi musuh atau mengacaukan strategi musuh, sehingga prajurit kaum Muslim memperoleh kemenangan.

PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI

Banyak para pejabat negara atau pegawai negeri yang memanfaatkan (menggunakan) fasilitas yang diberikan negara (dalam hal pemanfaatannya) untuk kepentingan pribadi. Tidak jarang malah menganggapnya (atau beralih) menjadi hak milik pribadi. Bagaimana mensikapinya?

Di dalam Islam, para pejabat negara atau pegawai negeri statusnya adalah ajir (pekerja). Sedangkan musta’jirnya adalah negara, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Negara (Khalifah), para hukkam (penguasa selain Khalifah seperti, Wali/Gubernur dan Amil), dan orang-orang yang diberi otoritas oleh mereka. Oleh karena itu menyangkut hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, diatur di dalam akad ijarah. Pegawai negeri maupun pejabat negara yang tidak termasuk kategori hukkam, menerima ujrah (gaji/imbalan) atas pekerjaan yang dilakukannya.

Ujrah adalah harta yang menjadi pemilikan pribadi dari ajir, yang diperoleh dari musta’jir atas pekerjaan yang telah dilakukannya dalam periode dan syarat-syarat tertentu yang ditentukan/disepakati oleh kedua belah pihak. Selain dari ujrah atau imbalan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (dan tidak melanggar ketentuan hukum Islam) adalah perolehan yang diharamkan. Sabda Rasulullah saw:

من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول

Barangsiapa yang kami (negara) beri tugas untuk melakukan suatu pekerjaan, dan kepadanya telah kami berikan rizki (berupa ujrah dan sejenisnya), maka apa yang diambil olehnya selain (ujrah) itu adalah ghulul (kecurangan). (HR. Abu Daud)

Hadits ini dengan tegas melarang siapa pun, baik itu kepala negara (Khalifah), Wali (Gubernur), Amil (pejabat setingkat Bupati/Walikota), qadli (para hakim), termasuk para pegawai, untuk mengambil kelebihan (harta) dalam bentuk apapun, dari yang telah ditetapkan (berupa ujrah) atas mereka. Apabila hal itu dilanggar, dan mereka mengambil (harta) lebih dari ujrah yang menjadi hak mereka (sebagai pegawai), maka perbuatannya itu dimasukkan dalam perbuatan curang, hartanya termasuk harta ghulul (hasil kecurangan yang diharamkan), dan di hari Kiamat ia akan memikulnya sebagai azab.

Islam juga membagi kepemilikan menjadi tiga jenis, yaitu:

  1. Kepemilikan pribadi.
  2. Kepemilikan negara.
  3. Kepemilikan umum (kaum Muslim).

Seluruh bentuk kepemilikan tersebut, didalamnya terdapat hak atas pemiliknya untuk melakukan tasharruf (yakni hak untuk memanfaatkan, mengelola, dan mengembangkan harta miliknya). Setiap orang yang memiliki barang/benda mempunyai hak-hak tasharruf ini. Ia boleh menjual barang yang menjadi miliknya kepada siapa pun yang dikehendakinya, dengan harga berapapun. Ia juga boleh menghadiahkannya begitu saja, atau menginfakkannya, atau memanfaatkannya dalam bentuk lain. Semua itu dijamin di dalam hukum Islam. Sedangkan harta milik negara, hak tasharruf-nya berada di tangan kepala negara (Khalifah). Artinya, Khalifah berhak untuk menjual, menyewakan, memberikan, mengembangkan harta milik negara kepada anggota-anggota masyarakat. Tentu saja semua itu dilakukan dalam rangka kepenitngan dan kemaslahatan Islam dan kaum Muslim. Bukan untuk kepentingan dan kemaslahatannya pribadi atau pun golongannya. Berbeda halnya dengan harta yang menjadi hak milik umum (kaum Muslim). Kepala negara (Khalifah) dalam hal ini hanya memiliki hak untuk mengelolanya saja. Khalifah tidak memiliki harta yang menjadi milik umum. Karena itu ia tidak berhak memindahtangankan kepemilikan harta yang menjadi milik umum, termasuk menyewakannya, menjualnya, memberikannya, atau mengembangkannya; kecuali atas persetujuan pemiliknya (yaitu kaum Muslim secara keseluruhan).

Benda yang dimiliki oleh seseorang hanya bisa beralih menjadi milik orang lain dengan sebab-sebab yang telah dilegislasi oleh syariat Islam. Sebab-sebab pemilikan yang tidak syar’iy merupakan perbuatan yang diharamkan dan tidak sah pemilikannya ditinjau dari kacamata syariat Islam. Contohnya, pemilikan melalui pencurian, pencopetan, perampokan, termasuk ghulul (di dalamnya tercakup korupsi, suap dan sejenisnya). Secara umum, al-Quran mnyindirnya:

]وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ[

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil. (TQS. al-Baqarah [2]: 188)

]وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ[

Barangsiapa berbuat curang, pada hari Kiamat ia akan datang membawa hasil kecurangannya. Kemudian setiap orang menerima balasan setimpal atas segala yang telah dilakukannya, dan mereka tidak diperlakukan secara zhalim. (TQS. Ali Imran [3]: 161)

Dengan demikian, seorang pegawai atau pejabat negara berhak untuk memanfaatkan harta/benda yang dimilikinya (hak tasharruf), baik itu uang (gajinya), rumahnya, kendaraannya, dan sejenisnya. Ia tidak berhak melakukan pemanfaatan harta/benda milik orang lain, kecuali atas izin pemiliknya, atau telah beralih menjadi miliknya melalui sebab-sebab pemilikan yang syar’iy. Begitu pula, ia tidak boleh memanfaatkan harta milik negara, kecuali diizinkan oleh pihak yang memiliki hak tasharruf (dalam hal ini Khalifah), itu pun dilakukan sebatas syarat-syarat yang diberikannya dengan mempertimbangkan kemaslahatan Islam dan kaum Muslim. Apabila negara mengizinkan pemanfaatan kendaraan dinas, atau rumah dinas, untuk keperluan yang berkaitan dengan pekerjaannya, maka syarat tersebut tidak boleh dilampaui oleh pegawai atau pejabat negara dengan, misalnya, menjualnya, menyewakannya kepada orang lain, menghadiahkan, atau memakainya untuk keprluan pribadi/keluarganya. Tetapi, jika negara (melalui Khalifah) mengijinkan –kendaraan dinas misalnya- digunakan untuk kepentingan pribadi/keluarganya, maka hal itu juga dibolehkan. Semua itu tergantung pada keputusan Khalifah (kelapa negara) yang memiliki hak tasharruf atas harta/benda milik negara.

Kepala negara (Khalifah) tidak memiliki hak pemilikan atas harta/benda milik umum. Ia hanya diberikan otoritas untuk mengelolanya saja. Seluruh pendapatan dari harta/benda milik umum yang dikelola oleh Khalifah (negara) harus menjadi pemasukan untuk keperluan (kepentingan dan kemaslahatan) umum. Berdasarkan hal ini, kepala negara tidak berhak memberikan hak penyewaan, penjualan, atau pemberian harta/benda yang menjadi aset milik umum (kaum Muslim). Misalnya, pertambangan (minyak, gas, sumber air/dam, emas, timah, nikel, batubara, perak, tembaga, dan sejenisnya) yang disewakan kepada swasta maupun pihak asing dengan transaksi kontrak karya. Ini adalah transaksi yang bathil. Terlebih lagi pendapatan yang diperoleh dari penyewaan atau penjualan tersebut dimasukkan dalam pos pemasukan harta milik negara dan dikeluarkan berdasarkan keputusan kepala negara. Khalifah tidak mempunyai hak tasharruf dalam harta milik umum, kecuali mengelolanya saja.

Karena itu privatisasi harta benda milik umum (kaum Muslim) yang dilakukan oleh negara kepada swasta maupun pihak asing, merupakan tindakan ghulul (curang), yang atas pelakunya akan memperoleh siksaan yang berat di akhirat. Na’udzubillahi min dzalika.

PEMILIKAN PRIBADI, PEMILIKAN NEGARA DAN PEMILIKAN UMUM

Di dalam sistem kapitalisme, pemilikan individu memperoleh jaminan yang sangat tinggi dari negara. Pemilikan negara biasanya digabungkan dengan harta-harta lain yang tidak dikelompokkan di dalam pemilikan individu. Selain itu, di dalam kapitalisme seluruh jenis barang/harta bisa dimiliki oleh individu. Bagaimana Islam mengatur kepemilikan?

Manusia memiliki naluri ingin memiliki sesuatu, termasuk harta kekayaan. Ini merupakan derivasi dari naluri mempertahankan diri (gharizatu al-baqa). Kecintaan kepada harta benda, seperti rumah yang indah, kendaraan yang bagus, buah-buahan atau pepohonan yang lebat dan banyak hasil panennya, perniagaan yang berhasil; semua itu diabadikan di dalam al-Quran:

]قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ
فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ
[

Katakanlah: ‘Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya, dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. (TQS. at-Taubah [9]: 24)

Bisa dibayangkan apabila masing-masing individu manusia memiliki aturan sendiri-sendiri untuk mensahkan cara apa saja untuk memperoleh harta kekayaan, dan jenis barang apa pun yang dia berhak kumpulkan. Kekacauan akan timbul jika tidak ada mekanisme yang mengatur tentang pemilikan masing-masing individu, cara mendapatkannya; cara mengelola/mengembangkan dan memanfaatkannya (tasharrufat); cara menjaga kepemilikan tersebut. Dalam tataran yang lebih luas, sangat berbahaya jika negara juga ikut-ikutan ambil bagian dalam kekacauan tersebut, dengan merampas begitu saja harta kekayaan milik individu dengan dalih untuk kepentingan nasional atau pembangunan. Bahkan bisa menjadi malapetaka jika negara atau individu berebut aset atau harta kekayaan yang melimpah ruah tersedia di alam begitu saja.

Islam memiliki mekanisme dan pengaturan dalam hal kepemilikan; juga memiliki mekanisme tentang barang-barang apa saja yang boleh dimiliki oleh individu, negara dan masyarakat; untuk perkara apa saja pemanfaatan harta kekayaan tersebut, dan sebagainya. Peraturan Islam itu dibuat oleh Allah Swt, Pemilik seluruh alam semesta, Zat Yang Maha Mengetahui dan Maha Adil, yang tidak memiliki kepentingan apapun di dalam pengaturan-Nya melainkan untuk kebaikan umat manusia, sebagai rahmat-Nya. Dialah yang memilah-milah jenis kepemilikan, dan benda-benda/harta kekayan apa saja yang bisa dimiliki dalam rangka menjaga eksistensi dan kemaslahatan umat manusia seluruhnya; bukan hanya ditujukan bagi segelintir orang-orang tertentu saja.

Islam membagi jenis-jenis kepemilikan itu ke dalam tiga macam:

  1. Kepemilikan individu.
  2. Kepemilikan umum (masyarakat kaum Muslim).
  3. Kepemilikan negara.

Kepemilikan individu adalah hukum syara yang berlaku bagi zat (benda) maupun jasa (manfaat) tertentu, yang memberikan kemungkinan bagi siapa saja untuk mendapatkannya atau memanfaatkannya, serta memperoleh kompensasi –baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain, seperrti disewa; atau karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya, seperti dibeli- dari barang tersebut1. Jadi, kepemilikan merupakan ijin dari Syâri untuk memanfaatkan barang-barang maupun jasa yang telah ditentukan oleh Syâri itu sendiri sebab-sebab kepemilikannya. Ijin (kebolehan) tersebut bukan dilihat dari sisi zat (barang/jasa-nya itu sendiri), atau adanya manfaat pada barang atau jasa tersebut, melainkan dari aturan Syâri (menyangkut halal dan haram). Oleh karena itu Islam mengharamkan perolehan harta/jasa melalui pelacuran, meskipun para pelakunya sama-sama rela dan berbuat atas kemauan sendiri.

Pembatasan kepemilikan ini sangat penting agar tidak terjadi kekacauan di dalam kehidupan umat manusia. Islam menjelaskan prinsip-prinsip tersebut antara lain2:

  1. Dengan cara membatasi kepemilikan, dari sisi cara-cara untuk mendapatkannya dan pengembangan harta/jasa.
  2. Dengan cara menentukan mekanisme pengelolaannya.
  3. Dengan cara menempatkan tanah-tanah kharaj (tanah-tanah dimana penduduk negeri itu bergabung dengan negara Khilafah melalui peperangan) bukan sebagai milik individu.
  4. Dengan cara menjadikan hak milik individu sebagai milik umum secara paksa, dalam kondisi-kondisi tertentu (misalnya untuk kasus-kasus tanah mawat yang tidak digarap selama tiga tahun).
  5. Dengan cara membantu individu-individu yang memiliki keterbatasan, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya.

Melalui kajian terhadap hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kepemilikan individu ini, maka seseorang bisa mendapatkan harta/jasa dan menjadi miliknya melalui beberapa sebab, yaitu:

  1. Bekerja (dengan segala macam jenisnya yang dihalalkan).
  2. Warisan (yang diatur melalui hukum-hukum tentang waris).
  3. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup (dalam situasi darurat, dengan syarat-syarat tertentu).
  4. Pemberian negara kepada rakyat.
  5. Harta yang diperoleh tanpa mengeluarkan harta (sebagai kompensasi) atau tenaga apa pun (seperti memperolehnya melalui mahar).

Berdasarkan hal ini, seorang individu tidak dibatasi dengan batasan maksimal untuk memiliki harta, juga tidak dibatasi untuk mendapatkan jenis harta. Selama jenisnya dihalalkan, seperti rumah, pesawat terbang, mobil, pabrik, kuda, unggas, buah-buahan, tanaman bunga, dan lain-lain, maka dibolehkan memilikinya tanpa batas.

Harta milik umum adalah harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Syâri bagi kaum Muslim, dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama kaum Muslim. Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk memilikinya secara pribadi3.

Jenis-jenis harta ini dikelompokkan kepada tiga jenis, yaitu:

  1. Sarana-sarana umum yang diperlukan oleh seluruh kaum Muslim sehari-hari (seperti sumber-sumber air yang depositnya banyak beserta pemanfaatan, baik untuk dam maupun PLTA, pengairan, PAM dan-lain-lain; padang penggembalaan –yakni padang rumput-; tenaga listrik beserta jaringannya)
  2. Harta yang kondisi asalnya terhalang bagi individu tertentu untuk memilikinya (seperti padang Arafah, Mina; lautan, teluk, selat, danau, sungai, terusan; masjid, lapangan umum).
  3. Barang tambang (sumber alam) yang jumlahnya tidak terbatas (seperti tambang minyak, emas, tembaga, nikel, timah, batubara, perak, dan sejenisnya)4.

Dasar pijakan dari pemilikan umum dan jenis-jenis hartanya dikembalikan kepada sabda Rasulullah saw:

المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلاء والنار

Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.

Terdapat juga hadits lain diriwayatkan melalui Abidh bin Hamal al-Mazani:

أنه وفد إلى رسول الله -صلعم- فاستقطعه الملح فقطع له فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد. قال: فانتزعه منه

Sesungguhnya dia bermaksud meminta (tambang) garam kepada Rasulullah. Maka beliau memberikannya. Tatkala beliau memberikannya, salah seorang laki-laki yang ada di dalam majlis berkata, ‘Apakah engkau mengetahui apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya apa yang telah engkau berikan itu (bagi kami) laksana (memberikan) air yang mengalir’. Akhirnya beliau bersabda: ‘(Kalau begitu) tarik kembali darinya’.

Sedangkan kepemilikan negara adalah sesuatu yangn juga termasuk ke dalam milik perorangan, seperti tanah, bangunan dan barang-barang yang dapat dipindahkan. Akan tetapi, jika berhubungan dengan hak kaum Muslim, maka pengaturannya menjadi tugas negara5. Pengaturannya diserahkan kepada Khalifah, karena dialah yang memiliki wewenang dalam mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan hak seluruh kaum Muslim.

Jenis-jenis pemilikan negara mencakup: padang pasir, gunung, pantai dan tanah mawat yang tidak ada pemiliknya; rawa-rawa dan endapan sungai; ash-shawafi (tanah-tanah yang negerinya ditaklukkan oleh negara Khilafah, baik milik penguasa, para panglima perang, tanah milik musuh yang terbunuh dalam peperangan, atau tanah yang ditinggal lari oleh pemiliknya karena negerinya ditaklukkan; temasuk bangunannya); istana, balairung, bangunan-bangunan instansi negara yang ditaklukkan, termasuk di dalamnya museum, lembaga pendidikan negara, pembaga penelitian, pabrik-pabrik dan industri milik negara yang ditaklukkan; dan sejenisnya. Semua itu adalah hak milik negara Khilafah.

Setiap jenis kepemilikan (baik itu pemilikan individu, umum, dan negara) memiliki tata cara pengaturan dan cara-cara penggunaan atas harta milik masing-masing jenis. Seorang Khalifah, tidak bisa menggunakan begitu saja harta milik umum (dari hasil penjualan minyak dan gas misalnya) untuk kepentingan individu dan negara. Atau seorang Khalifah –dengan dalih- kemaslahatan umat mengambil alih bangunan atau tanah milik individu rakyat dan menjadikannya milik negara. Kasus seperti ini tidak akan dijumpai di dalam negara Khilafah.

Pendek kata, pengaturan tentang pemilikan, cara-cara perolehannya, pemanfaatan/penggunaannya, dan distribusinya (jika menyangkut pemilikan negara dan umum) ditentukan oleh syariat Islam secara detail. Hal ini untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera dan tentram bagi seluruh umat manusia.

PENDAPATAN NEGARA DARI MANA SAJA?

Negara Khilafah sangat berbeda dengan negara-negara yang ada di dunia, termasuk di dalam sumber-sumber pendapatannya. Dari mana saja negara Khilafah memperoleh sumber-sumber pendapatannya untuk keperluan negara, dan untuk keperluan pengaturan dan pemeliharaan rakyatnya?

Islam bukan saja mengatur sebab-sebab perolehan harta bagi individu, melainkan juga mengatur sumber-sumber pendapatan negara dan sumber-sumber keuangan yang dikelola oleh negara tetapi bukan milik negara. Dua perkara itu berbeda. Sumber-sumber pendapatan negara adalah pos-pos pemasukan yang memang menjadi hak negara dalam hal perolehan, pengelolaan dan pendistribusian (pemakaian)nya. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber-sumber keuangan negara yang dikelola oleh negara tetapi bukan milik negara, adalah pos-pos pemasukan yang berasal dari harta kekayan milik umum (kaum Muslim). Terhadap pos-pos pemasukan ini negara hanya mengelolanya saja. Penggunaan atau pendistribusiannya mutlak ditujukan untuk kemaslahatan umum (kaum Muslim). Meskipun demikian kedua jenis itu dikategorikan sebagai pendapatan negara, yaitu masuk ke dalam kas Baitul Mal.

Berdasarkan asal-muasalnya, pendapatan di dalam negara Khilafah itu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Pertama, pendapatan yang diperoleh dari aktivitas jihad fi sablillah atau akibat-akibatnya. Seperti: ghanimah (harta bergerak hasil rampasan perang), fa’i (harta rampasan musuh yang ditinggal melarikan diri tanpa peperangan), khumus (seperlima dari harta ghanimah, sesuai dengan QS. al-Anfal: 41), kharaj (pungutan atas tanah-tanah yang negerinya ditaklukkan negara Khilafah melalui peperangan dan kemudian dihuni oleh kaum Muslim maupun non muslim), tanah-tanah atau bangunan yang sebelumnya dimiliki oleh (instansi dan para penguasa) negara kufur yang ditaklukkan, jizyah, ‘usyur (cukai perbatasan terhadap negara kufur yang menerapkan cukai atas barang dagangan warga negara Khilafah) dan dlaribah (pungutan tatkala kas negara kosong).

Besarnya kharaj, jizyah, ‘usyur dan dlaribah ditetapkan oleh Khalifah.

Khusus ‘usyur hanya diberlakukan terhadap barang-barang impor dari luar negeri yang diperdagangkan oleh warga negara kufur yang negaranya menerapkan cukai atas barang-barang yang berasal dari negara Khilafah. Dalam hal ini negara Khilafah akan menerapkan asas resiprokal (timbal balik) terhadap tarif/cukai yang dikenakan atas barang-barang dari negara Khilafah. Kharaj dan jizyah dipungut setahun sekali.

Tanah-tanah kharaj yang dikenakan pungutan kharaj atasnya, meliputi tanah-tanah yang ada di negeri-negeri Irak, Iran terus hingga ke India dan kawasan Asia Tengah, Turki, Syam (Suriah, Libanon, Yordania), Mesir hingga Afrika Utara dan kawasan Andalusia (mencakup Portugal, Spanyol dan sebagian Italia). Negeri-negeri tersebut menjadi Darul Islam melalui peperangan (ditaklukkan dengan senjata). Anda bisa membayangkan berapa ratus juta ha (hektar) luas tanah-tanah tersebut. Jika setiap hektar saja dikenakan kharaj sebesar 1 (satu) dirham, maka dari pos pendapatan kharaj saja dapat terkumpul ratusan juta dirham. Makin luas tanah kharaj seiring dengan perluasan jihad fi sabilillah, maka pendapatan dari kharaj pun makin besar.

Pendapatan dari kharaj bersifat tetap. Artinya, menjadi bagian dari pos pendapatan negara yang abadi (selalu mengalir), karena status tanah kharaj bersifat tetap hingga hari kiamat. Meskipun saat ini beberapa kawasan telah dicaplok kembali oleh negara-negara kafir, seperti kawasan Andalusia, namun, jika negara Khilafah muncul kembali dan berhasil menggabungkan lagi kawasan tersebut menjadi bagian dari Darul Islam, maka kharaj akan dipungut lagi atas siapa pun yang mendiami tanah-tanah di Andalusia.

Berbeda dengan kharaj, harta ghanimah maupun fa’i diperoleh dengan mengerahkan kekuatan pasukan militer. Jika diperoleh melalui peperangan, hal ini termasuk ghanimah. Sedangkan jika musuh melarikan diri sebelum betempur dan meninggalkan harta miliknya, hal ini termasuk harta fa’i. Di masa Rasulullah saw harta fa’i maupun ghanimah biasanya langsung di bagi-bagikan kepada kaum Muslim. Bahkan bagian beliau (yaitu bagian Allah dan Rasul-Nya yang seperlima) juga habis dibagi-bagikan kepada kaum Muslim. Baru, setelah kaum Muslim –di masa pemerintahan Umar bin Khaththab ra- menaklukkan kekaisaran Persia, ghanimah maupun fa’i yang diperoleh kaum Muslim sangat besar dan berlimpah-limpah. Harta ghanimah dan fa’i bisa menjadi pos pendapatan negara apabila kaum Muslim menjalankan jihad fi sabilillah ke Darul Kufur. Jika jihad terhenti, maka tidak akan ada pos pemasukan bagi negara dari harta ghanimah maupun fa’i.

Kedua, pendapatan yang notabenenya adalah milik umum (kaum Muslim). Di dalamnya mencakup pendapatan dari sumber-sumber minyak dan gas, listrik, pertambangan (dengan seluruh jenis barang tambang misalnya, emas, nikel, tembaga, aluminium, timah, aspal, perak, besi, dan lain-lain). Termasuk pendapatan dari perairan, laut, sungai, danau; juga hutan dan padang-padang rumput gambalaan.

Untuk jenis harta benda yang menjadi milik umum, dibuatkan tempat khusus di Baitul Mal agar tidak bercampur dengan harta-harta (dari pos-pos pemasukan) lainnya. Ini karena harta tersebut milik seluruh kaum Muslim. Khalifah menggunakan harta ini untuk kepentingan kaum Muslim berdasarkan keputusan dan ijtihadnya, tentu dalam batas-batas koridor hukum syara1.

Negeri-negeri muslim adalah negeri yang sangat kaya dengan sumber-sumber mineral (pertambangan). Negeri-negeri yang terbentang dari Afrika Utara, Mesir, Syam, Turki, Irak, Arab Saudi, Iran, kawasan Teluk, hingga ke Pakistan, Asia Tengah (Uzbekistan, Kirghistan, Turkmenistan, Azerbaijan), Indonesia, Malaysia. Seluruhnya adalah negeri-negeri kaya. Jenis kekayaannya beraneka ragam, seperti, minyak, gas, perak, tembaga, uranium, timah, nikel, posfat, dan sebagainya. Bisa anda bayangkan, dari Saudi Arabia saja setiap harinya mampu dipompa 8 (delapan) juta barel minyak mentah. Dan deposit minyak Saudi Arabia tidak akan habis dipompa setiap hari hingga 200 tahun lamanya! Belum lagi negara-negara Teluk, atau hasil tambang lainnya yang ada di negeri-negeri Islam.

Anda juga bisa membayangkan jika seluruh negeri-negeri muslim itu bersatu di bawah naungan negara Khilafah Islamiyah, maka kekuatan ekonominya sangat besar. Dengan kekuatan ekonomi seperti itu negara Khilafah bisa membangkrutkan negara-negara besar seperti AS, Inggris, Jepang, China, Rusia, dan sekutu-sekutunya, melalui aksi boikot seluruh produk-produk yang dihasilkan negara Khilafah. Jadi, tidaklah mengherankan jika negara-negara seperti AS, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, China, Rusia berusaha menghalang-halangi upaya sekelompok umat yang berusaha mengembalikan kekuatan dan eksistensi negara Khilafah. Karena, jika negara Khilafah berdiri, seketika negara-negara kafir Barat mudah diruntuhkan. Lebih dari itu, kelemahan kaum Muslim dengan terpecahbelahnya negeri-negeri mereka –yang dahulunya satu- dimanfaatkan dengan mengeksploitasi harta kekayaannya, dan mendukung terpecahbelahnya negeri-negeri muslim menjadi puluhan negara yang sangat lemah secara militer, politik, dan ekonomi. Jadilah Barat yang malang melintang mengeruk sumber-sumber kekayaan yang seharusnya menjadi pos-pos pendapatan negeri kaum Muslim. Akibatnya kaum Muslim jatuh miskin, bagaikan sekawanan tikus yang kelaparan di lumbung padi yang penuh dengan gabah miliknya.

Anda bisa bayangkan, dari pertambangan emas (Freeport) saja, setiap hari mampu diangkut lebih dari 2,5 kwintal emas (belum termasuk perak dan tembaga). Dan itu telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Perusahaan-perusahaan Barat-lah yang menguasai pertambangan minyak diseluruh negeri muslim. Sebut saja Exxon, Mobil Oil, Texaco, Aramco, BP, dan lain-lain. Maka, betapa sangat besar pendapatan yang diperoleh kaum Muslim jika mereka disatukan di bawah naungan negara Khilafah Islamiyah. Sayangnya, para penguasa muslim enggan bertahkim dengan sistem hukum Islam dan melepaskan ketergantungannya (baca: ketundukannya) kepada Barat. Akhirnya kita mengais-ngais hutang, mencari pinjaman kepada negara-negara Barat kafir yang harta kekayaan mereka berasal dari negeri-negeri kaum Muslim. Tragis!

Ketiga, pendapatan yang diperoleh negara dari zakat dan harta-harta yang asalnya dari individu rakyat. Di dalamnya meliputi, zakat pertanian dan buah-buahan, zakat mal (nuqud atau uang), zakat ternak. Sedangkan dari harta-harta yang asal muasalnya milik individu mencakup harta sisa waris, harta orang murtad, penerimaan dari hadiah, infak perorangan kepada negara, harta sitaan hasil korupsi, suap, makelaran para pejabat negara. Khusus untuk zakat dibuatkan tempat khusus di Baitul Mal yang tidak bercampur dengan harta-harta lainnya. Sebab, Allah Swt telah menentukan pos-pos distribusi/pengeluaran harta zakat yang dibatasi untuk delapan ashnaf saja (QS. at-Taubah: 60), tidak lebih.

Dari sini terlihat kekeliruan sebagian kaum Muslim yang beranggapan bahwa sistem ekonomi Islam –dalam hal pos-pos pemasukan negara- bertumpu pada zakat, infak dan shadaqah. Pandangan semacam ini menggambarkan sempitnya cara berpikir orang-orang yang meyakininya, tanpa memperhatikan lagi aspek-aspek hukum lain yang menjadi pos-pos pendapatan dan sumber pemasukan bagi negara Khilafah.

Dengan demikian, selama negara Khilafah menjalankan sistem hukum Islam secara total, Allah Swt memberikan jaminan yang sangat berlimpah bagi kaum Muslim terhadap pos-pos pemasukan negara. Semua itu untuk kesejahteraan dan kemaslahatan kaum Muslim dan warga negara Khilafah. Maha benar firman Allah Swt:

]وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَاْلأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ[

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (TQS. al-A’raf [7]: 96)

PAJAK DI DALAM ISLAM

Seluruh negara-negara yang ada di dunia saat ini didominasi oleh sistem ekonomi kapitalis sekular. Di dalam sistem ekonomi kapitalis sumber-sumber keuangan negara bersandar kepada pajak. Tidak jarang proporsi pajak mencapai 70%-80% dari penerimaan/pemasukan negara. Bagaimana pandangan Islam tentang pajak? Apakah pajak dijadikan sebagai pilar utama pendapatan negara Khilafah?

Pajak –di dalam sistem ekonomi kapitalis- menjadi pos pendapatan unggulan. Sebagian besar penerimaan negara diperoleh dari pajak. Sedemikian mengguritanya pajak sehingga hampir tidak ada bidang kehidupan yang tidak dikenakan pajak. Sistem ekonomi kapitalis mengajarkan kepada kita kezhaliman yang tiada duanya. Pajak penghasilan, pajak badan/usaha perdagangan, pajak retribusi, pajak ekspor, pajak impor, pajak pertambahan nilai, pajak investasi, dan lain-lain, sampai-sampai orang yang mau pergi haji pun ongkos membayar hajinya dipajaki.

Selain itu, pajak mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, harga barang meningkat karena di dalam mata rantai proses produksi setiap tahapannya dikenakan pajak. Pajak adalah kezhaliman yang dibungkus dengan peraturan sehingga negara merasa berhak untuk mengambil harta yang sebenarnya bukan menjadi miliknya. Tidak mengherankan jika banyak orang menghindari pajak.

Islam telah melarang seluruh bentuk pungutan –apapun nama dan alasannya-. Pungutan harus memiliki dalil (legislasi) syar’i.

]وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ[

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lainnya diantara kamu dengan jalan yang bathil. (TQS. al-Baqarah [2]: 188)

Pungutan yang tidak ada dasar hukum Islamnya disebut dengan ghulul (kecurangan). Dan hal itu diharamkan. Firman Allah Swt:

]وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[

Barangsiapa berbuat ghulul (curang terhadap harta) maka pada hari kiamat ia akan datang membawa (harta) yang dicuranginya itu. (TQS. Ali Imran [3]: 161)

Rasulullah saw memasukkan para pemungut pajak sebagai shahib al-maks, yaitu harta (pungutan/retribusi) yang diambil secara tidak syar’i. Pelakunya diganjar dengan siksaan yang pedih dan kehinaan.

لا يدخل الجنة صاحب مكس

Tidak akan masuk surga orang-orang yang memungut maks (yakni harta pungutan/retirbusi yang tidak syar’i).

Di dalam Islam pajak dengan pengertian seperti itu tidak ada. Yang ada adalah dlaribah. Dlaribah adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada saat kondisi di Baitul Mal tidak ada harta/uang1. Jadi, dlaribah itu adalah pos pendapatan yang diperoleh dari kaum Muslim untuk pembiayaan-pembiayaan yang bertujuan untuk melayani kepentingan dan kemaslahatan masyarakat banyak, sementara di dalam Baitul Mal tidak ada uang. Artinya, pemasukan yang diperoleh dari harta-harta milik umum (kaum Muslim) yang dikelola oleh negara sudah habis, begitu juga yang menjadi pos-pos pendapatan negara (seperti ghanimah, fa’i, kharaj, jizyah, dan sebagainya) sedang tidak ada (karena habis digunakan), sementara ada tuntutan untuk pembiayaan. Termasuk deposit harta zakat dan sejenisnya, juga kosong. Pada kondisi seperti inilah negara Khilafah bisa memungut dlaribah. Hanya saja besarnya pungutan dlaribah, tempo/waktu pungutan, dan penggunaannya diatur oleh syariat Islam.

Dlaribah hanya boleh dilakukan pada saat kas negara (Baitul Mal) kosong, dan di saat yang sama terdapat kebutuhan untuk pembiayaan. Dlaribah hanya ditujukan bagi orang-orang (rakyat) yang mampu; tidak diwajibkan atas rakyat yang tidak mampu. Dlaribah bisa dilakukan berkali-kali dalam satu tahun, selama terdapat kebutuhan pembiayaan. Dlaribah bisa juga tidak pernah diterapkan selama puluhan atau bahkan ratusan tahun, karena negara Khilafah memiliki anggaran dari pos-pos pendapatan negara secara berlimpah. Dlaribah ditetapkan hanya sebatas kebutuhan pembiayaan untuk saat itu ketika kas negara kosong, jadi tidak digunakan sebagai stand by capital (dana cadangan untuk berjaga-jaga jika kas negara kosong).

Di dalam kehidupan bernegara, kebutuhan pembiayaan sangatlah besar, sehingga bisa saja kas negara Khilafah tidak mampu memenuhinya. Pada saat itu kewajiban pembiayaan berbagai kebutuhan dialihkan dari negara (yang tidak mampu lagi waktu itu membiayainya karena kas kosong) kepada kaum Muslim. Hal ini bisa dipahami karena kekuasaan itu sejatinya adalah milik umat (as-sulthah lil ummah). Dan umatlah yang memilih dan mengangkat Khalifah yang bertugas untuk mengatur dan memelihara mereka berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya. Dengan demikian, apabila Khalifah mengatakan bahwa di dalam Baitul Mal –saat itu- tidak ada lagi harta/uang untuk membiayai pos-pos pengeluaran yang menjadi tanggungannya, maka seakan-akan Khalifah mengembalikan perkara (pemibiayaan) ini kepada kaum Muslim.

Disamping itu jika pos-pos pengeluaran tersebut tidak segera dipecahkan dengan pembiayaan, maka dikhawatirkan akan muncul bencana (kemudharatan) atas kaum Muslim dan negara Khilafah, karena tidak adanya harta sama sekali. Padahal Rasulullah saw bersabda:

لاضرر ولا ضرار

Tidak boleh ada bahaya (dlarar) dan tidak boleh (saling) membahayakan.

Allah Swt memberikan kepada negara hak untuk memperoleh harta guna menutupi berbagai pos-pos pengeluaran yang ada itu dari kaum Muslim.

Adapun penggunaan harta dlaribah adalah:

  1. Pembiayaan jihad fi sabilillah dan seluruh perkara yang berhubungan dengan jihad. Misalnya untuk mobilisasi pasukan, latihan militer, pengadaan peralatan militer, logistik dan sejenisnya. Apalagi jihad merupakan kewajiban atas kaum Muslim, baik dengan jiwa, harta maupun pendapat (tentang strategi perang).
  2. Pembiayaan industri militer dan seluruh industri penunjangnya yang memungkinkan negara Khilafah memiliki industri persenjataan yang sangat kuat. Misalnya, industri pesawat terbang tempur, pembom, pengangkut; galangan kapal selam nuklir, kapal induk, kapal perusak, kapal penjelajah, kapal pengangkut pasukan dan persenjataan; kendaraan tempur militer, tank baja, truk-truk militer; amunisi dan persenjataan canggih yang mampu menggentarkan musuh; reaktor-reaktor tenaga nuklir yang mampu menghasilkan bahan-bahan untuk membuat senjata nuklir; laboratorium-laboratorium untuk mengembangkan persenjataan dan industri militer; pesawat angkasa luar yang mengangkut dan mengembangkan satelit-satelit militer untuk keperluan intelijen; perangkat-perangkat elektronik seperti radar, sonar, komunikasi; dan logistik. Semua itu memerlukan pembiayaan yang sangat besar bagi negara Khilafah yang menjalankan jihad fi sabilillah dan negaranya bersifat negara ideologis.
  3. Pembiayaan fakir miskin maupun ibnu sabil. Jika di dalam Baitul Mal tidak ada uang untuk itu, bahkan di dalam pos penerimaan zakat juga kosong, maka kewajiban itu berpindah kepada kaum Muslim.
  4. Pembiayaan untuk gaji/upah tentara, pegawai negeri, para hakim, para guru, tenaga paramedis, dan petugas yang melayani kepentingan masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang –dalam kondisi normal- memperoleh gaji dari Baitul Mal. Tugas mereka adalah untuk melayani urusan dan kepentingan masyarakat, juga untuk menjaga eksistensi negara Khilafah yang menjadi tempat tinggal bagi kaum Muslim. Oleh karena itu jika di dalam Baitul mal tidak ada harta untuk menggaji mereka, kewajiban tersebut dikembalikan kepada kaum Muslim berupa dlaribah.
  5. Pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat, yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Apabila tidak segera dicukupi, maka bahaya akan menimpa umat. Seperti pembangunan sarana–sarana transportasi utama (jalan, alur sungai maupun rel kereta api), pengadaan saluran air minum, listrik, rumah sakit, sekolah, masjid, pasar, dan sejenisnya. Seluruh sarana ini untuk kepentingan masyarakat, sehingga jika di dalam baitul Mal tidak ada uang untuk pembangunannya atau pemeliharaannya, maka kewajiban itu dikembalikan kepada kaum Muslim.

Berdasarkan pemaparan ini, fungsi dan kedudukan dlaribah di dalam sistem ekonomi Islam, adalah sebagai palang pintu terakhir yang menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat dan utuhnya negara Khilafah. Bukan sebagai ujung tombak perekonomian, sebagaimana yang terjadi di negara-negara yang menjalankan sistem ekonomi kapitalis.

Dengan demikian, negara Khilafah tidak akan memberlakukan pungutan seperti pajak –yang selama ini dikenal-, apalagi jika Baitul Mal penuh dengan harta, hasil dari dijalankannya hukum-hukum Islam tentang jihad, pengelolan harta milik umum (kaum Muslim) maupun zakat. Sebab, pungutan yang tidak syar’i adalah kecurangan (ghulul), dan pajak adalah tindakan zhalim! Dan negara Khilafah tidak berdiri di atas kezhaliman dan ditopang oleh kesengsaran warga negaranya.

PENGELUARAN KEUANGAN NEGARA

Jika Islam mengatur pemasukan atau sumber-sumber penerimaan bagi negara, bagaimana halnya dengan mekanisme pengelolaannya, atau mekanisme pengeluarannya? Apakah Khalifah berhak mendistribusikan dan memanage keuangan negara secara mutlak?

Khalifah adalah pelaksana syariat Islam. Ia tidak boleh melampaui apa yang telah diterangkan di dalam syariat Islam. Begitu juga ia tidak boleh melalaikan pelaksanaan syariat Islam. Dalam penggunaan, distribusi dan pengeluaran harta/uang negara, Khalifah tunduk pada syariat Islam, terutama penggunaan yang berasal dari pos pendapatan harta milik umum (kaum Muslim).

Untuk harta yang berasal dari pos-pos pendapatan milik umum (kaum Muslim), atau tergolong jenis milik umum, cara pemanfaatannya terbagi dua:

  1. Jenis-jenis yang dapat digunakan langsung oleh setiap individu masyarakat dapat dimanfaatkan begitu saja. Contohnya: sumber-sumber air, sungai, kanal, danau, laut, padang rumput, jalan-jalan umum. Setiap orang boleh berlayar kapan pun di lautan/sungai/danau, atau memanfaatkan airnya selama tidak membawa kerusakan atau mudharat terhadap kaum Muslim lainnya.
  2. Jenis-jenis yang tidak bisa dimanfaatkan langsung oleh individu masyarakat, seperti deposit emas, minyak bumi, gas, tembaga, timah, aspal, nikel, perak, aluminium, besi, uranium dan lain-lain. Terhadap jenis-jenis seperti ini negara mengambil alih pengelolaannya untuk dieksploitasi mewakili kaum Muslim, tanpa mengalihkan kepemilikannya menjadi milik negara. Negara melakukan eksplorasi dan proses pertambangan hingga menghasilkan produk jadi dan dijual kepada konsumen. Untuk pembiayaannya negara dapat menggunakan harta yang berasal dari pos pendapatan milik umum atau dari milik negara.

Khalifah akan mendistribusikan atau mengeluarkan harta yang berasal dari pos-pos pendapatan, baik yang berasal dari milik umum, milik negara, maupun zakat dengan cara:

Pertama, dibelanjakan kembali untuk pembiayaan operasional yang terkait dengan pemilikan umum, seperti:

  1. Pembiayaan seksi (departemen) yang mengelola pemilikan umum, meliputi bangunannya, kantor dan isinya, sistem pengawasan maupun gaji pegawainya.
  2. Pembiayaan atau gaji para tenaga ahli peneliti, teknisi, dan para pegawai yang bertugas dalam bidang riset dan eksplorasi.
  3. Pembiayaan seluruh peralatan pendirian dan operasi pertambangan, termasuk separator, pembersih, pemurni yang biasa dipakai di pertambangan.
  4. Pembiayaan reservoir pertambangan, salurannya, saluran limbah dan treatmen terhadap limbah.
  5. Pembiayaan untuk energy power pertambangan, stasiun dan tiang/salurannya.
  6. Pembiayaan sarana transportasi pertambangan, termasuk komunikasinya.

Kedua, bisa dibagi-bagikan begitu saja kepada individu masyarakat untuk produk yang benar-benar dibutuhkan oleh mereka. Misalnya, distribusi listrik, air, telepon, gas, minyak bumi. Untuk jenis ini negara sangat memungkinkan membangun jaringannya hingga mencapai setiap tempat tinggal warga. Khalifah boleh menjual kepada masyarakat produk-produk tersebut dengan harga yang paling murah, setidak-tidaknya cukup untuk membiayai operasionalnya.

Ketiga, digunakan untuk menopang pos-pos pengeluaran yang memerlukan biaya sangat besar dan menyangkut eksistensi dan keamanan negara. Mencakup seluruh keperluan jihad fi sabilillah, mobilisasi pasukan, pembangunan dan produksi persenjataan dan amunisi, serta industri-industri strategis dan pendukung bagi aktivitas jihad dan keamanan dalam negeri.

Keempat, dibelanjakan untuk gaji pegawai dan setiap orang yang bertugas melayani masyarakat dan negara.

Kelima, pembiayaan instansi-instansi pemerintahan, baik pembangunannya, pemeliharaannya, sarana kantor, alat komunikasi dan sarana pendukung lainnya, termasuk kendaraan dinas, perumahan bagi pegawai, dan sejenisnya.

Keenam, pembiayaan sarana-sarana umum, seperti pasar, rumah sakit, sekolah, jalan raya dan jalan umum, bandara, pelabuhan, taman-taman kota, masjid, sarana transportasi, dan sejenisnya.

Ketujuh, untuk keperluan tiba-tiba, seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, angin topan, longsor, kebakaran, penyakit menular dan lain-lain.

Kedelapan, khusus untuk delapan ashnaf yang termasuk mustahiq zakat memperoleh bagian dari pos pendapatan zakat. Khalifah tidak diperkenankan menggunakan harta zakat untuk keperluan di luar delapan ashnaf tersebut.

Seluruh pendapatan yang berasal dari milik umum, dapat disalurkan guna pembiayaan poin-poin pertama, kedua, ketiga, keempat, keenam, dan ketujuh. Sedangkan harta yang berasal dari pos pendapatan milik negara digunakan guna keperluan poin-poin pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh; meski yang menjadi pengeluaran dasarnya adalah poin kelima dan ketiga.

Untuk menjamin adanya harta yang bisa membiayai pengeluaran yang sangat besar, maka Khalifah dibolehkan memisahkan sebagian pertambangan milik umum dan mengkhususkan hasil-hasil produknya guna keperluan tertentu saja, seperti jihad dan pembangunan industri militer strategis, atau untuk digunakan begitu saja bagi keperluan masyarakat umum, bukan untuk lainnya. Tindakan ini disebut dengan al-huma (pemagaran). Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

لا حمى إلا لله و رسوله

Tidak ada penguasaan (pemagaran) kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya.

Rasulullah saw pernah melakukan pemagaran terhadap daerah (yang bernama) Naqi’, dekat kota Madinah, yang ditujukan khusus bagi penggembalaan unta-unta kaum Muslim. Siapa pun boleh menggembalakannya disitu. Seorang Khalifah boleh memagari sumber mata air di daerah tandus, khusus digunakan bagi kaum Muslim. Artinya, tidak boleh dikuasai individu, atau dimiliki oleh negara. Contoh-contoh semacam ini dalam rangka menjaga adanya stand by capital, harta/dana cadangan yang sewaktu-waktu bisa digunakan oleh negara tatkala kebutuhan terhadapnya muncul. Ini termasuk di dalam strategi pengelolaan keuangan negara, dan strategi pengelolan harta milik umum (kaum Muslim).

BAITUL MAL

Apa yang dinamakan dengan Baitul Mal? Apa fungsinya dan sejak kapan Baitul Mal didirikan?

Baitul Mal adalah tempat penampungan dan asal dari pembiayaan/pengeluaran harta yang tergolong pendapatan negara. Baitul Mal merupakan institusi khusus yang mengelola harta pendapatan negara dan mengalokasikannya bagi kaum Muslim yang berhak menerimanya. Setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, dan bentuk harta lainnya -yang menjadi milik seluruh kaum Muslim dan tidak ditentukan individu pemiliknya- maka harta tersebut menjadi hak Baitul Mal. Demikian juga setiap harta yang harus dikeluarkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, dalam rangka kemaslahatan kaum Muslim, pengembangan dakwah, semua itu menjadi tanggungan Baitul Mal1

Di masa Rasulullah saw belum ada tempat penyimpanan khusus, dan belum ada secara real institusi dan bangunan bagi Baitul Mal. Ini disebabkan setiap kali kaum Muslim memperoleh ghanimah atau fa’i atau harta lain, seketika oleh Rasulullah saw habis didistribusikan kepada orang-orang yang berhak. Tidak pernah beliau menyisakannya. Meskipun demikian, beliau saat itu telah mengangkat beberapa orang untuk melakukan pencatatan harta. Beliau mengangkat Mu’aiqib bin Abi Fatimah ad-Dausi sebagai penulis harta ghanimah; Zubeir bin Awwam sebagai pencatat harta zakat; Hudzaifah bin Yaman sebagai penulis harga hasil pertanian di daerah Hejaz; Abdullah bin Rawahah sebagai penulis harga hasil pertanian di daerah Khaibar; Mughirah bin Syu’bah sebagai pencatat urusan hutang piutang yang terkait dengan negara; Abdullah bin Arqam sebagai pencatat urusan (keuangan dan pengairan) yang menyangkut kabilah-kabilah.

Secara legal, keberadaan Baitul Mal telah diizinkan ketika diturunkan firman Allah Swt:

]يَسْأَلُونَكَ عَنِ اْلأَنْفَالِ قُلِ اْلأَنْفَالُ ِللهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ[

Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: ‘Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan diantara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman’. (TQS. al-Anfal [8]: 1)

Pada masa Abu Bakar ash-Shiddiq ra, beliau mengkhususkan salah satu ruangan dari rumahnya untuk menjadi tempat penyimpanan harta milik negara. Sepeninggal Abu Bakar, Umar mengumpulkan para petugas bendaharawannya, lalu memasuki rumah Abu bakar, seraya membuka ruangan yang digunakan Abu Bakar sebagai tempat penyimpanan. Umar hanya mendapati harta yang tersisa sebanyak satu dinar. Ketika futuhat Islamiyah makin gencar dilakukan ke berbagai negeri, Khalifah Umar membuat bangunan khusus untuk menyimpan harta, membentuk bagian-bagiannya, mengangkat para pencatatnya, menetapkan santunan bagi para penguasa maupun menetapkan pengeluaran untuk pembentukan tentara. Ini terjadi pada tahun 20 H.

Latar belakang dibentuknya bagian-bagian Baitul Mal muncul tatkala Abu Hurairah ra menyerahkan harta kepada Khalifah Umar bin Khaththab ra yang diperolehnya dari daerah Bahrain (Abu Hurairah saat itu adalah wali/gubernur daerah Bahrain-pen). Umar bertanya: ‘Apa yang engkau bawa ini? Abu Hurairah menjawab: ‘Aku membawa (harta) 500.000 dirham’. Umar bertanya lagi: ‘Apakah engkau sadar apa yang engkau katakan? Mungkin engkau sedang mengantuk, pergilah tidur hingga subuh’. Keesokan harinya Abu Hurairah kembali kepada Umar. Umar bertanya lagi kepadanya: ‘Berapa banyak uang yang engkau bawa? Abu Hurairah menjawab: ‘500.000 dirham’. Umar balik bertanya lagi: ‘Apa benar sebanyak itu? Abu Hurairah menjawab: ‘Aku tidak tahu kecuali memang segitu’. Setelah itu Umar naik ke atas mimbar, beliau memuji dan mengagungkan Allah, lalu berkata: ‘Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kita harta yang banyak, apabila kalian berkehendak terhadap harta itu, maka kami akan menimbangnya bagi kalian. Dan jika kalian ingin kami menghitungnya (dan membaginya), maka kami akan melakukannya untuk kalian’. Seorang laki-laki berkata: ‘Wahai Amirul Mukminin, buat saja bagian-bagian Baitul Mal untuk masyarakat, sehingga mereka dapat mengambil bagiannya dari sana’2.

Demikianlah, dalam perkembangannya Baitul Mal mengalami kemajuan, baik dari sistem managemennya, maupun perolehan pendapatannya yang semakin meningkat, seiring dengan tingginya aktivitas jihad fi sabilillah.

Adapun bagian-bagian di dalam Baitul Mal secara ringkas terbagi dua, (1) adalah bagian penerimaan, dan (2) adalah bagian pengeluaran/distribusi.

Bagian penerimaan terdiri dari:

  1. Bagian penerimaan fa’i dan kharaj mencakup:
    1. Seksi pemasukan dari ghanimah, termasuk fa’i.
    2. Seksi pemasukan dari kharaj.
    3. Seksi pemasukan dari tanah, termasuk tanah ‘usyur, rawa-rawa, endapan sungai, tanah-tanah huma, tanah milik negara maupun tanah-tanah milik umum.
    4. Seksi penerimaan jizyah.
    5. Seksi penerimaan harta fa’i, tetapi yang mencakup bangunan-bangunan maupun tanah yang sebelumnya milik penguasa/pemerintah Darul Kufur yang ditaklukkan negara Khilafah, harta orang-orang murtad.
    6. Seksi harta dlaribah.
  2. Bagian penerimaan dari harta milik umum (kaum Muslim), mencakup:
    1. Seksi minyak dan gas bumi.
    2. Seksi energi dan listrik.
    3. Seksi barang pertambangan (sumber daya mineral).
    4. Seksi perairan, laut, danau, sungai, dan sumber mata air.
    5. Seksi kehutanan dan padang rumput (gembalaan).
    6. Seksi huma (yang terkait dengan pertambangan).
  3. Bagian penerimaan dari harta shadaqah, mencakup:
    1. Seksi zakat nuqud (mata uang) dan perdagangan.
    2. Seksi zakat pertanian dan buah-buahan.
    3. Seksi zakat ternak.

Bagian distribusi/pengeluaran terdiri dari:

  1. Pengeluaran di bidang Darul Khilafah (markas pemerintahan negara Khilafah) mencakup:
    1. Kantor Khilafah.
    2. Kantor para penasehat (mustasyârin).
    3. Kantor Mu’awin Tafwidl (wakil Khalifah).
    4. Kantor Mu’awin Tanfidz (semacam setneg-pen).
  2. Pengeluaran untuk pelayanan negara, mencakup:
    1. Biro Amir Jihad.
    2. Biro para wali (gubernur).
    3. Biro para qadli (hakim).
    4. Biro mashalih ad-daulah yang melayani kepentingan masyarakat, yang terbagi-bagi lagi berdasarkan spesifikasi perkaranya.
  3. Pengeluaran yang terkait dengan santunan.
  4. Pengeluaran untuk kepentingan jihad fi sabilillah, mencakup:
    1. Seksi pasukan, yang mengatur pengadaan, pembentukan, persiapan dan pelatihan pasukan.
    2. Seksi persenjatan dan amunisi.
    3. Seksi industri militer.
  5. Seksi penyimpanan harta shadaqah/zakat.
  6. Seksi penyimpanan harta milik umum (kaum Muslim).
  7. Seksi bencana darurat (ath-thawari).

Selain itu di dalam Baitul Mal juga terdapat instansi lain untuk mengawasi pemasukan, pengelolaan dan penyaluran, agar tepat sesuai dengan data yang ada. Instansi semacam ini berfungsi juga untuk mengawasi, mengaudit dan mengevaluasi Baitul Mal. Seluruh data, audit, dan hasil evaluasi diserahkan kepada Khalifah. Sebab, otoritas pengelolaan dan pendistribusiannya berada di tangan Khalifah, atau orang yang ditunjuknya.

Begitulah pembagian di dalam Baitul Mal secara umum. Keberadaan bagian-bagian, biro maupun seksi-seksi di Baitul Mal termasuk pada pembahasan masalah administratif, sehingga termasuk pada sarana yang dapat mempermudah aktivitas kenegaraan.

ISLAM BERPIJAK PADA EKONOMI REAL BUKAN NON REAL

Pada masa kini, aktivitas ekonomi dan perdagangan telah didominasi oleh ekonomi non real. Padahal aspek ekonomi non real hanya menampakkan secara signifikan kemakmuran bagi para kapitalis. Rakyat lebih membutuhkan pergerakan ekonomi di sektor real. Bagaimana mekanisme Islam menumbuhkan sekstor real dan menghilangkan aspek non real.?

Skandal WorldCom yang menimpa AS pada tahun 2002 secara beruntun menjadi serial dramatis krisis keuangan dan akuntansi yang menimpa pasar saham dan pasar uang AS. Selain skandal Enron dan WorldCom, juga ada skandal Global Crossing, atau American Online yang setelah mengakuisisi Time Warner lalu mencatat kerugian hingga USD 54 milyar, atau perusahaan Xerox yang keliru membukukan pos laba-rugi sampai USD 2 milyar, atau perusahaan obat-obatan Tyco Int, Merck, hingga Adelthin. Gempuran bertubi-tubi ini membuat kalangan investor merasa khawatir akan terjungkirnya bursa saham AS, seperti pengalaman crash pada 19 Oktober 1987 yang dikenal dengan peristiwa black Monday, dimana pasar saham kehilangan 22% nilainya dalam waktu 6 jam saja.

Peristiwa ini membuat para fund manager segera menarik dananya dari saham maupun dollar AS, kemudian dialihkan untuk membeli surat-surat utang pemerintah yang dianggapnya lebih aman dan prospektif. Sebagian mengalihkannya ke dalam mata uang asing yang masih kuat dan aman, seperti euro. Dan sisanya yang lain berburu untuk menyimpannya dalam bentuk emas, yang memicu melonjaknya harga emas hingga lebih dari USD 320 per-troy ounce. Para investor merasa risih memegang dollar AS, karena dianggap memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi saat ini. Hal itu sangat tampak dalam defisit neraca berjalannya AS yang makin membesar, pasca serangan 11 September, dengan membengkaknya secara luar biasa anggaran militer AS.

Di luar perdebatan banyak analis yang meragukan ‘kehebatan’ standar keuangan dan akuntansi AS –yang selama ini digembar gemborkan paling hebat-, apalagi lembaga-lembaga akuntansi tersohor berasal dari AS dan menjadi panutan akuntansi di dunia, seperti Standard and Poors, Arthur Andersen, Ernst and Young, dan lain-lain, muncul pertanyaan-pertanyaan pesimis, apa yang salah dalam sistem keuangan dan akuntansi kapitalis? Apakah ini menandai keruntuhan ekonomi kapitalis? Dan sampai kapan pasar-pasar derivative (pasar saham dan pasar uang dengan berbagai jenisnya) yang booming pada dekade ini mampu ditahan oleh sektor real?

Di penghujung abad ke-20, perkembangan ekonomi yang paling menonjol adalah perkembangan sistem keuangan dunia. Yang spektakular adalah pertumbuhan bond market dan money market, tentu diikuti dengan secondary market yang sangat fantastis. Pertumbuhannya melibas pertumbuhan perdagangan di sektor real. Ini berakibat pada adanya ketidakseimbangan ekonomi, terutama antara pasar uang dan pasar saham –yang bersifat non real- dengan pasar barang atau jasa –yang bersifat real-.

Bayangkan saja, berdasarkan data yang dimiliki sebuah NGO (Non Government Organization) ekonomi di AS, volume transaksi yang terjadi di pasar uang atau yang tercakup dalam currency speculation and derivative market, berjumlah USD 1,5 trilyun per hari. Sementara volume transaksi pada perdagangan sektor real dunia hanya sekitar USD 6 trilyun per tahun. Dan peningkatan perputaran volume perdagangan uang dan saham terus menanjak sesuai dengan deret ukur. Ini artinya sektor real sudah sangat over loaded. Bahkan sudah tidak mampu lagi menopang percepatan sektor non real. Modal yang diinvestasikan dalam bentuk kertas-kertas saham, atau kertas-kertas berharga dan uang kertas jumlahnya sudah sangat menggunung, melebihi nilai real dari aset kekayaan yang ada, baik berbentuk tanah, pabrik, toko, komoditas perdagangan, maupun jasa.

Tampaknya animo dan keyakinan masyarakat –khususnya masyarakat Barat- terhadap sektor non real yang diperdagangkan di dalam pasar saham dan pasar uang yang penuh dengan spekulasi, karena mereka ingin memperoleh keuntungan dalam waktu singkat dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Mereka enggan melakukan investasi di sektor real yang memerlukan waktu dan pengorbanan yang besar, sedangkan keuntungan yang diperoleh sangat sedikit. Fenomena ini dikomentari oleh Robin Hahnel dalam artikelnya, Capitalist Globalism in Crisis: Understanding the Global Economic Crisis (2002)1, dengan mengatakan bahwa financial market hanya membuat pemegang aset makin melipatgandakan jumlah kekayaannya tanpa melakukan apa-apa. Mereka memanfaatkan sarana yang ada di pasar uang untuk melakukan spekulasi guna menumpuk kekayaan mereka.

Peraih hadiah nobel untuk ekonomi tahun 1970, Paul A Samuelson2, mengomentari fenomena di pasar bursa dan pasar uang dengan mengatakan, satu hal yang paling menakjubkan dalam kegiatan spekulatif ini adalah bahwa harapan akan terpenuhi dengan sendirinya. Apabila orang membeli saham dengan harapan nilai saham akan meningkat, maka tindakan pembelian ini akan meningkatkan harga-harga saham. Ini makin membuat orang semakin terdorong untuk melakukan pembelian lagi, dan terus begitu. Namun, tidak seperti permainan kartu atau dadu, disini tidak ada yang menderita rugi sebesar keuntungan pemenang. Setiap orang memperoleh hadiahnya masing-masing. Tentu saja hadiah tersebut semuanya berupa kertas, dan akan hilang begitu orang mulai menguangkannya.

Pasar spekulatif memang sangat rentan dengan gejolak. Jika muncul krisis yang mendera pasar uang, pasar saham, dan pasar derivative lainnya, dan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap pasar tersebut punah, maka nilai nominal yang telah mereka investasikan pasti akan dilarikan menuju sektor real. Masalahnya adalah, bahwa nilai seluruh aset sektor real yang ada saat ini sudah tidak mampu lagi menopang volume perdagangan di sektor non real. Dan jika hal itu terjadi, bencana ekonomi kapitalisme benar-benar nyata! Kertas-kertas berharga yang berbentuk uang kertas (fiat money inconvertible), check, kertas saham, surat utang, promes dan lain-lain tidak ada nilainya lagi. Hanya seonggok tumpukan kertas saja, yang tidak bisa digunakan untuk menukar ataupun membeli barang dan jasa.

Di dalam ekonomi kapitalis, dasar-dasar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan perdagangannya ditopang oleh ekonomi non real. Meski hal ini dipastikan akan bertemu monster bencana ekonomi, tetapi aktivitas-aktivitas sektor non real justru dilindungi, dipelihara dan ditumbuhkembangkan. Unsur-unsur non real yang sangat dominan pada sistem ekonomi kapitalis antara lain:

  1. Pencetakan dan penerbitan uang kertas.

Hingga awal abad ke-20, hampir seluruh negara-negara yang ada di dunia menggunakan uang ‘real’ sebagai alat tukar dan pembayarannya. Saat itu uang disandarkan pada sistem logam emas atau perak. Tidak jarang bentuk fisik mata uangnya juga tersusun dari logam emas atau perak. Bentuk uang seperti ini dikatakan mempunyai nilai intrinsik yang nilainya sama dengan nilai (angka) nominal yang tertera pada mata uang tersebut. Karena uang mempunyai nilai intrinsik yang sama dengan nilai nominalnya, maka pemerintah tidak perlu menjamin nilai uang tersebut. Jumlah uang ditentukan oleh pasar melalui mekanisme penawaran dan permintaan akan emas dan perak.

Dewasa ini uang yang kita bawa, yang kita simpan, yang kita bayarkan untuk membeli barang atau membayar karyawan, yang kita terima sebagai gaji, semuanya adalah uang kertas yang dicetak oleh pemerintah dengan nilai nominal tertentu. Uang kertas ini tidak memiliki nilai intrinsik seperti halnya mata uang emas atau perak. Nilai intrinsiknya hanyalah sehelai kertas biasa, sama dengan kertas-kertas lainnya. Sebab, pemerintah tidak menjaminnya dengan menyediakan cadangan uang berupa emas dan perak di dalam cadangan devisanya yang disimpan di bank-bank sentral. Uang kertas jenis ini dinamakan dengan fiat money. Kertas uang tersebut oleh pemerintah dijadikan ‘uang’ hanya berdasarkan Undang-undang, dan masyarakat ‘dipaksa’ dengan Undang-undang ini supaya ‘percaya’ bahwa kertas itu benar-benar berharga sesuai dengan nilai nominalnya, padahal itu hanyalah kertas biasa yang tidak dijamin oleh pemerintah dengan jaminan apapun! Pemerintah AS misalnya, cukup mencantumkan di dalam mata uang dollarnya kata-kata, ‘legal tender for all debts, public and private’. Jadilah kertas bergambar mantan-mantan presiden AS itu berharga USD 1, USD 5, hingga pecahan USD 1.000.

Lalu berdasarklan logika apa seonggok kertas biasa bergambar mantan presiden AS (yang tidak dijamin oleh pemerintah AS) bisa ditukar untuk membeli atau mendapatkan tanah, rumah, mobil, motor, komputer dan lain-lain (yang benda dan nilainya bersifat real)?! Ini sama saja dengan bermain monopoli-monopolian. Menganggap sesuatu yang tidak real, tidak berharga dan tidak ada nilainya tiba-tiba menjadi berharga, bernilai dan seakan-akan real hanya dengan Undang-undang. Lebih parah lagi umat manusia di seluruh dunia terlibat dalam permainan ‘uang-uangan’ ini. Pantas saja ekonom Malaysia, Abdurrazak Lubis mengatakan3, uang kertas riba adalah satu-satunya ciptaan manusia yang membawa bencana, celaka, kezaliman dan malapetaka kepada seisi bumi. Mencipta artinya menjadikan, dari tidak ada menjadi ada. Ciptaan ini menggunakan kertas, mencetak angka dan memberi nilai padanya.

  1. Bunga bank dan transaksi derivative.

Istilah bunga bank (interest) atau lebih dikenal dengan riba, didefinisikan lebih komprehensif oleh Syaikh Abdurrahman Taj sebagai, setiap tambahan yang berlangsung pada salah satu pihak di dalam akad mu’awwadhah tanpa memperoleh imbalan, atau tambahan tersebut diperoleh karena penangguhan4. Oleh karena itu bunga bank termasuk riba, begitu pula transaksi di pasar-pasar saham dan pasar yang menyelenggarakan transaksi derivative. Di dalam sistem ekonomi, transaksi-transaksi tersebut digolongkan ke dalam ekonomi non real. Bahkan di dalam pandangan Keynes sendiri, bunga uang itu adalah pengaruh dari angan-angan manusia, dan setiap tingkat suku bunga uang terpaksa diterima masyarakat yang di dalam pandangan orang-orang terlihat sebagai sesuatu yang menyenangkan. Lebih lanjut Keynes berpendapat bahwa suku bunga di dalam suatu komunitas masyarakat yang normal akan sama dengan nol (tidak ada bunga). Ia meyakini bahwa manusia dapat memperoleh uang melalui jalan usaha5.

Kenyataan menunjukkan bahwa kerberadaan bunga bank, dan transaksi-transaksi derivative di lantai bursa adalah angan-angan manusia dengan menggelembungkan ‘harta kekayaan’ yang dimilikinya. Padahal kekayaannya yang sebenarnya hanya sebatas angka-angka numerik pada transkrip kekayaan mereka. Kekayaan maya.

Investasi yang ditanamkan di lantai bursa dengan menjual belikan saham-saham perusahaan, hakekatnya dibeli oleh para investor bukan untuk dimiliki. Mereka sama sekali tidak terlibat dalam aktivitas real, seperti turut mengelola perusahaan yang sahamnya baru dibeli. Malahan mereka tidak bermaksud untuk memperoleh deviden perusahaan pada akhir tahun buku. Tujuan mereka adalah untuk memperoleh keuntungan (capital gain) yang besar secara cepat, disebabkan lonjakan-lonjakan harga saham yang telah mereka beli sebelumnya. Para investor merekayasa pasar modal sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan, dengan cara mempengaruhi harga-harga saham di berbagai negara, terutama negara-negara miskin. Karena pasar saham di negara-negara miskin dengan mudah dapat dipermainkan oleh para investor asing yang memiliki modal kuat. Akibatnya terjadi pelarian modal ke luar negeri (capital flight), yang semakin menyengsarakan dan memiskinkan negara-negara yang sudah miskin itu.

  1. Transaksi jual beli yang tidak syar’i dan tergolong non real.

Yaitu jual beli yang dilakukan sebelum barangnya sempurna dimiliki oleh si penjual. Belum sempurnanya barang dimiliki oleh salah satu pihak, bisa karena memang benar-benar barang tersebut belum dimilikinya tetapi ia sudah menjualnya kepada pihak ketiga, atau bisa juga ia menjual barang tersebut setelah dibelinya, hanya saja untuk jenis komoditi itu disyaratkan adanya serah terima sebagai syarat sempurnanya pemilikan. Di dalam sistem perdagangan modern, banyak jenis-jenis transaksi yang dilakukan oleh di penjual kepada pihak lain meskipun komoditasnya belum sempurna dimiliki oleh yang bersangkutan. Future trading dengan derivasinya yang sangat banyak, adalah contoh nyata dari maraknya perdagangan sektor non real di dalam aspek ekonomi. Disamping itu di dalam khasanah Islam dikenal pula penipuan di dalam perdagangan yang disebut dengan istilah ghubnul fahisy dan tadlis. Kelebihan dari ‘harga wajar’ atas suatu barang yang sengaja direkayasa oleh si penjual, dapat dimasukkan pada aspek ekonomi non real.

Semua itu menjadi pilar-pilar dari sistem ekonomi kapitalis. Dengan demikian, kita dapat membayangkan rapuhnya jaringan keuangan dan perdagangan sistem kapitalisme yang saat ini telah menggurita seluruh dunia. Dasar-dasar sistem keuangan dan perdagangannya lebih banyak dipenuhi oleh angan-angan dan khayalan. Terbukti dengan makin menggelembungnya sektor non real ratusan kali lipat dibandingkan pertumbuhan sektor real. Sayangnya, mereka tidak mengambil pelajaran dari peristiwa crash-nya pasar saham dan keuangan mereka pada tahun 1929, 1987, 1997. Terakhir dengan terjungkalnya pasar saham dan keuangan AS setelah peristiwa 11 September dengan munculnya kasus-kasus akuntansi perusahaan-perusahaan raksasa AS. Jaringan keuangan dan perdagangan mereka bagaikan jaring laba-laba, sangat rapuh, dan kehancurannya adalah sesuatu yang niscaya. Tinggal menunggu waktu.

Di dalam kehidupan ekonomi Islam setiap transaksi perdagangan harus dijauhkan dari unsur-unsur spekulatif, riba, gharar (mengandung tipuan), majhul (tidak jelas), dlarar (mengandung kerusakan), dan yang sejenisnya. Unsur-unsur tersebut diatas sebagian besarnya tergolong aktivitas-aktivitas non real. Sebagian lainnya mengandung ketidakjelasan pemilikan, dan sisanya mengandung kemungkinan munculnya perselisihan. Islam telah meletakkan transaksi antara dua pihak sebagai sesuatu yang menguntungkan keduanya. Memperoleh manfaat yang real dengan memberikan kompensasi yang juga bersifat real. Transaksinya bersifat jelas, transparan, dan bermanfaat. Jika salah satu pihak atau keduanya dirugikan, maka hal itu adalah kedzaliman, dan harta ataupun keuntungan yang diperoleh di atas penderitaan pihak lain adalah harta dan keuntungan yang bathil. Firman Allah Swt:

]وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ[

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil. (TQS. al-Baqarah [2]: 188)

Yakni janganlah kamu memakan harta pihak lain dengan cara yang tidak syar’i.

Oleh karena itu di dalam transaksi perdagangan dan keuangan, apapun bentuknya, aspek-aspek non real dicela dan dicampakkan, sedangkan sektor real memperoleh dorongan, perlindungan, dan pujian. Hal itu tampak di dalam instrumen-instrumen ekonomi maupun transaksi-transaksi berikut:

  1. Islam telah menjadikan standar mata uang berbasis pada sistem dua logam, yaitu emas dan perak. Sejak masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, mata uang Islam telah dicetak dan diterbitkan (tahun 77 H). 1 dinar emas nilainya setara dengan 4,25 gram emas, dan 1 dirham perak setara dengan 2,975 gram perak. Dengan standardisasi pada sistem dua logam tersebut, maka berarti Islam telah menjadikan mata uang sebagai alat tukar, memiliki nilai intrinsik (zatnya) dan nominal yang sama. Artinya, nilai nominal yang tercantum pada mata uang benar-benar secara real dijamin dengan zat uang tersebut (nilai intrinsiknya). Bukan ‘uang-uangan’. Dengan kata lain masyarakat dipaksa dengan Undang-undang supaya menganggap bahwa mata uangnya sebagai mata uang ‘betulan’ –sebagaimana yang terjadi saat ini-.
  2. Islam telah mengharamkan aktivitas riba apapun jenisnya, melaknat/mencela para pelakunya dan memaklumkan perang terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Firman Allah Swt:

]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ%فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ[

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahui;lah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. (TQS. al-Baqarah [2]: 278-279)

Berdasarkan hal ini, maka transaksi riba yang tampak di dalam sistem keuangan dan perbankan modern (dengan adanya bunga bank), seluruhnya diharamkan secara pasti. Termasuk transaksi-trasnsaksi derivative yang biasa terjadi di pasar-pasar uang maupun pasar-pasar bursa. Penggelembungan harga saham maupun uang sehingga tidak sesuai dengan harganya yang ‘wajar’ dan benar-benar memiliki nilai intrinsik yang sama dengan nilai nominal yang tercantum di dalamnya, adalah tindakan riba. Sabda Rasulullah saw:

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر ولشعير بالشعير والتمر بالتمر الملح بالملح مثلا بمثل ويدا بيد فمن زاد او استزاد فقد أربى

‘Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama-sama (nilai dan kualitasnya) setara, diserahterimakan langsung (dari tangan ke tangan). Barang siapa yang menambahkan (sesuatu nilai) atau meminta tambahan, sungguh ia telah berbuat riba’. (HR. Bukhari dan Ahmad)

  1. Transaksi spekulatif, kotor dan menjijikkan nyata-nyata diharamkan oleh Allah Swt, sebagaimana firman-Nya:

]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَاْلأَنْصَابُ وَاْلأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minmum khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (TQS. al-Maidah [5]: 90)

  1. Transaksi perdagangan maupun keuangan yang mengandung dlarar, baik bagi individu maupun bagi masyarakat harus dihentikan dan dibuang jauh-jauh. Kami disini beranggapan bahwa semua transaksi yang diharamkan Allah Swt dan Rasul-Nya adalah transaksi dlarar. Dan semua transaksi yang dibolehkan Allah Swt dan Rasul-Nya adalah transaksi yang benar dan bermanfaat. Sabda Rasulullah saw:

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh mencelakakan dan tidak boleh membawa celaka6.

  1. Al-Ghasy. Yaitu transaksi yang mengandung penipuan, pengkhianatan, rekayasa dan manipulasi. Termasuk di dalamnya transaksi ghubnul fahisy, menyembunyikan cacat/kekurangan, tidak sesuai antara penjelasan (keterangan tertulis) dengan zatnya, dan sejenisnya. Sabda Rasulullah saw:

 

لا يحل لامرىء مسلم بيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره به

Tidak halal seorang muslim menjual barang yang diketahuinya mengandung cacat, kecuali (cacatnya itu) diberitahukan. (HR. Bukhari)

  1. Transaksi perdagangan maupun keuangan yang belum memenuhi syarat-syarat sempurnanya kepemilikan. Seperti yang biasa dilakukan di dalam future trading. Rasulullah saw bersabda:

ولا بيع ما ليس عندك

Dan (tidak halal) jual beli yang (barangnya) tidak ada (atau tidak dimiliki) olehmu. (HR. Abu Dawud)

 

            Seluruh jenis transaksi yang dilarang oleh Allah Swt dan Rasul-Nya ini, tergolong transaksi-transaksi non real, atau dzalim, mengakibatkan dlarar terhadap masyarakat dan negara, memunculkan ekonomi yang high cost, dan bermuara pada bencana dan kesengsaraan pada umat manusia. Sifat-sifat tersebut melekat di dalam sistem ekonomi kapitalis dengan berbagai jenis transaksinya. Konsekwensinya, bagi negara dan masyarakat yang menganut atau tunduk dan membebek pada sistem ekonomi kapitalis yang dipaksakan oleh negara-negara Barat kafir, adalah kehancuran ekonomi dan kesengsaraan hidup.

Islam telah menghilangkan seluruh unsur kezhaliman, dlarar, spekulatif, penipuan, sektor non real, dan sejenisnya di dalam transaksi-transaksi ekonominya. Maka yang tampak di depan kita adalah kesederhanaan sistemnya, transparan, jelas, tegas, adil dan bermanfaat. Transaksi seperti inilah yang didamba-dambakan oleh umat manusia.

Sayangnya, negeri-negeri Muslim saat ini, para penguasanya lebih suka mengekor di belakang sistem kapitalis Barat yang terbukti menyengsarakan dan rusak. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk bisa menjalankan sistem ekonomi Islam yang berbasis pada sektor real hanya mampu dilakukan oleh negara yang berani menghadapi kekuatan sistem ekonomi kapitalis. Dan hal itu dapat dijalankan hanya dengan mewujudkan terlebih dahulu negara Khilafah Islamiyah. Lain tidak!

PERHATIAN NEGARA TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT

(KEBUTUHAN POKOK)

Sebagian besar dari negeri-negeri muslim adalah negeri-negeri yang kaya dengan sumber alam, dan menjadi incaran rakusnya imperialisme Barat. Kenyataannya, rakyat negeri-negeri muslim jatuh miskin, kecuali segelintir orang –yaitu para penguasa dan kroninya yang kapitalis-. Bagaimana Islam memecahkan problematika kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi?

Pemenuhan kebutuhan pokok (primer) merupakan persoalan penting bagi manusia. Berbagai persoalan, diakui atau tidak, tetap bermuara pada perjuangan manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok ini. Islam, dalam hal jaminan pemenuhan kebutuhan pokok memiliki seperangkat sistem dan aturan yang luar biasa, dilihat dari aspek peran dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh masing-masing lapisan masyarakat maupun negara terhadap pemenuhan kebutuhan pokok ini.

Pemecahan Islam dalam hal ini amat berbeda dengan ideologi dan sistem kapitalisme maupun sosialisme ataupun ideologi lainnya yang ada di dunia. Islam amat memperhatikan problema-problema individu dalam pemenuhan kebutuhan pokok tanpa mengabaikan aspek-aspek makro yang berkait dengan problema masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Sebaliknya, jika Islam memperhatikan kebutuhan pokok masyarakat secara makro, pada saat yang sama Islam pun memperhatikan dengan adil problema-problema individu yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok ini.

Bekerja, diwajibkan oleh Islam kepada kaum laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga, atau kaum laki-laki yang memiliki tanggungan nafkah atas keluarga maupun orang-orang yang ditanggungnya. Oleh karena itu melalaikan tanggungan nafkah yang dibebankan kepada pihak laki-laki atas orang-orang yang ditanggungnya merupakan perbuatan dosa, sama seperti melalaikan perbuatan wajib lainnya dalam ajaran Islam. Sama seperti melalaikan kewajiban shalat, shaum, zakat, haji, mengemban dakwah, menuntut ilmu, amar ma’ruf nahi munkar dan lain-lain. Allah Swt berfirman :

]هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اْلأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ[

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segenap penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. (TQS. al-Mulk [67]: 15)

Ayat ini mendorong manusia untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, termasuk kebutuhan pokok.

Sedangkan firman Allah Swt:

]وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ[

Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik/pantas (ma’ruf). Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya. (TQS. al-Baqarah [2]: 233)

]أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ[

Tempatkanlah mereka (para isteri) di tempat kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. (TQS. at-Thalaq [65]: 6)

Adalah ayat-ayat yang dengan gamblang menunjukkan kewajiban atas para suami/ayah terhadap orang-orang yang ditanggungnya (seperti isteri dan anak-anaknya), agar orang-orang itu tercukupi kebutuhan pokoknya.

Begitu pula bahwa seorang laki-laki wajib menjamin dan bertanggung jawab terhadap ayah ibunya jika mereka berdua dalam keadaan kekurangan atau sudah tidak mampu lagi menghidupi diri mereka. Rasulullah saw bersabda kepada seorang laki-laki yang bertanya mengenai persoalan ini :

أنت و مالك لأبيك

Kamu dan hartamu adalah untuk (keluarga dan) bapakmu. (HR. Ibnu Majah)

Jika dijumpai orang-orang yang mengabaikan kewajiban nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya, padahal ia mampu (dalam pekerjaan maupun penghasilan), maka negara dalam hal ini berhak untuk memaksanya agar memberikan nafkah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.

Demikian pentingnya Islam mendorong manusia (terutama kaum laki-laki) untuk bekerja sampai-sampai Rasulullah saw memuji orang-orang yang giat bekerja dan digembirakan dengan pahala yang amat besar. Sabda Rasulullah saw:

إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصوم ولا الصلاة، قيل: فما يكفرها يارسول الله؟ قال: الهموم في طلب المعيشة

Sesungguhnya ada sebagian dosa yang tidak bisa terhapus oleh ibadah shaum dan shalat. Ditanyakan kepada beliau : ‘Apakah yang dapat menghapuskannya, wahai Rasulullah ?’ Jawab beliau : ‘ Bekerja mencari nafkah (penghidupan)’. (HR. Abu Nu’aim dalam al-Hilyah)

ما أكل أحدكم طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده

Tidaklah seseorang diantara kamu, makan sesuatu makanan, melainkan ia lebih baik memakan dari hasil keringatnya sendiri. (HR. Baihaqi)

Bahkan negara dalam hal inipun tidaklah berlaku pasif, menyerahkan urusan ini kepada masing-masing individu. Perhatikanlah bagaimana sikap dan tindakan negara (Khilafah Islamiyah) di masa Umar bin Khaththab menjadi kepala kegara (Khalifah). Suatu hari ia memasuki masjid di luar waktu shalat lima waktu, dan ia menjumpai ada dua orang yang tengah berdoa kepada Allah Swt, kemudian ia bertanya : ‘Apa yang sedang kalian kerjakan, sementara orang-orang (lain) sedang sibuk bekerja ?’ Mereka menjawab : ‘Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Swt.’ (Mendengar jawaban seperti itu), Umarpun marah, seraya berkata : ‘Kalian adalah orang-orang yang malas bekerja, padahal kalian tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak (dinar mas dan dirham perak).’ Lalu Umar mengusir mereka keluar masjid, sembari memberikan kepada mereka setakar biji-bijian, dan berkata kepada mereka : ‘Tanamlah dan bertawakalah kepada Allah’

Dari sini Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya wajib atas Waliyul Amri (pemerintah) memberikan dan menyediakan sarana-sarana pekerjaan kepada para pencari kerja. Menciptakan lapangan kerja adalah kewajiban negara dan merupakan bagian dari tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan dan pengaturan urusan rakyat (ri’ayatu as-syuûn). Itulah kewajiban pertama yang diputuskan oleh syariat Islam, yang dipelihara, dijaga dan diterapkan oleh negara di masa Daulah Islamiyah berada pada puncak-puncak kejayaannya. Oleh karena itu negara wajib menyediakan lapangan kerja yang mencukupi seluruh jumlah para pencari kerja, agar tingkat pengangguran dapat ditekan serendah mungkin, sehingga setiap laki-laki yang bekerja dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, serta kebutuhan hidup orang-orang yang ditanggungnya.

Lalu, bagaimana jika seorang individu tidak mampu bekerja (karena cacat atau sakit ataupun usia tua) dan tetap tidak mampu mencukupi nafkah atas orang-orang yang ditanggungnya (karena fakir, miskin dan lain-lain) meskipun ia sudah bekerja ?

Apabila keadaan ini terjadi, maka Islam mengalihkan kewajiban nafkah itu dengan dibebankan kepada para kerabat dan muhrimnya, sebagimana firman Allah Swt::

]وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
[

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan (ahli) warispun berkewajiban demikian… (TQS. al-Baqarah [2]: 233)

Jadi, seorang anak dalam hal ini bertanggung jawab terhadap ibu bapaknya, seorang kakak atas adik-adiknya, dan seorang adik (laki-laki) atas kakaknya (yang perempuan), seorang paman (dari ayah) atas kemenakannya, dan seterusnya.

Islam mewajibkan dan mendorong orang-orang kaya untuk menyantuni orang-orang miskin yang tidak mampu, siapapun orang-orang miskin itu. Sebagaimana firman Allah Swt:

]وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ[

Dan pada harta-harta mereka terdapat hak untuk orang-orang yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. (TQS. adz-Dzariyat [51]: 19)

Malahan, kaum Muslim yang tidak mempedulikan keadaan ekonomi dari tetangga-tetangganya (lingkungan sekitarnya) dengan bersikap masa bodoh terhadap penderitaan dan kesulitan ekonomi mereka, dapat dikelompokkan pada orang-orang yang tidak beriman, sebagaimana disampaikan Rasulullah saw dalam hadits qudsi:

ما آمن بي من بات شبعان و جاره جائع وهو يعلم

Tidaklah (dianggap) beriman kepadaKu, orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara ia tahu tetangganya dalam keadaan kelaparan.

Disamping itu, Islam memberikan pujian yang amat tinggi serta kedudukan yang mulia, terhadap orang-orang yang memberikan shadaqah, infaq, hibah, hadiah, waqaf dan lain-lain terhadap orang-orang yang tidak mampu.

]إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ[

Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Akan tetapi jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah pasti menghapus kesalahan-kesalahanmu. (TQS. al-Baqarah [2]: 271)

Sabda Rasulullah saw:

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا يظل إلا ظله … و رجل تصدق بصدقة فأخفأها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه

Ada tujuh golongan yang akan memperoleh perlindungan Allah pada hari dimana tidak ada lagi tempat berlindung disana … (salah satunya) adalah seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, sehingga (seolah-olah) tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dipersaudarakannya kita karena akidah yang sama, yaitu Islam oleh Allah Swt, harus ditampakkan dalam bentuk perhatian kita kepada saudara kita yang lain. Rasulullah saw dalam hal ini membuat pemisalan yang amat tinggi sebagaimana dalam sabdanya:

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

Tidaklah sempurna iman seseorang diantara kamu (kaum muslimin), hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. (HR. Bukhari dan Muslim)

Para sahabat Rasulullah saw sebagai generasi terbaik yang menerapkan ajaran Islam dalam persoalan ini telah menjalankannya secara sempurna, sampai-sampai mereka dipuji oleh Allah Swt atas kepedulian mereka terhadap sahabat lainnya serta pengorbanan mereka yang luar biasa dalam memberikan hartanya kepada saudara-saudaranya dari kalangan kaum Muslim lain. Firman Allah Swt:

]وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ[

Dan mereka (kaum Anshar) lebih mengutamakan (orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka itu dalam kesusahan…. (TQS. al-Hasyr [59]: 9)

Kaum Muslim adalah orang-orang yang menjalani kehidupan bersama antar mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan Islam terhadap mereka. Mereka saling tolong menolong, saling mengasihi, saling menjaga hubungan satu dengan yang lainnya, termasuk saling memperhatikan dan peduli dengan lainnya dalam perkara-perkara pemenuhan kebutuhan pokok. Hubungan ini dilakukan antar sesama muslim antar masyarakat, terhadap orang-orang yang amat membutuhkan, sehingga masyarakat sendiri terdorong untuk mengatasi kefakiran dan kemiskinan di wilayahnya. Sistem pemenuhan antar individu ini paling tidak dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh individu tertentu.

Namun, bagaimana jika sistem antar individu inipun belum berhasil menutupi kekurangan-kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok ?

Islam telah mengembalikan seluruh persoalan-persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh individu dan masyarakat, dengan menyerahkannya kepada negara (Khalifah/kepala negara). Dalam hal ini tidak ada alasan bagi negara untuk melalaikan kewajibannya dalam memelihara dan mengatur urusan msyarakat. Sebab ia telah diberi wewenang oleh Allah Swt untuk menerapkan hukum Islam dalam sistem ekonomi, khususnya jaminan atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyatnya. Dan Allah Swt sudah mempersiapkan dunia dan seisinya ini untuk dijadikan sumber-sumber yang diperlukan bagi negara untuk memelihara dan mengatur urusan manusia. Termasuk perangkat-perangkat hukum dan sistem ekonominya yang ditawarkan oleh Allah Swt, jika saja manusia (kaum Muslim) itu bersedia beriman dan mentaati Allah Swt, dengan jalan menerapkan sistem/hukum syariat Islam. Karena hanya Islamlah yang meghasilkan kesempurnaan dan keadilan. Bukan sistem ekonomi atau ideologi lainnya yang menjadi produk buatan manusia yang lemah dan rusak.

Prinsip dasar seorang kepala negara (Khalifah dalam negara Khilafah Islamiyah) adalah sebagai Imam, pemimpin bagi seluruh rakyatnya, dan bertanggung jawab terhadap seluruh persoalan-persoalan rakyatnya. Sabda Rasulullah saw:

الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته

Seorang Imam (kepala negara) adalah pemimpin (yang mengatur dan memelihara) urusan rakyatnya, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang dipimpinnya itu. (HR. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah saw, selaku kepala negara (bukan sebagai Nabi dan Rasul) telah mengalihkan tanggung jawab mengenai pemenuhan kebutuhan pokok, jika orang-orang yang wajib memenuhinya itu tidak mampu. Beliau menekankan kewajibannya sebagai kepala negara atas rakyatnya dengan bersabda:

فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه

Oleh karena itu, jika seorang mukmin meninggal, serta meninggalkan warisan, silakan orang-orang yang berhak memperoleh warisan itu mengambilnya. Namun jika ia meninggal sembari meninggalkan hutang atau orang-orang terlantar, maka hendaklah mereka datang kepadaku (sebagai kepala negara), sebab aku adalah wali (penanggung jawab)-nya. (HR. Ashabu as-Sittah)

Mungkin orang akan bertanya, dari mana negara yang tidak memiliki pendapatan atau devisa yang besar dapat menyantuni, mengatur dan mengurus urusan rakyat ? Maka, pertanyaan-pertanyaan seperti menunjukkan bahwa gambaran sistem ekonomi Islam yang dimiliki oleh umat benar-benar nol, begitu pula yang dimiliki oleh para penguasa kaum Muslim, sehingga bayangan yang ada dalam benak mereka hanya mengandalkan pajak, yang jelas-jelas amat memberatkan dan menyengsarakan rakyat banyak. Padahal sistem ekonomi yang berbasis pada pajak adalah sistem ekonomi yang diperkenalkan oleh negara-negara yang menjadi gembong sistem Kapitalis. Pajak juga dikenal dalam sistem kerajaan yang pernah hidup di negeri kita pada masa lampau. Mereka tidak mengetahui bahwa sistem Islam telah mengatur sistem pemilikan (ada pemilikan individu, pemilikan masyarakat/kaum Muslim secara bersama yang dikelola oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, ada pula pemilikan negara). Mereka tidak pernah membayangkan bahwa sistem ekonomi Islam terkait pula dengan apsek-aspek lain yang harus diterapkan secara terintegrasi dalam Islam, karena berhubungan dengan konsekwensi-konsekwensi perekonomian. Perhatikan saja, istilah ghanimah (harta rampasan perang), fa’i (harta rampasan), jizyah (pungutan tahunan atas orang non muslim yang memperoleh jaminan di dalam masyarakat Islam), kharaj (pungutan tahunan atas tanah yang ditaklukan oleh kaum Muslim), dan lain-lain.

Jika saja umat ini memahami sistem Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan secara sempurna, maka mereka akan menjumpai keadilan dan ketakjuban yang luar biasa, yang jauh berbeda dengan sistem lain (seperti kapitalisme, sosialisme, komunisme ataupun sistem yang berdasarkan suatu ideologi tertentu buatan manusia yang hanya menghasilkan keresahan, kezhaliman, dan kehancuran). Yang patut disayangkan adalah sikap para penguasa kaum Muslim yang buta dan enggan dengan penerapan sistem Islam, disebabkan rasa khawatir dan ketakutan yang amat berlebihan. Padahal mereka di sisi Allah tanggung jawabnya amat berat.

Seorang kepala negara bertanggung jawab penuh terhadap persoalan ini, maka renungkanlah nasehat Rasulullah saw:

إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع

Sungguh Allah Swt akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya, apakah ia menjaganya (dengan hukum-hukum Islam) atau bahkan menyia-nyiakannya.

KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT ISLAM

Banyak masyarakat yang masih buta dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Hal-hal apa saja yang secara fundamental (dan makro) mendasari kehidupan ekonomi masyarakat Islam?

Islam adalah ajaran yang sempurna. Di dalamnya mencakup persoalan akidah maupun syariat. Tidak ada satu perkara pun yang ‘lolos’ dari perhatian Islam. Ini menggambarkan kesempurnaan Islam sebagai sebuah sistem hukum dan kehidupan. Firman Allah Swt:

]وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ[

Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (TQS. an-Nahl [16]: 89)

Ayat ini menegaskan bahwasanya Islam memiliki kemampuan untuk menjawab segala hal yang dihadapi oleh umat manusia, dimana pun dan pada masa apa pun. Ayat ini juga mengeliminir pandangan sempit sebagian orang yang menganggap bahwa ajaran Islam itu hanya membicarakan aspek ubudiyah saja. Padahal universalitas dan kesempurnaan Islam mencakup juga dasar-dasar maupun rincian kehidupan ekonomi.

Penerapan sistem dan hukum Islam dijalankan oleh masyarakat dan negara secara bersama-sama. Negara dalam hal ini memiliki pandangan politik ekonomi Islam, yang dijadikan sebagai arah dari seluruh kebijakan ekonomi. Yaitu cara yang ditempuh agar seluruh kebutuhan hidup pokok masyarakat terpenuhi secara sempurna, hingga mencakup masing-masing individu masyarakat, serta diberikannya kesempatan yang luas kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelengkapnya1.

Untuk dapat menjalankan politik ekonomi Islam ini, Allah Swt telah menjelaskan dalam banyak ayat al-Quran kaidah-kaidah yang wajib diterapkan oleh negara Khilafah dan masyarakatnya, agar kehidupan ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan sempurna dan adil. Beberapa pilar yang menjadi rambu-rambu kehidupan ekonomi, antara lain:

Pertama, jaminan atas terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Kewajiban ini dibebankan pertama kali kepada kaum laki-laki sebagai kepala rumah tangga, yang bertanggung jawab atas nafkah anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, baik isterinya, anak-anaknya, atau anggota keluarga lain yang tidak mampu dan menjadi tanggungannya. Allah Swt berfirman:

]وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[

Dan kewajiban ayah (suami) adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (isteri) dengan cara yang ma’ruf (mencukupi dan adil). (TQS. al-Baqarah [2]: 233)

]أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ[

Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. (TQS. ath-Thalaq [65]: 6)

Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa kebutuhan pokok, seperti makan, pakaian dan tempat tinggal, dibebankan kepada kalum laki-laki, terutama kepala keluarga, dan bukan kepada isteri maupun kaum wanita.

Meskipun demikian, apabila kaum laki-laki tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruhnya dari orang-orang yang menjadi tanggungannya –karena beberapa sebab- maka dalam hal ini negara-lah yang mengambil alih tanggungan ini, termasuk kebutuhan masyarakat akan kesehatan, pendidikan,sarana-sarana ekonomi, fasilitas umum dan sosial yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sabda Rasulullah saw:

فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه

Oleh karena itu, jika seorang mukmin meninggal, serta meninggalkan warisan, silakan orang-orang yang berhak memperoleh warisan itu mengambilnya. Namun jika ia meninggal sembari meninggalkan hutang atau orang-orang terlantar, maka hendaklah mereka datang kepadaku (sebagai kepala negara), sebab aku adalah wali (penanggung jawab)-nya. (HR. Ashabu as-Sittah)

Kedudukan Rasulullah saw dalam hadits diatas adalah beliau sebagai kepala negara, yang bertanggung jawab atas seluruh keadaan yang menimpa rakyatnya. Jadi, negara harus mendorong kepada kaum laki-laki untuk bekerja, dengan memperluas kesempatan kerja selebar-lebarnya bagi mereka. Pembukaan dan perluasan kesempatan kerja merupakan tugas yang harus dijalankan oleh negara. Jika masih dijumpai rakyat yang belum memperoleh kesempatan kerja, sementara masih menanggung biaya hidup dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, maka negara wajib menanggungnya. Khalifah Umar bin Khaththab ra pernah mengusir seorang laki-laki yang hanya berdoa di dalam masjid tidak bekerja, sementara laki-laki itu menganggap bahwa tindakannya merupakan sikap tawakal kepada Allah.

Kedua, mengedarkan/memutar harta ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu penyebab kesenjangan ekonomi adalah menumpuknya harta hanya pada golongan kaya saja di antara masyarakat, atau lebih banyak beredar di kawasan tertentu saja di suatu negeri. Maka negara harus membuat peraturan yang mengacu pada firman Allah Swt:

]كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اْلأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ[

Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. (TQS. al-Hasyr [59]: 7)

Rasulullah saw telah mempraktekkan ayat ini dengan mengeluarkan keputusan untuk membagi-bagikan ghanimah suku Nadhir (yang ditaklukkan kaum Muslim) kepada orang-orang Muhajirin saja, tanpa menyertakan orang-orang Anshar (kecuali dua orang Anshar yang sangat miskin). Penyebabnya karena orang-orang Muhajirin yang berhijrah ke Madinah, sebagian besar adalah orang-orang yang jatuh miskin karena terpaksa meninggalkan harta benda dan perniagaan milik mereka di kota Makkah, dalam rangka memenuhi perintah Allah Swt, yaitu berhijrah.

Ketiga, larangan untuk menimbun uang (kanz al-mâl). Salah satu parameter tumbuhnya perekonomian adalah perputaran mata uang yang lancar. Untuk menjamin hal ini, Islam telah melarang umatnya untuk menimbun harta (uang). Allah Swt berfirman:

]وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ[

Dan orang-orang yang menimbun (mata uang) emas (dinar) dan perak (dirham), dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka kabar gembira (bahwa) mereka akan memperoleh siksa yang pedih. (TQS. at-taubah [9]: 34)

Mensikapi ayat ini, kaum Muslim yang mempunyai kelebihan uang (harta) memiliki beberapa pilihan agar tidak termasuk orang yang menimbun hartanya, guna membebaskan dirinya dari azab/siksa Allah Swt. Yaitu menjadikan hartanya sebagai harta produktif (misalnya dijadikan modal produktif dengan usaha perdagangan barang, jasa, mendirikan pabrik, dan sejenisnya). Atau dibentuk partnership dengan sistem profit sharing (bagi hasil); dan si pemilik harta bisa memilih jenis sharing-nya; ada yang menyerahkan modalnya saja kepada partnernya, ada juga yang menyerahkan tenaga dan modalnya. Atau juga bisa diinfakkan, diwakafkan, disedekahkan, dihadiahkan, dan lain-lain untuk kepentingan maslahat kaum Muslim. Pendek kata, jika negara Khilafah menerapkan aturan dengan merujuk kepada ayat diatas, tidak akan ada harta (uang) yang menganggur. Hal ini memberi manfaat kepada anggota masyarakat lain yang memiliki keterbatasan di dalam permodalan, atau tidak mempunyai harta.

Keempat, diharamkannya aktivitas riba dan sektor ekonomi non real. Riba yang muncul dalam puluhan jenis transaksi diharamkan Allah Swt, dan Allah serta Rasul-Nya memproklamirkan perang terhadap pelaku riba:

]فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ[

Jika kamu tidak meinggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. (TQS. al-Baqarah [2]: 279)

Termasuk dalam pengertian riba adalah seluruh jenis transaksi non real, yang saat ini menjadi tulang punggung perekonomian kapitalis.

Kelima, standarisasi mata uang dengan di-peg-kannya pada sistem emas dan perak (dua logam). Uang adalah alat tukar yang sangat fleksibel. Artinya, uang menjadi alat pengganti sistem barter antar komoditas perdagangan untuk memudahkan manusia melakukan transaksi ekonomi dan perdagangannya. uang juga sekaligus bisa menjadi komoditas perdagangan, asalkan nilai intrinsik dan nominalnya sama. Uang juga harus memiliki nilai intrinsik (nilai pada zat uang itu) dan nilai nominal (nilai yang tertera pada uang berupa angka) yang sama, agar kepercayaan terhadap mata uang tetap tinggi dan stabil, tidak naik turun dengan tajam. Dan hal seperti itu hanya ditemui pada zat emas dan perak (logam mulia) saja. Sistem dua logam ini sebenarnya telah ada ribuan tahun, sejak munculnya sistem barter, hingga berakhir pada awal abad ke-20. Negara Khilafah boleh saja pada tataran praktisnya memproduksi mata uang yang terbuat dari kertas atau plastik, asalkan nilai nominal yang tertera pada uang tersebut di-back up penuh oleh cadangan emas dan perak di Baitul Mal. Dengan demikian –di dalam Islam- uang memang berfungsi sebagai alat tukar, sekaligus komoditas perdagangan yang bersifat real. Real dalam nilai intrinsik dan nominalnya. Tidak ada penipuan/kebohongan yang dilegislasi oleh UU dan peraturan internasional.

Keberadaan uang kertas dalam sistem ekonomi kapitalis sama saja dengan menyuburtumbuhkan praktek riba dan ekonomi non real. Karena sehelai kertas dengan corak warna dan gambar tertentu bisa dicap dengan nilai USD 1, atau USD 5, bahkan USD 1000, tetapi tidak di back up oleh harta (berupa emas atau perak) yang senilai dengan nilai nominal tersebut. Ini sama saja dengan nilai intrinsiknya sama dengan selembar kertas kwarto (bahkan lebih kecil lagi ukurannya) yang nilai intrinsik (zat kertas tersebut) tidak seberapa, harus dianggap bernilai USD 1000. Dan negara ‘memaksa’ rakyatnya untuk percaya dan mentransaksikan mata uang tersebut. Kita bisa mendapatkan (membeli) sepeda motor yang wujud zatnya memang berharga nominal (sekaligus intrinsiknya) USD 1000, ditukar dengan menyerahkan (menukar) selembar kertas bercap nominal USD 1000. Pemerintah tidak memberi garansi apa pun kecuali UU (peraturan saja). Tragisnya, seluruh dunia yang dikangkangi sistem ekonomi kapitalis percaya kepada permainan ‘monopoli’ uang global ini. Akibatnya, negra-negara Barat kufur yang memiliki omset ekonomi sangat besar dan menguasai perdagangan dunia, bisa mempermainkan nilai tukar mata uang untuk memperoleh keuntungan ekonomi/perdagangan. Jika perlu, mereka mampu membangkrutkan perekonomian negara-negara lain yang lebih lemah, dan menguasainya!

Keenam, pemberantasan KKN, spekulasi, perjudian, monopoli dan kartel perdagangan, dan lain-lain. Islam telah melarang perolehan harta melalui jalan yang bathil, yakni jalan yang tidak syar’i. Firman Allah Swt:

]وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ[

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang bathil. (TQS. al-Baqarah [2]: 188)

Artinya, kaum Muslim diharamkan memperoleh harta melalui suap, komisi para pejabat, korupsi, kolusi, nepotisme, pungutan retribusi dan pajak (yang tidak syar’i), dan sejenisnya. Islam menyebutnya sebagai harta ghulul atau suht (yaitu harta hasil kecurangan), yang pelakunya harus dihukum!

Ketujuh, larangan eksplorasi dan eksploitasi harta milik umum (kaum Muslim) oleh pihak asing. Harta milik umum kaum Muslim dikelola hanya oleh negara dan negara tidak boleh merubah status kepemilikannya menjadi milik individu atau perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Sebab, seluruh hasil dan keuntungannya harus disalurkan untuk kemaslahatan kaum Muslim. Deposiot sumber daya alam dan mineral serta pertambangan minyak bumi, gas, emas, perak, uranium, batubara, nikel , timah, tembaga, besi, aluminium, chrom, mangan, posfat, dan sejenisnya tidak boleh diserahkan (atau dikontakkaryakan, atau dikonsesikan) kepada pihak asing. Apalagi dijual melalui privatisasi, dengan dalih efisiensi dan memperkuat cadangan keuangan nasional.

Demikianlah, prinsip-prinsip utama yang menjadi rambu-rambu dasar ekonomi Islam. Jika saja umat sadar dan merindukan kembalinya kehidupan ekonomi Islam dengan jalan memperjuangkannya, maka kondisi kaum Muslim tidak terpuruk seperti sekarang ini.

104

TANAH MATI (TERLANTAR)

Salah satu upaya pemberdayaan ekonomi dan kemakmuran masyarakat adalah melalui land reform. Bagaimana pandangan Islam tentang tanah dan pengelolaan terhadap tanah-tanah terlantar (tanah mawât)?

Meskipun tanah tergolong sebagai benda yang dapat dimiliki oleh seseorang, akan tetapi karena sifat-sifatnya yang khas maka syariat Islam membedakan perlakuan terhadap tanah dengan harta/benda (bergerak) lain, baik harta bergerak seperti mobil, pakaian, alat-alat rumah tangga, makanan dan sejenisnya, maupun harta tak bergerak seperti rumah-rumah yang disewakan, gudang, perkantoran dan sejenisnya.

Pemilikan tanah dimaksudkan sesuai dengan tujuannya yang paling mendasar (pokok), yaitu untuk bercocok tanam, atau untuk tempat tinggal, atau tempat membangun usaha, baik itu gudang, pabrik, ruko, untuk peternakan, perikanan, dan sebagainya, sebagai sebuah pemanfaatan yang secara langsung berhubungan dengan tanah. Oleh karena itu fungsi utama tanah adalah untuk memback up daya dukung kehidupan manusia, terutama menyediakan lahan bagi produk-produk pertanian (pangan). Dengan demikian, fungsi dasar ini tidak boleh diganggu gugat dengan dalih apa pun, dan tidak boleh beralih fungsi atau beralih pemanfaatan menjadi sesuatu yang sia-sia, atau tidak dimanfaatkan sama sekali. Di dalam khasanah hukum Islam, tanah terlantar itu disebut dengan tanah mawât (tanah mati/terlantar).

Karena kekhasannya itulah maka syariat Islam memiliki hukum-hukum khusus tentang tanah. Tanah dapat dimiliki dengan jual beli, dengan pewarisan, dan dengan hibah (pemberian). Tanah juga dapat dimiliki dengan menghidupkannya (mengelolanya), atau dengan pemagaran, atau dengan pemberian (negara secara cuma-cuma kepada rakyatnya)1.

Sebab-sebab dimilikinya tanah melalui jual beli, pewarisan dan hibah sudah umum dan sangat diketahui oleh masyarakat luas. Namun, sebab-sebab pemilikan tanah melalui cara menghidupkannya (mengelolanya), memagarinya dan pemberian negara secara cuma-cuma kepada masyarakat, adalah perkara yang jarang atau bahkan belum diketahui oleh masyarakat.

Islam mensyariatkan pemilikan tanah melalui jalan menghidupkannya (mengelolanya). Ini berlaku untuk obyek tanah yang asal mulanya terlantar (tanah mati), yaitu yang tidak ada pemiliknya atau tidak ada yang mengelolanya. Rasulullah saw bersabda:

من أحيا ارضا ميتة فهي له

Siapa saja yang menghidupkan (menggarap) tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya. (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad)

من عمر أرضا بيست لأحد فهو أحق بها

Siapa saja yang menggarap tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, maka dia berhak atas tanah itu. (HR. Ahmad)

Tanah mawât adalah tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang, dan tidak kelihatan bekas-bekas apapun (yang menunjukkan dimilikinya tanah tersebut) seperti pagar, adanya tanaman yang tumbuh dan terpelihara, tanahnya dikelola, dan sebagainya2.

Hadits tadi menunjukkan bahwa khusus untuk tanah terlantar atau tanah mawât, salah satu bentuk pemilikannya adalah dengan dikelola (digarap) tanahnya untuk kepentingan pertanian. Itu berarti, siapa saja warga negara Khifalah yang sanggup mengelola tanah-tanah terlantar (tanah mawât), maka dia berhak memiliki tanah tersebut. Meskipun demikian, kepemilikannya terkait dengan dikelolanya tanah. Artinya, jika tanah tersebut di kemudian hari tidak dikelola (diterlantarkan), maka kepemilikannya atas tanah tersebut bisa hilang.

Berdasarkan ijma (kesepakatan) sahabat, jika tanah tersebut tidak dikelola selama tiga tahun, maka kepemilikannya menjadi hilang. Khalifah Umar bin Khaththab ra menetapkan hal ini dengan berkata:

من عطل أرضا ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له

Siapa saja yang menelantarkan tanah selama tiga tahun, tidak dikelola, kemudian ada orang lain yang (hendak) mengelolanya, maka tanah tersebut menjadi miliknya.

Dengan hukum ini maka para pemilik tanah dipaksa untuk menggarap tanahnya. Jika tidak menggarap tanahnya selama tiga tahun, dengan sendirinya kepemilikan atas tanah tersebut hilang. Negara akan mengambilnya dan memberikannya kepada orang lain yang bersedia menggarapnya.

Selain itu, Islam juga melegalisasikan pemilikan tanah dengan cara pemagaran (tahjir). Kasusnya sama dengan tanah mawât (terlantar). Yaitu berlaku terhadap tanah-tanah yang tidak ada pemiliknya, atau diterlantarkan oleh pemiliknya selama lebih dari tiga tahun. Siapa pun yang memagari tanah seperti itu dengan sendirinya menjadi pemilik tanah tersebut. Namun demikian, untuk kasus ini juga disyaratkan adanya pengelolaan terhadap tanah. Bilal bin Harits al-Muzni berkata:

أن رسول الله -صلعم- أقطع العقيق أجمع، قال فلما كان زمان عمر قال لبلال أن رسول الله -صلعم- لم يقطعك لتحجره على الناس إنما أقطعك لتعمل، فخذ ما قدرت على عمارته ورد الباقي

Rasulullah saw telah memberikan (sebuah) lembah (Aqiq) seluruhnya (kepada Bilal-pen). Dia (Bilal) berkata: ‘Pada masa Umar, beliau berkata, bahwa Rasulullah saw tidak memberikan (lembah) itu kepadamu untuk kamu pagari, agar orang-orang tidak dapat mengambilnya. Beliau memberikannya kepadamu agar kamu menggarapnya. Maka ambillah dari tanah tersebut yang mampu engkau garap, sedangkan yang lain (sisanya yang tidak sanggup digarap) harus engkau kembalikan.

Berdasarkan hal ini, maka tanah-tanah yang tidak mampu digarap oleh seseorang harus diserahkan kepada orang lain, atau diserahkan kepada negara yang akan mengatur pengelolaannya dengan cara menyerahkannya kepada orang lain yang sanggup menggarap tanah tersebut.

Dengan demikian, untuk dua kasus diatas, fungsi tanah dikembalikan kepada pokoknya, yaitu untuk diberdayakan dan untuk mendukung kehidupan menusia dalam hal kecukupan komoditas pertanian. Tidak dibiarkan terlantar begitu saja. Cara seperti ini juga dapat mengurangi angka pengangguran dan mengembalikan harta kekayaan (yaitu tanah) yang tidak sanggup digarap oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada orang lain yang sanggup menggarapnya.

Tanah juga dapat dimiliki oleh seseorang melalui pemberian dari negara Khilafah kepada warganya secara cuma-cuma. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah saw tatkala beliau tinggal di kota Madinah, dengan memberikan kepada Abu Bakar dan Umar sebidang tanah. Beliau saw juga memberikan tanah yang sangat luas kepada Zubair. Beliau juga pernah memberikan kepada orang lain tanah mawât (terlantar) di daerah Naqi’, juga tanah yang di dalamnya tumbuh pepohonan dan kurma. Sikap ini ditiru oleh para Khulafa ar-Rasyidin dengan memberikan tanah kepada kaum Muslim3.

Khusus untuk tanah-tanah pertanian terdapat hukum yang melarang para pemiliknya untuk menyewakannya kepada orang lain, sementara si pemiliknya menganggur dan menerima uang dari hasil sewanya, baik berbentuk sewa biasa, atau sewa dengan bagi hasil setengahnya, atau sepertiganya. Rasulullah saw bersabda:

من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه

Siapa saja yang memiliki sebidang tanah (pertanian) maka hendaklah dia menggarapnya, atau (jika tidak menggarapnya) hendaklah dia berikan (tanah itu) kepada saudaranya. Apabila dia mengabaikannya, maka tanah tersebut diambil (paksa oleh negara-pen). (HR. Bukhari)

نهى رسول الله -صلعم- أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ

Rasulullah saw melarang untuk mengambil sewa atau bagian atas tanah. (HR. Muslim)

من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى

Siapa saja yang memiliki sebidang tanah, hendaklah dia menggarapnya, atau (jika tidak dilakukan) hendaklah saudaranya yang menggarap. Dia tidak boleh menyewakannya dengan sepertiga, atau seperempat, dan tidak juga dengan (bagian) makanan yang telah ditentukan. (HR. Abu Daud)

Transaksi bagi hasil semacam ini disebut di dalam fiqih Islam dengan istilah mukhabarah atau muzara’ah. Transaksi ini telah diharamkan berdasarkan hadits:

سمعت رسول الله -صلعم- يقول: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله

Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: ‘Siapa saja yang tidak meninggalkan transaksi mukhabarah, maka hendaklah dia mengumumkan perang dengan Allah dan Rasul-Nya’. (HR. Abu Daud)

نهى رسول الله -صلعم- عن كراء الأرض، قلنا يا رسول الله إذا كان نكريها بشيء من الحب، قال: لا، كنا نكريها بالتبن، فقال: لا، كنا نكريها على الربيع الساقي، قال: لا، ازرعها أو امنحها أخاك

Rasulullah saw melarang menyewakan tanah. Kami bertanya: ‘Wahai Rasulullah, kalau begitu kami akan menyewakannya dengan bibit’. Beliau menjawab: ‘Jangan’. (Para sahabat) bertanya lagi: ‘Kami akan menyewakannya dengan jerami’. Beliau menjawab: ‘Jangan’. (Para sahabat) bertanya lagi: ‘Kami akan menyewakannya dengan sesuatu yang ada di atas sungai kecil (atau danau) yang mengalir’. Beliau tetap menjawab: ‘Jangan. Engkau tanami, atau engkau berikan tanah itu kepada saudaramu’ (HR. an-Nasa’i)

Jika negara menjalankan hukum-hukum khusus tentang tanah, terutama tanah-tanah pertanian dan tanah mawât (terlantar), maka akan tercipta pemberdayaan masyarakat dengan cara menggarap tanah-tanah yang ditujukan bagi komoditas pertanian. Jika tidak digarap selama tiga tahun, maka si pemiliknya akan terancam resiko lepasnya tanah tersebut dari tangannya, kecuali dengan menggarapnya, atau memberikannya kepada orang lain yang sanggup menggarapnya. Hukum Islam juga menghalangi perolehan harta tanpa kerja (penyertaan tenaga) untuk kasus tanah pertanian, dengan melarang bagi hasil (transaksi muzara’ah). Implikasi lanjut dari pelaksanaan hukum Islam dalam perkara ini adalah terciptanya swasembada pangan dan tidak adanya tanah-tanah terlantar yang dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan apa-apa. Lebih dari itu, setiap warga negara yang memiliki tenaga dan kesanggupan untuk menggarap tanah, mereka memiliki kesempatan untuk memperoleh tanah mawât (terlantar) tanpa memberikan kompensasi apa pun.

PEMOGOKAN BURUH

Banyak buruh/pekerja yang menuntut kesejahteraan hidupnya dengan cara menuntut kepada perusahaan (majikan) tempatnya bekerja untuk lebih memperhatikan kesejahteraan hidup mereka. Tidak jarang, buruh/pekerja kemudian melakukan mogok. Bagaimana Islam mengatasi problematika perburuhan? Apakah buruh/pekerja dibolehkan melakukan mogok?

Problematika perburuhan sudah menjadi pemandangan sehari-hari kaum Muslim yang tidak pernah ada habisnya. Fenomena menarik ini menjadi alat propaganda yang efektif untuk menekan negeri-negeri Islam agar tunduk pada keinginan negara-negara Barat kapitalis. Tidak heran jika mereka (negara-negara Barat) rela mengeluarkan banyak dana untuk memperluas pengaruh politik dan memperbanyak aset-aset ekonomi mereka di negeri-negeri Islam, melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang mepropagandakan penerapan HAM serta lembaga-lembaga yang terlibat langsung dalam menangani perburuhan.

Pada akhirnya masyarakat juga yang rugi. Untuk itu, masyarakat harus sadar tentang makar jahat negara-negara Barat yang kapitalis, serta bahayanya menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Disamping itu kaum Muslim harus mengetahui persoalan perburuhan menurut kaca mata Islam dan hukum-hukum Islam. Juga kaum Muslim harus mampu memisahkan antara urusan politik praktis dengan perburuhan, antara isu-isu HAM, hak berserikat, berbicara, berkumpul dan lain-lain dengan transaksi perburuhan. Begitu pula perlu dipahami bahwasanya pengusaha tidak sama dengan negara (kepala negara). Negara memiliki kewajiban menjamin/mengatur/memelihara seluruh kebutuhan hidup masyarakat. Sedangkan majikan terikat dengan transaksi ijarah.

Semua itu harus dipahami dan dimengerti oleh seluruh kaum Muslim, khususnya para buruh, agar mereka benar-benar tunduk dan patuh hanya pada hukum-hukum Islam dalam perburuhan. Selama hukum-hukum Islam yang berasal dari Zat Yang Maha Adil itu diabaikan, tidak diterapkan, dan disingkirkan, maka selama waktu itu pula kehidupan para buruh, dan kehidupan seluruh kaum Muslim akan menjumpai kesengsaraan, keresahan, kesewenang-wenangan dan kehancuran. Renungkanlah firman Allah Swt:

]أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ[

Apakah hukum (sistem hidup) Jahiliyah (Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme dan ideologi lain selain Islam) yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik dari pada hukum Allah, bagi orang-orang yang yakin? (TQS. al-Maidah [5]: 50)

Islam tidak pernah mengenal problema perburuhan. Dalam Islam masyarakat tidak terpecah dua dalam klas buruh dan klas pengusaha, proletar dan borjuis, buruh tani dan tuan tanah, buruh nelayan dan juragan kapal, dan lain-lain. Sebab, mereka yang dikelompokkan dalam kategori buruh itu, dalam Islam seluruhnya disebut dengan ajîr (pekerja/buruh). Baik ajîr itu dari kalangan terpelajar dan terhormat, seperti konsultan, dosen, rektor, insinyur, para direktur dan manager yang digaji/diupah; ataupun ajîr yang mengeluarkan tenaga, seperti buruh pelabuhan, tukang becak, tukang cukur, tukang sayur, tukang sepatu, tukang jahit, buruh pabrik dan lain-lain. Baik buruh itu bekerja pada perorangan, kantor swasta, pabrik/lembaga/perusahaan, maupun yang bekerja pada negara (pegawai negeri), semuanya adalah ajîr.

Jadi semua orang yang bekerja, apapun bentuk pekerjaannya, dalam Islam dinamakan ajîr (pekerja/orang yang memperoleh upah karena telah mengeluarkan atau memberikan manfaat/jasa tertentu). Orang yang mengupahnya dinamakan mustajir. Dan bentuk transaksi perburuhan/penyewaan tenaga di dalam Islam dikenal dengan istilah ijarah.

Dengan demikian kaum Muslim yang akan melibatkan diri dalam transaksi kerja, baik ia sebagai ajîr ataupun mustajir, wajib mengetahui syarat-syarat, rukun, tata cara serta berbagai bentuk transaksi ijarah, termasuk jika terdapat perselisihan antara dua belah pihak yang mungkin muncul, harus dipecahkan juga dengan hukum Islam. Dari gambaran umum ini saja kita akan mengerti bahwa transaksi ijarah (perburuhan) hanya melibatkan dua belah pihak, yaitu ajîr dan mustajir, dan bersifat individual.

Seandainya muncul perselisihan antara dua belah pihak mengenai (misalnya) upah, maka urusan ini diserahkan kepada para khubarâ ( para pakar yang dapat menentukan ajrun mitsli, yaitu upah yang layak untuk ajîr tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi pekerjaannya, daerah tempatnya bekerja dan pertimbangan-pertimbangan lainnya). Yang memilih khubarâ adalah dua belah pihak yang bersengketa. Jika khubara ini tidak ditaati dan tetap berselisih, maka urusannya diambil alih peradilan Islam (negara), yang dapat mengangkat khubarâ jabran (khubarâ yang keputusannya wajib ditaati oleh dua belah pihak).

Di dalam Islam ijarah itu didefinisikan sebagai akad/transaksi atas manfaat/jasa (yang dikeluarkan ajîr) dengan memperoleh imbalan (berupa upah/ujrah dari mustajir)1. Berarti yang mendasari aqad/transaksi ini adalah manfaat yang dikeluarkan oleh ajîr. Upah/ujrah adalah harga atas manfaat yang dikeluarkan tadi. Dari sini kita memahami bahwa setiap buruh atau ajîr itu memberikan manfaat yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk pekerjaan, pengalaman/ketrampilan, latar belakang pekerjaan dan lain-lain, sehingga besarnya upah tidak dapat diseragamkan. Upah hanya dapat dinegosiasikan oleh dua belah pihak yang melakukan transaksi (yaitu ajîr dan mutajir). Pemerintah dalam hal ini tidak dapat campur tangan, apapun alasannya.

Tugas pemerintah adalah mengatur dan mengurus urusan seluruh rakyat, termasuk bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, baik rakyat itu dari kalangan buruh maupun majikan. Disinilah letak keadilan Islam, yang tidak berpihak kepada para buruh saja, melainkan juga terhadap para majikan. Negara dalam hal ini wajib mengatasi dan menyingkirkan bentuk dan tindakan zhalim. Membiarkan kezhaliman berlangsung adalah perbuatan dosa dan maksiat, diharamkan oleh Allah Swt.

Apabila negara membiarkan kezhaliman berlangsung, maka seluruh rakyat (kaum Muslim) harus melakukan amar maruf nahi munkar, mengkritik penguasa dan meluruskannya. Jadi, bukan kewajiban para buruh semata, akan tetapi sudah menjadi kewajiban seluruh rakyat (kaum Muslim) menyingkirkan kezhaliman. Jika rakyat tidak mampu meluruskan penguasanya, persoalan ini dilimpahkan kepada mahkamah mazhalim. Keputusan mahkamah mazhalim wajib dijalankan, sehingga pembangkangan penguasa atas keputusan ini membolehkan kaum Muslim memaksa penguasa tersebut tunduk pada keputusan mahkamah mazhalim, meski dengan fisik/senjata.

Atas dasar ini, Islam tidak memasukkan persoalan-persoalan yang menyangkut kebutuhan buruh akan kesehatan, pendidikan, jaminan hari tua, imbalan pensiun atau PHK, biaya rekreasi, perumahan, dan lain-lain dalam transaksi ijarah. Sebab, definisi ijarah itu hanya berkait dengan manfaat yang diberikan oleh ajîr, serta dihargakan dengan upah yang disepakati oleh dua belah pihak. Titik. Wajar, jika manfaat yang diberikan itu sedikit, maka upahnya juga kecil sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Disinilah kewajiban penguasa untuk mendidik dan memberikan ketrampilan bagi rakyatnya semaksimal mungkin, disamping menyediakan lapangan kerja dengan menciptakan iklim berusaha yang positif. Jadi tidak dibebankan tanggung jawab ini kepada para majikan, lalu penguasa berlepas tangan, sebagaimana yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis.

Transaksi ijarah juga tidak berhubungan dengan hak-hak politik warganegara, karena transaksi ini melibatkan ajîr dan mustajir, serta memfokuskannya hanya pada manfaat yang dikeluarkan dan harga atas manfaat (upah). Jadi, tidak dapat disamakan hubungannya seperti antara rakyat dengan penguasa. Sehingga tidak dibenarkan dan tidak pernah ada faktanya dalam Islam memasukkan hak-hak berbicara, berkumpul, dan berserikat dalam transaksi perburuhan, apalagi memasukkan isu tentang penerapan HAM. Sebab persoalan-persoalan ini sudah dijamin kesempatan dan pelaksanaannya dalam sistem Islam bagi seluruh kaum Muslim.

Oleh karena itu setiap orang yang sudah menyetujui transaksi ijarah, baik ia sebagai ajîr (buruh) maupun mustajir (majikan) wajib mentaati dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Karena menepati dan menetapi perjanjian (akad) di dalam Islam itu termasuk kewajiban yang tak dapat ditawar-tawar lagi. Melalaikan kewajiban itu merupakan dosa besar dan kesalahan yang patut diganjar dengan sanksi atau hukuman yang berat. Maka kewajiban ajîr (buruh) adalah bekerja sesuai dengan bentuk pekerjaan yang disepakati dengan mustajir, menepati waktu kerja (jam kerja dalam sehari, hari dalam seminggu dan sebagainya), termasuk masa berlakunya kontrak tersebut. Dan kewajiban mustajir adalah memberinya upah sesuai besarnya dengan kesepakatan kedua belah pihak, tepat pada waktunya, tanpa ditunda-tunda lagi. Kelalaian secara sengaja dari mustajir, akan menyeret mereka ke dalam peradilan Islam. Dan peradilan Islam dapat memaksa mustajir untuk membayar upah.

Dengan demikian, jika sistem perburuhan Islam ini diterapkan (karena memang hukum-hukumnya jelas, termasuk jika terdapat perselisihan), maka tidak akan pernah dijumpai persoalan perburuhan, yang saat ini sudah menyeret-nyeret unsur politik dan hak-hak buruh sebagai warga negara. Tidak akan ada pemogokan buruh, karena semuanya merujuk pada transaksi perorangan yang telah disepakati oleh ajir dan mustajir sebelumnya. Bila buruh tetap melakukan pemogokan untuk menekan dan memaksa mustajir membayar upah lebih banyak dari yang disepakati dalam transaksi, hal itu berarti pengkhianatan terhadap akad, yang dikecam oleh Islam, dan pelakunya berhak memperoleh sanksi yang berat. Firman Allah Swt:

]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (TQS. al-Maidah [5]: 1)

]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (TQS. al-Anfal [8]: 27)

Lalu, apakah kita tetap akan mempertahankan diri dengan sistem jahiliah yang tidak menerapkan sistem perburuhan Islam (yang adil), sistem yang hanya menghasilkan kegelisahan, kerakusan, kesewenang-wenangan, dan kerusakan. Atau umat ingin meraih kemuliaan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun akhirat dengan memahami dan menerapkan sistem Islam, termasuk dalam perkara perburuhan ? Pilihan itu ada pada kaum muslimin sendiri ! Firman Allah Swt:

]إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ[

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (TQS. ar-Rad [13]: 11)

HUKUM ISLAM TENTANG KEBANGKRUTAN

Sejak krisis moneter melanda negeri ini, banyak perusahaan maupun perorangan yang mengalami kebangkrutan usaha. Bagaimana Islam mengatasi kebangkrutan perorangan/perusahaan?

Dampak dari krisis moneter yang berkepanjangan tak pelak lagi memukul hampir seluruh sektor ekonomi. Petumbuhan ekonomi yang dulu amat dibangga-banggakan terperosok hingga bernilai negatif. Berbagai jenis usaha yang tumbuh berkembang dan menyerap jutaan tenaga kerja berubah total menjadi ajang PHK besar-besaran karena tidak mampu lagi menggaji para karyawan. Tidak peduli apakah perusahaan itu kecil ataupun besar, semuanya tersungkur jatuh, sebagian lainnya sekarat, dan masih banyak lagi yang sudah mati menyisakan hanya nama perusahaan atau hutang yang tak terbayar.

Menurut bahasa, yang dimaksud orang yang bangkrut (muflis) adalah orang yang tidak mempunyai harta, atau orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi hajat hidupnya. Sedangkan di kalangan para fuqaha (ahli hukum Islam), yang dimaksud bangkrut adalah orang yang hutangnya lebih banyak dari harta yang dimilikinya, atau orang yang pengeluarannya lebih banyak dari pada pemasukannya1.

Istilah muflis telah disinggung dalam hadits Rasulullah saw:

أن رسول الله -صلعم- قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام و زكاة، ويأتي قد شتم هذا، فيعطى هذا من حسناته، و هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار

Bahwasanya Rasulullah saw bertanya (kepada sahabat-sahabatnya) : ‘Apakah kalian mengetahui siapa yang dimaksud orang yang bangkrut (muflis)?’ Mereka menjawab : ‘Muflis menurut kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memperoleh kenikmatan (hidup).’ Maka Rasulullah saw menjelaskan : ‘Sesungguhnya orang yang muflis dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari Kiamat dengan membawa pahala sholat, shaum dan zakat, kemudian datang seseorang (yang mengadukan) bahwa ia telah melakukan caci maki, mengganggu kehormatan (wanita), memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul. Maka (Allah Swt) mengambil pahala dari kebaikannya untuk diberikan pada orang lain (yang dizhaliminya tadi), lalu pahala kebaikannya itu belum cukup untuk menebus kesalahan-kesalahannya. Maka (Allah Swt) mengalihkan kesalahan-kesalahan yang ada pada orang lain itu kepadanya. Lalu ia dilemparkan ke dalam Neraka. (HR. Muslim melalui jalur Abu Hurairah ra)

Hadits Rasulullah saw ini menjelaskan hakekat orang yang bangkrut (muflis) di akhirat, yang tentu saja lebih berat dan lebih besar penderitaannya dibandingkan muflis di dunia.

Kemudian bagaimana sikap kaum Muslim jika menjumpai orang-orang yang muflis (bangkrut), tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Apakah terhadapnya langsung diadukan ke pengadilan, atau langsung ditahan, atau aset-aset yang dimilikinya dijual dan disita, atau (hutangnya) dialihkan kepada kerabat-kerabatnya atau anak-anaknya ?

Islam telah mengajarkan beberapa cara untuk mengatasi orang-orang yang bangkrut karena tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya.

Pertama, Islam mendorong kepada pihak yang kreditor, atau orang yang menghutangkan untuk memberinya waktu/tempo agar pihak debitur atau orang yang berhutang memanfaatkan waktu yang diberikan untuk melunasi hutang-hutangnya. Firman Allah Swt:

]وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ[

Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. (TQS. al-Baqarah [2]: 280)

 

Kedua, dengan memutihkan hutang (cut off) atau menganggapnya sebagai shadaqah kepada pihak yang berhutang, sebagaimana lanjutan firman Allah Swt diatas:

]وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ[

Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (TQS. al-Baqarah [2]: 280)

Seorang muslim dianjurkan untuk menolong saudaranya yang lain, yang tengah dilanda kesulitan hidup karena beban hutang, dengan menganggapnya sebagai shadaqah (memutihkan hutangnya). Bahkan bisa saja seorang muslim menanggungnya dengan mengalihkan hutang saudaranya yang lain karena tidak mampu membayarnya. Inilah yang dikenal dengan istilah al-hiwalah, yang dikenal luas di kalangan kaum Muslim terdahulu. Para fuqaha telah menaruhnya dalam pembahasan khusus kitab-kitab fiqih mereka.

Ketiga, para kreditor (orang-orang yang menghutangkan) dapat meminta kepada qadli (hakim pengadilan) untuk membekukan aktivitas debitornya, sekaligus diberitahukan kepada seluruh lapisan masyarakat agar mereka tidak melakukan transaksi atau muamalah dengan pihak debitor hingga kasusnya selesai. Apabila qadli membekukan aktivitas serta usaha pihak debitor yang bangkrut karena tidak mampu membayar hutang-hutangnya, maka ada empat perkara yang harus tetap diperhatikan, yaitu:

  1. Perkara yang berhubungan dengan hak-hak para kreditor yang ada pada harta/aset debitor.
  2. Pembekuan/larangan bagi debitor untuk mengelola atau mengembangkan harta/asetnya yang tersisa tadi.
  3. Siapa saja dari kreditor yang menjumpai harta/barangnya dalam aset debitor, maka ia lebih berhak dari kreditor lainnya (kalau memenuhi syarat-syarat tertentu).
  4. Qadli pengadilan atau penguasa menjual aset yang tersisa milik debitor untuk dibayarkan kepada para kreditornya.

Langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh kaum Muslim sebagaimana dijelaskan diatas, telah dicontohkan oleh Rasulullah saw, sebagaimana yang tergambar dalam hadits Nabi saw berikut ini:

أصيب رجل في عهد رسول الله -صلعم- في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله -صلعم- تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله -صلعم- لغرمائه: خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك

Seorang laki-laki di masa Rasulullah saw tertimpa musibah karena buah kurma yang dibelinya hingga ia berhutang banyak. Maka Rasulullah saw bersabda : ‘Berilah sedekah kepadanya.’ Orang-orang banyakpun lalu bersedekah untuknya, akan tetapi hal itu belum mencukupi untuk melunasi hutangnya. Lalu Rasulullah saw bersabda lagi kepada para kreditornya: ‘Ambilah apa yang kamu dapati, dan bagi kalian tidak lain hanya itu’. (HR. Muslim dan Abu Daud melalui Abi Sa’id al-Khudri)

Hadits ini menganjurkan langkah yang ditempuh oleh kaum Muslim agar membantu orang-orang yang tengah ditimpa musibah berupa hutang, dengan cara memberinya sedekah. Dan langkah terakhir, jika para kreditor belum puas atau tidak bersedia memutihkan pinjamannya itu, mereka boleh mengajukannya ke pengadilan, agar qadli/hakim pengadilan menjual aset yang tersisa milik debitor, untuk dibayarkan kepada para kreditornya. Penjualan aset tersebut, meski menghabiskan seluruh harta/aset milik debitor, dan hutangnya tetap belum terlunasi, maka hak para krediotr sebatas apa yang tersisa dari harta/aset milik debitor. Pengadilan -menurut Islam- tidak berhak menahan, apalagi mengalihkan hutang-hutang milik debitor kepada ahli waris ataupun keluarganya.

Mengenai pembekuan atas harta/aset serta usaha yang dimiliki debitor, hal ini telah dijelaskan oleh tindakan Rasulullah saw terhadap sahabatnya Mu’adz bin Jabal ra yang berhutang hingga tak mampu dibayar lagi (bangkrut).

أن رسول الله -صلعم- حجر على معاذ بن جبل ماله، وباعه في دين عليه

Sesungguhnya Rasulullah saw telah membekukan harta/aset milik Mu’adz bin Jabal, kemudian menjual aset/hartanya itu untuk membayar hutangnya. (HR. al-Hakim melalui Ka’ab bin Malik)

Atas dasar hadits-hadits diatas, maka seorang qadli (hakim) akan membekukan harta/aset debitor yang tidak mampu melunsasi hutang-hutangnya kepada para kreditor. Lalu penguasa atau qadli menjual harta/aset tersebut untuk dibagikan kepada para kreditornya. Jika hasil penjualan aset/harta itu lebih besar dari hutangnya, maka sisa pembayaran hutang diserahkan kepada debitor, karena harta sisa hasil penjualan itu adalah miliknya dan haknya. Sedangkan jika hasil penjualan harta/aset debitor lebih kecil dari pada hutang-hutangnya, maka hasil penjualan aset/hartanya itu dibagi-bagikan kepada para kreditor sesuai dengan prosentase pinjaman mereka kepada debitor. Para kreditor tidak dapat menuntut lebih dari itu, karena harta milik debitor sudah tidak ada lagi alias sudah habis. Pemecahan seperti inilah yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khaththab tatkala beliau menjadi Khalifah (kepala negara) kaum Muslim dengan menjual aset/harta salah seorang laki-lak dari suku Juhainah yang berdagang pelana kuda/unta, kemudian ia bangkrut tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Umar bin Khaththab ra berkata :

“Amma ba’du, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Asfa’ adalah Asfa’ dari suku Juhainah, ia telah merelakan agamanya serta amanatnya untuk dikatakan bahwasanya ia telah mendahulukan kebutuhan-kebutuhannya, dan bahwa ia telah berhutang tanpa sanggup melunasi sehingga hutangnya bertumpuk. Maka barangsiapa yang mempunyai piutang atasnya datanglah kepadaku, karena sesungguhnya kami akan membagi (hartanya itu setelah dijual) sesuai dengan prosentasenya2.”

Pembagian itu diberikan kepada para kreditor yang menuntut, sedangkan yang tidak menuntut, maka sama saja dengan memutihkan atau mensedekahkannya

Ketentuan itu berlaku jika orang yang bangkrut masih hidup. Apabila orang yang bangkrut itu (muflis) meninggal, maka seluruh aset/hartanya harus dijual dan diserahkan kepada para kreditor hingga lunas, atau jika seluruh aset/hartanya itu tidak mencukupi jumlah hutangnya, maka hasil penjualan aset/harta itu saja yang dibagikan kepada para kreditor; baik kreditor itu menuntut ataupun tidak menuntut, hadir atau tidak hadir dalam pembagian hasil penjualan aset/harta tersebut, baik hutangnya itu sudah jatuh tempo ataupun belum, tetap seluruhnya mendapatkan bagian sesuai dengan prosentasi hutangnya.

Kasus bangkrutnya seseorang dalam usaha adalah hal biasa dan menjadi pemandangan sehari-hari. Manusia tidak selalu meraih laba/keuntungan dalam usahanya. Kadang-kadang perhitungannya meleset, kemudian ia jatuh dalam kesulitan, sehingga modal yang diperoleh dari hutangnya tidak mampu lagi dibayar. Bisa juga karena faktor eksternal, meski perhitungannya akurat tetapi kondisi ekonomi secara global mengakibatkan usahanya hancur, sebagaimana yang dialami oleh masyarakat kita saat ini, sehingga ribuan bahkan puluhan ribu jenis usaha hancur dan bangkrut.

Islam mendorong setiap kaum Muslim untuk saling tolong menolong atas saudaranya yang lain baik dalam kondisi senang maupun susah. Sabda Rasulullah saw:

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

Tidak sempurna iman seseorang diantara kamu, hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menjelaskan perlakuan kita kepada saudara kita sesama muslim, agar kita merasakan apa yang diderita oleh saudara kita dan turut dipecahkan, seolah-olah ia adalah kita sendiri.

Contoh yang luar biasa tentang persaudaraan antar kaum Muslim telah diberikan oleh para sahabat Nabi saw. Rasulullah saw mempersaudarakan Bilal dengan Abu Ruwaim al Khutsa’mi, Salman al-Farisi dengan Abu Darda, Ammar bin Yasir dengan Mush’ab bin ‘Umair, dan sebagainya. Persaudaraan ini sampai pada batas saling mewarisi (saat itu hingga dinasakh kemudian oleh Allah Swt-pen) antar harta, sebagaimana yang terjadi antara Sa’ad bin Rabi’ dari kaum Anshar dengan Abdurrahman bin ‘Auf dari kaum Muhajirin. Berkata Sa’ad:

Aku adalah orang Anshar yang paling kaya. Inilah hartaku, aku bagikan antara kita berdua. Dan aku mempunyai dua orang isteri, kuceraikan seorang dan kawinilah (kelak) olehmu3. Namun Abdurahman bin ‘Auf menolak dan hanya menanyakan lokasi pasar untuk melakukan perniagaan.

Sedemikian hebatnya persaudaraan kaum Muslim, sampai-sampai terdapat beberapa orang sahabat Nabi yang terkenal kebaikannya dalam berinfaq atau bersedekah. Sebagian lagi terkenal karena mudah meminjamkan atau memutihkan hutang kepada yang lain. Az-Zuhri telah meriwayatkan:

Abdurrahman bin ‘Auf menanggung seluruh penduduk Madinah. 1/3 penduduknya diberi pinjaman, 1/3 lainnya membayar pinjamannya (kepada Abdurrahman bin ‘Auf), sedangkan 1/3 sisanya diberikan sebagai pemberian4.

Demikianlah para sahabat Nabi saw merealisasikan anjuran dan kewajiban yang dijelaskan dalam banyak ayat al-Quran maupun hadits-hadits Nabi saw. Amat jauh berbeda dengan masyarakat kita yang menjadikan al-Quran dan hadits itu sebatas teori atau norma/etika saja. Padahal Islam itu mencakup seluruh bentuk penyelesaian yang dihadapi oleh manusia kapanpun, sehingga Islam bukan sekedar ajaran ruhiah/spiritual belaka, akan tetapi sebaliknya Islam mencakup juga sistem hidup, baik yang berhubungan dengan politik, ekonomi, sosial, pendidikan, militer dan lain-lain sebagainya. Hanya saja kita sudah sedemikian bodohnya dengan ajaran dan sistem Islam, dan bangga dengan sistem hukum selain Islam yang berasal dari otak dan akal pikiran manusia yang lemah.

Islam telah menjadikan palang pintu terakhir dari pelaksanaan seluruh sistem hukum Islam itu kepada negara (Daulah Islamiyah), sebagai penjaga sekaligus penjamin pelaksanaan seluruh sistem Islam di tengah-tengah masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah bangkrutnya usaha sebagian anggota masyarakat, yang mau tidak mau menjadi tanggungan negara untuk menyelesaikannya. Rasulullah saw telah menjelaskan bahwa beliau sebagai kepala negara, dan menjadi wali atas seluruh anggota masyarakat yang hidup di bawah kekuasaan Islam saat itu. Dan layaknya seorang wali, maka beliau bertanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi serta apapun kebutuhan yang diperlukan masyarakatnya, termasuk pelunasan hutang. Sabda Rasulullah saw:

فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه

Oleh karena itu, jika seorang mukmin mati, dan meninggalkan harta warisan, maka silahkan orang-orang yang berhak memperoleh waris untuk mengambilnya. Tetapi apabila ia mati dan meninggalkan hutang atau orang-orang (yang ditanggungnya) akan terlantar, maka hendaklah mereka datang kepadaku (sebagai kepala negara-red), sebab aku adalah penaggung jawab (maula)-nya. (HR. Ashabu as-Sittah)

Maka, tidakkah kita rindu dengan kembalinya sistem Islam?

WANITA BEKERJA DALAM PANDANGAN ISLAM

Sebagian kaum Muslim banyak yang menganggap bahwa kaum wanita tidak pantas bekerja di luar rumah, apalagi kondisi sosial masyarakat saat ini sangat melecehkan martabat kaum wanita. Sebagian lainnya menganggap bahwa wanita bebas untuk bekerja, malah karena kondisi ekonomi yang amat berat maka kaum wanita pun harus bekerja. Bagaimana pandangan Islam terhadap persoalan ini?

Dewasa ini semakin banyak wanita yang melakukan aktivitas di luar rumah untuk bekerja. Ada yang berdalih untuk mencari nafkah, mengejar kesenangan, menjaga gengsi, memperoleh status sosial di masyarakat, sampai alasan dalam rangka emansipasi. Yang mengherankan adalah keluhan para wanita tatkala di tengah-tengah pekerjaan yang digelutinya itu menghadapi perlakuan yang tidak layak, seperti tidak diperolehnya cuti hamil atau cuti melahirkan yang terlalu singkat, shift lembur terutama shift malam, pelecehan seksual, sampai upah yang tidak adil (tidak sama) dengan pekerja laki-laki meskipun jenis pekerjaannya sama.

Allah Swt telah menciptakan laki-laki dan wanita sama saja dilihat dari sisi bahwa mereka berdua adalah sama-sama manusia, tidak berbeda antara satu jenis dengan jenis lainnya. Keduanya dikaruniai potensi hidup yang sama, seperti kebutuhan jasmani (hajat ‘udluwiyah), naluri (gharizah), dan juga akal. Begitu pula Allah telah memberikan beban hukum yang sama, tidak membedakan antara laki-laki dan wanita, khususnya hukum-hukum yang ditujukan untuk manusia secara umum. Misalnya saja dibebankannya kewajiban shalat, zakat, shaum di bulan Ramadhan, haji, menuntut ilmu, mengemban dakwah, menjalankan amar ma’ruf nahi munkar dan lain-lain. Semua itu dibebankan kepada laki-laki maupun wanita tanpa ada perbedaan. Seluruh kewajiban itu diberikan kepada manusia seluruhnya, semata-mata karena kedua jenis itu adalah sama-sama manusia, tanpa melihat apakah seseorang itu laki-laki atau wanita.

Meskipun demikian di dalam ajaran dan syariat Islam terdapat beberapa pengecualian, yang tampak pada perbedaan perlakuan hukum. Unsur perbedaan ini amat menonjol karena tidak lagi melihat sisi-sisi insaniyah (kemanusiaan) yang sama, melainkan sudah menyentuh kekhususan yang dimiliki laki-laki tetapi tidak dimiliki wanita, atau dimiliki wanita tetapi tidak dimiliki laki-laki. Dalam perkara seperti ini pasti terdapat perbedaan antara laki-laki dan wanita. Misalnya saja kewajiban mencari nafkah (bekerja) yang hanya dibebankan kepada laki-laki dan hukumnya wajib bagi mereka, sementara bagi wanita tidak diwajibkan, karena hal ini berkaitan dengan fungsi laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Islam telah menetapkan bahwa kepala rumah tangga adalah tugas pokok dan tanggung jawab laki-laki. Dengan demikian wanita tidak terbebani tugas (kewajiban) mencari nafkah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Wanita justru berhak mendapatkan nafkah dari suaminya (bila wanita tersebut telah menikah) atau dari walinya (bila belum menikah). Firman Allah Swt:

]وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[

Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. (TQS. al-Baqarah [2]: 233)

]أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ[

Tempatkanlah mereka (para isteri) di tempat kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. (TQS. at-Thalaq [65]: 6)

Jika sudah tidak ada lagi orang yang bertanggung jawab terhadap nafkahnya, maka dalam kondisi seperti ini Islam telah memberikan jalan lain untuk menjamin kesejahteraannya, yakni dengan membebankan tanggung jawab nafkah wanita tersebut kepada negara (Baitul Mal). Bukan dengan jalan mewajibkan wanita bekerja.

Kalau begitu, bolehkah wanita bekerja? Dan masih perlukah ia mencari nafkah dengan bekerja? Sekalipun wanita telah dijamin nafkahnya melalui pihak lain (suami atau wali), bukan berarti Islam melarang wanita bekerja. Islam membolehkan wanita untuk memiliki harta sendiri. Wanitapun boleh berusaha mengembangkan hartanya agar semakin bertambah. Allah Swt berfirman:

]لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ[

Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. (TQS. an-Nisa [4]:32)                                                                                                                                                        Hanya saja wanita harus tetap terikat dengan ketentuan Allah (hukum syara) yang lainnya ketika ia bekerja. Artinya, wanita tidak boleh menghalalkan segala cara dan tidak peduli dengan kondisi/suasana pekerjaannya. Wanita juga tidak boleh meninggalkan kewajiban lainnya yang dibebankan kepadanya dengan alasan waktunya sudah habis untuk bekerja atau ia lelah bekerja sehingga tak mampu lagi mengerjakan perbuatan wajibnya yang lain itu. Justru wanita harus lebih memprioritaskan pelaksanaan seluruh kewajiannya dari pada bekerja., karena hukum bekerja adalah mubah baginya. Dengan hukum ini, wanita boleh bekerja dan boleh juga tidak. Apabila seorang muslim/muslimah mendahulukan perbuatan yang mubah dan mengabaikan perbuatan yang wajib, berarti ia telah berbuat maksiat terhadap Allah. Oleh karena itu, tidak layak bagi seorang muslimah mendahulukan bekerja yang hukumnya mubah, sementara ia melalaikan tugas pokoknya sebagai ibu/pengatur rumah tangga yang hukumnya wajib. Juga tidak layak baginya bekerja, sementara ia melalaikan kewajiban-kewajibannya yang lain, seperti mengenakan jilbab ketika keluar rumah, shalat lima waktu di tengah-tengah waktu kerja dan lain lain. Perlu disadari bahwa, ketika Allah Swt menjadikan tugas pokok sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, Dia juga telah menetapkan seperangkat syariat agar tugas pokok ini terlaksana dengan baik. Terlaksananya tugas ini akan menjamin lestarinya dan bekualitasnya generasi manusia serta terwujudnya ketenangan hidup individu dalam keluarganya. Sebaliknya, bila tugas pokok kaum wanita ini tidak terlaksana dengan baik, tentu akan mengakibatkan punahnya generasi manusia dan kacaunya kehidupan keluarga.                                                                       Seperangkat syariat yang menjamin terlaksananya tugas pokok wanita ini, ada yang berupa rincian hak dan kewajiban bagi wanita (seperti, wajib memelihara kehidupan janin yang dikandungnya, haram menggugurkannya kecuali alasan syar’i, wajib mengasuh bayinya, menyusui bayinya sampai dua tahun atau sampai waktu tertentu). Ada pula berupa keringanan untuk bagi wanita untuk melaksanakan kewajiban lain (seperti, tidak wajib shalat selama waktu haid atau nifas, boleh tidak shaum pada bulan Ramadhan ketika haid, nifas,hamil dan menyusui). Kemudian ada pula yang berupa hak dari pihak lain (seperti, nafkah dari suami/wali). Semua ini bisa terlaksana apabila terjadi kerjasama (ta’awwun) yang baik antara laki-laki dan wanita dalam menjalani kehidupan ini, baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.      Dengan demikian tidak perlu dipertentangkan antara fungsi reproduksi wanita dengan produktivitasnya dalam bekerja. Karena semua itu tergantung pada prioritas peran yang dijalaninya. Munculnya pertentangan karena tidak adanya penetapan prioritas tersebut.                                          

Usaha manusia untuk memperoleh harta ataupun jasa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya adalah sesuatu hal yang fitri. Pemenuhan kebutuhan manusia merupakan suatu keharusan yang tidak mungkin dipisahkan dari dirinya. Namun, manusia tidak boleh dibiarkan begitu saja menentukan sendiri bagaimana cara memperoleh kekayaan tersebut, sebab, bisa jadi manusia akan berbuat sekehendak hatinya tanpa mempedulikan hak orang lain. Dan bila ini terjadi, dapat menyebabkan gejolak dan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan bisa menyebabkan kerusakan dan nestapa. Padahal semua manusia memiliki hak untuk menikmati seluruh kekayaan yang telah diciptakan Allah di bumi ini. Oleh karena itu Allah telah menetapkan beberapa cara yang dibolehkan dalam memperoleh harta/kekayaan. Antara lain dengan bekerja. Hukum ini berlaku secara umum, baik bagi laki-laki maupun wanita, karena wanita tidak dilarang untuk memiliki dan mengembangkan harta.

Bekerja itu sendiri memiliki wujud yang luas, dan jenisnyapun bermacam-macam, bentuknya beragam dan hasilnya berbeda-beda, maka Allah Swt-pun telah menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang layak untuk dijadikan sebab-sebab kepemilikan harta. Salah satu diantaranya adalah ijarah (kontrak tenaga kerja). Apabila kita telaah secara mendalam hukum-hukum yang berkaitan dengan ijarah, akan kita temukan sifatnya yang umum, yaitu berlaku baik baik laki-laki juga bagi wanita. Seorang wanita boleh manjalankan aqad ijarah, baik ia sebagai ajîr (orang yang diupah) ataupun musta’jir (orang yang memberi upah).

Transaksi ijarah hanya boleh dilakukan terhadap pekerjaan yang halal bagi setiap muslim dan tidak diperbolehkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan. Oleh karena itu transaksi ijarah boleh dilakukan dalam bidang perdagangan, pertanian, industri, pengajaran, sektor jasa dan lain-lain. Demikian pula pekerjaan lain seperti menggali sumber alam, mebuat pondasi bangunan, mengemudikan mobil, kereta, kapal, pesawat, mencetak dan menerbitkan buku, surat kabar dan majalah, menjahit baju, semua itu termasuk kategori ijarah. Semua bentuk pekerjaan itu boleh dilakukan oleh kaum wanita sebagaimana dibolehkannya bagi laki-laki, karena bentuk pekerjaan itu memang boleh dan dihalalkan. Meskipun demikian wanita tetap harus memperhatikan beberapa hukum lain yang harus diikutinya tatkala ia memutuskan untuk bekerja, sehingga memastikan bahwa seluruh bentuk pekerjaan yang dilakukannya tidak ada yang melanggar ketentuan Allah Swt (hukum syara).

Ketika seorang wanita bekerja, selain harus menentukan jenis pekerjaan yang akan dijalankannya itu dihalalkan secara syar’i, ia juga harus memastikan bahwa suasana bekerja harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jika dalam pekerjaannya itu seorang wanita berkumpul atau berjumpa dan berinteraksi dengan kaum laki-laki, maka seorang wanita harus terikat dengan ketentuan syara yang berhubungan dengan interaksi antara laki-laki dan wanita dalam kehidupan umum. Ia tidak dapat begitu saja bercampur baur dengan kaum laki-laki. Sehingga ia harus memahami bahwa interaksi antara laki-laki dan wanita itu dalam kehidupan umum (ternmasuk dalam bekerja) tidak lain adalah untuk saling tolong menolong (ta’awun). Interaksi antara wanita dan laki-laki tatkala bekerja harus dijauhkan dari pemikiran dan hubungan jinsiyah (seksual), sehingga bentuk pekrjaan maupuin suasana bekerjapun bukan dalam kerangka eksploitasi kewanitaan (kecantikan, bentuk tubuh, kelemahlembutan dan lain-lain) untuk menarik perhatian lawan jenis. Jenis pekerjaan wanita itu harus dilandasi pada keterampilan atau keahlian yang dimilikinya.

Pengaturan interaksi ini merupakan tindakan prevenif agar tidak terjadi tindak pelecehan seksual pada wanita saat ia bekerja. Dengan demikian Islam sejak awal telah menjaga kehormatan wanita tatkala melakukan interaksi di tengah-tengah masyarakat, termasuk ketika ia bekerja.

Adapun mekanisme interaksi laki-laki dan wanita, Islam menetapkannya dalam seperangkat hukum, antara lain:

1. Diperintahkan kepada laki-laki dan wanita untuk menjaga/menundukkan pandangannya, yaitu:

Pertama, menahan diri dari melihat lawan jenisnya disertai dengan syahwat, sekalipun yang dilihat itu bukan auratnya. Misalnya melihat wajah disertai dengan syahwat, dan sebagainya.

Kedua, menahan diri dari melihat aurat lawan jenis sekalipun tidak disertai dengan syahwat. Misalnya melihat rambut wanita, sebagaimana firman Allah Swt:

]وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
[

Katakanlah kepada wanita yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya. (TQS. an-Nur [24]: 31)

 

2.Diperintahkan kepada wanita untuk mengenakan pakaian sempurna ketika keluar rumah (termasuk ketika bekerja di luar rumahnya) yaitu dengan jilbab dan kerudung, sebagaimana firman Allah Swt:

]وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ[

Dan hendaklah mereka menutupkan khimar (kain kerudung) ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya. (TQS. an-Nur [24]: 31)

]يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ ِلأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ[

Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka’. (TQS. at-Taubah [9]: 59) 33

33

Yang dimaksud dengan khimar adalah kain yang menutup rambut hingga menutup dada. Sedang jilbab adalah pakaian yang dipakai rangkap diatas pakaian dalam rumah yang menjulur dari atas hingga ke bawah (telapak kaki).

  1. 3.  Dilarang berkhalwat antara laki-laki dan wanita, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

لا يخلون رجل بإمرأة إلا ومعها محرم

Tidak boleh berkhalwat antara laki-laki dan wanita, kecuali bersama wanita tadi ada mahram.

  1. 4.  Dilarang bagi wanita bertabarruj (menonjolkan kecantikan dan perhiasan untuk menarik perhatian laki-laki yang bukan mahramnya).

]وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ[

Dan janganlah mereka (para wanita) menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. (TQS. an-Nur [24]: 31)

]وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ[

Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian (jilbab/pakaian luar) mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. (TQS. an-Nur [24]: 60)

Sabda Rasulullah saw:

أيما إمرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية

Barang siapa seorang wanita yang memakai wangi-wangian, kemudian lewat di depan kaum laki-laki, sehingga tercium bau wanginya, maka dia seperti pezina (dosanya seperti pezina). 

  1. 5.  Dilarang bagi wanita untuk melibatkan diri dalam aktivitas yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi kewanitaannya. Misalnya, pramugari, foto model, bintang film, penari, dan sebagainya.
  2. 6.  Dilarang bagi wanita untuk melakukan perjalanan (safar) sehari semalam tanpa mahram. Sabda Nabi saw:

لا يحل لإمرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم لها

Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk melakukan perjalanan sehari semalam kecuali bersamanya ada mahram.

  1. 7.  Dilarang bagi wanita bekerja di tempat yang terjadi ikhtilath (campur baur) antara laki-laki dan wanita..

Demikianlah Islam telah mengatur sistem interaksi laki-laki dan wanita. Semua itu ditetapkan oleh Islam, tidak lain untuk menjaga izzah (kehormatan) wanita dan menjaga sifat iffah (kesucian) kaum Muslim.

WANITA JADI KEPALA NEGARA?

Bolehkah seorang wanita menjadi kepala negara (Khalifah)?

Islam telah menyebut jabatan kepala negara dengan istilah Khalifah, atau Imam, atau Amirul Mukminin. Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasan dalam rangka menerapkan sistem hukum Islam. Islam telah menjadikan urusan yang berhubungan dengan pemerintahan dan kekuasaan berada di tangan umat (as-sulthan lil ummah). Dan umat mewakilkannya kepada seseorang untuk menjalankan urusan tesebut melalui bai’at1. Jadi, Khalifah (kepala negara) itu benar-benar diangkat oleh kaum Muslim.

Penetapan seseorang sehingga sah di mata hukum, dan dianggap legal secara syar’i sebagai Khalifah diperoleh setelah ia dibai’at oleh kaum Muslim agar ia menjalankan seluruh urusan umat berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah. Tanpa prosedur bai’at yang dilakukan oleh kaum Muslim dan dengan keridhaan mereka, maka jabatan ke-Khilafahan itu tidak sah.

Mencalonkan diri atau mencalonkan orang lain untuk jabatan ke-Khilafahan; atau berselisih dan beradu argumen mengenai siapa yang paling pantas sebagai Khalifah hukumnya adalah mubah. Selain itu tidak ada nash yang melarang berargumen atau berselisih tentang siapa yang pantas menduduki jabatan Khalifah. Apalagi para sahabat telah memberi contoh dalam peristiwa Saqifah Bani Sa’idah. Dalam peristiwa tersebut terjadi perselisihan/perdebatan tentang siapa yang layak menggantikan Rasulullah saw sebagai kepala negara.

Meskipun demikian, siapa pun yang mencalonkan diri dan dicalonkan sebgai Khalifah harus memenuhi syarat-syarat dasar (syurût in’iqâd) yang tidak bisa tidak harus dipenuhi. Syarat-syarat dasar itu adalah:

Pertama, ia harus muslim. Islam telah melarang kaum Muslim untuk menyerahkan atau memilih orang-orang kafir sebagai penguasa (atau kepala negara) yang memimpin umat. Bagaimana mungkin orang yang kafir memimpin umat dengan menerapkan sistem hukum Islam, sementara ia berbeda akidah dan syariatnya. Allah Swt berfirman:

]وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاَ[

(Dan) Allah sekali-kali tidak akan menajdikan (memberikan) jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. (TQS. an-Nisa [4]: 141)

Disamping itu terdapat ayat lain yang di dalmnya terkandung makna bahwa ulil amri (penguasa) itu harus dari kalangan muslim.

]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اْلأَمْرِ مِنْكُمْ[

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. (TQS. an-Nisa [4]: 59)

Ayat ini memerintahkan kaum Muslim untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan penguasa (ulil amri), yang dalam konteks pemerintahan Islam adalah Khalifah (kepala negara), wali (gubernur) dan amil. Di dalam al-Quran, kalimat ulil amri tidak pernah dipahami kecuali ulil amri dari kalangan kaum Muslim2. Lagi pula di dalam ayat tersebut terdapat indikasi ulil amri minkum (ulil amri dari kalangan kamu), sementara di awal ayat terdapat seruan (khithab) yâ ayyuhal ladzîna âmanû (wahai orang-orang yang beriman). Artinya, minkum disitu dikembalikan kepada obyek yang diserunya, yakni kaum Muslim, sehingga minkum dalam ayat tersebut adalah kaum Muslim, bukan kaum kafir.

            Kedua, ia harus laki-laki. Diriwayatkan melalui Abi bakrah bahwa ketika sampai berita kepada Rasulullah saw bahwasanya orang-orang Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai pemimpinnya, beliau bersabda:

لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة

Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan dan kekuasaan) mereka kepada seorang wanita. (HR. Bukhari)

Penyampaian berita dari Rasulullah bahwa tidak beruntung kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin yang mengatur urusan mereka, merupakan indikasi dilarangnya perbuatan tersebut3.

Ketiga, ia harus baligh. Islam melarang orang yang belum baligh diangkat sebagai Khalifah. Rasulullah saw bersabda:

رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المبتلى حتى يعقل

Telah diangkat pena (tidak dibebankan hukum) atas orang yang tidur hingga ia terbangun, atas anak kecil hingga ia baligh, dan atas orang gila hingga ia waras. (HR. Abu Daud)

Hadits tersebut juga bermakna, tidak disyaratkan seorang Khalifah itu harus berusia minimal 40 tahun atau 35 tahun, dan sejenisnya. Siapa pun yang telah baligh dan ia memenuhi persyaratan dasar lainnya boleh dicalonkan dan mencalonkan diri, bahkan diangkat sebagai Khalifah.

Keempat, ia harus berakal. Tidak diperkenankan orang gila diangkat sebagai Khalifah. Ini berdasarkan hadits diatas. Lebih dari itu, akal dijadikan oleh syariat Islam sebagai manath at-taklif, dan sahnya berbagai perkara tasharrufât. Padahal seorang Khalifah adalah orang yang memiliki tasharruf (hak atas mengurusi) perkara pemerintahan dan kekuasaan, serta menjalankan berbagai pelaksanaan syariat Islam. Sementara orang gila tidak mampu mengatur urusannya sendiri dan terbebas dari taklif (beban hukum) pelaksanaan syariat Islam.

Kelima, ia termasuk orang yang adil. Tidak dibolehkan mencalonkan diri, atau dicalonkan, dan diangkat sebagai Khalifah orang yang sering berbuat kefasikan; seperti sering minum khamar, sering tidak menjalankan shalat, melalaikan pembayaran zakat, mengikuti peribadatan orang-orang kafir, dan sejenisnya. Termasuk orang yang zhalim (sering menyiksa dan menganiaya orang lain), munafik. Dalam perkara kesaksian saja, yang tegolong perkara yang paling ringan dibandingkan dengan perkara ke-Khilafahan, Allah Swt mensyaratkan saksi harus dari kalangan orang yang adil, apalagi untuk perkara-perkara yang lebih besar, seperti jabatan ke-Khilafahan. Firman Allah Swt:

]وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[

Hendaknya menjadi saksi dua orang yang adil diantara kamu sekalian. (TQS. ath-Thalaq [65]: 2)

Keenam, ia harus orang yang merdeka. Seorang budak (hamba sahaya) tidak diperkenankan turut dalam pemilihan dan diangkat sebagai Khalifah. Sebab, bagaimana mungkin ia mampu melepaskan diri dari wewenang yang berada pada tuannya untuk mengatur urusan pemerintahan. Untuk mengatur urusan dirinya sendiri saja berada pada tangan tuannya.

Ketujuh, ia harus memiliki kemampuan. Karena ia telah dibai’at untuk mengatur urusan umat (dalam segala aspeknya) berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah. Dan ini merupakan amanat yang sangat berat. Jika seseorang tidak mampu (merasa lemah) dengan amanat ke-Khilafahan ini, maka lebih baik baginya untuk menjadi rakyat biasa. Rasulullah saw telah menolak permintaan salah seorang sahabatnya (yakni Abu Dzar al-Ghifari) untuk memangku jabatan tertentu di dalam pemerintahan, karena beliau saw mengetahui kepribadian dan kesanggupan Abu Dzar, seraya berkata kepadanya: ‘Sesungguhnya engkau itu orang yang lemah (tidak mampu menjabat). Dan jabatan itu adalah amanat’.

Begitulah, Islam telah menjelaskan syarat-syarat seseorang dapat dicalonkan atau menjabat sebagai Khalifah (kepala negara). Aturan ini diberikan kepada kaum Muslim, agar umat terhindar dari bencana dan kehancuran sosial politik. Dan Allah-lah Yang Maha Mengetahui segala sesuatu dan Maha Adil.

KEHIDUPAN LAKI-LAKI DAN WANITA TERPISAH

Ada diantara kaum Muslim yang menganggap bahwa antara kaum laki-laki dan kaum wanita tidak boleh ada interaksi secara total, sehingga kehidupan diantara keduanya terpisah sama sekali. Wanita harus di rumah. Ada juga kaum Muslim yang menganggap bahwa kita harus lebih moderen, dengan menerima kemajuan. Salah satunya adalah keterbukaan di dalam pergaulan antara kaum laki-laki dan kaum wanita. Mana yang benar diantara dua pandangan tersebut?

Untuk memahami kehidupan kaum laki-laki dan kaum wanita menurut syariat Islam, kita harus merujuk kepada kehidupan masyarakat Islam di masa Rasulullah saw. Sebab, kehidupan masyarakat Islam di masa Rasulullah saw mencerminkan penerapan syariat Islam yang diturunkan Allah Swt melalui Rasulullah saw, dan menggambarkan pemahaman para sahabat Rasulullah saw terhadap nash-nash al-Quran dan hadits Nabi saw. Dari teks-teks nash yang ada serta praktek masyarakat Islam di masa Rasulullah saw akan diperoleh kesimpulan yang menggambarkan kehidupan masyarakat Islam seutuhnya, terutama pergaulan antara kaum laki-laki dan kaum wanita.

Di dalam Islam, kehidupan umum kaum laki-laki dan kaum wanita adalah terpisah. Kesimpulan tersebut ditarik dari fakta-fakta hukum. Misalnya saja Allah Swt telah mewajibkan kaum wanita untuk mengenakan jilbab jika mereka hendak keluar rumah; Allah menjadikan seluruh tubuh wanita sebagai aurat kecuali wajah dan telapak tangannya; Allah Swt melarang kaum wanita untuk bertabarruj (menampakkan perhiasannya) kepada selain mahramnya; Allah melarang kaum laki-laki melihat aurat kaum wanita, meski hanya sehelai rambutnya; Allah melarang kaum wanita bepergian (melakukan safar) kecuali jika disertai mahramnya. Lebih dari itu, Allah Swt melarang orang lain untuk masuk ke dalam rumah kecuali setelah mengucapkan salam dan meminta izin kepada penghuninya. Allah Swt tidak menerima kesaksian kaum wanita dalam perkara jinayat (kriminal), hal ini menunjukkan bahwa semestinya kaum wanita tidak hidup di area yang memungkinkan terjadinya tindakan-tindakan kriminal. Selain itu, Allah Swt tidak mewajibkan kaum wanita hadir di dalam shalat berjamaah (di masjid) atau shalat jum’at, termasuk melibatkan diri di medan jihad fi sabilillah. Kaum wanita tidak diwajibkan untuk mencari nafkah (bekerja). Sebaliknya, justru mencari nafkah (bekerja) itu diwajibkan atas kaum laki-laki; diwajibkan shalat jum’at berjamaah; terjun ke medan jihad fi sabilillah, dan sejenisnya.

Rasulullah saw juga telah mengatur shaf-shaf kaum laki-laki dan kaum wanita terpisah dan menempatkan shaf-shaf kaum wanita di belakang shaf-shaf kaum laki-laki, memerintahkan kaum wanita untuk keluar lebih dahulu dari masjid. Bahkan di dalam pengajaran kepada kaum Muslim, Rasulullah saw memisahkan komunitas kaum laki-laki dengan kaum wanita. Sebelumnya kaum wanita senantiasa berada di shaf yang paling belakang sehingga tidak mendengar penuturan Rasulullah saw. Hal ini memicu munculnya pernyataan dari kaum wanita untuk mengkhususkan majlis ilmu bagi kaum wanita, seraya berkata:

يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما

Wahai Rasulullah, kami telah dikalahkan oleh kaum laki-laki. Maka berikanlah kepada kami waktu (khusus bagi kaum wanita saja).

            Praktek-praktek semacam itu menunjukkan bahwa kaum wanita benar-benar terpisah dengan kaum laki-laki. Dan ini menjadi prinsip dasar yang mengatur interaksi antara kaum laki-laki dan kaum wanita. Artinya, adanya pertemuan antara kaum laki-laki dan kaum wanita memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan membutuhkan adanya dalil-dalil yang mengecualikannya.

Kondisi-kondisi yang membolehkan pertemuan antara kaum laki-laki dan kaum wanita antara lain:

  1. Karena adanya nash-nash yang terkait dengan urusan pendidikan, ubidiyah, ijarah dan sejenisnya. Seperti diizinkannya kaum wanita berkumpul menjalankan ibadah haji (thawaf, sa’i, melempar jumrah), dibolehkannya kaum wanita bekerja (baik dalam bidang pertanian, industri, pendidikan, perikanan, dan lain-lain), baik sebagai ajir (pekerja) maupun musta’jir (majikan), dan sebagainya.
  2. Karena adanya tuntutan secara alami sebagai manusia yang biasa menjalankan aktivitas kehidupan secara normal. Seperti berjalan di jalan-jalan umum, menumpang kendaraan-kendaraan umum (mobil umum, kapal laut, pesawat terbang), berkumpul di pasar, super market, rumah sakit, terminal, bandara dan sebagainya. Di tempat-tempat umum semacam itu berkumpulnya kaum laki-laki dan kaum wanita tidak dapat dihindarkan, karena memang tempat-tempat tersebut digunakan/dimanfaatkan oleh masyarakat umum, baik laki-laki maupun kaum wanita. Hanya saja meski berkumpulnya kaum wanita dan kaum laki-laki dibolehkan, tetap saja terikat dengan rambu-rambu syariat. Seorang wanita boleh melakukan tawar menawar barang dagangan di pasar dengan si penjual (laki-laki), tidak lebih dari itu. Begitu juga seorang laki-laki boleh mengajar di kelas di hadapan kaum wanita, sebagaimana proses belajar mengajar, tidak lebih dari itu. Dan lain-lain.

Dengan demikian, seluruh aktivitas yang membolehkan atau yang mengharuskan adanya interaksi antara kaum wanita dan kaum laki-laki harus tetap berada di dalam koridor dan rambu-rambu syariat Islam (seperti diharuskannya –bagi laki-laki- untuk menundukkan pandangan, diwajibkannya mengenakan jilbab bagi kaum wanita, dilarangnya bertabarruj, berkhalwat, dan sebagainya).

Berdasarkan pemaparan tersebut, masyarakat Islam tidak mengenal pembatasan aktivitas kaum wanita secara mutlak. Kaum wanita juga berhak memperoleh hak-haknya dalam bidang pendidikan, berhak mengembangkan dan memiliki harta benda, beribadah, bersosialisasi/berinteraksi dengan kaum wanita dalam aktivitas dakwah. Sebaliknya, Islam melarang kaum wanita dan kaum laki-laki bergaul bebas. Tidak cukup dengan itu, Islam telah melakukan upaya preventif untuk mengeliminir munculnya kejahatan dan kekejian (perzinaan) dengan larangan untuk mendekati aktivitas zina. Firman Allah Swt:

]وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً[

Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (TQS. al-Isra [17]: 32)

Seandainya akibat interaksi itu menimbulkan perzinaan karena melanggar aturan-aturan Islam, Allah Swt juga memberikan sanksi yang amat berat, berupa hukum jilid (cambuk) bagi pezina yang masih perjaka/perawan, dan rajam (dibunuh dengan dilempari batu hingga mati)           bagi pezina muhshan (yang sudah kawin).

Semua itu dalam rangka menempatkan posisi dan martabat kaum wanita di tengah-tengah masyarakat, yaitu sebagai wanita muslimah yang suci/bersih. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, kaum wanita dan kaum laki-laki bercampur baur sebagaimana yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Barat kapitalis, maka martabat dan posisi kaum wanita pasti terperosok pada derajat yang paling rendah dan hina. Tidak memiliki kehormatan dan kemuliaan, karena perilaku mereka seperti sekumpulan hewan yang tidak mempedulikan lagi halal haram. Na’udzu billahi min dzalika.

OPOSISI DALAM ISLAM

Dalam kehidupan politik sekular senantiasa ada partai politik mayoritas yang biasanya memegang kekuasaan, dan partai-partai oposisi yang biasanya minoritas. Antara dua kelompok partai ini senantiasa terjadi pertarungan politik. Apakah di dalam kehidupan politik Islam hal seperti itu ada? Dan bagaimana peranan partai politik dalam kehidupan Islam?

Di dalam pemikiran politik Barat, ide oposisi politik bertitik tolak dari adanya keharusan untuk menjamin hak-hak dan kebebasan individu rakyat. Ide oposisi politik merupakan cerminan hak-hak individu, yang lahir dari ide bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Jadi, oposisi politik dianggap mencerminkan kepentingan dan kehendak rakyat. Apabila karena satu dan lain hal kebijakan pemerintah yang berkuasa tidak mengekspresikan kepentingan rakyat, maka rakyat boleh menampakkan rasa tidak senangnya melalui jalan oposisi politik1.

Menurut para pemikir Barat, kekuasaan dan oposisi adalah dua saudara kembar yang tak terpisahkan. Aktivitas pemerintahan dan kekuasan mengharuskan adanya ketidaksamaan dan perbedaan, termasuk adanya ketidaksamaan antara penguasa dan rakyat. Implikasinya adalah dimenangkannya kepentingan penguasa atas kepentingan rakyat. Inilah yang mendorong adanya oposisi. Berdasarkan pemikiran seperti ini, konstitusi negara-negara Barat membolehkan adanya aktivitas oposisi berupa kegiatan politik, untuk memberi batasan terhadap kekuasaan pemerintah. Oposisi, menurut mereka, semacam pengendali yang bisa mengatur atau membatasi kesewenang-wenangan penguasa. Selain itu kekuasaan dibagi-bagi menjadi tiga macam (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Apabila tiga kekuasaan itu berada di tangan satu institusi dan satu orang , yakni penguasa, maka pembatasan yang dilakukan aktivitas oposisi terlalu berat. Kedua hal itu (yakni pemisahan kekuasaan menjadi tiga, dan adanya oposisi) merupakan sarana yang bersifat kontinu untuk mengekspresikan ketidakpuasan rakyat terhadap perilaku politik suatu pemerintahan2.

Konsep oposisi Barat itu bertolak belakang dengan konsep mengenai amar ma’ruf nahi munkar atau muhasabah lil hukkam (koreksi terhadap penguasa) yang ada di dalam Islam. Di dalam kehidupan politik Barat, pemikiran tentang oposisi berumber dari konsep bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Sedangkan di dalam Islam, konsep tentang amar ma’ruf nahi munkar dan muhasabah lil hukkam itu bertumpu pada prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan Allah Swt. Oleh karenanya, terdapat kontradiksi yang sangat tajam diantara keduanya. Hal itu tercermin pada beberapa hal:

Pertama, di dalam pemikiran Barat, oposisi bertolak dari konsep tentang pemeliharaan kebebasan dan pencegahan kelaliman suatu rejim. Pada prakteknya, konsep tersebut sering ditunjukkan dengan perilaku untuk melemahkan atau menggulingkan penguasa, menggantinya dengan penguasa ‘yang lebih memperhatikan hak-hak dan kepentingan rakyat’, atau yang lebih disukai rakyat. Sedangkan di dalam Islam, konsep amar ma’ruf nahi munkar dan muhasabah lil hukkam diposisikan sebagai sarana untuk memantapkan keterikatan penguasa terhadap syariat Islam. Jadi, bertujuan untuk mencegah penyimpangan dan kehancuran pelaksanaan sistem hukum Islam, sekaligus mencegah merajalelanya kerusakan dan kezhaliman. Firman Allah Swt:

]السَّاجِدُونَ اْلآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ[

Yang menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah berbuat munkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. (TQS. at-Taubah [9]: 112)

Kedua, Islam menolak oposisi yang bersifat kontinu bagi suatu rejim politik, atau dikenal dengan istilah ‘oposisi untuk oposisi’. Karena di dalam Islam prinsip dasar urusan yang menyangkut hubungan rakyat dan penguasa (yakni Khalifah) adalah ketaatan. Allah Swt berfirman:

]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اْلأَمْرِ مِنْكُمْ[

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri (penguasa muslim yang menerapkan syariat Islam) diantara kamu. (TQS. an-Nisa [4]: 59)

Seorang Khalifah wajib ditaati oleh seluruh rakyatnya. Sabda Rasulullah saw:

ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عص أميري فقد عصاني

Siapa saja yang mentaati amir (pemimpin) berarti dia telah mentaatiku. Dan siapa saja yang mendurhakai amir (pemimpin) berarti dia telah durhaka kepadaku. (HR. Bukhari dan Muslim)

Taat kepada penguasa (Khalifah) adalah wajib bagi kaum Muslim. Ketaatan ini bukan didasarkan pada ketakutan terhadap penguasa, atau dalam rangka menghindari munculnya kejahatan dan kerusakan, melainkan didasarkan pada keimanan terhadap ajaran Islam, dan menjalankan perintah Allah Swt.

Meskipun demikian, ketaatan tersebut bukan ketaatan buta. Syariat Islam mensyaratkan bahwa ketaatan itu dalam perkara yang ma’ruf, bukan dalam kemaksiatan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Dalam perkara maksiat tidak diperkenankan adanya ketaatan. Rasulullah saw bersabda:

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq (Allah Swt). (HR. Ahmad dan Hakim)

الطاعة في المعروف

Ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma’ruf. (HR. Bukhari dan Muslim)

Walhasil, mentaati penguasa (Khalifah) itu diwajibkan atas kaum Muslim, selama penguasa tersebut menjalankan syariat Islam. Tentu saja hal-hal yang ma’ruf itu bukan diukur harus sesuai dengan keinginan dan kehendak rakyat sebagaimana yang terjadi pada sistem demokrasi sekular. Karena kebenaran (al-haq) itu tidak ditimbang berdasarkan kehendak dan keinginan (mayoritas maupun segelintir) rakyat, melainkan diukur berdasarkan timbangan syariat Islam.

Ketiga, amar ma’ruf nahi munkar dan muhasabah lil hukkam merupakan hak-hak politik setiap muslim, dan tergolong kewajiban syar’i. Jika terjadi penyimpangan pada diri penguasa dan tidak ada seorang pun kaum Muslim yang melakukan amar ma’ruf nahi munkar atau muhasabah lil hukkam, maka seluruh masyarakat berdosa. Lain halnya dengan ide oposisi politik, yang bertolak dari kepedulian individu untuk meniadakan kelaliman penguasa, tanpa dikait-kaitkan dengan perintah dan larangan Allah.

Berdasarkan hal ini maka amar ma’ruf nahi munkar itu sangat bertentangan secara ideologis dan praktis dengan konsep oposisi dalam kehidupan politik negara-negara dan masyarakat demokrasi sekular. Amar ma’ruf nahi munkar merupakan kewajiban syar’i atas kaum Muslim dan hak politik yang telah dilegislasi oleh Allah Swt. Dari sini tampak bahwa di dalam masyarakat Islam, partisipasi politik masyarakat telah dijadikan atmosfer yang sehari-hari dihirup oleh setiap warga masyarakat secara real. Tujuan dari pelaksanaan partisipasi politik Islam adalah dalam rangka mentaati perintah Allah Swt, membangun negara Khilafah yang stabil dan kuat, serta menjaga secara kontinu penerapan syariat Islam secara sempurna dan total. Bukan sekedar melakukan kritik ata beroposisi terhadap penguasa karena anti kemapanan atau ketidaksukaan atau kepentingan politik kelompoknya yang tidak memperoleh kursi kekuasaan.

SYURA DAN DEMOKRASI

Demokrasi adalah bagian dari Islam. Itu menurut sebagian orang. Pernyataan ini terlontar karena mereka menganggap syura (di dalam Islam) itu sama dengan Demokrasi. Apakah benar syura itu sama dengan Demokrasi?

Sebelum menyinggung benar tidaknya syura sama dengan demokrasi, ada baiknya kita mengupas lebih dahulu apa itu demokrasi dan apa itu syura. Setelah itu baru bisa ditarik persamaan-persamaannya (jika ada) dan perbedaan-perbedaannya.

Demokrasi adalah istilah yang menggambarkan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat1. Rakyat dianggap sebagai penguasa mutlak dan pemilik kedaulatan. Rakyat berhak mengatur sendiri urusannya serta melaksanakan dan menjalankan sendiri kehendaknya. Rakyat tidak bertanggung jawab pada kekuasaan siapa pun selain kepada dirinya sendiri. Rakyat berhak membuat sendiri perturan dan undang-undang –karena mereka adalah pemilik kedaulatan- melalui para wakil mereka yang mereka pilih. Rakyat berhak pula menerapkan peraturan dan undang-undang yang telah mereka buat melalui tangan para penguasa dan hakim yang mereka pilih. Keduanya mengambilalih kekuasaan dari rakyat karena rakyat adalah sumber kekuasaan. Setiap individu rakyat, sebagaimana individu lainnya, berhak menyelenggarakan pemerintahan negara, mengangkat penguasa, serta membuat peraturan dan undang-undang2. Dengan kata lain, dalam sistem demokrasi, rakyat bertindak selaku musyarri’ (pembuat hukum) karena posisinya sebagai pemilik kedaulatan, sekaligus berperan sebagai munaffidz (pelaksana hukum) karena posisinya sebagai sumber kekuasaan.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang bersandar pada suara mayoritas. Penetapan/pembuatan peraturan dan undang-undang dilakukan oleh ‘wakil-wakil rakyat’ berdasarkan suara mayoritas. Suara mayoritas pula yang dilakukan untuk memilih wakil-wakil rakyat, memilih kepala negara, menjatuhkan pemerintahan dengan penggunaan mosi tidak percaya. Artinya, suara mayoritas merupakan salah satu ciri yang sangat menonjol dalam sistem demokrasi, dan mewakili pencerminan suara rakyat.

Pendek kata, demokrasi itu sangat tampak ciri-cirinya dalam hal:

  1. Demokrasi itu adalah produk dari akal manusia, bukan berasal dari Allah Swt. Demokrasi tidak didasarkan pada wahyu, bahkan tidak ada hubungannya sama sekali dengan wahyu.
  2. Demokrasi lahir dari akidah sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan atau pemisahan urusan politik/negara dengan agama).
  3. Demokrasi mengusung konsep: kedaulatan berada di tangan rakyat; rakyat adalah sumber kekuasaan.
  4. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang bersandar pada mekanisme suara mayoritas, sebagai pencerminan keinginan rakyat.
  5. Demokrasi menjamin pelaksanaan dan pemeliharaan tentang: (1) kebebasan beragama/berkeyakinan, (2) kebebasan berpendapat, (3) kebebasan pemilikan, dan (4) kebebasan bertingkah laku.

Berdasarkan hal ini, demokrasi merupakan suatu pandangan hidup dan di dalamnya terangkum sekumpulan ketentuan yang berkaitan dengan peraturan, undang-undang dan mekanisme dalam suatu sistem pemerintahan.

Sedangkan syura memiliki arti meminta pendapat (thalab ar-ra’yi)3. Kata syura tercantum di dalam al-Quran, seperti:

]وَشَاوِرْهُمْ فِي اْلأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ[

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. (TQS. Ali Imran [3]: 159)

Ayat tersebut mengungkapkan realitas mengenai tuntutan untuk meminta pendapat. Meskipun demikian tidak bisa dimaknai begitu saja bahwa syura itu adalah wajib. Untuk memastikan bahwa syura itu bisa dimaknai wajib, sunnah, atau mubah diperlukan indikasi-indikasi (qarinah).

Pada prakteknya, syura dilakukan oleh para pengambil kebijakan sebelum memutuskan suatu perkara. Dalam sistem pemerintahan Islam, syura dipraktekkan oleh Khalifah terhadap anggota-anggota majlis umat (majlis syura) dalam menentukan kebijakan pemerintahannya. Permintaan pendapat (syura) di dalam Islam itu mencakup perkara-perkara:

Pertama, untuk perkara-perkara yang telah ditentukan status hukumnya oleh syariat (berdasarkan teks nash-nash syara), tidak diperlukan lagi adanya pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas atau pun suara minoritas. Khalifah, anggota-anggota majlis umat (majlis syura) maupun masyarakat wajib terikat dengan ketetapan Syâri, dan ketetapan tersebut wajib dilaksanakan oleh mereka seluruhnya. Jadi, ketetapan haramnya riba, haramnya zina, haramnya wanita sebagai kepala negara (Khalifah), wajibnya penerapan sistem hukum Islam secara total, wajibnya jihad fi sabilillah, dan lain-lain; semua itu tidak akan gugur meskipun mayoritas atau bahkan seluruh kaum Muslim menghendaki pembatalannya.

Contoh nyata bahwa Rasulullah saw menyelisihi pendapat mayoritas para sahabat adalah peristiwa disetujuinya oleh beliau klausul-klausul yang ada pada perjanjian Hudaibiyah. Karena disepakatinya perjanjian itu berdasarkan perintah Allah Swt, bukan berdasarkan pendapat mayoritas atau pun minoritas para sahabat. Dalam perkara ini Rasulullah saw tidak meminta pendapat kepada kaum Muslim Terhadap sahabat-sahabat beliau yang keberatan dengan klausul perjanjian itu beliau bersabda:

إني عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره

Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan utusan-Nya. Dan sekali-kali aku tidak akan menyalahi perintah-Nya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Kedua, untuk perkara-perkara yang berhubungan dengan ide, definisi, pemikiran, keahlian atau profesi, dan sejenisnya; maka yang dirujuk adalah kebenaran dan ketepatannya; bukan berdasarkan pertimbangan suara mayoritas atau minoritas. setiap perkara yang tergolong kriteria ini harus merujuk kepada ahlinya, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dalam perkara-perkara tersebut.

Pendapat yang terkait dengan senjata nuklir –misalnya- yang harus dirujuk adalah pendapat pakar senjata nuklir, bukan senjata biologi. Pendapat yang terkait dengan bahasa Arab –misalnya- maka harus merujuk pada ahli bahasa Arab, bukan ahli bahasa Melayu. Pendapat yang menyangkut teori-teori sains maupun prinsip-prinsip dasar teknologi, harus merujuk pada insinyur-insinyur yang bersangkutan, bukan kepada yang lain! Pendapat seorang ahli kedokteran jauh lebih diutamakan dan layak dijadikan rujukan dari pada suara mayoritas masyarakat yang awam tentang kedokteran. Demikianlah, Rasulullah saw pernah mempraktekkan pengambilan pendapat semacam ini dalam peristiwa penentuan tempat di medan Badar. Hubab bin Mundzir bin Jamuh berkata: ‘Wahai Rasulullah, apakah penentuan tempat (yang dijadikan basis perkemahan/pertahanan) ini ditetapkan (berdasarkan keputusan) Allah sehingga kita tidak boleh mendahului dan mengakhirkan (yakni menetapi dengan sebenar-benarnya-pen), ataukah (penentuan tempat ini) berdasarkan pendapat yang terkait dengan perang dan strategi (tipu daya)nya? Jawab Rasulullah saw: ‘(Penentuan tempat ini) berdasarkan pendapat yang terkait dengan perang dan strategi (tipu daya)nya’4. Kemudian Hubab mengusulkan tempat lain yang lebih baik dari sisi ketersediaan logistik (kecukupan air minum) sekaligus menimbun sumber-sumber air yang bisa dimanfaatkan oleh musuh. Dan Rasulullah pun menerimanya.

Ketiga, untuk perkara-perkara yang menyangkut amal/perbuatan praktis dan tidak terkait dengan pemikiran-pemikiran dasar dan mendalam, pengambilan pendapat bisa berdasarkan mekanisme voting (suara terbanyak). Misalnya, sikap Rasulullah saw yang mengikuti suara mayoritas (yang didukung para pemuda) untuk menghadapi musuh di luar kota Madinah pada peristiwa perang Uhud. Meski beliau sendiri cenderung untuk bertahan dan menghadapi musuh di kota Madinah, tetapi beliau akhirnya mengambil pendapat mayoritas yang dilontarkan kaum Muslim. Ini menyangkut masalah praktis, tidak terkait dengan ide dan tidak akan merubah (mengganggu gugat ide dasar). Pemikiran (ide dasarnya) adalah bahwa musuh harus dihadapi oleh kaum Muslim. Adapun menghadapinya ada dua cara, yaitu, dihadapi dengan bertahan di kota Madinah, atau menyongsong musuh di luar kota Madinah. Jadi, tidak berhubungan dengan ide (yaitu apakah musuh harus dihadapi atau tidak), melainkan langsung berhubungan dengan cara-cara praktis menghadapi musuh. Seandainya yang dipilih adalah bertahan (menghadapi) musuh di kota Madinah, hal itu tidak melalaikan (membatalkan) perintah jihad fi sabilillah. Dalam perkara semacam ini mekanisme voting (berdasarkan suara mayoritas) bisa diambil.

Dari paparan tersebut tampak jelas bahwa demokrasi dengan syura itu sangat berbeda dan tidak layak dibandingkan, karena obyeknya berbeda. Syura itu hanya mekanisme pengambilan pendapat, sedangkan demokrasi merupakan visi (pandangan) hidup yang menyangkut aspek dasar (ideologis), termasuk di dalamnya pengambilan suara mayoritas di dalam parlemen.

Perbedaan lain yang mencolok adalah, syura merupakan hak kaum Muslim, yang digunakan oleh Khalifah untuk meminta pendapat tentang perkara-perkara yang menyangkut urusan kaum Muslim. Orang-orang kafir (dzimmi) tidak diperkenankan terlibat di dalam proses syura. Sedangkan suara mayoritas dalam sistem demokrasi tidak mempedulikan lagi apakah mereka itu muslim atau kafir.

Pebedaan syura dan demokrasi ibarat perbedaan antara siang dan malam. Dengan demikian, apanya yang bisa disamakan antara syura dan demokrasi?

PLURALISME

Beberapa tahun ini kita sering mendengar istilah pluralisme. Pluralisme sering diterjemahkan sebagai kemajemukan masyarakat dan dikait-kaitkan dengan dialog dan kerja sama antar agama. Bagaiman pandangan Islam tentang pluralisme?

Pluralisme adalah pemikiran yang berasal dari ideologi kapitalisme yang memandang bahwa masyarakat itu tersusun atas individu-individu, dan masing-masing individu memiliki berbagai macam akidah, kemaslahatan (kepentingan), keturunan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Karena itu sudah semestinya bahwa masyarakat itu majemuk (berbeda-beda), karena masing-masing kelompok memiliki tujuan khusus1.

Masing-masing kelompok itu memiliki ciri khas yang tidak sama satu dengan yang lain, baik dari sisi kebutuhannya, tujuannya, nilai-nilai yang dimilikinya, bahkan akidah atau ide yang dianutnya. Perbedaan-perbedaan tersebut harus dijaga, karena tidak mungkin dipersatukan. Pandangan ini terkait dengan ide kebebasan individu dalam pemikiran kapitalisme.

Pluralisme –menurut ideologi kapitalisme- membolehkan munculnya berbagai partai, gerakan, kelompok, organisasi, bahkan jamaah apapun yang berlandaskan kepada akidah yang kufur, atau berasaskan pada sesuatu yang bertentangan dengan Islam, seperti partai-partai yang berasaskan nasionalisme, kesukuan dan primordialisme. Malahan, masyarakat yang pluralis adalah masyarakat yang membolehkan munculnya kelompok-kelompok yang berasaskan pada sesuatu yang haram. Misalnya, dibolehkannya perkumpulan (komunitas) orang-orang homo, lesbian, sex bebas, perkumpulan para pemabuk atau penjudi. Itu adalah gambaran masyarakat pluralisme, yang mengusung kebebasan individu dalam berkeyakinan dan bertingkah laku, sebagaimana yang dijajakan oleh peradaban Barat.

Dalam hal agama, pluralisme diekspresikan dalam bentuk dialog antar agama, toleransi umat beragama (seperti yang dipahami Barat dan kalangan orientalis). Di bidang politik juga tampak dalam bentuk aliansi (atau koalisi) berbagai kelompok/partai yang berbeda-beda asasnya tetapi sama dalam kepentingan yang bersifat temporer. Itu gambaran tentang pluralisme di dalam masyarakat kapitalis sekular.

Realitasnya, masyarakat itu tersusun atas individu-individu, dan adanya interaksi yang muncul dari upaya manusia untuk memperoleh pemuasan kebutuhan hidup dan nalurinya. Di dalam masyarakat, disamping dijumpai adanya individu-individu, juga terdapat aturan (sistem) yang mengatur interaksi manusia, perasaan-perasaan (kecenderungan) manusia, dan pemikiran-pemikirannya2.

Sistem (aturan), perasaan dan pemikiran yang ada di masyarakat (paling tidak yang dominan) adalah satu jenis. Masyarakat kapitalis misalnya, dicirikan karena di dalam komunitas masyarakat (yang terdiri dari individu-individu) sangat menonjol ide/pemikiran, perasaan, dan peraturan kapitalismenya. Begitu juga komunitas masyarakat tertentu disebut dengan masyarakat komunis, karena sangat menonjol ciri-ciri sistem (peraturan), perasaan dan pemikiran komunismenya.

Hal yang sama berlaku juga pada masyarakat Islam. Komunitas yang ada di dalamnya adalah masyarakat yang menerapkan sistem hukum Islam, mengarahkan perasaan-perasaannya (yakni perasaan benci dan sayangnya) berdasarkan kecenderungan Islam (seperti tidak suka kemaksiatan, membenci kekufuran, keras/tegas terhadap orang-orang kafir, berani berjihad fi sabilillah, bersikap rahmah terhadap sesama muslim, dan lain-lain), dan dipayungi oleh pemikiran yang satu yaitu akidah Islam. Jadi, meski komunitas di dalamnya didominasi oleh orang-orang yang mengaku muslim, namun jika sistem (peraturan) yang diterapkan di dalamnya adalah peraturan sekular buatan akal manusia, perasaan-perasaan yang ada sama persis dengan yang dimiliki masyarakat Barat, juga pemikiran yang dominan muncul di masyarakat adalah pemikiran-pemikiran kufur yang bertolak belakang dengan akidah Islam, maka masyarakat semacam ini bukanlah masyarakat Islam, melainkan masyarakat sekular.

Homogenitas atau kesatuan pemikiran, perasaan dan peraturan adalah realitas yang dijumpai pada seluruh masyarakat yang ada. Kita tidak akan pernah menjumpai masyarakat komunis sekaligus di dalamnya bergabung masyarakat kapitalis. Kita juga tidak akan pernah mendapatkan masyarakat Islam yang menerapkan aturan sekular, tetapi pemikuran-pemikiran yang dominan dan berlaku di masyarakat tersebut adalah pemikiran Islam (akidah Islam). Hal ini tidak mungkin ada, sebab akidah Islam telah menafikan ideologi lain. Bahkan telah mengkufurkannya, karena bertentangan dengan akidah Islam. Bagaimana mungkin pemikiran sekular, yang menerima pemisahan urusan agama dengan kehidupan/politik/negara dan memberikan kepada akal manusia hak untuk menetapkan hukum yang menyangkut segala urusan kehidupan manusia dapat dikompromikan dengan akidah bahwa hak menetapkan hukum itu hanya ada di tangan Allah Swt, bukan manusia. Bagaimana mungkin di dalam masyarakat Islam dibolehkan partai-partai politik yang berasaskan kebangsaan atau kesukuan, sementara Islam telah mengecam/mencela ashabiah (fanatisme golongan)? Bagaimana mungkin di dalam masyarakat Islam, yang menerapkan peraturan (hukum-hukum) Islam, menjaga perasaan Islam dan didominasi oleh pemikiran Islam masih membiarkan berdirinya komunitas gay, lesbian, sementara Islam melarang (mengharamkan) liwath (homo seksual) dan mengganjar pelakunya dengan hukuman mati!?

Dengan demikian, ide pluralisme yang saat ini dipropagandakan oleh negara-negara Barat merupakan ide/pemikiran sesat lagi kufur. Tujuan propaganda tersebut tiada lain agar kaum Muslim digiring kepada kekufuran, mencampakkan sistem (hukum) Islam, mengubur perasaan-perasaan Islami, dan menenggelamkan pemikiran-pemikiran yang bersandar pada akidah Islam. Ujung-ujungnya adalah pem-Baratan masyarakat Islam, agar peradaban Barat kapitalis dengan mudah mampu menaklukkan kaum Muslim. Setelah institusi ke-Khilafahan yang menjalankan sistem hukum Islam dilenyapkan, kini giliran perasaan dan pemikiran kaum Muslim dicuci dan diarahkan kepada pemikiran dan perasaan kafir. Na’udzu billahi min dzalika.

KEPEMIMPINAN ITU BERSIFAT INDIVIDUAL

Beberapa negeri Islam pernah mengalami periode dimana kepimimpinan berada di tangan sebuah institusi/badan tinggi yang berisi beberapa orang anggota. Apakah Islam mentolerir kepemimpinan yang bersifat jamaah (kolektif) ini?

Setelah AS menduduki Irak, segera disusun Dewan Pemerintahan bentukan AS yang terdiri dari wakil-wakil masyarakat dan suku-suku. Diantaranya ada yang mewakili etnis dan agama tertentu. Secara bergiliran anggota Dewan Pemerintahan ini menjadi kepala negara selama sebulan. Bulan berikutnya digantikan oleh yang lain. Begitu seterusnya hingga diadakannya pemilihan umum. Hal serupa juga pernah terjadi di Turki beberapa tahun lalu. Saat itu partai politik yang mengklaim dirinya bernafaskan Islam, yang dipimpin oleh Erbakan, menggalang koalisi dengan salah satu partai nasionalis pimpinan Tansu Ciller. Koalisi tersebut memenangkan pemilihan untuk jabatan Perdana Menteri dan berhak menyusun pemerintahan baru. Hanya saja keduanya sepakat bahwa paruh pertama masa pemerintahan, yang menjadi Perdana Menterinya adalah Erbakan, sedangkan Tansu Ciller akan menjabat Perdana Menteri pada paruh kedua. Begitu pula pernah terjadi di Aljazair pada tahun 80-an. Setelah partai Islam FIS (Front Islamique du Salute) yang menang dengan angka telak pada pemilu dua kali berturut-turut (diatas 70%), pemerintah Aljazair yang didukung Perancis dan seluruh negara-negara Barat kafir membatalkan hasil pemilu demokratis pertama di Aljazair, dan membubarkan FIS. Segera setelah itu dibentuk Komisi Kepresidenan yang beranggotakan tiga orang. Komisi inilah yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan menjadi wujud kepemimpinan tertinggi di Aljazair. Dan masih banyak lagi contoh-contoh serupa.

Di dalam Islam, kepemimpinan itu dibahasakan dengan qiyâdah, riâsah, atau imârah. Semuanya bermakna sama, yaitu kepemimpinan. Begitu juga Khilafah mengandung makna yang serupa. Namun, Khilafah itu lebih spesifik, karena Khilafah didefinisikan sebagai kepemimpinan menyeluruh atas kaum Muslim seluruhnya di dunia1. Artinya, imârah itu lebih umum dari pada Khilafah. Tercakup dalam imârah itu adalah imaratu al-mukminin (kepemimpinan atas kaum mukmin), imaratu al-jaisy (kepemimpinan atas pasukan militer), imaratu al-hajj (kepemimpinan atas jamaah haji), imaratu as-safar (kepemimpinan atas orang yang melakukan perjalanan), imaratu al-jamaah (kepemimpinan atas sebuah jamaah), imaratu al-wilayah (kepemimpinan atas suatu daerah/gubernur) dan lain-lain. Orangnya (subyeknya) disebut dengan qâid, râis, amîr, Khalifah.

Islam menegaskan bahwa kepemimpinan itu adalah tunggal, hanya ada pada satu orang. Kepemimpinan tidak bersifat kolektif, dan tidak dibolehkan bersifat kolektif. Sebuah kursi tidak dapat diduduki oleh dua orang atau lebih. Dalilnya adalah perbuatan Rasul dan ucapan Rasulullah saw. Antara lain sabda beliau melalui Abdullah bin Amru:

لا يحل لثلاثة بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم

Tidak halal bagi tiga orang berada dalam suatu tempat di muka bumi, kecuali mereka (bertiga) mengangkat seorang amir diantara mereka. (HR. Ahmad)

إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم

Apabila tiga orang keluar untuk bepergian, maka hendaknya mereka (bertiga) mengangkat seorang amir diantara mereka. (HR. Abu Daud)

إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم

Jika kalian bertiga berada dalam suatu perjalanan, maka angkatlah seorang pemimpin diantara kalian (bertiga). (HR. al-Bazzar)

Kata ahad yang ada pada hadits-hadits tersebut, sama artinya dengan wahid, maknanya satu (seorang). Ini dapat dipahami berdasarkan manthuq (makna tekstual/tersurat) dan mafhum mukhalafah (makna tersirat). Mafhum mukhalafah adalah makna lafadz yang tersirat bertentangan dengan makna yang tersurat. Mafhum mukhalafah yang berkait dengan bilangan (mafhum ‘adad) dapat diamalkan2, selama tidak ada nash lain yang menggugurkannya.

Berdasarkan manthuqnya jelas-jelas diperintahkan untuk mengangkat satu orang diantara komunitas kaum Muslim yang terdiri minimal dari tiga orang. Hadits-hadits tersebut diatas dapat dimaknai –berdasarkan mafhum mukhalafah- bahwa komunitas kaum Muslim tidak dibolehkan dipimpin oleh lebih dari satu orang.

Selain itu adalah perbuatan Rasulullah saw. Beliaulah yang menjadi pemimpin atas kaum Muslim jika beliau berada di tengah-tengah mereka. Jika Rasulullah saw tidak berada di tengah-tengah kaum Muslim, maka beliau segera mengangkat satu orang menjadi pemimpin kaum Muslim selama kepergian beliau. Dalam banyak ekspedisi militer yang tidak disertai beliau (sariyah), Rasulullah saw pasti mengangkat seorang pemimpin sebagai komandannya. Dan jika beliau berangkat bersama-sama pasukan kaum Muslim ke luar kota Madinah, maka beliau pun mengangkat satu orang yang menggantikan kedudukannya di kota Madinah untuk mengatur urusan kaum Muslim yang tidak turut serta bersama-sama Rasulullah saw.

Beliau telah mengangkat Abdullah bin Jahsy yang ditugaskan untuk memata-matai keadaan kota Makkah, sebelum peristiwa perang Badar. Beliau juga mengangkat Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai amir al-hajj, yang memimpin kaum Muslim beribadah haji, setelah peristiwa dibebaskannya kota Makkah. Beliau mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai amir al-liwa pada perang Mu’tah. Beliau bahkan menjelaskan lebih lanjut, jika Zaid gugur maka digantikan oleh Ja’far, dan jika Ja’far gugur digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Ketika Rasulullah saw berangkat ke Khaibar untuk memerangi Yahudi, beliau mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum sebagai penguasa kota Madinah –selama kepergian beliau- untuk mengatur urusan kaum Muslim di Madinah, dan Ali bin Abi Thalib diangkat oleh beliau untuk mengurusi keperluan keluarga Nabi saw. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa dimana komunitas kaum Muslim, baik untuk keperluan perang, ibadah, bepergian, dan lain-lain, pasti diangkat dari kalangan mereka satu orang yang menjadi pemimpinnya.

Hadits-hadits diatas dan kehidupan kaum Muslim di masa Rasulullah saw, mencerminkan perhatian yang sangat tinggi terhadap masalah kepemimpinan. Anda bisa membayangkan, bahwa masyarakat Islam telah disyariatkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya untuk selalu mengangkat seorang pemimpin di dalam setiap perkara yang di dalamnya berkumpul komunitas muslim. Di dalam keluarga, ada kepala keluarga (amir al-usrah). Di dalam ibadah shalat, ada imam shalat. Di dalam perjalanan (safar) mesti ada satu orang amir as-safar. Di dalam urusan haji, harus ada amir al-hajj. Di dalam kota atau distrik harus ada amir al-wilayah. Di dalam jamaah/partai ada amir al-jamaah atai amir al-hizb. Di dalam angkatan bersenjata harus ada amir al-jaisy. Dan di dalam negara Khilafah ada amir al-mukminin (Khalifah). Semua ini mendorong kaum Muslim untuk selalu memperhatikan dan peduli terhadap kondisi kaum Muslim, bahkan peduli dalam urusan-urusan politik dan militer dengan memperhatikan pemilihan dan pengangkatan amir al-mukminin. Tidak ada sebuah sistem hukum yang sedemikian tinggi perhatiannya terhadap masalah kepemimpinan kecuali hanya sistem hukum Islam dan kehidupan Islam.

KONSEP TAAT DALAM ISLAM

Banyak orang yang mentaati para pemimpinnya (dari mulai pemimpin kelompok, partai, hingga kepala negara) secara membabi buta. Ada pula yang tidak peduli atau tidak mau terikat dengan ketaatan kepada para pemimpinnya, termasuk terhadap kepala negara (Khalifah). Bagaimana sebenarnya konsep ketaatan kepada pemimpin di dalam Islam?

Taat berarti tunduk (khudlu’) dan patuh (al-inqiyâd). Al-Quran menyebut tentang kewajiban taat pada ayat:

]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اْلأَمْرِ مِنْكُمْ[

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. (TQS. an-Nisa [4]: 59)

Maksudnya, wahai kaum Muslim, kalian harus mentati Allah, Rasul-Nya dan ulil amri (pemimpin) kalian yang menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya (yakni menjalankan sistem hukum Islam). Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya menempati posisi tertinggi jika dibuatkan skala prioritasnya. Jika ulil amri menyimpang dari perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, maka ketaatan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya wajib didahulukan.

Banyak pula hadits-hadits Rasulullah saw yang mengharuskan kaum Muslim mentaati amir (pemimpin)nya, bahkan menyamakan ketaatan kepada amir sama dengan ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Allah Swt. Diantaranya adalah sabda Rasulullah saw:

من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني

Siapa saja yang taat kepadaku, maka berarti dia telah taat kepada Allah. Dan barangsiapa yang durhaka kepadaku berarti dia telah mendurhakai Allah. Siapa saja yang taat kepada amir, maka berarti dia telah mentaatiku. Dan siapa saja yang durhaka kepada amir, maka berarti dia durhaka kepadaku. (HR. Bukhari dan Muslim)

Keberadaan amir (pemimpin) adalah untuk ditaati. Seorang imam (pemimpin) shalat adalah untuk diikuti oleh makmumnya. Seorang amir as-safar harus ditaati oleh anggota rombongan (kafilah)nya. Seorang amir jamaah atau amir al-hizb (pemimpin partai) juga harus ditaati oleh anggota-anggota jamaah maupun partainya. Seorang amir al-jaisy harus diikuti oleh anggota pasukan. Begitu seterusnya, hingga seorang amir al-mukminin (Khalifah) wajib ditaati oleh rakyatnya. Ketaatan sudah menjadi tradisi kaum Muslim sejak berabad-abad lampau. Ketaatan termasuk perkara esensial untuk bisa mewujudkan ketertiban, kedisiplinan, dan ketentraman. Jika ketaatan itu dihubungkan dengan aktivitas shalat, haji, safar, ekspedisi militer, jamaah (partai) hingga negara/masyarakat, maka hal itu berarti akan mampu menjamin ketertiban, kedisiplinan dan ketentraman di dalam shalat, pelaksanaan ibadah haji, safar, ekspedisi militer, partai dan negara Khilafah.

Khusus ketaatan terhadap seorang Khalifah (kepala negara) syariat Islam memiliki hukum-hukum khusus yang berfungsi untuk menjaga stabilitas politik, kedisiplinan warga masyarakat, wibawa pemerintah dan eksistensi hukum-hukum Islam dalam Daulah Islamiyah. Banyak hadits Nabi saw yang memerintahkan kita –kaum Muslim- untuk tetap mentaati Khalifah, meskipun dia bertindak zhalim, meskipun dia adalah seseorang berkulit hitam yang bentuk kepalanya seperti kismis, bahkan meskipun dia telah mengambil harta sebagian kaum Muslim. Diantaranya adalah sabda Rasulullah saw:

من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية

Siapa saja yang menyaksikan dari amir (pemimpin)nya sesuatu, kemudian dia membencinya, maka hendaklah dia bersabar atas (perkara tersebut). Sebab, siapa saja yang memisahkan diri dari jamaah (dengan tidak mentaati pemimpinya) sejengkal saja, lalu dia mati, maka matinya adalah mati (dalam keadaan) jahiliah. (HR. Bukhari)

Lebih dari itu Rasulullah saw menekankan kesatuan jamaah kaum Muslim (maksudnya adalah kesatuan negara Khilafah) dan menindak tegas siapa pun yang melakukan upaya separatisme (pemisahan kekuasaan) dan perebutan kekuasaan secara tidak syar’i, dalam sabdanya:

ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر

Dan barangsiapa yang membai’at (seorang) imam, memberikan uluran tangan (bai’at)nya dan buah hatinya (untuk mengikuti perintahnya), maka hendaknya dia mentaatinya. Apabila datang orang lain yang hendak mengambil alih kekuasaannya, maka penggallah lehernya.

Bahkan al-Quran menggolongkan pembangkangan atau melepaskan diri dari ketaatan kepada Khalifah disertai perlawanan berupa aktivitas fisik (bersenjata) sebagai bughat. Terhadap para pelaku bughat ini, al-Quran mengambil sikap tegas setelah sebelumnya dilakukan upaya ishlah (perdamaian agar kembali kepada kesatuan negara Khilafah), yaitu:

]وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى اْلأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا[

Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin itu berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan belaku adillah. (TQS. al-Hujurat [49]: 9)

Ini menunjukkan betapa pentingnya eksistensi dan kesatuan negara Khilafah, wibawa pemimpin (Khalifah), kedisiplinan dan ketertiban masyarakat. Dan Islam merangkainya dengan sempurna, dengan menyandarkan seluruh persoalan kepada akidah Islam, yaitu ketaatan kepada (perintah) Allah Swt. Artinya ketaatan di dalam Islam bukan didasarkan pada figur atau sosok tertentu, tetapi ketaatan yang bersifat ideologis, yaitu ketaatan terhadap pemimpin yang mentaati Allah dan Rasul-Nya.

Hanya satu kondisi kaum Muslim dibolehkan untuk tidak mentaati amirnya, yaitu jika perintah amirnya itu berupa kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sabda Rasulullah saw:

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

Setiap orang muslim itu wajib untuk mendengar dan mentaati dalam perkara-perkara yang dia senangi atau pun yang dia benci. tetapi jika dia diperintahkan untuk mengerjakan perbuatan maksiat, maka tidak boleh mendengar dan mentaati (amir tersebut). (HR. Muslim)

Islam tidak membiarkan begitu saja kaum Muslim untuk melepaskan diri dari ketaatan pada amir (pemimpin) yang memerintahkan kemaksiatan dan memerintah bukan berdasarkan sistem hukum Islam, tetapi Islam mendorong kaum Muslim untuk meluruskan amir (pemimpin) yang menyimpang, merubah, bahkan menggantikannya. Karenanya kita akan menjumpai di dalam hukum Islam tuntunan berikutnya, yaitu amar ma’ruf nahi munkar, taghyir al-munkar (merubah kemunkaran), dan muhasabah li al-hukkam (mengkritik penguasa). Ini sangat penting, sebab jika ketidaktaatan itu dibiarkan mengikuti hawa nafsu dan akal pikiran manusia, masyarakat akan kacau, stabilitas negara akan hancur, dan pelaksanaan sistem hukum Islam akan lenyap.

Dengan demikian, ketaatan di dalam Islam memiliki gambaran yang khas dan unik, sangat berbeda dengan konsep-konsep di dalam masyarakat kapitalis maupun sosialis-komunis. Ketaatan hanyalah kepada Allah Rasul-Nya, dan siapa pun yang menyeru dengan seruan Allah dan Rasul-Nya. Seruan setan dan sekutu-sekutunya, seruan yang mengantarkan pada kehinaan, kekufuran, kemaksiatan, dan berujung pada pintu-pintu neraka wajib dijauhi dan dicampakkan. Allah Swt berfirman:

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

]وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا [

Dan janganlah kamu mengikuti (mentaati) orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melampaui batas. (TQS. al-Kahfi [18]: 28)

Maka, siapakah yang lebih lalai dari pada para penguasa –yang mengaku muslim- sementara mereka tidak mau mentaati Allah (dengan cara menjalankan hukum-hukum Allah Swt dan Rasul-Nya)?

TERDAKWA JADI KEPALA NEGARA

Banyak kasus dimana calon-calon pejabat negara statusnya sedang disidangkan di meja pengadilan sebagai terdakwa. Sebagiannya malah sudah diputus (divonis) bersalah. Bagaimana pandangan Islam dalam perkara ini? Apakah seseorang yang sudah bersalah dianggap sebagai pesakitan seumur hidupnya?

Di dalam masyarakat Islam, sifat adil menjadi ciri khas yang mesti dimiliki oleh setiap muslim. Karena sifat ini, maka seorang muslim bisa menjadi saksi atas muslim lainnya. Sifat adil dijadikan pula sebagai salah satu syarat yang mesti dipenuhi oleh para pejabat negara, termsuk Khalifah (kepala negara). Oleh karena itu, jika seorang muslim dikenal kefasikannya, berbuat zhalim, terjerumus dalam kemaksiatan, atau sifat adilnya hilang karena sebab-sebab lain, maka orang-orang semacam ini tidak bisa menjadi saksi, dan tidak bisa menduduki jabatan pemerintahan. Jadi, perbuatan-perbuatan seperti, melalaikan shalat, melalaikan pembayaran zakat, minum-minuman khamar, merampas harta (hak milik) orang lain, atau dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena bersalah, dan seterusnya, menghalangi yang bersangkutan untuk menjadi saksi dan untuk menempati jabatan pemerintahan.

Apakah orang yang fasik, zhalim atau pernah dijatuhi vonis (hukuman) oleh pengadilan, bisa kembali memiliki sifat keadilannya? Jawabnya adalah, ya. Orang-orang semacam ini bisa kembali mendapatkan sifat keadilannya dengan syarat, dia harus bertaubat, dan harus memperbaiki perilakunya. Untuk menunjukkan taubatnya dan membuktikan perbaikan perilakunya, maka dia diberi waktu satu tahun1.

Setiap muslim yang terjerumus di dalam perbuatan dosa, atau dijatuhkan vonis bersalah oleh pengadilan, wajib melakukan taubat. Setiap muslim adalah manusia, yang tidak terlepas dari sifat-sifat alpa dan berbuat salah (dosa). Namun, Allah Swt memberikan jaminan akan menerima taubat hamba-hamba-Nya. Firman Allah Swt:

]وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا[

Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (TQS. an-Nisa [4]: 110)

]وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا
عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ
%أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ[

Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka. (TQS. Ali Imran [3]: 135-136)

Para sahabat Rasulullah saw adalah generasi terbaik yang pernah dimiliki oleh umat manusia. Akan tetapi, layaknya sebagai manusia, mereka pun tidak luput dari perbuatan salah dan dosa. Yang membedakannya dengan kita –kaum Muslim saat ini- adalah para sahabat segera ingat kepada Allah dan memohon taubat, seraya menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi di masa datang. Hal itu karena adanya janji Allah Swt pada ayat-ayat tersebut diatas.

Bahkan orang yang murtad (keluar dari agama Islam) masih diberi kesempatan untuk bertaubat, yakni kembali lagi ke dalam agama Islam, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sebab, murtad yang kedua kalinya sama saja dengan menutup pintu untuk kembali. Tidak ada taubat. Firman Allah Swt:

]إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً[

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman (lagi), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. (TQS. an-Nisa [4]: 137)

Hanya satu kondisi –selain murtad untuk yang kedua kalinya- dimana taubat tidak lagi diterima oleh Allah Swt, yaitu musyrik.

]إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ[

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari (syirik itu), bagi siapa yang dikehendaki-Nya. (TQS. an-Nisa [4]: 48)

Artinya, orang-orang yang kafir (murtad) dan orang-orang musyrik, sama sekali tidak memiliki sifat-sifat keadilan dan tidak dapat meraih sifat-sifat adil itu. Bahkan penyesalan mereka tidak berguna, karena Allah Swt tidak menerima taubatnya. Selain dari mereka, dan selain dari perbuatan syirik, murtad dan kafir, pintu taubat masih terbuka lebar.

Penyesalan terhadap perilakunya yang keliru/berdosa harus diikuti dengan beberapa langkah, yaitu:

  1. Apabila kesalahannya (perbuatan dosanya) itu terkait dengan hak-hak Allah, seperti meninggalkan kewajiban shalat, melalaikan pembayaran zakat, dan sejenisnya, maka dia wajib mengqadla (mengganti)nya, disertai penyesalan dan janji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosanya itu.
  2. Apabila kesalahannya (perbuatan dosanya) itu terkait dengan hak-hak hamba (manusia), seperti merampas harta milik orang lain, mencela/mengejek orang lain, memukul, dan sejenisnya, maka dia wajib menyesali perbuatannya itu dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya itu, seraya mengembalikan harta milik orang lain yang penah dirampasnya (atau yang senilai), mengembalikan harta hasil korupsinya ke Baitul Mal, meminta maaf kepada orang lain yang pernah diejeknya, atau meminta maaf kepada orang lain yang pernah dipukulnya dan bersedia untuk memperoleh balasan yang serupa, dan sejenisnya.
  3. Apabila kesalahannya (perbuatan dosanya) itu sudah diajukan ke pengadilan dan telah dijatuhkan vonis hukumannya, maka dia harus bertaubat kepada Allah, dan menjalani eksekusi (vonis pengadilan) dengan ridha dan sabar, sebagai putusan (hukum) Allah yang berlaku atasnya.

Terakhir adalah memberikan kepadanya waktu (selama satu tahun) untuk menunjukkan perbaikan perilakunya agar mendapatkan kembali sifat-sifat adilnya.

Dalil yang menunjukkan dibolehkannya kembali bagi seseorang untuk memperoleh sifat-sifat keadilannya, setelah dia bertaubat disertai adanya bukti bahwa dia telah melakukan perbaikan perilakunya sehingga bisa diterima kembali kesaksiannya, adalah:

]وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ%إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu, dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (TQS. an-Nur [24]: 4-5)

Ini berarti boleh mengembalikan keadilan kepada orang yang telah dijilid (didera), yang dihukumi fasik karena dijatuhi hukuman had, asalkan dia mau bertaubat dan melakukan perbaikan. Dengan demikian kesaksiannya dapat diterima kembali2.

Pada ayat tersebut terdapat kata ‘kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki (dirinya)’, menunjukkan bahwa perbaikan perilaku itu membutuhkan waktu. Kata ishlah dalam ayat tersebut berbentuk madli (waktu lampau). Ini mengisyaratkan bahwa perbaikan perilaku itu harus sudah dilakukan. Jadi, orang tersebut telah melakukan taubat danperbaikan perilaku. Adanya perbaikan perilaku ini memerlukan jangka waktu tertentu.

Ditetapkannya waktu satu tahun bersandar pada suatu peristiwa di masa ke-Khalifahan Umar bin Khaththab ra yang pernah menghukum cambuk terhadap Sabigh, dan memenjarakannya. Itu karena Sabigh mempertanyakan surat adz-Dzariat dan an-Nazi’at. Sabigh dipenjarakan oleh Umar selama satu tahun, hingga tampak perbaikan perilakunya.

Walhasil, sifat-sifat adil pada seorang muslim itu bisa hilang karena perbuatan dosa tertentu. Namun, Allah Swt memberinya kesempatan untuk memperoleh kembali sifat-sifat adilnya melalui beberapa tahap yang harus dilalui olehnya, yaitu bertaubat dan mengembalikan hak-hak Allah Swt dan hak-hak manusia (jika ada), atau menjalankan vonis (hukuman) pengadilan atas dirinya seraya menyesali perbuatan dosanya itu. Kemudian menunjukkan perbaikan perilakunya dengan diberikannya jangka waktu tertentu. Jika salah satu dari hal itu tidak dilakukan, maka dia tidak memperoleh kembali sifat keadilannya, sehingga tidak layak menjadi pejabat negara, dan tidak diterima statusnya sebagai saksi.

PERADILAN BANDING DAN KASASI

Apakah di dalam Islam terdapat pengadilan banding dan kasasi? Dan apakah dibenarkan kepala negara memberikan pengampunan (grasi) terhadap nara pidana hukuman mati?

Di dalam hukum Barat sekular dikenal adanya pengadilan banding dan pengadilan kasasi. Pengadilan banding biasanya ditempuh jika si terdakwa yang telah divonis oleh pengadilan di tingkat paling bawah merasa tidak puas atas keputusan (vonis) hakim, sehingga si terdakwa menyatakan banding. Ketidak puasan ini membawanya ke pengadilan tingkat dua atau dikenal dengan pengadilan banding. Di pengadilan banding ini bisa saja vonis pada pengadilan tingkat satu diperkuat, sehingga si terdakwa tetap dinyatakan (divonis) bersalah. Atau bisa juga keputusan (vonis) hakim pada pengadilan tingkat satu (sebelumnya) dibatalkan, sehingga si terdakwa dinyatakan bebas.

Jika pada pengadilan banding (tingkat dua) ini salah satu pihak merasa tidak puas juga dengan keputusan hakim, maka pihak yang merasa tidak puas bisa mengajukannya ke pengadilan yang lebih tinggi lagi, yaitu pengadilan tingkat kasasi. Disinilah biasanya mahkamah agung mempertimbangkan dan memutuskan, apakah keputusan pada pengadilan tingkat dua (pengadilan banding) itu sah atau tidak. Keputusan mahkamah agung dianggap sudah final karena ditetapkan oleh mahkamah yang paling tinggi. Jika pun ada perubahan keputusan, itu namanya ada PK (peninjauan hukum) atas keputusan mahkamah agung (kasasi) karena adanya bukti-bukti baru yang dianggap dapat merubah keputusan di tingkat kasasi.

Pengadilan yang bertingkat-tingkat semacam ini justru membingungkan masyarakat, dan memakan waktu (bertele-tele), sementara dua pihak yang bersengketa menghendaki solusi/penyelesaian tuntas. Lagi pula, seseorang yang diputus (divonis) telah bersalah, bisa jadi bebas di tingkat banding atau kasasi. Atau sebaliknya, seseorang yang mendakwa bisa jadi terdakwa dan diputus bersalah pada pengadilan tingkat banding atau kasasi. Jika demikian faktanya, mana yang benar?

Di dalam Islam, lembaga peradilan adalah lembaga yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum, dan bersifat mengikat. Lembaga ini bertugas menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara sesama anggota masyarakat; atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak-hak jamaah; atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara warga masyarakat dengan aparat pemerintahan, baik Khalifah, pejabat pemerintahan atau pegawai negeri1. Lembaga yang bertugas menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara sesama anggota masyarakat tercakup dalam pengadilan khusumât. Lembaga yang bertugas mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak-hak jamaah tercakup dalam pengadilan hisbah. Dan lembaga yang mengatasi perselisihan yang terjadi antara warga masyarakat dengan aparat pemerintahan tercakup dalam pengadilan mazhalim.

Keputusan pengadilan yang dijatuhkan seorang hakim (qadli) merupakan hukum Allah (yang diijtihadi oleh hakim tersebut) atas perkara yang disodorkan kepadanya, dan berlaku bagi si terdakwa. Artinya, vonis pengadilan adalah hukum Allah atas si terdakwa. Seorang hakim (qadli) tatkala menyampaikan hukum Allah dalam satu perkara dan bersifat mengikat, diharuskan hanya ada satu hukum. Dan hukum Allah itu dilihat dari sisi pelaksanaannya tidak boleh ada lebih dari satu macam, meskipun pemahamannya bisa beragam. Contoh paling mudah adalah ketika kita hendak menentukan, apakah kita akan melakukan shalat subuh dengan disertai qunut atau tidak. Dari sisi pemahaman, terdapat dua macam pemahaman, yaitu mengharuskan qunut dan membolehkan tidak qunut. Akan tetapi dari sisi pelaksanaannya, seorang muslim harus memilih salah satu dari dua pendapat tersebut, baik melalui ijtihad (kalau dia seorang mujtahid) atau bertaqlid. Sebab, tidak mungkin dia melaksanakan shalat subuh dua kali. Satu dengan disertai qunut, dan satu lagi tanpa qunut. Tindakan seperti ini justru sangat tidak bijaksana, dan sangat keliru, bahkan dianggap mengada-ada dalam perkara ibadah. Karena itu dari sisi pelaksanaannya, hukum Allah itu hanya satu macam, tidak berbilang.

Berdasarkan hal ini, Islam tidak mengenal adanya pengadilan banding maupun pengadilan tingkat kasasi (mahkamah tamyiz dan mahkamah isti’naf). Seluruh bentuk pengadilan di dalam Islam, baik itu pengadilan khusumât, pengadilan hisbah, dan pengadilan mazhalim –dalam memutuskan suatu perselisihan- kedudukannya sama. Jika seorang qadli memutuskan perkara (vonis), maka keputusannya sah (berlaku), dan tidak bisa dibatalkan oleh hakim (qadli) yang lain. Terdapat kaedah ushul2:

الإجتهاد لا ينقض بمثله

Ijtihad (keputusan hukum) itu tidak bisa dibatalkan dengan (ijtihad) yang lain.

Dengan kata lain, keputusan hakim (qadli) tidak dapat dicabut, baik oleh hakim (qadli) itu sendiri maupun qadli yang lainnya. Karena keputusan qadli adalah hukum Allah yang bersifat mengikat, dan wajib dijalankan.

Para sahabat Rasulullah saw telah sepakat (ijma) tentang otoritas dan kemutlakan vonis seorang qadli. Abu Bakar pernah memutuskan suatu perkara berdasarkan ijtihadnya, dan Umar bin Khaththab memiliki pendapat berbeda. Meskipun demikian hukum yang telah diputuskan Abu Bakar dan telah dijalankan, tidak bisa dibatalkan. Begitu pula Imam Ali berbeda dalam banyak perkara dengan Abu bakar dan Umar, namun keputusan keduanya tidak dapat dibatalkan. Pada suatu saat penduduk Najran datang menghadap kepada Imam Ali (yang saat itu menjadi Khalifah), yang memintanya untuk membatalkan keputusan di masa Umar, mereka berkata: ‘Wahai amirul mukminin, keputusanmu ada di tanganmu, dan syafa’atmu berada pada lisanmu’. Tetapi beliau menjawab: ‘Kalian ada-ada saja, Umar itu orang yang paling bijaksana dalam perkara ini. Dan aku tidak pernah menolak keputusan yang telah ditetapkan oleh Umar’ 3.

Karena keputusan qadli itu adalah hukum Allah dalam perkara itu, dan tidak dapat diganggu gugat oleh qadli lainnya, bahkan qadli yang telah memutuskannya, maka siapapun (termasuk kepala negara) tidak dibenarkan membatalkan vonis (keputusan) tersebut. Hukum Allah harus dijalankan, baik oleh rakyat, qadli, bahkan Khalifah. Jadi, Islam tidak mengenal grasi sebagaimana yang ada di dalam pengadilan Barat sekular. Grasi adalah pengampunan dan pembatalan hukum yang telah diputuskan pengadilan, yang (biasanya) menyangkut vonis (hukuman) mati. Grasi ditetapkan oleh kepala negara (Presiden).

Pelaksanaan sebuah hukum Allah Swt sangat bernilai. Karena, apalah artinya keputusan (vonis) pengadilan tetapi tidak pernah dijalankan, atau lalai dalam pelaksanaannya dengan mengulur-ulur waktu (memperlama) ekseskusinya. Rasulullah saw bersabda:

حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا

Pelaksanaan sebuah hukum hudud (yakni hukum yang telah ditetapkan Allah atas hamba-Nya-pen) di muka bumi, hal itu lebih baik bagi penduduk bumi dari pada diguyur hujan (maksudnya kebaikan-pen) selama empat puluh hari. (HR. Ibnu Majah)

HUKUM ALLAH DAN HUKUM THAGHUT

Kita sering mendengar istilah hukum thaghut yang dihadap-hadapkan dengan hukum Allah. Apa yang dimaksud dengan hukum thaghut? Dan bagaimana kita mensikapinya?

Thaghut adalah setiap perkara yang menentukan (mengatur) seorang hamba; yang harus diibadahi; yang harus diikuti; yang harus ditaati. Thaghut juga dimaknai suatu kaum yang berhukum pada hukum/peraturan selain (hukum) Allah dan Rasul-Nya, dan siapa saja yang mengikuti dan menaatinya memperoleh balasan neraka. Jadi, siapa saja yang berhukum atau menjadi hakim dengan hukum yang tidak berasal dari Rasulullah saw, berarti telah berhukum kepada thaghut dan thaghut itu sendiri1.

Kata thaghut juga terdapat dalam ayat-ayat al-Quran, seperti:

]أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا
أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا
[

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman pada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Mereka hendak beriman kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah untuk mengingkarinya. Setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. (TQS. an-Nisa [4]: 60)

Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini dengan menyatakan: ‘Tindakan ini merupakan pengingkaran terhadap Allah ‘azza wa jalla atas seruan untuk mengimani apa saja yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya dan kepada para Nabi terdahulu. Mereka ingin berhukum dalam mengatasi berbagai perselisihan (manusia) dengan hukum selain yang bersumber dari kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya’2.

Berdasarkan hal ini, thaghut seringkali digandengkan dengan kata lain yang memiliki makna yang satu, yaitu hukum thaghut, artinya hukum yang bukan berasal dari Allah Swt dan Rasul-Nya. Hukum yang berasal dari Allah Swt (al-Quran) dan Rasul-Nya (as-Sunnah) adalah Islam. Oleh karena itu hukum thaghut adalah selain hukum Islam. Disebut juga hukum kufur atau hukum jahiliah.

Ayat diatas mengandung hukum yang tegas, yaitu ingkari dan jauhi hukum thaghut. Yang termasuk hukum thaghut adalah seluruh produk hukum yang keluar dari akal dan hawa nafsu manusia, dan tidak bersandar kepada al-Quran dan as-Sunnah. Islam telah mengharamkan akal manusia menjadi penentu atas penyusunan peundang-undangan dan konstitusi apapun. Apa yang telah ditetapkan oleh akal manusia berupa peraturan, undang-undang, penetapan benar-salah, penetapan mana yang berhak dipuji dan dicela, adalah thaghut.

Dalam sistem demokrasi-kapitalis, otoritas akal dalam menetapkan hukum dan perundang-undangan yang mengatur hidup manusia ada di tangan parlemen. Parlemen –menurut mereka- pengejawantahan dari kehendak/keinginan seluruh rakyat. Rakyatlah yang memilih mereka sebagai wakil-wakilnya. Dan ini sesuai dengan pilar dasar sistem demokrasi-kapitalis yang menempatkan kedaulatan yang tertinggi itu berada di tangan rakyat. Karena, kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi yang bersifat mutlak, pemilki kedaulatan adalah satu-satunya pihak yang berhak mengeluarkan (dan menetapkan) hukum yang menyangkut segala sesuatu maupun perbuatan (manusia)3. Dengan demikian hukum demokrasi kapitalis adalah hukum thaghut.

Seluruh negeri-negeri Islam saat ini adalah negeri-negeri yang menjalankan hukum-hukum thaghut. Kalau pun di beberapa negeri tersebut dijalankan pula hukum-hukum Islam, namun hal itu hanya menyangkut perkara-perkara yang sedikit, seperti perkara ubidiyah (peribadahan), pembagian pusaka (waris), pernikahan, perceraian, kematian; atau sebagian kecil perkara hudud (hukum tentang zina, pencurian, pembunuhan, mabuk dan penganiayaan). Sedangkan sisanya –yang menyangkut mayoritas kehidupan manusia- seperti sistem politik, sistem ekonomi dan perdagangan, sistem pendidikan, sistem sosial, sistem keamanan/militer, politik luar negeri, sistem perburuhan (kepegawaian), dan lain-lain, seluruhnya bertumpu kepada hukum thaghut.

Allah Swt mengancam para penyusun/penggagas, para penentu peraturan (perundang-undangan) yang tidak bersandar kepada hukum Allah Swt dan Rasul-Nya (yakni hukum Islam) dengan balasan neraka. Bahkan Allah Swt menggolongkan siapa saja yang berhukum dengan hukum thaghut (yaitu bukan hukum yang diturunkan Allah Swt dan Rasul-Nya) sebagai kafir. Firman Allah Swt:

]وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[

Barangsiapa yang tidak memutuskan (hukum) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (TQS. al-Maidah [5]: 44)

Artinya, siapa pun yang meyakini dan sungguh-sungguh menjalankan hukum thaghut, maka orang itu telah terjerumus dalam kekafiran. Padahal, Allah Swt memerintahkan kita untuk menaati Allah dan Rasul-Nya, menjalankan sistem hukum Islam, dan mengingkari hukum-hukum thaghut.

Islam adalah agama dan jalan hidup yang diturunkan Allah Swt. Dialah Zat yang Maha adil, Maha tahu, Maha bijaksana, Maha melihat, Maha mendengar. Allah Swt tidak menerima agama dan sistem hukum rekaan akal manusia. Dan hukum-hukum yang bersumber dari sistem demokrasi adalah khayalan akal manusia yang bersifat lemah dan sangat terbatas, yang hanya memperturutkan hawa nafsu, keinginan dan kepentingan segelintir orang/kelompok. Jika demikian, untuk apa kita bersandar kepada hukum thaghut dan membelanya mati-matian, sementara hukum Allah dan Rasul-Nya (yakni hukum Islam) diabaikan?

]أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ[

Apakah sistem (hukum) jahiliyah yang mereka kehendaki, dan sistem (hukum) siapakah yang lebih baik dari pada sistem (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (TQS. al-maidah [5]: 50)

NEGARA KHILAFAH AKAN KEMBALI

Perjuangan untuk menerapkan kembali sistem hukum Islam melalui berdirinya negara Khilafah mulai meningkat, dan cakupannya telah mendunia. Namun, hambatan-hambatan yang dijumpai jauh lebih berat. Disamping menghadapi dominasi kekuatan negara-negara kafir imperialis, seperti AS, Inggris, Australia, Rusia, India, Perancis, Jerman, Italia dan sekutu-sekutunya; juga adanya penghalang dari penguasa-penguasa di negeri-negeri muslim yang menjadi kaki tangan negara-negara kafir tersebut. Disamping itu, kesadaran kaum Muslim terhadap ajaran Islam sebagai ideologi yang mencakup akidah dan syariat masih sangat rendah, apalagi keengganan mereka untuk mencermati peristiwa-peristiwa politik dan menerjuninya dengan asas Islam. Mungkinkah Daulah Islamiyah, negara Khilafah itu akan kembali lagi untuk yang kedua kalinya?

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu dilontarkan masyarakat yang menyangsikan kembalinya kekuatan Islam, berupa berdirinya kembali negara Khilafah. Kadang kala juga muncul dari para aktivis dakwah Islam yang mengalami berbagai tekanan, sehingga memunculkan rasa pesimis tentang akan datangnya kemenangan Islam. Untuk itu kita harus mengembalikan kedudukan dan semangat kaum Muslim dengan merenungkan dan mengkaji kembali sumber-sumber syariat Islam yang menjadi dasar seluruh aspek kehidupan kita.

Al-Quran dan Sunnah Nabi saw merupakan sumber hukum Islam, dan sumber berita/informasi yang benar lagi qualified tentang apa yang terjadi, baik sebelum manusia itu tercipta di muka bumi, maupun kelak di masa datang. Diantaranya terdapat nash-nash yang tergolong mubasyirât (berita-berita gembira) yang disampaikan Allah Swt dan diceritakan dalam hadits-hadits Nabi saw. Melalui nash-nash mubasyirât ini kita mampu membangkitkan harapan, membangkitkan seluruh potensi, memupus rasa putus asa, dan menggelorakan perjuangan untuk menegakkan kembali sistem hukum Islam di muka bumi. Sebab, Allah Swt tidak akan pernah mangkir dari janji-Nya.

Yang dimaksud dengan mubasyirât dari Allah Swt adalah janji Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk menolong mereka, menyempurnakan cahaya-Nya, mengokohkan kedudukan kaum Muslim atas bangsa-bangsa lain di dunia, serta memenangkannya atas semua agama dan ideologi yang ada, meskipun orang-orang kafir menghalang-halanginya dan orang-orang munafik tidak menyukainya. Diantara janji-janji tersebut adalah:

Pertama, janji Allah Swt untuk memenangkan Islam atas seluruh agama dan ideologi yang ada di seluruh dunia. Firman-Nya:

]هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا[

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya atas semua agama. Cukuplah Allah sebagai saksi. (TQS. al-Fath [48]: 28)

Menurut tafsir al-Qasimi, yang mengutip penafsiran Ibnu Jarir, yang dimaksud dengan kata ‘agar dimenangkannya atas semua agama’ adalah menggusur seluruh millah (aliran/paham/agama/ideologi/pemikiran-pen) yang ada, sehingga tidak ada lagi dîn yang menyamainya1. Artinya, Allah akan memenangkan Islam dan kaum Muslim atas negara-negara yang saat ini mengemban ideologi kapitalisme, sosialisme-komunisme, maupun ideologi-ideolgi lain. Allah Swt mengulang-ulang kata ‘agar dimenangkannya atas semua agama’ di dalam ayat-ayat lain, seperti QS. at-Taubah [9]: 33 dan QS. ash-Shaff [61]: 9).

Kedua, janji Allah untuk meneguhkan Islam dan kaum Muslim, serta membalikkan keadaan yang buruk menjadi baik. Firman Allah Swt:

]وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي اْلأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي
لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
[

Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh diantara kalian, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan Aku dengan sesuatu (apa)pun. Siapa saja yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (TQS. an-Nur [24]: 55)

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini sebagai berikut: ‘Ini adalah janji Allah Swt kepada Rasul-Nya bahwa Dia akan menjadikan umatnya sebagai para penguasa di bumi, yakni para pemimpin dan para wali (penguasa daerah), menjadikan negeri mereka makmur, dan menjadikan umat manusia tunduk kepada mereka. Allah juga akan menggantikan ketakutan mereka dengan rasa aman. Hal itu telah Allah buktikan –segala pujian bagi-Nya- dengan dibebaskannya Makkah, Khaibar, Bahrain, seluruh jazirah Arab dan seluruh wilayah Yaman; dipungutnya jizyah dari kalangan Majusi Hijir dan sebagian wilayah Syam; Hiraklius, penguasa Romawi, memberi Nabi saw hadiah; begitu juga Muqauqis, penguasa Mesir, Iskandariyah; penguasa Oman; dan Najasy, penguasa Habsyah, yang kemudian (daerah-daerah terasebut) dikuasai olkeh para sahabat Rasulullah saw yang mulia2.

Tatkala Rasulullah saw wafat, usaha beliau dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq ra. Abu Bakar menyempurnakan usaha yang belum selesai, yaitu menjadikan jazirah Arab sebagai pusat kekuatan Islam. Beliau mengirimkan tentaranya ke Persia di bawah pimpinan sahabat Khalid bin Walid ra, yang kemudian mampu membebaskan kawasan tersebut dari dominasi agama Zoroaster (penyembah api). Setelah itu, beliau mengirimkan gelombang tentara yang kedua di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah ra dan yang lainnya menuju kawasan Syam. Dan gelombang tentara yang ketiga berada di bawah pimpinan Amru bin Ash berangkat menuju Mesir.

Pada masa ke-Khilafahan Abu Bakar ra, daerah-daerah Syam, Basrah, Damaskus, dan negeri-negeri di sekitarnya, seperti Hauran dan lain-lain dapat dibebaskan. Beliau wafat dengan meninggalkan segala kemuliaan yang diperolehnya dari Allah Swt, sementara Allah memberinya ilham –sebagai anugrah untuk umat Islam- dengan pengangkatan Umar al-Faruq sebagai Khalifah setelahnya. Umar bin Khaththab ra menjalankan tugasnya dengan sempurna. Tidak pernah ada di dalam sejarah, setelah periode para Nabi, orang yang menandinginya dalam hal kekuatan pribadinya dan kesempurnaan keadilannya. Pada masanyalah daerah Syam seluruhnya dapat dibebaskan, begitu pula Mesir dan Persia. Kekaisaran Kisra dapat dikalahkan dengan kekalahan yang amat menghinakan. Sebagian besar kekuatan kerajaan Byzantium di Syam hingga perbatasan Konstantinopel (sekarang kota Istambul-Turki) dapat direbut. Umar menginfakkan harta Kisra dan maupun Kaisar untuk keperluan jihad fi sabilillah, sesuai dengan jani Allah yang telah disampaikan kepada Rasulullah saw.

Pada masa Utsman, kekuasaan Islam telah mencapai penjuru Timur dan Barat. Negeri-negeri di kawasan Maroko (Afrika Utara) dapat dibebaskan hingga ke perbatasan China. Kisra terbunuh dan kerajaannya lenyap untuk selamanya. Kota-kota di Irak, Khurasan dan Ahwaz dapat dibebaskan, sehingga harta kharaj dari seluruh penjuru negeri yang dibuka melalui jihad fi sabililah pun mengalir deras, dan dikumpukan ke hadapan Khalifah Utsman bin Affan ra. Hal itu berkat bacaan, kajian dan upayanya untuk menyatukan umat Islam dalam (bacaan) dan kajian al-Quran. Benarlah kiranya hadits Rasulullah saw:

إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارق و مغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها

Allah telah memperlihatkan kepadaku bagian Timur dan Barat bumi, dan kekuasaan umatku akan mencakup seluruh wilayah yang aku lihat itu.

Saat ini (yakni masa hidupnya Ibnu Katsir-pen) kita menyaksikan apa yang telah Allah janjikan kepada Rasul-Nya. Maha besar Allah dan Rasul-Nya. Kita memohon agar diberikan keimanan kepada-Nya dan Rasul-Nya, serta bersyukur dengan cara yang diridhai Allah3.

Ketiga, janji Allah Swt untuk senanitiasa membela, menyertai dan menyelamatkan orang-orang mukmin. Firman-Nya:

]ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ[

Demikianlah, menjadi kewajiban atas Kami untuk menyelamatkan orang-orang mukmin. (TQS. Yunus [10]: 103)

 

Makna serupa dijumpai dalam ayat-ayat lain, seperti QS. ar-Rum [30]: 47; QS. al-Hajj [22]: 38; dan QS. al-Anfal [8]: 19.

Keempat, Allah akan mendatangkan kaum yang dicintai-Nya. Jika perubahan tidak dapat dilakukan karena putus asanya masyarakat, ketidakpedulian kaum Muslim terhadap kondisi mereka sendiri, sebagian malah bersikap munafik, bahkan murtad dan bergabung menjadi sekutu orang-orang zhalim dan negara-negara kafir, serta rela hidup terhina di bawah dominasi kekuatan negara-negara kafir, maka Allah Swt akan mendatangkan generasi mukmin yang keimanannya kepada Allah sangat kuat, cintanya kepada Allah melebihi kecintaannya terhadap apa pun di dunia, yang ketaatan dan perjuangannya untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi tidak akan pernah tergetarkan oleh tekanan dan serangan orang-orang yang memusuhi mereka. Allah Swt berfirman:

]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ[

Hai orang-orang yang beriman, siapa saja diantara kalian murtad dari agamanya, maka kelak Alla akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cintai dan mereka pun mencintai-Nya; yang bersikap lembut terhadap orang mukmin dan keras terhadap orang-orang kafir; yang berjihad di jalan Allah; dan yang tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha tahu. (TQS. al-Maidah [5]: 54)

Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut4: ‘Allah Swt mengabarkan kekuasaan-Nya yang besar. Siapa pun yang tidak mau menolong agama Allah dan menjalankan syariat-Nya, maka Allah akan menggantikan mereka dengan orang-orang yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih lurus pendiriannya dari pada mereka (yang sebelumnya). Allah Swt berfirman:

]وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ[

Jika kalian berpaling, niscaya Dia akan mengganti kalian dengan kaum yang lain, dan mereka tidak seperti kalian. (TQS. Muhammad [47]: 38)

]إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ[

Jika Allah menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kalian, wahai manusia, dan Dia mendatangkan umat lain (sebagai pengganti kalian). (TQS. an-Nisa [4]: 133)

]أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَاْلأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ[

Jika Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan kalian dan mengganti kalian dengan makhluk yang baru. (TQS. Ibrahim [14]: 19)

Masih banyak ayat-ayat al-Quran lainnya yang termasuk mubasyirât (berita-berita gembira bagi kaum Muslim). Disamping itu terdapat pula hadits-hadits yang menggambarkan lebih rinci berita tentang kemenangan Islam, tersebar luasnya Islam ke seluruh penjuru dunia, dan akan munculnya kembali negara Khilafah yang mengikuti manhaj Nabi saw. Teks-teks hadits tersebut antara lain:

Pertama, berita mengenai tersebar luasnya Islam ke seluruh penjuru dunia. Sabda Rasulullah saw:

ليبلغن هذا الأمر ما بلغ اليل و النهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عز يعز الله به الإسلام وذل يذل الله به الكفر

Islam pasti akan mencapai wilayah yang diliputi siang dan malam. Allah tidak akan membiarkan rumah yang megah maupun yang sederhana, melainkan akan memasukkan agama ini ke dalamnya, dengan memuliakan orang-orang yang mulia dan menginakan orang-orang yang hina. Mulia karena Allah memuliakannya dengan Islam. Hina karena Allah menghinakannya akibat kekafirannya. (HR. Ahmad)

Kedua, ditaklukkannya Konstantionopel dan Roma (Vatikan). Abu Qubail bertutur: Tatkala kami sedang bersama-sama dengan Amr bin Ash, ditanyakan: ‘Kota manakah yang akan dibebaskan (oleh kaum Muslim-pen) terlebih dahulu, Konstantinopel ataukah Roma? Untuk memperoleh jawabannya, Abdullah lalu mengambil kotaknya dan mengeluarkan manuskrip, seraya berkata: ‘Tatkala kami bersama-sama Rasulullah saw kami pernah mencatat pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah saw, kota manakah yang terlebih dahulu dibebaskan Islam, Konstantinopel ataukah Roma? Rasulullah saw menjawab:

مدينة هرقل تفتح أولا

Kota Hiraklius-lah yang akan dibebaskan terlebih dahulu. (HR. Ahmad)

Yang dimaksudkan dengan kota Hiraklius adalah ibukota kerajaan Byzantium Timur, yaitu Konstantinopel. Konstantinopel pada akhirnya dibebaskan oleh kaum Muslim di bawah pimpinan Sultan Muhammad al-Fatih pada tahun 1453 M (857 H), dan menjadi ibukota ke-Khilafahan Islam Utsmaniyah.

Berita gembira dari Rasulullah saw telah terbuktikan dengan dibebaskannya Konstantinopel. Tinggal kota Roma (Vatikan) yang saat ini menjadi pusat agama Kristen yang belum dibebaskan oleh pasukan kaum Muslim. Pembebasan kota Roma akan segera tiba di bawah bendera negara Khilafah Islamiyah, insya Allah.

Ketiga, ditaklukkannya orang-orang Yahudi. Saat ini kaum Yahudi Zionis membangun kekuataannya dan bercokol di atas tanah milik kaum Muslim yang dirampasnya. Perlawanan kaum Muslim terhadap mereka masih terbatas dan permasalahannya dianggap oleh sebagian besar umat bukan sebagai persoalan kaum Muslim seluruhnya. Di saat yang sama, kita tidak bisa berharap kepada para penguasa muslim yang penakut, tidak mau memberikan dukungan real, pertolongan, apalagi menghancurkan institusi Yahudi. Namun demikian, bagi orang-orang yang yakin kepada Allah Swt dan Rasul-Nya, kemenangan kaum Muslim atas Yahudi merupakan janji yang pasti. Tentu saja, saat kemenangan tiba, kaum Muslim berada di bawah kepemimpinan seorang Khalifah yang adil, bukan berada di bawah bendera negara-negara nasionalis yang saat ini diusung oleh para penguasa muslim yang zhalim. Rasulullah saw bersabda:

لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمين اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله

Tidak akan terjadi hari Kiamat sampai kau Muslim memerangi kaum Yahudi, hingga kaum Yahudi itu bersembunyi di belkang bebatuan dan pepohonan. Lalu, batu dan pohon itu berseru: ‘Wahai (kaum) Muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi bersembunyi di belakangku, kemari dan bunuhlah’. (HR. Muslim)

Keempat, kembalinya negara Khilafah yang mengikuti manhaj Nabi saw. Rasulullah saw telah memberitakan akan kembalinya kekuasaan negara Khilafah. Sabda Rasulullah saw:

تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء ما يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت

Masa kenabian akan berlangsung di tengah-tengah kalian sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya jika menghendakinya. Lalu datang masa ke-Khilafahan yang mengikuti manhaj kenabian selama masa yang diikehendaki Allah. Kemudian Allah mengangkatnya jika menghendakinya. Lalu datang masa kekuasaan yang zhalim (mulkan ‘adlan) selama masa yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah mengangkatnya jika menghendakinya. Lalu datang masa kekuasan diktator bengis (mulkan jabariyyan) selam masa yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah mengangkatnya jika menghendakinya. Setelah itu akan datang (kembali) masa ke-Khilafahan yang mengikuti manhaj kenabian. Kemudian Rasulullah terdiam. (HR. Ahmad)

Yang dimaksud dengan mulkan ‘adlan adalah kekuasaan para Khalifah sesudah Khulafa ar-Rasyidin, yaitu masa ke-Khilafahan Umayyah, Abbasiyyah, hingga Turki Utsmani, dimana di dalamnya terdapat keburukan-keburukan penerapan syariat Islam, tetapi tetap menjadikan Islam sebagai asas dan sistem hukum/pemerintahannya. Sedangkan yang dimaksud dengan mulkan jabariyyan adalah masa kekuasaan kaum Muslim setelah runtuhnya sistem ke-Khilafahan Utsmaniyah. Yaitu masa yang dipenuhi oleh para diktator (para penguasa muslim) yang tidak mau menjalankan sistem pemerintahan (dan hukum) Islam; yang melalaikan dan memakan hak-hak kaum Muslim; yang melayani kepentingan negara-negara kafir; yang dikelilingi oleh orang-orang fasik dan munafik; yang tidak memperjuangkan kemuliaan Islam dan kaum Muslim. Masa mulkan jabariyyan adalah masa dimana kita hidup sekarang ini, yaitu masa yang paling buruk yang pernah ditemui oleh kaum Muslim sepanjang sejarah peradaban Islam.

Walaupun demikian, Rasulullah saw mengabarkan kepada kita bahwa setelah periode paling menakutkan dan paling kelam di dalam sejarah Islam dan kaum Muslim, akan datang kembali masa ke-Khilafahan yang mengikuti manhaj Nabi saw.

Dengan demikian, kaum Muslim yang memahami berita dan janji-janji Allah Swt dan Rasul-Nya tidak memiliki alasan untuk patah arang dan putus asa di dalam perjuangan menegakkan kembali sistem (hukum) Islam melalui tegaknya negara Khilafah. Betapapun kerasnya permusuhan dan liciknya persekongkolan penguasa-penguasa muslim munafik dengan negara-negara kafir, hal itu tidak akan menggugurkan janji Allah Swt dan Rasul-Nya kepada kaum Muslim sedikitpun. Betapapun kuatnya tekanan musuh-musuh Islam dan sekutunya untuk membasmi perjuangan menegakkan kembali sistem hukum Islam melalui berdirinya negara Khilafah tidak akan mampu menggetarkan semangat dan keyakinan para pengemban dakwah Islam. Berita dan janji-janji Allah adalah pasti.

Oleh karena itu, apakah kita saat ini hendak bergabung dan menjadi barisan dari kaum yang dimuliakan oleh Allah karena membela agama-Nya; ataukah berdiam diri dan tetap terhina di bawah kungkungan sistem hukum dan pemerintahan kufur yang dikangkangi oleh dominasi negara-negara kafir? Maha benar Allah dengan firman-Nya:

]يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ[

Mereka ingin memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, sementara Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya, meskipun orang-orang kafir membencinya. (TQS. at-taubah [9]: 32)


1 Fairuz Zabâdi., al-Qamus al-Muhith., p.496., Darul Fikr., 1999

2 Ibnu Katsir., Tafsir al-Quran al-‘Azhim., jld III/512., Darul Fikr.

1 al-Qasimi., Min Mahasini at-Takwil, Mukhtashar Tafsir al-Qasimi., p. 6., Darun Nafaais

2 Taqiyuddin an-Nabhani., al-Khilafah., p. 3; Taqiyuddin an-Nabhani., asy-Syakhshiyah al-Islamiyah., jilid II/15., Darul Ummah

3 al-Juwaini., ath-Thariq ila al-Khilafah., p. 19., Darun Nahdlah al-Islamiyah

4 Fairuzzabadi., al-Qamus al-Muhith., p. 727., Darul Fikr

1 Ibnu al-Manzhur., Lisan al-Arab., jilid IV/298

2 Ibnu al-Manzhur., Lisan al-Arab., jilid IV/298

3 al-Kassani., Bada’i ash-Shana’i., jilid VII/130., Darul Kitab al-Arabi

4 ar-Ramli., Nihayah al-Muhtaj ‘ala Syarh al-Minhaj., jilid VIII/82., Darul Fikr

5 Ibnu al-Qayyim., Ahkam Ahlu adz-Dzimmah., p. 366., Darul Ilmi lil Malayin

1 Taqiyuddin an-Nabhani., asy-Syakhshiyah al-Islamiyah., jilid II/232., Darul Ummah

2 Ibnul Qayyim., Ahkam Ahlu adz-Dzimmah., Darul Ilmi lil Malayin

3 Muhammad Khair Haekal., al-Jihad wa al-Qital fi as-Siyasati asy-Syar’iyyah., jilid I/701., Darul Bayariq

4 Taqiyuddin an-Nabhani., asy-Syakhshiyah al-Islamiyah., jilid II/234., Darul Ummah

1 as-Sarkhasi., Syarh as-Siyar al-Kabir., jilid I/140; Ibnu Qudamah., al-Mughni., jilid V/516; al-Kassani., Bada’i ash-Shana’i., jilid V/281

2 Abdul Qadim Zallum., al-Amwal fi Daulati al-Khilafah., p. 67., Darul Ilmi lil Malayin

3 Muhammad Hamidullah., Majmu’atu al-Watsaiq as-Siyasiyah., p. 98, 117-120., Darun Nafais

4 Ibnu Qudamah., al-Mughni., jilid VIII/445

1 Qamaruddin Shaleh., Asbabun Nuzul., p. 178., CV Diponegoro

1 Lihat Taqiyuddin an-Nabhani., asy-Syakhshiyah al-Islamiyah., jilid III/152-157

2 Muhammad Hamidullah., Majmu’ah al-Watsaiq as-Siyasiyah., p. 109., Darun Nafais

1 Muhammad Hussain Abdullah., Mafahim Islamiyah II., p. 10., Darul Bayariq

2 Atha bin Khalil., Taisir al-Wushul ila al-Ushul., p. 121., Darul Ummah

3 Muhammad Hussain Abdullah., Mafahim Islamiyah II., p. 8., Darul Bayariq

1 Ibnu Hisyam., Sirah Nabi saw., jilid I/501., Darul Fikr

2 Taqiyuddin an-Nabhani., Nizham al-Islam., p. 21., Hizbut Tahrir

1 Dr. Abdullah bin Muhammad bin Sa’ad al-Hujaili., al-‘Alamu an-Nabawiyu asy-Syarif., p. 33-34., Maktabah al-‘Ulum wa al-Hikam

2 Dr. Abdullah bin Muhammad bin Sa’ad al-Hujaili., op cit., p. 37, 40-41., Maktabah al-‘Ulum wa al-Hikam

3 Iman asy-Syaibani., as-Siar al-Kabir., jilid I/71

4 Ibnu Asakir., Tarikh ad-Dimasyq., jilid IV/225-226

5 al-Kittani., Tartib al-Idari., jilid I/320

6 al-Kittani., op cit., jilid I/322

7 Ibnu Hajar al-Asqalani., Fathul Bari., jilid VII/477

8 Ibnul Qayyim., Zaadul Ma’ad., jilid III/667

9 Abu Yusuf., al-Kharaj., p. 193

10 Ibnu Hajar al-Asqalani., Fathul Bari., jilid VI/127

11 Taqiyuddin an-Nabhani., asy-Syakhshiyah al-Islamiyah., jilid II/193 ., Darul Ummah

1 Ibnu Qudamah., al-Mughni., jilid X/401-440

1 Taqiyuddin an-Nabhani., asy-Syakhshiyah al-Islamiyah., jilid II/209., Darul Ummah

1 Taqiyuddin an-Nabhani., Nizhamu al-Iqtishadi fi al-Islam., p.72., Darul Ummah

2 Taqiyuddin an-Nabhani., op cit., p.74-75., Darul Ummah

3 Abdul Qadim Zallum., al-Amwal fi Daulati al-Khilafah., p.75., Darul ‘Ilmi lil Malayin

4 Lihat rinciannya pada Abdul Qadim Zallum., op cit., p.75-82., Darul ‘Ilmi lil Malayin

5 Abdul Qadim zallum., op cit., p.91., Darul ‘Ilmi lil Malayin

1 Abdul Qadim Zallum., al-Amwal fi Daulati al-Khilafah., p. 28., Darul ‘Ilmi lil Malayin

1 Abd الul Qadim Zallum., al-Amwal fi Daulati al-Khilafah., p.129., Darul ‘Ilmi lil Malayin

1 Abdul Qadim Zallum., al-Amwal fi Daulati al-Khilafah., p.19., Darul ‘Ilmi lil Malayin

2 Abdul Qadim Zallum., op cit., p.23-24., Darul ‘Ilmi lil Malayin

1 Robin Hahnel., Capitalist Globalism in Crisis., article., tahun 2000

2 Samuelson PA dan Nordhaus WD., Macro Economics., cet 14. Mc Graw Hill.,1992

3 Abdur Razak Lubis., Tidak Islamnya Bank Islam., Paid Network., tanpa tahun

4 Majalah al-Liwa al-Islam., edisi II., tahun 1952

5 Keynes dalam Haberler., Prosperity and Depression., hal 351-352

6 Imam Malik., al-Muwaththa., jilid II/745

1 Taqiyuddin an-Nabhani., Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam., p.62., Darul Ummah

1 Abdurrahman al-Maliki., asSiyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsla., p.59., Hizbut Tahrir

2 Taqiyuddin an-Nabhani., Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam., p.132., Darul Ummah

3 Taqiyuddin an-Nabhani., op cit., p.118., Darul Ummah

1 Taqiyuddin an-Nabhani., asy-Syakhshiyah al-Islamiyah., jilid II/327., Darul Ummah

1 Taqiyuddin an-Nabhani., asy-Syakhshiyah al-Islamiyah., jilid II/356., Darul Ummah

2 Taqiyuddin an-Nabhani., op cit., jilid II/358., Darul Ummah

3 Sirah al-Halabiyah., jilid II/292

4 Adz-Dzahabi., Siyar A’lam an-Nubala., jilid I/88

1 Taqiyuddin an-Nabhani., Nizham al-Hukmi fi al-Islam., p.40., Darul Ummah

2 Dr. Mahmud Abdul majid al-Khalidi., Qawaid Nizham al-Hukmi fi al-Islam., p.296., Darul Buhuts al-Ilmiyah

3 Taqiyuddin an-Nabhani., op cit., p.49., Darul Ummah

1 Dr. Muhammad Ahmad Mufti dan Dr. Sami Shaleh al-Wakil., Huququl Insan fi al-Fikri as-Siyasi al-Gharbi wa asy-Syar’i al-Islami., p.61., Darun Nahdlah al-Islamiyah

2 Dr. Muhammad Ahmad Mufti dan Dr. Sami Shaleh al-Wakil., op cit., p.62-63., Darun Nahdlah al-Islamiyah

1 Hizbut Tahrir., ad-Dimuqratiyah Nizham Kufr., p.6., 1995; Urofski, Melvin I., Democracy., Office of International Information Programs-US Dept of State (www.usinfo.state.gov)., 2003

2 Hizbut Tahrir., op cit., p.6-7., 1995

3 Abdul Qadim Zallum., Nizham al-Hukmi fi al-Islam.,p.219., Darul Ummah

4 Ibnu Hisyam., Sirah an-Nabi saw., jilid II/259-260., Darul Fikr

1 Hizbut Tahrir., al-Hamlatu al-Amrikiyah li al-Qadlai ‘ala al-Islam., p.18., 1996

2 Muhammad Hussain Abdullah., Mafahim al-Islamiyah., p. 112-113., Darul Bayariq

1 Taqiyuddin an-Nabhani., Nizhamu al-Hukmi fi al-Islam., p. 122., Darul Ummah

2 ‘Atha bin Khalil., Taysir al-Wushul ila al-Ushul., p 169., Darul Ummah

1 Ahmad ad-Da’ur., Ahkamu al-Bayyinat., p. 58., Hizbut Tahrir

2 Ahmad ad-Da’ur., op cit., p. 60., Hizbut Tahrir

1 Taqiyuddin an-Nabhani., Nizhamu al-Hukmi fi al-Islam., p. 178., Darul Ummah

2 Hizbut Tahrir., Muqaddimah ad-Dustur., p. 219., thn. 1963

3 Taqiyuddin an-Nabhani., op cit., p. 187., Darul Ummah

1 Ibnul Qayyim., I’lam al-Muwaqqi’in., jilid I/49-50

2 Ibnu Katsir., Tafsir al-Quran al-Azhim., jilid I/519., Darul Fikr

3 Mahmud Abdul Majid al-Khalidi., Qawaid Nizham al-Hukm fi al-Islam., p.24., Darul Buhuts al-Ilmiyah

1 al-Qasimi., Min Mahasini at-Takwil (mukhtashar).,p.514., Darun Nafais

2 Ibnu Katsir., Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim., jilid III/365., Darul Fikr

3 Ibnu Katsir., op cit., jilid III/365-366

4 Ibnu Katsir., op cit., jilid II/87-88

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: