HUKUM PEMBUKTIAN

             Ahkam al-bayyinat (hukum-hukum pembuktian) sama seperti halnya hukum-hukum Islam yang lain, merupakan hukum-hukum syara’ yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci. Bayyinat (pembuktian) kadang-kadang terjadi pada kasus pidana (‘uqubat), kadang-kadang terjadi pula pada kasus-kasus perdata (mu’amalat). Namun demikian, para ulama fikih tidak membedakan hukum-hukum bayyinat dalam perkara mu’amalat dengan hukum-hukum bayyinat dalam perkara ’uqubat. Semuanya mereka bahas dalam kitab Syahadat (kitab tentang Kesaksian). Sebagian pembahasan mengenai hukum-hukum bayyinat juga mereka cantumkan dalam kitab Aqdliyyah (kitab Peradilan), dan dalam kitab ad-Da’awiy wa al-Bayyinaat (kitab Tuduhan dan Pembuktian). Sebagian pembahasan mengenai hukum bayyinat juga mereka jelaskan dalam sebagian kasus-kasus ’uqubat, sebab, al-bayyinat (pembuktian) merupakan salah satu syarat dari ‘uqubat (pidana), disamping sebagai bagian terpenting dari pembahasan mengenai perkara-perkara ‘uqubat.

            Bukti (al-bayyinat) adalah, semua hal yang bisa membuktikan sebuah dakwaan. Bukti merupakan hujjah bagi orang yang mendakwa atas dakwaannya. Dari ‘Amru bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Nabi saw bersabda:

«اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»

Bukti itu wajib bagi orang yang mendakwa, sedangkan sumpah itu wajib bagi orang yang didakwa.

Imam Baihaki meriwayatkan sebuah hadits dengan isnad shahih dari Nabi saw, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda:

«اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»

Bukti itu wajib bagi orang yang mendakwa, sedangkan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkarinya.

Oleh karena itu, bukti merupakan hujjah bagi pendakwa, yang digunakan untuk menguatkan dakwaannya. Bukti juga merupakan penjelas untuk menguatkan dakwaannya. Sesuatu tidak bisa menjadi bukti, kecuali jika sesuatu itu (bersifat) pasti dan meyakinkan. Seseorang tidak boleh memberikan kesaksian kecuali kesaksiannya itu didasarkan pada ‘ilm, yaitu didasarkan pada sesuatu yang meyakinkan. Kesaksian tidak sah, jika dibangun di atas dzan (keraguan). Sebab, Rasulullah saw telah bersabda kepada para saksi:

«إِذَا رَأَيْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ وَاِلاَّ فَدَعْ»

Jika kalian melihatnya seperti kalian melihat matahari, maka bersaksilah. (Namun) jika tidak, maka tinggalkanlah.

Oleh karena itu, bukti yang didapatkan dari jalan tertentu, atau jalan yang bisa mengantarkan kepada keyakinan, seperti diperoleh dari proses penginderaan salah satu alat indera, sedangkan yang diindera itu bisa dibuktikan validitasnya, maka bukti semacam ini termasuk bukti yang meyakinkan. Masyarakat diperbolehkan memberikan kesaksian dengan bukti semcam ini. Sedangkan bukti yang tidak diperoleh dari jalan seperti itu, maka bersaksi dengan bukti tersebut tidak diperbolehkan. Karena bukti tersebut bukanlah bukti yang meyakinkan. Jika bukti tersebut berasal dari sesuatu yang meyakinkan, seperti halnya kesaksian yang diperoleh dengan jalan as-sama’ (mendengar informasi dari orang lain), contohnya kesaksian dalam kasus nikah, nasab, kematian, dan lain-lain, maka secara otomatis seorang saksi boleh memberikan kesaksiannya (dengan bukti-bukti tersebut). Informasi yang ia dengar itu telah membuat dirinya yakin, meskipun ia tidak menjelaskan keyakinannya itu dengan kesaksiannya. Sebab, keyakinan yang ia miliki merupakan sesuatu yang telah lazim bagi dirinya, sehingga dirinya sah untuk memberikan kesaksian.

            Demikian pula halnya dengan sumpah. Sumpah juga harus berasal dari sesuatu yang meyakinkan dan pasti. Tatkala orang yang mendakwa bersumpah untuk memperkuat dakwaannya -pada kondisi tidak ada saksi-, kecuali hanya seorang saksi dalam masalah harta (amwal), maupun pada kasus-kasus yang lain; atau ketika terdakwa bersumpah -karena bukti dakwaan dari orang yang mendakwa lemah-, maka keduanya tidak boleh bersumpah kecuali berdasarkan keyakinan yang pasti. Jika mereka bersumpah berdasarkan keraguan (dzan), maka keduanya tidak sah melakukan sumpah. Allah Swt mengancam dengan sangat keras atas sumpah palsu. Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah saw bersabda:

«خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفاَّرَةٌ الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَبُهْتُ مُؤْمِنِ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَيَمِيْنُ صَابِرَةٍ يَقْتَطَعُ بِهَا مَالاً بِغَيْرٍ حَقٍّ»

Ada lima hal yang tidak ada kafarah baginya, (yaitu) menyekutukan Allah, membunuh jiwa tanpa hak, menipu seorang mukmin, lari dari medan perang, sumpah yang digunakan untuk mengambil harta milik orang lain tanpa hak. Imam Bukhari meriwayatkan hadits dari Ibnu ‘Amru:

«جَاءَ أَعْرَابِيُّ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟

قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَبُهْتُ مُؤْمِنٍ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَالْيَمِيْنُ الْغُمُوْسُ»

Ada laki-laki Arab mendatangi Nabi saw, kemudian ia berkata,’“Ya Rasulullah, apa saja dosa besar itu?’ Beliau menjawab, “Menyekutukan Allah, membunuh jiwa tanpa hak, membohongi seorang mukmin, lari dari medan perang, dan sumpah palsu.”

Ini merupakan dalil bahwa sumpah tidak boleh (dilakukan) kecuali dari sesuatu yang meyakinkan.

            Sama seperti kesaksian dan sumpah, seluruh bukti, baik itu berupa pengakuan, dokumen-dokumen perdagangan, dan bukti-bukti tertulis, harus (bersifat) pasti dan meyakinkan. Semua bukti tersebut tidak boleh meragukan (dzan). Bukti-bukti tersebut merupakan bukti (penjelas) untuk memperkuat dakwaan, sekaligus sebagai hujjah orang yang mendakwa atas dakwaannya. Sesuatu yang ingin dijadikan bukti dan hujjah tidak bisa dijadikan bukti dan hujjah, kecuali (bersifat) meyakinkan.

            Meskipun bukti-bukti harus ditopang di atas ilmu atau keyakinan, namun tidak berarti bahwa hukum (ketetapan) yang dihasilkan dari bukti-bukti tersebut disandarkan atas sesuatu yang meyakinkan. Juga tidak berarti bahwa hakim (qadliy) harus menjatuhkan vonis dengan adanya bukti-bukti tersebut. Yang dimaksud disini adalah berkenaan dengan esensi dari bukti-bukti tersebut. Artinya, bukti-bukti tidak sah menjadi bukti kecuali (bersifat) meyakinkan. Adapun hukum yang dihasilkan dari bukti-bukti tersebut, hal itu perkara lain lagi. Vonis adakalanya disandarkan di atas ghalabat ad-dzan (prasangka kuat), bukan disandarkan di atas keyakinan (kepastian). Allah Swt berkata kepada Rasul:

]فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ[

Maka hukumilah mereka itu dengan apa yang datang dari Allah. (TQS. al-Maidah [5]: 48)

Maksudnya, hukumilah mereka dengan pendapat kamu. Pendapat disini mencakup pendapat yang bersumber dari pendapat yang meyakinkan (qath’iy) dan juga pendapat yang bersumber dari prasangka kuat. Rasulullah saw telah memutuskan sebuah perkara, dan beliau bersabda –dimana ini menunjukkan bahwa keputusan (vonis) beliau dibangun di atas ghalabat al-dzan. Dari Ummu Salamah bahwa Nabi saw bersabda:

«إِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَأَنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيْ بِنَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ فَاِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»

Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa, dan kalian telah membawa masalah-masalah yang kalian perselisihkan kepadaku. Ada di antara kalian yang hujjahnya sangat memukau dari pada yang lain, sehingga aku putuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Oleh karena itu, siapa saja yang aku putuskan, sementara ada hak bagi saudaranya yang lain, maka janganlah kalian mengambilnya. Sesungguhnya, apa yang aku putuskan bagi dirinya itu merupakan bagian dari api neraka.

Ini merupakan dalil bahwa seorang qadliy memutuskan hukum dengan prasangkanya (dzan). Bahkan Rasulullah saw telah menyatakan dengan jelas, bahwa pada dasarnya seorang hakim itu memutuskan sesuatu berdasarkan dzan. Dari ‘Amru bin al-‘Ash, beliau mendengar Rasulullah saw bersabda:

«إِذَا حَكَمَ الْحاَكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصاَبَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَاِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»

Jika seorang hakim memutuskan suatu perkara, lantas ia berijtihad, dan ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala. Namun, jika seorang hakim hendak memutuskan suatu perkara, kemudian ia berijtihad, dan ijtihadnya salah, maka ia mendapat satu pahala.

Semua ini merupakan dalil bahwa keberadaan suatu kesaksian harus meyakinkan. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa ketetapan (hukum) yang dihasilkan harus (selalu) dibangun di atas sebuah keyakinan. Keputusan boleh dibangun di atas prasangka kuat (ghalabat ad-dzan).

            Keberadaan kesaksian tidak sah kecuali berasal dari sesuatu yang meyakinkan -meskipun tidak berarti bahwa qadliy wajib menjatuhkan vonis berdasarkan kesaksian tersebut-, hal ini disebabkan karena kesaksian hanya meyakinkan dari sisi saksi, namun tidak dari sisi qadliy. Kadang-kadang qadliy mendapati ada keterangan-keterangan qath’iy yang bertentangan dengan kesaksian itu. Kadang-kadang pula seorang qadliy memiliki dugaan kuat bahwa saksi sedang berdusta. Oleh karena itu, qadliy tidak wajib menjatuhkan vonis berdasarkan sebuah kesaksian, meskipun meyakinkan. Ia berhak menjatuhkan vonis berdasarkan kesaksian tersebut atau menolaknya.

Macam-macam Bukti

            Bukti itu ada empat macam, tidak lebih dari itu; yakni, pengakuan, sumpah, kesaksian, dan dokumen-dokumen tertulis yang meyakinkan. Selain empat jenis bukti tersebut tidak ada lagi yang lainnya. Mengenai indikasi (qarinah), maka secara syar’iy tidak termasuk bukti. Pengakuan telah ditetapkan (sebagai bukti) berdasarkan dalil, baik yang tercantum di dalam al-Quran maupun hadits. Allah Swt berfirman:

]وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ[

Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu) kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya. (TQS. al-Baqarah [2]: 84)

Maksudnya, kemudian kalian berikrar (memberikan pengakuan) dengan isi perjanjian tersebut dan kebenarannya. Dan Allah Swt telah menetapkan ikrar (pengakuan) mereka, lalu ikrar (pengakuan) mereka menjadi hujjah bagi mereka. Dalam hadits tentang Ma’iz telah disebutkan dari Ibnu ‘Abbas, bahwa Nabi saw bertanya kepada Ma’iz bin Malik:

«أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟ قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّيْ؟ قَالَ: بَلَغَنِيْ اَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلاَنٍ، قَالَ: نَعَمْ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَبِهِ فَرُجِمَ»

Apakah benar apa yang telah disampaikan kepadaku tentang dirimu? Ma’iz balik bertanya, ”Apa yang disampaikan kepada engkau tentangdiriku?’ Nabi saw menjawab, ”Telah sampai berita kepadaku bahwa engkau telah berzina dengan budak perempuan keluarga si fulan’. Ma’iz menjawab, “Benar.” Kemudian bersaksilah empat orang saksi. Lalu, Rasulullah saw memerintahkan agar Ma’iz dirajam. Maka dirajamlah al-Ma’iz.

Dalam haditsnya Abu Bakar diceritakan tentang kisah Ma’iz, bahwa ia (Ma’iz) mendatangi Rasulullah, kemudian ia mengaku telah berzina sebanyak empat kali. Rasulullah saw pun memerintahkan untuk menjilidnya. Dalam sebuah hadits Nabi saw bersabda:

«وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ –لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ– اِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَاَرْجَمْهَا»

Wahai Unais –seorang laki-laki dari Bani Aslam- temuilah wanita itu, jika ia mengaku, maka rajamlah ia.

Sumpah telah ditetapkan dalilnya baik di dalam al-Quran maupun Sunnah. Allah Swt berfirman:

]لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ اْلأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ[

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). (TQS. al-Maidah [5]: 89)

Rasulullah saw bersabda:

«اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيُ وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»

Bukti itu wajib bagi orang yang mendakwa sedangkan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkarinya.

Kesaksian telah ditetapkan dalilnya, baik dalam al-Quran maupun Sunnah. Allah Swt berfirman:

]وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ[

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan. (TQS. al-Baqarah [2]: 282)

Nabi saw bersabda:

«شاَهِدَاكَ أَوْيَمِيْنُهُ»

Dua saksi dari kalian, atau sumpahnya.

Sedangkan dokumen-dokumen tertulis telah ditetapkan dalilnya di dalam al-Quran. Allah Swt berfirman:

]وَلاَ تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا[

Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu tidak menulisnya. (TQS. al-Baqarah [2]: 282)

Ayat ini menunjukkan bahwa bukti-bukti tertulis, baik berupa dokumen-dokumen perdagangan, laporan-laporan tertulis, dan lain-lain, termasuk bukti-bukti syar’iy. Semua bukti-bukti di atas telah ditetapkan dalilnya baik dalam al-Quran maupun Sunnah. Sedangkan indikasi (qarinah) tidak dianggap sebagai bagian dari bukti-bukti syar’iy, baik yang disebut dengan indikasi yang pasti (qath’iy) maupun yang tidak. Sebab, tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan bahwa indikasi (qarinah) merupakan bukti yang syar’iy. Bukti tidak diakui sebagai bukti yang syar’iy kecuali ada dalil yang menetapkannya, atau termasuk bagian dari dalil-dalil. Oleh karena itu, detektif atau anjing pelacak bukan termasuk pembuktian-pembuktian yang syar’iy. Benar, indikasi-indikasi (qarinah), detektif, atau anjing pelacak dan sebagainya bisa digunakan untuk menyelidiki, akan tetapi penyelidikan dan bukti adalah dua hal yang berbeda. Berbagai hal yang mungkin bisa digunakan untuk menyelidiki, boleh digunakan untuk menyelidiki. Misalnya, (ditemukannya) perkataan pembunuh, bahwa fulan adalah orang yang membunuh, kemudian perkataan itu diselidiki. Semua ini tidak bisa dijadikan sebagai bukti atas suatu dakwaan. Rasulullah saw ketika bertanya kepada seorang jariyyah (budak) perempuan, siapa yang membunuhmu, kemudian disebutkan nama si fulan dan si fulan kepada budak perempuan tersebut, yang mengisyaratkan kepada seorang Yahudi. Maka beliau tidak menetapkan perkataan perempuan itu sebagai bukti. Meski beliau tetap melakukan penyelidikan terhadap (laki-laki Yahudi tersebut) berdasarkan perkataan wanita tadi. Selanjutnya, Yahudi itu dipanggil, dan laki-laki Yahudi itu mengakuinya. Maka ia pun dibunuh. Demikian pula halnya dengan qarinah (indikasi-indikasi) atau yang sejenisnya, harus diselidiki terlebih dahulu, tidak boleh dijadikan sebagai bukti.

            Adapun informasi yang diperoleh dari orang-orang yang ahli, kesaksian dari orang-orang yang ahli, laporan-laporan yang jelas dan terang, dan lain sebagainya, hal itu tidak termasuk bukti. Semuanya hanya sekedar informasi (khabar). Informasi (khabar) boleh dibangun di atas dzan (sangkaan). Dalam masalah ini cukup disandarkan pada berita ahad (tidak sampai ke derajat meyakinkan). Namun tetap tidak boleh dijadikan sebagai bukti untuk memperkuat dakwaan. Hal itu hanya bisa dijadikan untuk mengungkap salah satu perkara dari perkara-perkara dakwaan. Seperti misalnya informasi-informasi mengenai harga tanah, harga kereta, nafkah anak, denda terdakwa, sakitnya pendakwa, atau yang lain, semua ini bisa ditetapkan berdasarkan informasi (ikhbar) dan tidak memerlukan pembuktian. Bagi orang yang memberikan informasi tersebut, sah untuk menyampaikan informasinya berdasarkan sangkaan kuatnya. Dalam perkara ini cukup dengan khabar ahad (tidak mutawatir).

PENGAKUAN DAN SUMPAH

 

 

            Pengakuan dan sumpah, meskipun keduanya merupakan bagian dari bukti, akan tetapi para ulama telah mangklasifikasikan keduanya dalam bab tersendiri (khusus), tidak pada bab bayyinat (pembuktian). Masing-masing keduanya bisa dirujuk dalam referensi-referensi fikih yang diakui, termasuk dalam hal hukum dan dalilnya. Meskipun demikian, masalah pengakuan dan sumpah harus mendapatkan perhatian.

Seorang qadliy tidak boleh mencukupkan pengakuan hanya dari terdakwa. Pengakuan itu harus bisa dibuktikan untuk mengetahui apakah orang yang memberi pengakuan tersebut memahami bahwa dengan pengakuannya itu berarti ia menjadi orang yang mendakwa, atau dirinya berhak untuk dikenai sanksi (jika pengakuannya keliru atau berdusta-pent). Oleh karena itu seorang qadliy harus bertanya kepada orang yang mengaku itu, tentang apa yang diakuinya. Seorang qadliy juga harus menanyainya secara teliti. Tatkala Ma’iz mengaku tidak berzina, Rasulullah saw menanyainya hingga tiga kali atas pengakuannya tersebut. Beliau juga bertanya kepada keluarganya tentang diri Ma’iz. Rasulullah saw juga meminta penjelasan kepada orang yang memberi pengakuan tentang apa yang diakuinya. Bahkan beliau bertanya dengan bentuk pertanyaan yang sangat jelas. Tidak cukup dengan pertanyaan sindiran, yang berakibat orang yang memberi pengakuan tersebut tidak bisa memahami dengan baik pertanyaannya. Dari Abu Hurairah ra berkata:

«جاَءَ اْلأَسْلَمِيُّ اِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَنْهُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الْخاَمِسَةِ فَقَالَ: أَنَكْتَهَا؟ قاَلَ: نَعَمْ. قَالَ كَماَ يَغِيْبُ الْمَرُوْدُ فِي الْمَكْحَلَةِ وَالرَّشَاءِ فِي الْبِئْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ تَدْرِيْ مَا الزِّنَا؟ قَالَ: نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِيْ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ حَلاَلاً»

‘Al-Aslami mendatangi Rasulullah saw, kemudian ia bersaksi dengan dirinya sendiri bahwasanya ia telah menyetubuhi seorang wanita yang diharamkan (baginya). Pengakuan tersebut diulang-ulang sebanyak empat kali. Akan tetapi beliau tetap menolak kesaksian tersebut. Baru setelah pengakuan kelima, beliau saw menerima (pengakuan)-nya. Kemudian beliau bertanya: ‘Apakah engkau telah menyetubuhinya?’ Ia menjawab: ‘Ya’. Nabi bertanya lagi: ‘Apakah seperti anak celak masuk ke dalam celak, dan seperti timba masuk ke dalam sumur?’ Ia menjawab: ‘Ya’. Nabi bertanya lagi: ‘Apakah engkau tahu tentang zina?’ Ia menjawab: ‘Ya, aku tahu, yaitu aku telah melakukan perbuatan haram seperti halnya yang dilakukan seorang laki-laki (suami) melakukan perbuatan halal dengan isterinya.’ (HR. Abu Dawud dan Daruquthni).

Ini menunjukkan sejauh mana investigasi yang harus dilakukan seorang qadliy kepada orang yang memberikan pengakuan. Seorang qadliy tidak boleh mencukupkan hanya dengan pengakuan dari orang yang memberi pengakuan. Ia harus membuktikan bahwa pengakuan tersebut adalah pengakuan yang meyakinkan.

            Adapun tentang masalah sumpah, maka yang dimaksud dengan sumpah adalah sumpah atas apa yang telah dilakukannya di masa lalu. Jadi, bukan atas apa yang akan dilakukannya di masa datang. Sumpah atas apa yang akan dilakukannya di masa datang –yang di dalamnya berhak dikenai kafarat- tidak termasuk dalam perkara bayyinat. Sumpah yang tergolong ke dalam perkara bayyinat adalah sumpah atas apa yang telah dilakukannya pada masa lalu. Atau biasa disebut dengan ‘sumpah palsu’ (al-yamin al-ghumus). Sumpah itu dapat menjerumuskan orang yang bersumpahnya ke dalam Neraka. Yang harus diperhatikan adalah tatkala seorang hakim meminta sumpah dari pendakwa atau terdakwa, harus didasarkan pada niat orang yang meminta sumpah, yakni atas niat hakim. Dalam perkara ini tidak diperbolehkan adanya tauriyah. Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda:

«يَمِيْنُكَ مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ»

‘Sumpahmu adalah apa yang saudaramu membenarkannya tentang dirimu.’

Dalam riwayat Muslim dikatakan:

«اَلْيَمِيْنُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ»

‘Sumpah itu wajib didasarkan pada niat orang yang meminta.’

Hadits-hadits ini merupakan dalil bahwa sumpah yang diakui hanyalah sumpah yang didasarkan pada niat orang yang meminta sumpah, tanpa membedakan orang yang meminta sumpah itu hakim maupun orang yang berhutang. Begitu pula tanpa membedakan antara orang yang mendzalimi atau orang yang terdzalimi, jujur ataupun penipu. Dengan demikian, sumpah disandarkan pada niat orang yang meminta sumpah. Bukan niat orang yang bersumpah.

Terdapat hadits yang diriwayatkan dari Suwaid bin Handzalah, yang berkata:

«خَرَجْنَا نُرِيْدُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا وَائِلٌ بْنُ حَجَرٍ، فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلَفُوا، وَحَلَفَتْ اَنَّهُ أَخِيْ فَخُلِيَ عَنْهُ، فَأَتَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَنْتَ كُنْتَ أَبَرَّهُمْ وَاصْدَقْهُمْ، اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ»

‘Kami pernah keluar hendak menjumpai Rasulullah saw, sementara Wail bin Hajr ikut bersama kami. Lalu Wail ditangkap oleh musuh. Lalu kaumnya (merasa) berdosa bersumpah, sedangkan aku bersumpah bahwa Wail adalah saudaraku, maka iapun dilepaskan. Kemudian kami datang kepada Rasulullah saw dan kusampaikan kejadian tersebut kepada beliau. Beliau bersabda: ‘Engkau adalah orang yang paling baik dan paling benar diantara mereka. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya.’ (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Walaupun hadits ini menunjukkan bahwa sumpah itu disandarkan pada niat orang yang bersumpah, dan di dalamnya dibolehkan melakukan tauriyah dan hal-hal yang kontroversial, akan tetapi hal ini berlaku pada kasus dimana qadliy atau gharim (orang yang berhutang) tidak meminta sumpah kepada seseorang. Adapun jika qadliy dan gharim meminta sumpah pada seseorang, maka sumpah tersebut harus disandarkan pada niat orang yang meminta sumpahnya. Semua ini dilakukan agar seorang qadliy tidak melindungi seseorang di balik tauriyah dan terjebak dalam perkara yang kontroversial untuk memakan hak-hak orang lain, atau untuk lari dari sanksi yang harus diterimanya, atau agar qadliy tidak menerima dengan tergesa-gesa sumpah dari pendakwa maupun terdakwa, lalu mereka bersumpah sebelum qadliy meminta mereka untuk bersumpah. Seorang qadliy harus meminta mereka bersumpah dengan mengucapkan sebuah sumpah. Berdasarkan hal ini, supaya tidak ada kesamaran dalam suatu perkara, maka sumpah harus didasarkan pada niat orang yang meminta sumpah, bukan atas niat orang yang bersumpah. Sebab, orang yang berhak meminta sumpah adalah qadliy.

KESAKSIAN

            Dasar dari pembuktian adalah kesaksian. Al-Kitab dan as-Sunnah telah mnetapkan dengan amat jelas hukum-hukum kesaksian. Allah Swt berfirman:

]وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ[

‘Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.’ (TQS. al-Baqarah [2]: 282)

]وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[

‘Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu.’ (TQS. ath-Thalaq [65]: 2)

]وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ[

‘Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.’ (TQS. al-Baqarah [2]: 282)

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Wail bin Hijr:

«جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَ مَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ اِلَى النَّبِيِّ r فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا غَلَبَنِيْ عَلَى أَرْضٍ لِيْ، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِيْ وَفِي يَدِيْ فَلَيْسَ لَهُ فِيْهَا حَقٌّ، فَقاَلَ النَّبِيُّ r لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَلَكَ يَمِيْنُهُ، قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ الرَّجُلُ فاَجِرٌ لاَ يُبَالِيْ عَلَى مَا حُلِفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذلِكَ. فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ لِيَحْلِفَ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ r لَماَ اَدْبَرَ: لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لِيَلْقِيَنَّ اللهَ تَعَالَى وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ»

‘Seseorang dari (daerah) Hadramaut dan seorang laki-laki dari (suku) Kindah datang menjumpai Rasulullah saw. Orang Hadramaut itu berkata: ‘ Wahai Rasulullah, orang ini telah merampas tanahku.’ Namun orang Kindah itu menukas: ‘Sebenarnya tenah itu adalah milikku dan berada dalam penguasaanku. Dan dia tidak memiliki hak atas tanah milikku itu sedikitpun.’ Rasulullah saw bertanya kepada orang Hadramaut itu: ‘Apakah engkau memiliki bukti?’ Laki-laki itu menjawab: ‘Tidak’. Rasulullah berkata lagi: ‘Kalau begitu engkau harus menerima sumpah orang Kindah itu.’ Orang Hadramaut itu berkata: ‘Wahai Rasulullah, dia adalah lelaki yang fajir (dzalim), dia tidak menghiraukan sama sekali sumpah yang ditujukan kepadanya, dan dia tidak merasa takut dengan sesuatu apapun.’ Rasulullah menjawab: ‘Engkau tidak memiliki alasan lain mengenai dia selain harus menerima hal itu.’ Kemudian ia meninggalkan tempat itu supaya orang tersebut mau bersumpah. Setelah laki-laki Kindah itu pergi Rasulullah saw berkata (kepada orang Hadramaut): ‘Sungguh, jika dia bersumpah atas harta itu karena hendak memakannya dengan cara dzalim, maka ia akan menghadap Allah dan Allah akan berpaling darinya.’

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Rafi’ Khudaij yang berkata:

«أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ اْلأَنْصَارِ بِخَيْبَرَ مَقْتُوْلاً فَانْطَلَقَ اَوْلِيَاؤُهُ اِلَى النَّبِيِّ r فَذَكَرُوْا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ؟ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّمَا هُمْ يَهُوْدٌ يَجْتَرِؤُوْنَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا، قَالَ: فَاخْتَارُوْا مِنْهُمْ خَمْسِيْنَ فَاسْتَحْلِفُوْهُمْ، فَوَدَاءُ النَّبِيُّ r مِنْ عِنْدِهِ»

‘Ada seorang laki-laki Anshar terbunuh di Khaibar, kemudian para walinya menjumpai Rasulullah saw. Mereka menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Rasulullah saw bertanya: ‘Apakah kalian memiliki dua orang saksi yang menyaksikan peristiwa pembunuhan keluarga kalian?’ Mereka menjawab: ‘Tidak wahai Rasulullah. Tidak ada orang mukmin disana, tetapi kebanyakan penduduk disana adalah orang-orang Yahudi.’ Rasulullah berujar: ‘Pilihlah 50 orang diantara mereka (orang-orang Yahudi penduduk Khaibar) dan mintalah mereka agar bersumpah.’ Kemudian Rasulullah membayarkan diyat untuk wali korban dari harta beliau saw.’

Nash-nash ini menunjukkan tentang kesaksian, juga tentang pembuktian. Sekaligus menunjukkan bahwa kesaksian adalah bagian dari pembuktian.

            Memberi kesaksian dan mendatangkan kesaksian hukumnya adalah fardhu kifayah. Sebab tuntutan untuk memberi atau mendatangkan kesaksian bersifat pasti. Allah Swt berfirman:

]وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ[

‘Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.’ (TQS. al-Baqarah [2]: 283)

]وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا[

‘Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.’ (TQS. al-Baqarah [2]: 282)

Oleh karena itu jika seseorang dituntut untuk memberi kesaksian dalam perkara pernikahan, utang atau perkara lainnya, maka ia harus memberikan kesaksian, apabila tidak ada orang yang mau memberi kesaksian. Jika orang itu memiliki kesaksian, kemudian ia dituntut untuk mendatangkannya, maka ia wajib mendatangkan kesaksian. Apabila kesaksian telah diberikan atau didatangkan maka gugurlah kewajiban seluruh orang. Namun, jika semuanya menolak memberi kesaksian, maka semuanya berdosa. Semuanya akan berdosa tatkala tidak ada bahaya bagi mereka. Apabila ada bahaya bagi mereka, maka mereka tidak harus (memberikan) kesaksian. Ini didasarkan pada firman Allah Swt:

]وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ[

‘Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.’ (TQS. Al-Baqarah [2]: 282)

Dan sabda Nabi saw:

«لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»

Janganlah memadaratkan diri sendiri dan jangalah memadaratkan orang lain

Semua ini jika seseorang dituntut untuk memberi kesaksian. Jika tidak ada tuntutan untuk memberi kesaksian, hal ini perlu dilihat terlebih dahulu. Apabila kesaksian itu merupakan hak bagi Allah, maka mendatangkan kesaksian –yang ia tidak diminta untuk memberi kesaksian- hukumnya sunah. Ini didasarkan pada sebuah riwayat dari Imam Muslim bahwa Rasulullah saw bersabda:

«اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِيْ يَأْتِي بِشَهاَدَتِهِ قَبْلَ اَنْ يَسْأَلَهَا»

‘Perhatikan, akan aku bertakan kepada kalian sebaik-baik orang yang memberi saksi. Yakni, orang yang memberi kesaksian sebelum ia ditanya.’

Adapun jika ia memiliki kesaksian yang berhubungan dengan hak anak Adam, maka ia tidak boleh memberi kesaksiannya, kecuali jika ia ditanya. Dasarnya adalah hadits riwayat Imam Bukhari bahwa Nabi saw bersabda:

«خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ يُنْذِرُوْنَ وَلاَ يَوْفُوْنَ، وَيَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ، وَيَخُوْنُوْنَ وَلاَ يُؤْتَمَنُوْنَ»

‘Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian generasi yang datang berikutnya, kemudian generasi yang berikutnya. Kemudian akan datang suatu kaum yang suka bersumpah, tetapi tidak pernah memenuhi sumpahnya, yang (suka) bersaksi meskipun mereka tidak diminta kesaksiannya, yang suka berkhianat dan tidak pernah beriman.’

Dari Ibnu Umar ia berkata:

«خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: اَيُّهَا النَّاسُ، اِنِّيْ قُمْتُ فِيْكُمْ كَقِيَامِ رَسُوْلِ اللهِ فِيْنَا، قَالَ: أُوْصِيْكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُوْ الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلاَ يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ وَلاَ يُسْتَشْهَدُ»

‘Suatu saat di Jabbiyah Umar menyampaikan khutbah kepada kami, seraya berkata: ‘Wahai manusia, aku berdiri di hadapan kalian, seperti halnya Rasulullah saw berdiri di hadapan kita. Dan beliau bersabda: ‘Aku berwasiat kepada kalian dengan para sahabatku, kemudian orang-orang setelah mereka (tabi’in), kemudian orang setelah mereka (tabi’it tabi’in), setelah itu akan tersebar luas kebohongan, sampai-sampai ada seorang laki-laki bersumpah padahal dirinya tidak diminta untuk bersumpah. Dan ada seseorang yang bersaksi padahal dia tidak diminta untuk memberikan kesaksian.’

Ini merupakan dalil bahwa orang yang memberi kesaksian tidak boleh menyampaikan terlebih dahulu kesaksiannya sebelum dirinya diminta untuk bersaksi.

DEFINISI KESAKSIAN

            Kesaksian adalah menyampaikan perkara yang sebenarnya, untuk membuktikan sebuah kebenaran dengan mengucapkan lafadz-lafadz kesaksian di hadapan sidang pengadilan. Inilah definisi kesaksian. Kata asy-syahadah sendiri merupakan bentuk musytaq (pecahan) dari al-musyahadah, yang memiliki arti al-mu’ayanah (sesuatu yang disaksikan secara langsung). Kadang-kadang juga disebut dengan memberikan kesaksian (al-ada asy-syahadah). Sebab al-mu’ayanah merupakan sebab bagi pemberian kesaksian (al-ada asy-syahadah). Kesaksian hanya akan terwujud bila ada al-mu’ayanah, atau hal-hal yang serupa dengan al-mu’ayanah. Seperti mendengar, melihat dan hal-hal lain yang serupa. Oleh karena itu sebab satu-satunya untuk menyampaikan kesaksian dinamakan dengan memberi sebuah kesaksian. Hal ini telah diisyaratkan oleh Nabi saw dalam sabdanya kepada seseorang yang memberi kesaksian:

«اِذَا رَأَيْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ وَاِلاَّ فَدَعْ»

‘Jika engkau melihat, (maka) seperti engkau melihat matahari, maka bersaksilah. Jika tidak, tinggalkanlah.’

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bhwa beliau saw tidak membolehkan seseorang untuk memberi kesaksian, kecuali jika kesaksian tersebut didasarkan atas ilmu. Yaitu dibangun diatas landasan keyakinan. Kesaksian tidak boleh didasarkan pada dzan. Semua bukti yang berasal dari jalan al-mu’ayanah atau yang serupa dengan al-mu’ayanah, seperti bukti meyakinkan yang berasal dari penginderaan –oleh salah satu panca indera-, maka masyarakat dibolehkan bersaksi dengan bukti-bukti semacam itu. Semua bukti yang tidak berasal melalui jalan ini, maka kesaksian atas bukti-bukti itu tidak diperbolehkan. Sebab, kesaksian tidak ditegakkan kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan.

            Dengan demikian kesaksian tidak boleh ditetapkan dengan jalan as-sama’ (mendengar dari orang lain). Artinya, orang yang hendak bersaksi tidak boleh memberi kesaksian yang menyatakan: ‘Saya mendengar dari orang’, atau ‘Saya mendengar bahwa orang-orang berkata’, atau yang lain. Namun demikian dikecualikan pada 9 kasus. Pada 9 kasus tersebut boleh memberikan kesaksian dengan as-sama’. Yaitu, pada kasus pernikahan, nasab, kematian, dan peradilan. Pada empat kasus ini tidak dijumpai adanya perbedaan pendapat tentang diterimanya kesaksian dengan jalan as-sama’. Sedangkan pada kasus-kasus mahar, persetubuhan suami isteri, pembebasan, wali dan wakaf masih terdapat perbedaan pendapat (tentang boleh tidaknya kesaksian dengan as-sama’). Pendapat terkuat terhadap 9 kasus ini adalah boleh membuat kesaksian dengan as-sama’. Ini bukan berarti sama dengan menegakkan kesaksian dengan sebuah kesaksian, atau memberi kesaksian atas dasar kesaksian orang lain. Hal ini hanya berhubungan dengan memberi kesaksian dengan sesuatu yang telah diketahui (ma’lum). Tatkala seseorang mendengar berita dari orang lain bahwa si fulan telah meninggal, maka informasi ini telah menjadikan dirinya yakin atas kematian si fulan tadi. Atau ia mendengar bahwa si fulan telah menjadi seorang qadliy, dan lain-lain. Semua ini adalah kesaksian yang berasal dari sebuah keyakinan (sesuatu yang meyakinkan). Sebab, pada dasarnya hal ini merupakan kesaksian yang dibangun dari bukti-bukti yang meyakinkan. Disebabkan karena kasus-kasus seperti itu telah terjadi secara berulang-ulang dan sudah diketahui secara umum (masyhur), sehingga menjadi keyakinan bagi orang yang bersaksi. Jadilah kesaksiannya didasarkan pada sebuah keyakinan. Akan tetapi orang yang bersaksi tidak menyatakan kepada qadliy bahwa ia bersaksi karena mendengar informasi dari orang lain. Sebab, jika ia menyatakan hal seperti itu, kesaksiannya tidak akan diterima. Ia memberi kesaksian atas suatu perkara seperti halnya ia hendak bersaksi. Sebab, seorang qadliy tidak boleh menerima kesaksian yang didasarkan pada ‘mendengar informasi dari orang lain’ (as-sama’). Sesungguhnya as-sama’ pada 9 kasus tersebut hanya boleh digunakan untuk bersaksi bagi orang yang hendak bersaksi saja. Yaitu kesaksian yang didasarkan pada bukti-bukti (as-sama’) yang diperoleh dari jalan yang meyakinkan pada 9 unsur ini saja. Selain 9 kasus ini tidak dibolehkan (tidak sah). Sebab, fakta terhadap 9 perkara ini kesaksiannya tidak akan mungkin bisa terjadi melalui jalan as-sama’, kecuali informasi tersebut (as-sama’) meyakinkan dan telah masyhur. Kasus-kasus lain selain yang 9 tadi, faktanya tidak bisa disamakan dengan 9 kasus tersebut.

            Dari sini jelas, bahwa maksud/makna dari kesaksian adalah menyampaikan kebenaran. Jelas pula bahwa hakekat kesaksian adalah menyampaikan kebenaran, yaitu berita yang benar dan meyakinkan yang disampaikan oleh orang yang jujur/benar. Kesaksian merupakan upaya untuk membuktikan kebenaran. Bukti juga disyariatkan untuk menampakkan kebenaran. Berdasarkan hal ini maka kesaksian dengan penyangkalan murni tidak akan diterima. Kesaksian dengan pengingkaran tidak diterima, sebab hal ini bertentangan dengan definisi kesaksian. Namun jika pengingkaran lebih dulu diawali dengan sebuah pembuktian, maka kesaksian dengannya diperbolehkan. Karena, kesaksian itu secara otomatis bukan lagi menjadi kesaksian dengan pengingkaran, akan tetapi kesaksian di dalam pembuktian. Oleh karena itu dikatakan ‘tidak bolehnya memberi kesaksian dengan penyangkalan murni, tidak dikatakan penyangkalan saja’, karena dibolehkan memberi kesaksian dengan penyangkalan yang diperkuat dengan bukti.

Kesaksian harus dengan ucapan, ‘Saya bersaksi’ dengan bentuk kalimat sekarang. Jika orang yang bersaksi tidak menyatakan ‘Saya bersaksi’, melainkan berkata ‘Saya mengetahui sifat-sifat si fulan begini’, atau ‘Saya informasikan dengan ini’, ataupun ucapan-ucapan yang lain, maka hal tersebut tidak mengantarkan kepada kesaksian. Dengan sendirinya hal itu tidak sesuai dengan definisi kesaksian, sehingga bukan sebuah kesaksian. Alasan lainnya adalah ucapan orang yang bersaksi dengan lafadz-lafadz kesaksian tidak bisa diganti posisinya oleh orang lain. Selain itu kesaksian mengandung sumpah. Bahwa kesaksian merupakan bagian dari lafadz-lafadz sumpah. Jadi, pengertian sumpah harus diperhatikan juga dalam perkara ini. Disyaratkannya dalam bentuk mudlari’ (bentuk waktu sekarang), agar mengandung pengertian bahwa orang yang bersaksi sedang memberikan kesaksian pada sebuah kondisi tertentu. Seandainya ia berkata, ‘Saya telah bersaksi’, maka ucapan seperti ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur pemberitahuan atas kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lalu, sehingga ia tidak menjadi orang yang bersaksi pada suatu kondisi tertentu. Disamping itu, seandainya ia bersaksi dengan selain lafadz-lafadz kesaksian, kemudian hakim bertanya kepadanya, ‘Apakah anda bersaksi demikian?’. Kemudian ia menjawab, ‘Benar, saya bersaksi’, maka hal ini bisa mengantarkan pada kesaksian.

            Kesaksian yang diakui adalah kesaksian yang terjadi di dalam sidang pengadilan. Syarat kesaksian adalah terjadi di dalam ruang pengadilan. Dan definisi kesaksian telah ditetapkan, yaitu menyampaikan kebenaran pada sidang pengadilan. Seandainya orang yang bersaksi menyampaikan kebenaran namun bukan di dalam sidang pengadilan, meski menggunakan lafadz-lafadz, ‘Saya bersaksi’, dan meski di hadapan seseorang (yaitu qadliy), akan tetapi tidak berada di dalam sidang pengadilan, maka hal itu tidak diakui sebagai kesaksian. Sidang pengadilan merupakan syarat pokok bagi absahnya sebuah kesaksian. Dikecualikan dari hal tersebut (harus dalam sidang pengadilan), mahkamah pengadilan. Kesaksian di depan pengadilan diperbolehkan meskipun tidak di depan sidang pengadilan. Seandainya kesaksian diberikan di hadapan pengadilan -dimanapun tempatnya-, maka kesaksian tersebut tetap diakui. Sebab, pengadilan keputusannya tidak terikat pada sebuah sidang tertentu. Keputusan (pengadilan) berlaku di tempat (sidang) apapun. Pada tempat tersebut merupakan sidang bagi keputusannya. Berbeda halnya dengan qadliy. Dirinya terikat dengan sidang yang telah ditetapkan oleh penguasa dalam suatu tempat atau wilayah tertentu. Oleh karena itu keberadaan majlis (sidang) merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat keputusan seorang qadliy. Dan ia terikat dengan majlis (sidang) yang telah ditetapkan oleh penguasa kepadanya. Dengan demikian, kesaksian di hadapan qadliy tidak sah, kecuali di dalam sidang pengadilan (majlis qadla).

            Kesaksian diperuntukkan untuk memperkuat dakwaan atas orang yang didakwa. Kesaksian hanya terjadi dalam kasus dakwaan di hadapan seorang qadliy. Akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa salah satu syarat dari kesaksian harus didahului dengan dakwaan. Jadi, harus dibedakan dalam dakwaan tersebut, antara hak yang menyangkut anak Adam, dan hak yang menyangkut Allah Swt. Jika hal itu adalah hak anak Adam, seperti hak-hak tentang harta, pernikahan, jual beli, serta berbagai akad dan pengaturan-pengaturan (tasharuf) lain, begitu pula qishash –yang menjadi bagian dari sanksi-sanksi-, juga perkara wakaf atas anak Adam, dan lain-lain, maka disyaratkan adanya dakwaan terlebih dahulu, yang merupakan syarat-syarat kesaksian. Adanya dakwaan merupakan syarat kesaksian dalam kasus yang menyangkut hak-hak manusia. Kesaksian dalam kasus-kasus seperti itu tidak akan didengarkan kecuali setelah adanya dakwaan. Karena di dalam kasus-kasus seperti itu terdapat hak-hak anak Adam. Kesaksian dalam kasus tersebut tidak akan sempurna kecuali setelah adanya dakwaan dari anak Adam. Selain itu, kesaksian merupakan hujjah atas dakwaan. Artinya, kesaksian tidak boleh mendahului dakwaan.

            Adapun kesaksian yang menyangkut hak-hak anak Adam yang (bersifat) tidak tertentu, seperti misalnya wakaf bagi fakir miskin, atau wasiat bagi fakir miskin. Begitu pula seperti jalanan yang diperuntukkan bagi masyarakat, atau hak-hak yang merupakan bagian dari hak-hak Allah Swt, seperti kasus hudud, zakat dan lain-lain, maka kesaksian dalam kasus-kasus tersebut tidak memerlukan adanya dakwaan terlebih dahulu. Karena perkara-perkara itu bukanlah hak-hak yang dapat didakwa atau dituntut oleh anak Adam. Atas dasar itu Abubakar dan para sahabat telah memberi kesaksian atas Mughirah, demikian pula Jarrud dan Abu Hurairah telah memberi kesaksian atas Qudamah bin Madz’un dalam kasus minum khamar. Hal yang sama dilakukan orang-orang yang telah menyaksikan Walid bin ‘Uqbah atas kasus minum khamar. Dalam kasus-kasus tersebut tidak harus didahului oleh adanya dakwaan. Oleh karena itu kesaksian mereka diperbolehkan.

            Dengan demikian, selama sidang pengadilan menjadi salah satu syarat dari kesaksian, maka kesaksian itu harus didahului dengan adanya dakwaan, dalam kasus-kasus yang menyangkut hak-hak manusia. Sementara itu dalam kasus-kasus yang tidak menyangkut hak-hak manusia, tidak disyaratkan di dahului oleh adanya dakwaan. Namun demikian, kesaksian itu agar bisa menjadi kesaksian dan pembuktian, harus dilakukan di dalam sidang pengadilan.

SYARAT-SYARAT SAKSI

 

Syarat-syarat saksi sama seperti syarat-syarat yang diberlakukan dalam berbagai perkara taklif, yaitu baligh, berakal. Berdasarkan hadits tentang diangkatnya pena dari tiga orang, (yaitu) anak kecil hingga baligh, orang gila sampai waras/sembuh. Disamping itu juga firman Allah Swt:

]فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ[

‘Jika tidak ada dua orang lelaki’. (TQS. al-Baqarah [2]: 282)

]مِنْ رِجَالِكُمْ[

‘Dari orang-orang lelaki diantaramu’. (TQS. al-Baqarah [2]: 282)

Disini disebutkan laki-laki saja. Ini menunjukkan bahwa syarat saksi adalah laki-laki atau baligh. Selain itu saksi disyaratkan harus orang yang adil. Kesaksian apapun dari laki-laki dan wanita tidak akan diterima kecuali (mereka) adil. Alasannya, sifat adil telah diindikasikan oleh Allah Swt pada diri saksi di dalam banyak ayat. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa adil merupakan sifat yang sudah lazim. Hal ini menunjukkan pula bahwa adil merupakan salah satu syarat kesaksian. Allah Swt berfirman:

]شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ[

‘Apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat) itu disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu’. (TQS. al-Maidah [5]: 106)

]وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[

‘Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu’. (TQS. ath-Thalaq [65]: 2)

Dengan demikian adil merupakan syarat dalam kesaksian.

            Adil adalah orang yang tidak menunjukkan sifat kefasikan. Orang fasik yang menunjukkan sifat kefasikannya, kesaksiannya tidak diterima. Lain halnya jika tidak menampakkan sifat kefasikannya, kesaksiannya tetap dapat diterima. Dalam mendefinisikan keadilan terdapat beberapa perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan bahwa adil adalah orang yang diketahui tidak pernah melakukan dosa besar, dan (hanya) menampakkan dosa kecil. Definisi semacam ini masih kabur, sebab definisi dosa-dosa besar tidak ada hubungannya dengan definisi keadilan. Bahkan definisi keadilan tidak berkaitan sama sekali dengan dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Sebenarnya dalam perkara dosa, tidak ada istilah dosa kecil. Semua perkara yang menyimpang dari perintah Allah merupakan dosa besar. Sama berdosanya apakah dia menipu atau memberi kesaksian palsu. Adapun nash-nash yang mencantumkan adanya dosa-dosa besar, maka yang dimaksud dosa-dosa besar disitu hanya untuk menunjukkan larangan yang sangat keras untuk menjauhi (perbuatan) dosa tersebut. Jika tidak dipahami seperti itu, berarti ada dosa-dosa yang lebih besar dari apa yang telah dikategorikan di dalam nash sebagai dosa besar, namun tidak dicantumkan di dalam nash sebagai dosa besar. Di dalam nash disebutkan bahwa memberi kesaksian palsu termasuk dosa besar, akan tetapi pembegal (qutha’ ath-thuruq) tidak tercantum, padahal juga tergolong dosa besar. Selain itu, memberi kesaksian palsu termasuk dalam aktivitas penipuan. Sedangkan berdusta atas nama Rasul saw tidak disebut sebagai dosa besar. Oleh karena itu, tidak ada batasan dosa besar dan dosa kecil. Kemudian dinyatakan, ‘orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak menampakkan dosa kecil’. Atas dasar itu definisi keadilan (seperti yang disebut diatas tadi) masih kabur. Definisi keadilan yang lebih tepat adalah, ‘setiap orang yang dapat mencegah dirinya dari perbuatan yang dianggap masyarakat tidak keluar dari jalan istiqamah (yang lurus dan benar). Sebab kata adil yang dilekatkan pada kesaksian disebutkan pada dua ayat di dalam al-Quran. Yaitu firman Allah Swt:

]اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ[

‘Dua orang yang adil diantara kamu’. (TQS. al-Maidah [5]: 106)

]وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[

‘Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu’. (TQS. ath-Thalaq [65]: 2)

Lafadz adil termasuk bagian dari lafadz-lafadz al-Quran. Maka terhadap kata tersebut tidak boleh ditafsirkan dengan penafsiran secara istilahiy ataupun kaifiy. Ia harus ditafsirkan sebagaimana lafadz-lafadz al-Quran ditafsirkan. Sebuah lafadz harus ditafsirkan secara bahasa jika lafadz-lafadz tersebut tidak memiliki makna syar’iy lain yang telah disebutkan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Jika lafadz-lafadz tersebut memiliki makna syar’iy, maka-lafadz-lafadz tersebut harus ditafsirkan dengan makna syar’iy. Apabila dikaji secara mendalam, kata adil yang dilekatkan dengan kesaksian tidak memiliki makna khusus yang ditetapkan oleh syara, selain hanya makna bahasa saja. Dengan demikian kata adil harus ditafsirkan dengan makna bahasanya. Jadi, kata adil jika dilekatkan dengan kesaksian, secara literal berarti, ‘setiap orang yang dikenal masyarakat bahwa secara umum dia adalah orang yang lurus’. Di dalam kamus al-Muhith disebutkan, (al-adl adalah lawan kata dari al-jur (menyimpang), atau sifat-sifat lurus yang ada dalam jiwa, seperti keadilan, adil dan lurus. ‘Adala –ya’dilu– fahwa ‘adil dari ‘udul. Lafadz ‘adl adalah isim (kata benda) untuk semua laki-laki adil maupun wanita yang adil. Penguasa adil adalah penguasa yang keputusannya adil. Laki-laki adil (adalah) laki-laki yang lurus, atau timbangan yang setara. dan ‘adalah muharrakah ka hamzati al-mazkun). Oleh karena itu nash-nash yang memaknai keadilan dengan dinisbahkan kepada orang yang memberi kesaksian telah menunjukkan bahwa keadilan bermakna istiqamah (lurus). Meskipun demikian al-‘adalah yang didefinisikan dengan istiqamah, dan keadilan yang didefinisikan dengan sifat-sifat yang lurus yang terdapat dalam jiwa seseorang, merupakan definisi yang masih kabur. Sebab, istiqamah tidak memiliki batasan yang bisa dipahami, karena kondisi manusia satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Selain itu, pandangan terhadap kelurusan dan bukti-bukti juga berbeda-beda. Istiqamah meskipun bermakna selalu berjalan di jalan yang lurus, akan tetapi ‘jalan lurus’ ini merupakan istilah lain. Bukan lafadz-lafadz yang memiliki makna literal maupun syar’iy. Karena itu, penafsiran terhadap lafadz isitiqamah harus dikembalikan kepada pandangan masyarakat sesuai dengan kondisi sosiologis dan masyarakat mereka. Langkah semacam ini telah ditempuh oleh pakar-pakar pembuat kamus bahasa, dimana mereka tidak mengkhususkan penafsiran lafadz-lafadz bahasa yang dihubungkan pada hukum-hukum syara. Di dalam kitab al-Misbah al-Munir disebutkan (Keadilan orang yang memberi kesaksian itu dinisbahkan kepada sifat al-‘adalah. Kemudian al-‘adalah itu memberikan sifat (adil) kepada syahid (orang yang memberikan kesaksian). Sedangkan al-‘adl adalah terkumpulnya sifat al-‘adalah dan ‘udulah. Maka orang yang memiliki sifat ini disebut orang yang adil. Yakni orang yang diridlai, yang memberikan kepuasan dengan sifat adilnya itu. Kata al-‘adl itu sendiri untuk menyebut satu atau lebih dengan kata yang sama. Kata al-‘adl bisa dipakai untuk dua (mutsanna) ataupun jama’. Sedangkan bentuk jamaknya adalah al-‘udul. Imam al-Anbari menyebutkan bahwa Abu al-Abbas mendendangkan sebuah syair kepada kami, yaitu:

[وَتَعَاقَدَا الْعَقْدَ الْوَثِيْقَ وَاشْهَدَا]

            [مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مُسْلِمِيْنَ عُدُوْلاَ]

Dua orang telah membuat perjanjian yang kokoh, kemudian keduanya bersaksi.

Semua kaum Muslim adalah adil.

Kadang-kadang kata al-‘adl digunakan dalam bentuk at-ta’nits (perempuan). Sehingga kadang-kadang dikatakan, ‘wanita yang adil –imra’at ‘adalat-‘. Sebagian ulama menyatakan al-‘adalah adalah sifat yang mampu mencegah dari perkara-perkara yang bisa mencemari kehormatan/kemuliaan (budi pekerti), baik secara adat maupun terang-terangan. Meskipun sekali waktu melakukan kesalahan-kesalahan kecil, berubah kata-katanya, akan tetapi hal itu tidak sampai mencemari kehormatan secara terang-terangan. Karena adanya kemungkinan ketidaksengajaan ataupun lupa, atau adanya ta’wil yang keliru. Ini berbeda jika perkara-perkara tersebut dilakukan berulang-ulang. Apabila dilakukan secara berulang-ulang maka penyimpangannya menjadi terang-terangan (nyata). Kebiasaan orang, serta hal-hal yang menjadi kebiasaannya, mulai cara berpakaian, perilakunya dalam berjual beli, serta cara menggunakan perhiasan, dan lain-lain bisa digunakan untuk mengukur tingkat keadilan. Jika ia melakukan perbuatan tersebut selama tidak dianggap pantas oleh orang lain, maka perbuatannya itu telah tercemar. Jika tidak, maka tidak mengapa). Nash-nash ini menunjukkan bahwa al-‘adalah (keadilan) itu berbeda-beda, tergantung dari kondisi sosiologisnya (kebiasaannya). Semua ini bisa dijadikan dasar, sebab lafadz istiqamah masih kabur, karena untuk menetapkan istiqamah memang berbeda-beda (tergantung kondisi sosiologisnya). Akan tetapi untuk menafsirkan secara literal pada kata al-‘adl masih memungkinkan. Kemudian maknanya ditetapkan berdasarkan penunjukkan (kaedah ilmu) tafsir. Adapun pernyataan mereka, ‘sifat-sifat lurus yang terdapat dalam jiwa seseorang’. bermakna, ‘orang-orang yang secara terang-terangan diketahui mampu menghindarkan dirinya dari sesuatu yang dianggap oleh masyarakat tidak pantas’. Oleh karena itu al-‘adl lebih tepat didefinisikan dengan, ‘orang-orang yang mampu menghindari hal-hal yang dianggap oleh masyarakat telah keluar dari jalan yang lurus (istiqamah), baik dia muslim ataupun kafir.’ Ini didasarkan pada kenyataan bahwa adil telah disyaratkan dalam kesaksian yang diberikan seorang muslim maupun kafir, dengan lafadz-lafadz yang sama tanpa ada pembedaan diantara keduanya. Allah Swt berfirman:

]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ[

‘Apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat) itu disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu’. (TQS. al-Maidah [5]: 106)

Yaitu orang kafir (non muslim). Allah menyatakan orang yang adil bisa dari kalangan kaum Muslim maupun non muslim. Berdasarkan hal ini bagaimana bisa al-‘adalah yang didefinisikan dengan terjatuh pada dosa besar atau kecil (dapat) diterapkan pada orang kafir. Lalu bagaimana kita bisa menolak orang yang durhaka sekali waktu dan bisa menerima kesaksian orang-orang yang menjadi mata-mata sekali waktu, dengan dalih mata-mata bukan termasuk dosa besar? Oleh karena itu yang benar –sebagaimana telah disebutkan- orang yang adil adalah orang yang mampu menghindar dari hal-hal yang oleh masyarakat dianggap telah keluar dari jalan yang lurus. Jika hal ini terdapat pada diri seseorang maka ia dianggap sebagai orang yang adil. Sebab, dirinya termasuk orang yang di dalam dirinya terdapat sifat-sifat yang lurus. Sedangkan orang yang diketahui berani melakukan tindakan haram atau terang-terangan mengerjakan maksiyat, atau tidak mengindahkan kemaksiyatan, atau ia termasuk orang yang tidak lurus, maka orang tersebut fasik. Orang yang adil merupakan lawan dari orang yang fasik. Keadilan lawannya adalah kefasikan. Orang fasik adalah orang yang tidak bisa dirinya mencegah untuk melakukan keharaman, atau orang yang terkenal tidak lurus. Adil adalah orang yang mampu menghindari tindakan yang haram, atau dirinya tidak dikenal sebagai (orang yang) tidak lurus (istiqamah).

            Keadilan sebagai syarat kesaksian diperkuat oleh firman Allah Swt:

]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ[

‘Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu’. (TQS. al-Hujurat [49]: 6)

Maka mafhum tidak diterimanya berita dari orang fasik, berarti berita yang berasal dari orang yang tidak fasik (adil) diterima. Artinya jika ada orang yang tidak fasik mendatangi kalian, maka tidak perlu kalian lakukan klarifikasi, akan tetapi terimalah. Tertolaknya berita orang fasik merupakan bukti bahwa keberadaan orang yang tidak fasik atau orang yang adil merupakan syarat diterimanya kesaksian.

            Pada dasarnya seorang muslim itu adalah adil, sampai ditetapkan kefasikan atas orang tersebut. Keimanan mereka terhadap Islam, sejatinya telah menjadikan diri mereka orang yang adil. Umar pernah menulis surat kepada Abu Musa:

[اَلْمُسْلِمُوْنَ عُدُوْلٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اِلاَّ مُجَرَّبًا عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُوْرٍ أَوْ مَجْلُوْدًا فِي حَدٍّ أَوْ ضَنِيْنًا فِي وَلاَءٍ أَوْ قَرَابَةٍ]

‘Kaum Muslim adalah adil satu dengan yang lainnya, kecuali jika ia bersaksi palsu, atau pernah dijilid dalam (perkara) had, atau tidak memberikan loyalitas (wala), atau kurang dalam taqarub’.

Artinya, asal seorang Muslim adalah adil, maka asalnya pembuktian kesaksian seorang muslim tidak diperlukan. Pembuktian hanya disyariatkan bagi orang yang menyalahi ‘asalnya’. Oleh karena itu seorang saksi muslim tidak perlu ditanya apakah ia adil atau tidak. Sebab, asal seorang muslim adalah adil. Jika dirinya bersengketa dan dalam persengketaan itu ada dakwaan atas ketidakadilan, atau ada tuduhan bahwa dirinya orang yang fasik, kemudian dakwaan itu terbukti dengan sebuah pembuktian yang menjadikan dirinya dijatuhi had (sanksi) syar’iy, maka secara otomatis kesaksian dirinya ditolak. Adapun jika dalam persengketaan itu tidak terbukti cacat dirinya dalam memberikan kesaksian, maka perkataannya harus diperhatikan dan kembali kepada asalnya, yaitu bahwa dirinya adil.

            Adapun orang kafir, jika dirinya dikenal mampu menghindar dari hal-hal yang dianggap masyarakat telah keluar dari jalan yang lurus, maka pada dasarnya dirinya adalah adil, sehingga keadilan dirinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Orang-orang yang diketahui memiliki sifat-sifat seperti ini, dirinya adalah adil. Namun, jika kesaksiannya memperoleh celaan, maka orang yang mencela kesaksiannya harus membuktikan celaannya itu. Apabila dirinya terkenal sebagai orang yang tidak bisa mencegah dirinya dari hal-hal yang dianggap oleh masyarakat telah keluar dari jalan yang lurus, maka qadliy harus menanyai dirinya dalam perkara tersebut, sebelum ada kesaksian (dari orang lain) bahwa kesaksian dirinya dapat diterima, dan tidak ada yang mencelanya. Jika kesaksiannya dicela, maka qadliy harus menyelidiki dirinya, dan ia tidak harus memerintahkan orang yang mencela kesaksian orang tersebut untuk membuktikan celaannya itu. Sebab keadilan bukanlah perkara pokok dalam masalah ini. Qadliy hanya wajib menanyai kesaksian dari orang yang bersaksi. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum orang yang tidak bisa mencegah dirinya dari hal-hal yang dianggap oleh masyarakat keluar dari jalan yang lurus, merupakan hukum orang fasik, dimana seorang qadliy harus menyelidiki hal ini. Apabila orang kafir tersebut tidak diketahui (kepribadian/keadilannya), namun dirinya diketahui patuh terhadap ajaran agamanya, maka dalam hal ini asalnya orang tersebut adalah mampu mencegah dirinya dari hal-hal yang diyakini haram oleh agamanya. Karena, asal manusia itu akan berjalan (berbuat) sesuai dengan keyakinan (yang dianutnya). Jika demikian, berarti orang tersebut mampu mencegah dirinya dari hal-hal yang dianggap oleh masyarakat telah keluar dari jalan yang lurus (istiqamah).

            Penyelidikan seorang qadliy terhadap orang yang memberi kesaksian hanya terjadi pada satu kondisi saja, yaitu keberadaan seorang kafir yang diketahui bahwa dirinya tidak mampu mencegah dari hal-hal yang dianggap oleh masyarakat telah keluar dari jalan yang lurus. Selain perkara itu, seorang qadliy tidak akan menyelidiki orang yang memberikan kesaksian. Jika terbukti penyimpangannya, maka kesaksiannya tertolak, tanpa perlu diselidiki lagi. Namun jika tidak terbukti, kesaksiannya tidak ditolak. Pada saat qadliy menanyai orang yang memberi kesaksian, qadliy harus memeriksa orang yang memberikan kesaksian dengan dirinya sendiri, dengan cara yang baik, dan dengan cara yang dipandangnya dapat memberikan gambaran yang memuaskan tentang kebenaran kesaksiannya atau kedustaannya.

Adapun apa yang dinamakan dengan tazkiyyah secara rahasia maupun terang-terangan, maka hal ini adalah satu tindakan yang tidak berdasarkan syariat. Selain itu tindakan semacam ini tidak akan bisa mengenali jati diri orang yang memberikan kesaksian. Bahkan cara seperti ini membuka kemungkinan diterimanya kesaksian orang yang fasik. Jadi, qadliy tidak boleh menggunakan cara tazkiyyah secara mutlak.

            Adil adalah syarat bagi kesaksian, begitu pula dlabith (cermat hafalannya). Yang dimaksud dlabith disini adalah pendengarannya, pemahamannya, dan bisa mengingatnya, hingga saat ia memberikan kesaksian. Dalam masalah kesaksian, disyaratkan satu syarat sebagaimana syarat dalam memberikan informasi (khabar). Karena, pada dasarnya kesaksian adalah menyampaikan informasi dengan lafadz kesaksian. Oleh karena itu, dlabith merupakan syarat dalam kesaksian.

KESAKSIAN NON MUSLIM

 

 

            Disyaratkannya orang yang memberi kesaksian harus muslim adalah bertentangan dengan nash-nash syar’iy. Nash-nash telah menyebutkan bolehnya kesaksian non muslim dalam kasus wasiat dalam perjalanan (safar), sebagaimana yang disebutkan dalam ayat al-Quran:

]شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ[

‘Apabila salah seorang kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu.’ (TQS. al-Maidah [5]: 106)

Disebutkan pula bolehnya kesaksian non muslim dalam kasus pembunuhan, sebagaimana yang dapat dipahami dari hadits Basyir bin Yasar pada orang-orang yang membunuh di Khaibar. Berdasarkan hal ini tidak disyaratkan secara mutlak bagi orang yang memberi kesaksian itu harus muslim. Begitu pula sebaliknya, tidak boleh memutlakkan kebolehan kesaksian non muslim secara umum. Sebab, hal ini juga bertentangan dengan nash-nash syara. Pada kasus harta, telah disebutkan syarat-syarat bahwa orang yang memberi kesaksian haruslah muslim. Seperti yang disebutkan di dalam ayat al-Quran:

]وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ[

‘Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu’. (TQS. al-Baqarah [2]: 282)

Juga disebutkan pada kasus talak dan ruju’, syarat-syarat bahwa orang yang memberi kesaksian harus muslim, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat al-Quran:

]فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[

‘Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu’. (TQS. ath-Thalaq [65]: 2)

Berdasarkan hal ini, tidak boleh memutlakan (bolehnya) kesaksian non muslim untuk seluruh perkara. Jadi, diperbolehkannya kesaksian non muslim harus dirinci lebih jauh lagi, dan harus terikat dengan nash-nash yang terdapat dalam al-Kitab dan as-Sunnah, tanpa ada perubahan maupun ta’wil.

            Bagi orang yang mendalami masalah ini, kita bisa simpulkan bahwa kesaksian merupakan bagian dari aktivitas yang telah disebutkan oleh khithab Syari’ (seruan Allah). Ia merupakan salah satu dari taklif-taklif syar’iyyah. Orang kafir telah diseru dengan khithab Syari’ sebagaimana halnya kaum Muslim. Hal ini didasarkan pada sebuah kenyataan bahwa Islam diturunkan untuk seluruh umat manusia.

]وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ[

‘Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya’. (TQS. Saba’ [34]: 28)

Orang-orang kafirpun dibebani perkara-perkara pokok (ushul), atau akidah Islam. Mereka juga dibebani dengan perkara-perkara furu’, yaitu (berupa) hukum-hukum syara. Dalilnya adalah seruan Allah Swt kepada mereka (orang kafir) dengan perkara-perkara furu’ dalam berbagai ayat yang sangat banyak. Seperti misalnya:

]يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ[

‘Hai manusia, sembahlah Rabb-mu’. (TQS. al-Baqarah [2]: 21)

]وَِللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ[

‘Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah’. (TQS. Ali Imran [3]: 97)

]وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ%الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ[

‘Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat’. (TQS. Fushshilat [41]: 6-7)

]فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى[

‘Dan ia tidak mau membenarkan (rasul dan al-Quran) dan tidak mau mengerjakan shalat’. (TQS. al-Qiyamah [75]: 31)

Kesaksian termasuk dalam perkara furu’, dan ia tergolong khithab Syari’. Oleh karena itu baik muslim maupun kafir terbebani dengan hukum-hukum syara tanpa perlu komentar lagi. Adapun pelaksanaan orang-orang kafir terhadap hukum-hukum furu’, jika dalam pelaksanaan hukum-hukum furu’ tersebut disyaratkan Islam, sebagaimana halnya shalat, zakat, haji dan lain-lain, maka orang kafir tidak boleh melaksanakan hukum furu’ semacam itu. Sebab ia masih kafir, dan Islam menjadi syarat pelaksanaan hukum-hukum furu’ tersebut. Selama tidak ada syarat Islam dalam pelaksanaan hukum-hukum furu’, seperti jihad, jual beli, ijarah (perupahan), dan lain-lain, maka dibolehkan bagi orang kafir menjalankan hukum-hukum tersebut. Alasannya, Qazman turut serta berperang bersama-sama Rasulullah saw, padahal ia orang kafir. Rasulullah saw juga bermuamalah dengan orang Yahudi, sampai-sampai baju besinya tergadai pada orang Yahudi. Setiap aktivitas, perjanjian, atau pengaturan (tasharruf) apapun jenisnya, atau apapun yang telah ditetapkan oleh khithab Syari’ boleh dijalankan oleh orang-orang kafir, selama tidak ada nash yang mensyaratkan Islam dalam pelaksanaannya. Hal ini bersifat umum, mencakup kesaksian dan hukum-hukum furu’ lainnya. Berdasarkan hal ini, dalam kesaksian juga dibahas, apakah di dalamnya disyaratkan Islam, sebagaimana halnya shalat, zakat, atau tidak, seperti halnya jihad dan jual beli? Jika di dalam kesaksian disyaratkan Islam, maka kesaksian tidak boleh diterapkan untuk (atau pada) orang kafir. Namun jika tidak disyaratkan, boleh orang kafir menjalankannya.

Dengan mencermati nash-nash dalam al-Kitab dan as-Sunnah, kita dapati tidak ada nash yang mensyaratkan Islam dalam perkara kesaksian dengan syarat-syarat yang bersifat mutlak. Tidak seperti perkara shalat dan haji, yang secara mutlak disyaratkan Islam.

Adapun ayat-ayat yang didalamnya menyebutkan persyaratan kesaksian itu harus muslim, maka ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat khusus yang menjelaskan kasus-kasus (topik-topik) tertentu saja. Jadi tidak berlaku umum untuk kasus-kasus lainnya. Jadi disyaratkannya saksi itu muslim adalah bersifat khusus dalam perkara tersebut, tidak boleh menjadi dalil –dengan mensyaratkan muslim- pada perkara kesaksian. Ia menjadi dalil atas perkara yang datang tersebut, seperti ayat-ayat tentang ruju’ dan talak. Berdasarkan hal ini maka hukum syara membolehkan kesaksian orang kafir dalam perkara apa saja kecuali nash mensyaratkan Islam pada perkara tersebut.. Jika nash-nash yang datang mensyaratkan saksi itu harus muslim maka tidak boleh (dalam perkara tersebut) kesaksian orang kafir. Namun jika (dalam perkara tertentu) nash tidak mensyaratkan Islam (dalam kesaksian), maka dibolehkan kesaksian orang kafir, seperti dibolehkannya berjihad jual beli gadai ijarah (perupahan) dan taklif-taklif lain.

Dalil tentang disyaratkannya Islam dalam perkara-perkara tertentu dan tidak disyaratkan Islam secara umum, adalah ayat-ayat yang menetapkan syarat Islam dalam perkara kesaksian. Itu berlaku khusus pada perkara-perkara tertentu. Firman Allah Swt:

]إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ[

‘Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimla’kan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimla’kan, maka hendaklah walinya mengimla’kan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu’. (TQS. al-Baqarah [2]: 282)

Ayat ini berkait dengan masalah harta dan perdagangan. Seperti terlihat dalam lafadz-lafadz (tadayantum biddain)-(wal yumlili ladzi ‘alaihil haqu)-(fa in kana ‘alaihil haqu safihan au dla’ifan)-(illa an takuna tijaratan hadliratan). Ayat ini membahas tentang hak-hak atas harta. Dan hal itu bersifat khusus pada topik mengenai hak-hak atas harta. Jadi setiap apa saja yang berasal dari hukum-hukum khusus yang berkait dengan hak-hak atas harta, tidak boleh dialihkan (ditafsirkan di luar topik tersebut-pent) kepada topik lainnya. Dengan demikian apabila sebuah nash menerangkan topik tertentu, maka nash tersebut harus dikaitkan dengan topik itu saja. Nash-nash yang menerangkan kejadian tertentu, atau menjadi jawaban atas suatu persoalan tertentu, maka nash tersebut khusus berlaku pada kejadian dan perkara itu saja. Tidak boleh diberlakukan secara umum untuk seluruh kejadian. Karena, pertanyaan akan dikembalikan kepada jawaban. Selain itu, sebuah kalimat yang menjelaskan topik tertentu, hukumnya harus dibatasi pada topik itu saja. Sebab, lafadz nash yang di dalamnya menjelaskan hukum suatu kejadian atau hukum atas suatu persoalan, hanya berkait dengan kejadian-kejadian itu saja, atau hanya berkait dengan persoalan itu saja. Jadi, tidak terkait dengan kejadian atau soal yang lainnya secara mutlak. Dengan demikian hukum selalu terkait dengan topik kejadian atau topik soalnya. Artinya, hukum sangat terkait dengan kejadian yang harus dihukumi, atau dengan perkara yang dipertanyakan hukumnya. Tidak berhubungan dengan yang lainnya. Oleh karena itu hukum tersebut tidak berlaku umum bagi topik-topik yang lain. Tetapi hanya berlaku khusus, sesuai dengan topik kejadian ataupun soalnya. Ayat-ayat dan hadits yang menjelaskan tentang hak-hak harta, maka kejadiannya hanya terkait dengan hak-hak harta. Hukum (yang terkandung dalam nash tersebut) hanya terkait dengan hak-hak harta itu saja, dan tidak berlaku umum selain hak-hak atas harta. Jadi berlaku khusus untuk hak-hak harta saja. Selain itu tidak ada kaitannya. Dari sini jelaslah bahwa persyaratan Islam bagi orang yang hendak memberi kesaksian yang tercantum dalam firman-Nya:

]وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ[

‘Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu’. (TQS. al-Baqarah [2]: 282)

Hanya berlaku khusus pada hak-hak harta saja. Sebab, topik ayat tersebut berkaitan dengan hak-hak harta. Berdasarkan hal ini, muslim didalam ayat ini tidak boleh dijadikan syarat umum bagi orang yang hendak memberi kesaksian. Akan tetapi hanya menjadi syarat bagi orang yang memberi kesaksian dalam masalah hak-hak harta.

Ayat diatas mensyaratkan saksi harus muslim dalam seluruh kasus yang berkaitan dengan hak-hak harta, dalam perkara hutang, perdagangan, serta seluruh perkara yang berhubungan dengan hak-hak harta, seperti melunasi harga barang yang dibeli, sewa rumah, penggantian atas barang yang hilang dan yang dighasab, serta hal-hal lain yang terkait dengan hak-hak harta, seperti halnya juga hutang piutang dan perdagangan. Sebab, syarat Islam bagi saksi sangat jelas disebutkan dalam ayat (min rijalikum), yaitu dari golongan kaum Muslim. Sedangkan topik ayat tersebut berkaitan dengan pelunasan harta, dan ini merupakan perkara yang sangat jelas. Oleh karena itu tidak perlu komentar lagi bahwa syarat saksi dalam hak-hak harta harus muslim.

Meskipun demikian, harus diketahui bahwa hak-hak harta ini berbeda dengan akad maupun pengelolaan (tasharruf). Ayat ini tidak berarti memberikan syarat Islam terhadap kesaksian dalam perkara akad jual beli, ijarah, perwakilan (wakalah), gadai, dan lain-lain. Tidak juga dalam hal pengaturan (tasharruf), seperti hibah, dan lain-lain. Perkara semacam ini tidak termasuk hak-hak harta, melainkan termasuk dalam akad dan pengaturan. Oleh karena itu kesaksian non muslim dalam perkara-perkara seperti ini diperbolehkan, selama tidak ada nash yang menjelaskan topik tertentu. Adapun dalil bahwa dalam hal akad dan pengaturan tidak termasuk dalam hak-hak harta, karena memang ayat tersebut telah memberi batasan pada masalah hak-hak saja, dengan kalimat (alladzi ‘alaihil haq), (tadayantum biddaini) dan (illa an takuuna tijaratan hadliratan tudiiruunaha). Topiknya hanya terkait dengan harga (nilai) perdagangan dan hutang, atau terkait dengan mata uang, atau terkait dengan harta yang bermakna uang (nuqud), bukan harta yang bermakna semua yang dianggap harta. Oleh karena itu ayat tersebut dinamakan dengan ayat hutang. Sedangkan akad dan pengaturan, bukan termasuk hak-hak harta, melainkan muamalah. Namun, pelunasan harga dan upah merupakan bagian dari urusan harta. Sementara, akad jual beli tidak tergolong perkara urusan harta. Lain halnya dengan pelunasan harga barang yang dibeli, yang termasuk dalam perkara hak-hak harta. Berdasarkan hal itu barang yang dianggap harta selalu terjadi pada seluruh akad dan urusan pengelolaan. Persyaratan muslim bagi orang yang hendak bersaksi hanya berlaku pada kasus pelunasan harga suatu barang yang dibeli. Selain dari perkara itu, seperti akad jual beli, maka saksi tidak disyaratkan harus seorang muslim. Dengan demikian jelas bahwa ayat tersebut khusus untuk topik tertentu. Dan hukum-hukum yang terdapat di dalam ayat tersebut hanya belaku pada topik-topik itu saja. Di dalam ayat tentang wasiat, dicantumkan bahwa syarat saksi haruslah seorang muslim. Allah Swt berfirman:

]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ[

‘Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu’. (TQS. al-Maidah [5]: 106)

Topik ayat ini adalah tentang wasiat. Dengan kata lain ayat ini hanya membahas tentang wasiat. Berarti, ayat ini khusus menerangkan hukum tentang wasiat. Maka, semua yang terkandung dalam ayat itu hanya berlaku pada topik wasiat, dan tidak berlaku untuk topik-topik yang lain. Ini mengingat bahwa kesaksian orang kafir dalam akad (seperti) jual beli, begitu pula dalam urusan pengelolaan seperti hibah, adalah boleh. Sedangkan wasiat termasuk dalam masalah pengelolaan (tasharruf). Seandainya tidak ada nash yang menerangkannya, tentu kesaksian orang kafir dalam perkara ini diperbolehkan. Masalahnya, dijumpai nash yang menetapkan dan mensyaratkan bahwa orang yang hendak memberikan kesaksian di dalam masalah wasiat harus seorang muslim. Allah Swt berfirman:

]شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ[

‘Apabila salah seorang kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu’. (TQS. al-Maidah [5]: 106)

Dengan demikian, syarat saksi dalam perkara wasiat harus seorang muslim. Jadi, makna ayat tersebut adalah, ‘Jika kalian tidak mendapati sebab-sebab kematian serta yang mendahuluinya pada salah seorang diantara kalian, maka hendaklah ia segera berwasiat’. Kesaksian yang disyariatkan diantara kalian -yakni diantara kaum Muslim- dalam kasus ini, adalah kesaksian dua orang laki-laki adil diantara kalian (kaum Muslim). Yang demikian itu agar orang yang diwasiati bisa meminta kesaksian keduanya atas wasiatnya. Dengan kata lain kesaksian yang disyariatkan diantara kaum Muslim dalam masalah wasiat adalah dua orang saksi adil dari kalangan kaum Muslim. Pendek kata, muslim menjadi sebuah persyaratan yang mengikat. Sebab, wasiat merupakan kekhususan bagi kaum Muslim. Karena itu Allah Swt berfirman (syahaadatu bainikum). Huruf ‘baina’ merupakan perkara i’tibariy yang berfungsi sebagai penghubung dua perkara satu dengan yang lainnya, atau yang menghubungkan zaman, tempat, kondisi atau suatu pekerjaan. Ada yang berpendapat ‘baina’ disebutkan untuk al-wasl (penghubung) dan al-farqah (pemisah). Huruf ‘baina’ yang menunjukkan pengertian al-farqah (pemisah) adalah perkataan mereka (dzatal baini) untuk menunjukkan makna permusuhan dan kebencian. Allah Swt berfirman:

]وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ[

‘Dan perbaikilah perhubungan diantara sesamamu’. (TQS. al-Anfal [8]: 1)

Artinya, permusuhan dan perusakan yang terjadi diantara kalian. Oleh karena itu baina merupakan perkara maknawi yang menghubungkan diantara individu-individu. Maka firman-Nya (syahadatu bainikum), maksudnya adalah kesaksian pada perkara-perkara diantara kalian, atau ketetapan hukum (tentang kesaksian) yang terjadi diantara kalian. Yaitu diantara kaum Muslim. Topik diatas menunjukkan bahwa wasiat termasuk kekhususan-kekhususan dari kaum Muslim. Maka di dalam perkara wasiat, saksi disyaratkan harus muslim.

            Syari’ (Allah Swt) telah mengecualikan (kesaksian) dalam hal wasiat pada kondisi safar (bepergian) saja. Dalam kondisi semacam itu (yakni safar), kesaksian orang kafir diperbolehkan. Allah Swt berfirman:

]أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي اْلأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ[

‘Atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian’. (TQS. al-Maidah [5]: 106)

Jika kalian berjalan di muka bumi atau jika kalian bepergian, kemudian kalian mendapatkan sebab-sebab kematian atau hal-hal yang mendahuluinya, maka ambillah dua orang saksi dari orang selain kalian (yakni orang kafir). Ayat tersebut mensyaratkan dua orang saksi dalam kasus wasiat. Dan ayat tersebut berhubungan dengan kondisi khusus dalam perkara wasiat. Jadi, diperbolehkan kesaksian orang kafir dalam perkara wasiat, namun dalam kondisi safar (bepergian) saja. Seakan-akan ayat tersebut telah mengecualikan (kondisi) safar dalam (perkara) wasiat. Sebab (in) merupakan syarthiyyah (syarat), yang berfungsi sebagai persyaratan. Dan ia dihubungkan dengan firman-Nya (au akharaani min ghairikum). Maknanya adalah, kesaksian yang disyariatkan diantara kalian ketika kalian berwasiat adalah dua orang adil diantara kalian, akan tetapi jika kalian berjalan di muka bumi (bepergian), maka (dibolehkan) saksinya dua orang kafir. Dalil bahwa hal ini merupakan makna dari ayat tersebut adalah kesaksian seorang muslim dalam wasiat diperbolehkan, baik dalam safar maupun tidak dalam (kondisi) safar. Namun demikian bukan berarti bahwa firman-Nya (in antum) dikaitkan dengan firman-Nya (itsnaani dzawa ‘adli minkum) Sebab hal itu tidak pada tempatnya, dan tidak ada hubungannya penyebutan kondisi safar dinisbahkan kepada kaum Muslim. Oleh karena itu firman Allah Swt (in antum dlarabtum fil ardli), hanya berhubungan dengan firman Allah Swt (au akharaani min ghairikum). Jadi, bukan dikaitkan dengan firman Allah Swt (itsnaani dzawaa ‘adli minkum). Dengan demikian posisi ayat itu adalah demikian:

]أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي اْلأَرْضِ[

‘Atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi’. (TQS. al-Maidah [5]: 106)

Jelas, bahwa firman Allah Swt (au akharaani min ghairikum), merupakan dalil bolehnya kesaksian non muslim pada perkara wasiat dalam kondisi safar. Ini merupakan dalil bagi satu kondisi dari suatu topik tertentu. Bukan dalil tentang bolehnya kesaksian non muslim secara mutlak.

Disamping itu, tidak boleh dinyatakan bahwa ayat tersebut adalah dalil atas bolehnya kesaksian non muslim dalam perkara harta. Pendapat semacam ini bertentangan dengan nash dan penunjukkan nash tersebut. Ayat tadi menerangkan suatu kondisi tertentu dalam topik tertentu pula. Yaitu wasiat dalam kondisi bepergian (safar). Penunjukkan ayat tersebut (yakni wasiat dalam kondisi safar) merupakan bagian dari aktivitas pengelolaan (tasharruf), bukan terkait dengan penunaian dari salah satu penunaian harta. Masalah ini tidak sama dengan masalah hutang, namun mirip dengan masalah hibah. Ayat ini tidak berlaku atas hak-hak (penunaian) harta.

            Jelas, bahwa ayat tersebut khusus berkait dengan topik tertentu. Maka hukum-hukum yang terkandung dalam ayat tersebut –yakni persyaratan bagi saksi haruslah seorang muslim- berlaku khusus pula dalam topik tersebut. Pengecualiannya hanya dalam satu kondisi saja, yaitu tatkala bepergian (safar). Oleh karena itu, kesaksian non muslim dalam wasiat jika dalam kondisi safar, diperbolehkan. Firman Allah Swt:

]أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي اْلأَرْضِ[

‘Atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi’. (TQS. al-Maidah [5]: 106)

Ayat-ayat tentang ruju’ dan talak, menetapkan persyaratan bagi saksi harus seorang muslim. Allah Swt berfirman:

]يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ[

‘Hai Nabi apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar)’. (TQS. ath-Thalaq [65]: 1)

Sampai ayat:

]فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[

‘Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu’. (TQS. ath-Thalaq [65]: 2)

Ayat-ayat ini topiknya adalah mengenai ruju’ dan talak.

]فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ[

‘Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik’. (TQS. ath-Thalaq [65]: 2)

Ayat ini berlaku khusus pada topik ruju’ dan talak. Seluruh kandungan yang terdapat di dalam ayat tersebut khusus mengenai masalah ruju’ dan talak. Dan tidak berhubungan dengan topik-topik lainnya. Oleh karena itu firman-Nya:

]وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[

‘Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu’. (TQS. ath-Thalaq [65]: 2)

pada ayat tersebut, khusus tentang ruju’ dan talak. Ini merupakan dalil bahwa kesaksian dalam perkara ruju’ dan talak disyaratkan muslim. Dan tidak menunjukkan bahwa kesaksian selain perkara ruju’ dan talak harus muslim. Ayat ini merupakan dalil khusus pada topik tertentu, dan tidak bisa menjadi dalil umum.

Adapun persyaratan bahwa saksi harus muslim dalam masalah perkawinan, maka hal ini diambil dari (kaedah) dalalah fahwa (mafhum muwafaqah) dari ayat diatas. Yaitu jika dalam masalah ruju’ disyaratkan dua orang saksi muslim, maka dalam perkawinan lebih utama lagi, -yakni disyaratkan dua saksi muslim-. Selain itu, ruju’ sendiri adalah perkawinan dengan wanita yang ditalak. Jadi, ayat ini membahas juga tentang perkawinan, maka ayatnya pun menunjukkan pada (topik tentang) perkawinan. Dengan demikian, ayat ini berlaku khusus pada topik yang khusus pula. Adapun persyaratan bahwa saksinya harus muslim, dalam ayat tersebut, berlaku khusus pada topik yang telah disebutkan ayatitu, yaitu ruju’ dan talak. Termasuk dalam perkara ruju’ adalah perkawinan.

            Di dalam hadits yang berbicara tentang ru’yatul hilal, ditetapkan persyaratan bagi saksi, yaitu harus muslim. Dari Ibnu Abbas ia berkata:

«جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ r فَقَالَ اِنِّي رَاَيْتُ الْهِلاَلَ يَعْنِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهِ، قَالَ نَعَمْ، قَالَ: أَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ ياَ بِلاَلُ قُمْ فَاْذَنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُوْمُوْا غَدًا»

‘Ada seorang Arab mendatangi Rasulullah saw, kemudian lelaki Arab itu berkata, ‘Aku telah melihat bulan (hilal) –yakni bulan Ramadhan-‘. Rasulullah saw bertanya, ‘Apakah engkau bersaki bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah?’ Laki-laki itu menjawab: ‘Ya’. Rasul bertanya lagi, ‘Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah?’. Ia menjawab: ‘Ya’. Kemudian Rasulullah saw bersabda, ‘Wahai Bilal, kumandangkan azan, lalu sampaikan kepada masyarakat bahwa besok puasa’.

Hadits ini topiknya mengenai ru’yatul hilal. Pertanyaan yang diajukan Rasulullah saw kepada saksi, apakah dirinya muslim, tidak berlaku umum untuk seluruh (perkara) kesaksian, namun khusus berlaku bagi saksi ru’yatul hilal. Ini merupakan dalil bahwa dalam perkara ru’yatul hilal, saksinya disyaratkan muslim. Hadits ini tidak menunjukkan bahwa persyaratan saksi pada kasus selain ru’yatul hilal haruslah muslim. Jadi, sekedar dalil disyaratkannya muslim bagi saksi ru’yatul hilal. Bukan dalil atas persyaratan Islam pada diri saksi.

            Dari sini jelas, bahwa asalnya, kesaksian non muslim itu diperbolehkan dalam seluruh perkara. Sebab, mereka adalah pihak yang diseru dengan berbagai taklif (hukum). Kesaksian dari non muslim tetap sah, selama tidak ada nash yang di dalamnya mensyaratkan Islam. Kesaksian adalah bagian dari taklif, karena ia termasuk khithab as-Syari’. Sementara, khithab as-Syari’ itu ditujukan bagi seluruh umat manusia. Dalam taklif tidak ada nash yang menunjukkan persyaratan Islam, maka taklif tetap sah dikerjakan oleh non muslim, seperti (kasus) jihad. Telah jelas pula bahwa disini ada beberapa kejadian atau perkara yang di dalamnya tidak mensahkan kesaksian non muslim. Karena dalam perkara tersebut saksi disyaratkan harus muslim. Perkara-perkara tersebut telah menetapkan syarat bahwa saksi haruslah muslim yaitu mencakup perkara penunaian harta, wasiat selain pada kondisi safar. Pada perkara-perkara itu saja kesaksian non muslim diperbolehkan. Pada kasus ruju’ dan talak, serta kembali melakukan perkawinan, saksinya harus muslim. Pada perkara-perkara yang tidak mensyaratkan saksinya harus muslim, maka kesaksian non muslim diperbolehkan. Non muslim diperbolehkan menjadi saksi dalam perkara hudud, boleh menjadi saksi dalam kasus zina. Adapun firman Allah Swt:

]لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ[

‘Dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi’. (TQS. an-Nur [24]: 4)

Empat saksi diatas tidak disyaratkan muslim. Hal ini berlaku mutlak, sehingga Allah berfirman ‘syuhadaa’ atas saksi-saksi itu sendiri. Non muslim boleh menjadi saksi dalam kasus pencurian, qadzaf, minum khamar, dan perkara-perkara hudud lainnya. Mereka juga boleh menjadi saksi dalam perkara jinayat. Bolehnya kesaksian non muslim dalam perkara jinayat dikuatkan berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan dalam hadits Basyir bin Yasar.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Basyir bin Yasar, yang menduga seorang laki-laki Anshar yang bernama Sahal bin Abi Hatmah telah memberi khabar kepadanya bahwa ada sekelompok kaumnya yang pergi ke (daerah) Khaibar. Kemudian mereka berpisah jalan. Salah seorang dari mereka didapati terbunuh. Merekapun menanyai orang-orang yang dijumpainya, ‘Apakah engkau membunuh sahabat kami?’. Mereka menjawab, ‘Kami tidak membunuhnya, dan kami tidak tahu siapa pembunuhnya’. Kemudian orang-orang Anshar itu mendatangi Rasulullah saw, seraya berkata: ‘Wahai Rasulullah, kami pergi ke Khaibar, kemudian kami dapati salah seorang dari kami terbunuh’. Rasulpun bersabda: ‘Celaka besar, celaka besar’. Lalu beliau berkata kepada orang-orang Anshar itu, ‘Tunjukkan buktinya’. Mereka menjawab: ‘Kami tidak memiliki bukti’. Rasul bersabda lagi: ‘Mintalah mereka untuk bersumpah’. Maka mereka menjawab: ‘Kami tidak ridla dengan sumpahnya (orang) Yahudi’. Namun Rasulullah menolak tuntutan darah mereka. Kemudian Rasulullah memberikan diyat kepada mereka sebanyak 100 ekor unta shadaqah. Hadits ini menunjukkan bahwa beliau meminta bukti kepada mereka atas terbunuhnya korban yang dibunuh oleh orang Yahudi. Mereka berkata kepada Rasul: ‘Kami berangkat ke Khaibar dan kami dapati salah seorang diantara kami terbunuh’. Berdasarkan pengetahuannya kejadian tersebut terjadi di Khaibar, (yaitu) tempat tinggal orang-orang Yahudi dan kabilahnya. Namun beliau tetap meminta bukti, meskipun disana tidak ada seorang muslimpun (yang tinggal). Indikasi bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat orang Yahudi, menunjukkan bahwa seandainya ada bukti dari orang Yahudi, tentu akan diterima kesaksiannya itu. Hal ini diperkuat lagi dengan kenyataan bahwa beliau meminta kepada penuntut agar mereka mengambil sumpah orang-orang Yahudi. Ada riwayat lain dari Sahal bin Abi Hatmah, ‘Sumpahlah lima puluh orang diantara mereka (Yahudi)’. Kemudian mereka berkata: ‘Bagaimana bisa kami menmgambil sumpahnya orang-orang kafir?’ Sumpah merupakan bagian dari pembuktian. Ini semua menunjukkan bahwa dalam pembuktian kasus jinayat, kesaksian dan sumpahnya orang non muslim bisa diterima.

            Demikianlah, kesaksian non muslim dalam muamalah selain (perkara) pelunasan harta, berbagai akad, pengelolaan (tasharruf) selain wasiat, selain ruju’, talak dan perkawinan, diperbolehkan. Kesaksian non muslim dalam kasus ru’yatul hilal tidak boleh diterima, berdasarkan ketetapan dari nash. Namun demikian, kesaksian mereka dapat diterima dalam perkara-perkara yang memerlukan keahlian, seperti kedokteran, dan lain-lain. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara kafir dzimmiy ataupun musta’min. Adapun terhadap kafir harbiy maka perlu dilihat lebih dahulu. Jika diantara kita dan mereka –yakni penduduknya dalam kondisi perang secara riil- maka kesaksian antara kita dan mereka tidak diperbolehkan. Namun, jika diantara kita dan mereka tidak berada dalam kondisi perang secara riil, maka kesaksian kafir harbiy diperbolehkan. Sebab, ia tercakup dalam umumnya khithab taklif. Dalam hal ini tidk bisa dinyatakan bahwa antara kita dan mereka ada permusuhan. Karena, permusuhan itu adalah permusuhan agama. Sedangkan permusuhan agama tidak menghalangi diterimanya kesaksian. Yang bisa mencegah diterimanya kesaksian adalah ‘permusuhan dunia’. Orang kafir, yang antara kita dan mereka berada dalam kondisi perang secara riil, maka berarti antara kita dan mereka terjadi permusuhan dunia, yakni perang itu sendiri.

            Ini jika dinisbahkan pada kesaksian non muslim terhadap kaum Muslim. Adapun kesaksian mereka bagi non muslim, yakni kesaksian orang kafir kepada orang kafir, maka kesaksian semacam itu diperbolehkan. Bagi orang kafir berhak memberi kesaksian satu dengan yang lainnya, dalam perkara apa saja. Imam Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi saw bersabda:

«أُجَازِي شَهَادَةَ اَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ»

Aku membolehkan kesaksian ahlu dzimmah satu dengan yang lain’.

 

Kondisi ini juga berlaku bagi (kafir) musta’min.

NISHAB KESAKSIAN

            Orang yang mengkaji nash-nash syara, baik ayat-ayat maupun hadits akan berkesimpulan bahwa nishab kesaksian adalah dua orang saksi. Allah Swt berfirman:

]وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ[

‘Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi’. (TQS. al-Baqarah [2]: 282)

]شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ[

‘Apabila salah seorang kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu’. (TQS. al-Maidah [5]: 106)

]وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[

‘Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu’. (TQS. ath-Thalaq [65]: 2)

Ini jika disandarkan pada ayat-ayat.

Adapun jika dinisbahkan kepada hadits-hadits (sebagai berikut). Dari al-Asy’at bin Qais yang berkata:

«كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُوْمَةٌ فِي بِئْرٍ فاَخْتَصَمْنَا اِلَى رَسُوْلِ اللهِ r فَقاَلَ: شَاهِدَاكَ اَوْ يَمِيْنُهُ»

‘Antara aku dan seorang laki-laki ada perselisihan dalam perkara sumur. Kemudian kami mengajukan perkara tersebut ke hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah saw pun bersabda, ‘Dua orang saksi kalian, atau sumpahnya’.

Imam Ahmad telah mengeluarkan hadits dari Iyadl bin Himmar yang berkata, Rasulullah saw bersabda:

«مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيَشْهَدْ ذَوَيْ عَدْلٍ»

‘Barangsiapa menemukan (barang) temuan (luqathah), hendaklah membawa dua orang saksi yang adil’.

Dari Aisyah ra berkata, Rasulullah saw bersabda:

«لاَ نِكاَحَ اِلاَّ بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»

‘Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil’.

Nash-nash ini menunjukkan bahwa batas dari kesaksian adalah dua orang saksi yang adil. Meskipun nash-nash tersebut tidak lengkap, (berbentuk) sighat umum, dan nash-nash tersebut juga secara khusus mengungkap topik-topik tertentu, akan tetapi keluasan dasn kemenyeluruhan penjelasannya pada sebagian topik-topik itu berkaitan dengan perkara muamalah. Memang hal ini menunjukkan bahwa nash-nash tersebut bersifat umum, atau menunjukkan bahwa nash-nash tersebut merupakan perkara-perkara pokok, atau menunjukkan bahwa topik-topik yang disebutkan dalam nash tersebut lebih sedikit. Topik-topik itu meliputi hak-hak harta, pengelolaan, berbagai akad, ghasab, dan barang temuan (luqathah). Topik-topik ini yang paling banyak disebut. Ini menunjukkan bahwa nishab kesaksian adalah dua orang. Syari’ telah menetapkan jumlah tertentu dalam kesaksian. Dengan kata lain, Syari’ telah menetapkan ukuran tertentu bagi kesaksian, sebagaimana ukuran air yang tidak dianggap najis, serta ukuran emas dan perak yang wajib dikenai zakat. Ukuran-ukuran tertentu dalam syara kadangkala untuk mencegah adanya kelebihan atau kekurangan. Misalnya firman Allah Swt:

]الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ[

‘Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera’. (TQS. an-Nur [24]: 2)

Juga untuk mencegah kekurangannya, bukan kelebihannya. Seperti kata-kata dalam hadits:

«اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لاَ يَحْمِلُ خَبْثًا»

‘Jika air (untuk berwudhu) itu telah mencapai dua qullah maka ia tidak mengandung (lagi) najis’.

Kadangkala untuk mencegah kelebihan, bukan kekurangannya. Misalnya waktu maksimal haid. Ukuran-ukuran tersebut memiliki penujukkan dalilnya dalam syara. Artinya, ukuran-ukuran itu memiliki mafhum, maka ia digunakan (diperlakukan) berdasarkan mafhum ‘adad-nya.

Jumlah adalah satuan ukuran bagi yang diukur. Penyebutan jumlah pada nash-nash tersebut berarti penyebutan ukuran tertentu bagi kesaksian. Disini ukuran tersebut ada yang digunakan untuk mencegah adanya kelebihan, bukan kelebihannya. Misalnya:

«اِذَا بَلَغَ الْماَءُ قُلَّتَيْنِ»

‘Jika air (untuk berwudhu) itu telah mencapai dua qullah maka ia tidak mengandung (lagi) najis’.

Ini mirip dengan sabda Rasulullah saw pada nishab emas dan perak:

«اِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهاَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا»

‘Jika kalian memiliki 200 dirham dan sudah tersimpan selama satu tahun, maka dikenakan zakatnya lima dirham. Dan tidak ada kewajiban apapun bagi kalian, yakni pada emas sampai kalian memiliki 20 dinar’.

Penyebutan kadar (dengan nilai) 200 dan 20, merupakan penyebutan kadar untuk mencegah adanya kekurangan, dan bukan untuk mencegah kelebihannya. Demikian pula penyebutan dua orang saksi merupakan penyebutan ukuran. Penyebutan ini untuk mencegah adanya kekurangan, dan tidak untuk mencegah kelebihannya. Berdasarkan hal itu, nishab kesaksian adalah dua orang saksi. Nishab inilah yang telah ditunjukkan oleh nash-nash, baik dari al-Kitab maupun as-Sunnah.

KLASIFIKASI DUA ORANG SAKSI

 

            Sesungguhnya orang yang mengkaji nash-nash syara, baik di dalam al-Kitab maupun as-Sunnah akan mendapati bahwa Syari’ telah menjelaskan dua orang saksi dalam berbagai penjelasan. Syara telah menjelaskan bahwa keduanya harus laki-laki. Allah Swt berfirman:

]وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ[

‘Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu’. (TQS. al-Baqarah [2]: 282)

Syara telah menjelaskan pula bahwa dua saksi itu adalah laki-laki seorang laki-laki dan dua orang wanita. Allah Swt berfirman:

]فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ[

‘Jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan’. (TQS. al-Baqarah [2]: 282)

Syara juga telah menjelaskan bahwa dua saksi itu adalah empat orang wanita. Sebab dua orang wanita setara dengan seorang laki-laki. Dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah saw yang berkata:

«فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ»

‘Kesaksian dua orang wanita setara dengan kesaksian seorang laki-laki’.

Dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda dalam satu hadits:

«أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفَ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَا: بَلَى يَارَسُوْلَ اللهِ»

‘Bukankah kesaksian seorang wanita separuh dari kesaksian laki-laki?’. Kami menjawab: ‘Benar, ya Rasulullah’.

Syara juga telah menjelaskan bahwa kedua saksi itu adalah seorang saksi dan sumpah dari orang yang mendakwa. Dari Ibnu Abbas:

«اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ r قَضَى بِيَمِيْنٍ وَشاَهِدٍ»

‘Bahwa Rasulullah saw telah memutuskan perkara dengan sumpah (dari orang yang mendakwa) dan seorang saksi’.

Dari Jabir:

«اَنَّ النَّبِيَّ r قَضَى بِالْيَمِيْنِ وَالشَّاهِدِ»

‘Rasulullah saw telah memutuskan perkara dengan sumpah dan seorang saksi’.

Dari Ja’far bin Muhammad dari ayahnya, dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib:

«اَنَّ النَّبِيَّ r قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَيَمِيْنٍ صَاحِبِ الْحَقِّ وَقَضَى بِهِ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٌّ بِالْعِرَاقِ»

‘Bahwa Nabi saw telah memvonis (suatu perkara) dengan kesaksian seorang saksi dan sumpah dari shahibul haq. Dan hal itu pernah dilakukan oleh Amirul Mukminin Ali ra di Irak’.

Dari Rabi’ah bin Sahil bin Abi Shalih dari bapaknya dari Abu Hurairah, yang berkata:

«قَضَى رَسُوْلُ اللهِ r بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ»

‘Rasulullah saw telah memutuskan perkara dengan sumpah dan satu orang saksi’.

Dari Sarruq:

«اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ r أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ وَيَمِيْنَ الطاَّلِبِ»

‘Rasulullah saw membolehkan kesaksian seorang laki-laki dan sumpah dari si penuntut’.

Dari az-Zabib bin Tsa’labah, terdapat sebuah kisah yang diceritakan bahwa di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah saw bertanya kepadanya:

«هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّكُمْ أَسْلَمْتُمْ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذُوْا فِي هَذِهِ اْلأَيَّامِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مَنْ بَيَّنَتْكَ؟ قُلْتُ: سَمْرَةُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ وَرَجُلٌ آخَرُ سَمَاهُ لَهُ، فَشَهِدَ الرَّجُلُ وَاَبَى سَمْرَةُ اَنْ يَشْهَدَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ r : قَدْ أَبَى اَنْ يَشْهَدَ لَكَ فَتَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِكَ اْلآخَرِ، قُلْتُ نَعَمْ، فَاسْتَحْلِفْنِي فَخَلَفْتُ بِاللهِ لَقَدْ اَسْلَمْنَا يَوْمٌ كَذَا وَكَذَا»

‘Apakah engkau memiliki bukti bahwa engkau telah masuk Islam sebelum berperkara hari ini?’ Aku menjawab, ‘Benar’. Rasul bertanya: ‘Siapa yang menyaksikan engkau?’ Aku menjawab: ‘Samrah, seorang laki-laki dari bani Anbar dan seorang laki-laki lain yang ia sebutkan namanya’. Kemudian laki-laki itu memberi kesaksiannya, sedangkan Samrah menolak memberi kesaksian. Rasulullah saw bersabda: ‘Dia (Samrah) telah menolak memberi kesaksian kepadamu, maka bersumpahlah engkau bersama dengan saksimu yang lain itu’. Aku berkata: ‘Baiklah’. Kemudian beliau menyumpahku, ‘Aku bersumpah atas nama Allah, sungguh aku telah masuk Islam pada hari ini’.

Lalu di bagian akhir kisah tersebut disebutkan:

«اَنَّ النَّبِيَّ r عَمِلَ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيْنِ»

‘Sesungguhnya Nabi saw telah memutuskan (perkara) dengan satu orang saksi dan sumpah’.

Abu Umar an-Namari berkomentar terhadap hadits ini, ‘Hadits ini adalah hadits hasan’.

            Nash-nash diatas menunjukkan bahwa Syari’ (Allah Swt) tidak hanya menyebut dua orang saksi saja, akan tetapi mengklasifikasikan lagi dua saksi tersebut. Dua orang saksi adalah dua orang laki-laki, (atau) seorang laki-laki dan dua orang wanita, (atau) wanita-wanita yang setara dengan dua orang saksi laki-laki, -dua orang wanita sebanding dengan seorang laki-laki-, (atau) seorang saksi disertai sumpah dari penuntut. Rincian ini dianggap sebagai penjelasan atas dua orang saksi. Sebab, lafadz-lafadz ‘dua orang saksi’, merupakan lafadz-lafadz mujmal (umum), sama seperti halnya zakat, shalat, haji dan lain-lain. Disamping itu nash-nash syara juga menjelaskan dua orang saksi itu adalah: dua orang laki-laki; atau seorang laki-laki dan dua orang wanita; atau empat orang wanita; atau seorang saksi dan sumpah dari penuntut. Semua itu menjadi penjelas bagi dua orang saksi tersebut. Artinya, penjelas bagi nishab. Jadi, nishab kesaksian adalah dua orang saksi. Salah satu dari kedua orang saksi itu bisa berupa sumpah. Karena sumpah merupakan bentuk kesaksian. Bisa juga berupa dua orang wanita. Sebab keduanya telah ditetapkan oleh nash hadits sebagai pengganti seorang saksi laki-laki. Adapun keberadaan sumpah sebagai salah satu saksi, hal itu telah ditetapkan oleh nash-nash al-Quran. Al-Quran menyebut sumpah suami isteri dengan kesaksian. Allah Swt berfirman:

]فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ[

‘Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar’. (TQS. an-Nur [24]: 6)

Oleh karena itu, sumpah bisa dijadikan kesaksian, dan bisa menggantikan kedudukan seorang saksi. Sumpah dan kesaksian seorang saksi laki-laki setara dengan dua orang saksi. Adapun keberadaan dua orang wanita setara dengan seorang saksi, karena Rasulullah saw bersabda:

«شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ»

‘Kesaksian dua orang wanita setara dengan kesaksian seorang laki-laki’.

Maka, empat orang wanita setara dengan dua orang saksi laki-laki. Dengan demikian terlihat bahwa dua orang saksi itu –meski keduanya berbeda jenisnya- akan tetapi keduanya tetap dua orang saksi. Adapun nash-nash yang menjelaskan keberadaan saksi kedua, merupakan penjelas terhadap jenis dari saksi, bukan nishab yang lain. Oleh karena itu jenis-jenis dari dua saksi tersebut ada empat macam. Yaitu, dua orang laki-laki; seorang laki-laki dan dua orang wanita; empat orang wanita; dan seorang saksi disertai sumpah dari penuntut.

            Allah Swt menyebut nishab kesaksian dengan dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita dengan nash yang amat jelas, yakni:

]وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ[

‘Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan’. (TQS. al-Baqarah [2]: 282)

 

Manthuq dan mafhum-nya menunjukkan bahwa hal itu merupakan nishab bagi kesaksian.

Sementara itu (terdapat komentar-pent), dengan diterimanya hadits yang menyatakan seorang laki-laki dan sumpah dari penuntut sebagai pengganti nishab kesaksian dua orang laki-laki), berarti bahwa hadits tersebut telah menasakh ayat. Sebab, di satu sisi ayat itu menjelaskan satu hukum, sementara di sisi lain hadits juga menjelaskan hukum lain yang berbeda. Artinya, hadits itu telah menasakh ayat. Sedangkan hadits itu (dikatakan) tidak menasakh al-Quran secara khusus. Lagi pula hadits yang telah disebutkan tadi adalah khabar ahad. Lalu bagaimana bisa dikatakan sah bahwa nishab kesaksian adalah seorang saksi disertai sumpah dari penuntut? Untuk menjawab hal itu bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, ayat tersebut khusus menjelaskan topik tertentu. Tidak mencakup topik-topik lain (selain topik khusus tersebut). Jadi, ayat tersebut tidak bersifat umum. Seandainya kita menyatakan bahwa ayat tersebut menjelaskan nishab (kesaksian), sesungguhnya ayat itu hanya menjelaskan nishab pada topik itu saja, yakni hak-hak harta (pelunasan harta). Sedangkan nash-nash yang lain menjelaskan nishab selain hak-hak harta (pelunasan harta). Kedua, hadits-hadits (yang menerangkan) tentang satu orang saksi disertai sumpah dari penuntut, tidak menghapus nishab dua orang saksi laki-laki yang telah dijelaskan dalam ayat al-Quran. Hadits tersebut hanya (bersifat) penjelas tambahan atas apa yang telah diterangkan oleh ayat. Ayat al-Quran menjelaskan dua orang saksi, yakni dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Sedangkan hadits menjelaskan bahwa dua orang saksi tersebut (bisa berupa) seorang saksi disertai sumpah dari penuntut. Oleh karena itu hadits-hadits tersebut merupakan penjelas tambahan (kedua). Hadits-hadits itu memberi penjelasan tambahan atas ayat al-Quran, dan tidak menjelaskan hukum baru yang berbeda dengan hukum awal. Ringkasnya, hadits tersebut tetap menjelaskan hukum awal dan menambahkan hukum lain di atas hukum awal tersebut. Sedangkan hadits yang memberikan tambahan penjelasan atas apa yang telah disebut dalam al-Quran tidak menasakh al-Quran, melainkan memberikan sedikit penjelasan dengan sedikit hukum. Jika sanad hadits itu telah ditetapkan, maka berpendapat dengan hadits tersebut adalah wajib. Nasakh sendiri adalah menghapus hukum, sedangkan az-ziyadah (penjelasan tambahan) tidak menghapus hukum yang terkandung dalam ayat. Ziyadah (penjelasan tambahan) itu seperti takhsis. Mentakhsis al-Kitab dengan as-Sunnah diperbolehkan. Begitu pula memberi penjelasan tambahan atas al-Kitab, diperbolehkan. Bukti-bukti untuk perkara semacam ini cukup banyak. Allah Swt tatkala menjelaskan mahram-mahram wanita (wanita yang haram dinikahi) berfirman:

]وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ[

‘Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian’. (TQS. an-Nisa [4]: 24)

Kemudian as-Sunnah menjelaskan haramnya perkawinan dengan anak perempuan saudara laki-lakinya. Allah Swt juga berfirman:

]وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا[

‘Laki-laki yang mencuri dan p;erempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya’. (TQS. al-Maidah [5]: 38)

Sedangkan as-Sunnah juga menjelaskan untuk tidak memotong tangan (pencuri) karena menghindari kerusakan. Contoh yang senada sangat banyak jumlahnya. Berdasarkan hal itu mengamalkan hadits-hadits yang menjelaskan tentang diterimanya kesaksian seorang saksi yang disertai dengan sumpah dari penuntut adalah wajib. Seperti halnya mengamalkan (apa yang telah dijelaskan dalam) ayat al-Quran. Oleh karena itu, baik ayat al-Quran maupun hadits-hadits berfungsi sebagai penjelas atas jenis-jenis dua orang saksi.

            Ini adalah nishab kesaksian, yaitu dua orang. Sedangkan jenis-jenis dua orang saksi tersebut adalah: dua orang laki-laki, satu orang laki-laki dan dua orang wanita, empat orang wanita, atau satu orang saksi disertai sumpah dari penuntut. Sumpah dari penuntut bisa dijadikan kesaksian, sebab Allah Swt menamakannya sebagai kesaksian. Begitu pula dua orang wanita dijadikan setara dengan seorang laki-laki, berdasarkan ketetapan hadits shahih. Nishab kesaksian beserta klasifikasi dua orang saksi ini adalah nishab kesaksian untuk seluruh (kasus) dakwaan. Tidak ada perbedaan antara (perkara) muamalah maupun ‘uqubat. Hal ini juga merupakan nishab kesaksian dalam kasus pencurian, pembunuhan, minum khamar, dan perkara hudud lainnya. Ini juga merupakan nishab kesaksian dalam kasus pembunuhan, pemotongan atas hidung, pelukaan yang menimpa kepala, dan kasus-kasus jinayat lainnya. Ini juga merupakan nishab kesaksian dalam perkara jual beli, ijarah, kafalah, serta berbagai akad lainnya. Juga merupakan nishab kesaksian dalam perkara wakaf, hibah, serta pengelolaan harta lainnya.

Adapun keberadaan nishab kesaksian dalam perkara muamalah, maka sesungguhnya hal ini didasarkan pada kenyataan adanya nash yang menerangkan hal itu dalam berbagai akad dan (perkara) pengelolaan. Sementara keberadaan dua orang saksi tersebut sebagai nishab kesaksian dalam perkara ‘uqubat, karena Allah Swt tidak menjelaskan nishab tertentu bagi kasus ‘uqubat, kecuali dalam perkara zina. Seandainya ‘uqubat selain zina mempunyai nishab tertentu, tentu Allah Swt telah menjelaskannya, sebagaimana dijelaskannya nishab kesaksian dalam kasus zina. Namun, Allah Swt tidak menjelaskannya. Ini menunjukkan bahwa nishab kesaksian dalam perkara muamalah juga merupakan nishab kesaksian dalam perkara ‘uqubat. Demikian pula hadits-hadits yang menjelaskan diterimanya kesaksian dan sumpah dari penuntut, datang dalam bentuk yang umum. Sebab, (di dalam hadits) disebutkan, ‘memutuskan dengan sumpah dan seorang saksi’, atau ‘menjatuhkan hukuman dengan satu orang saksi disertai sumpah dari shahibul haq’, atau ‘Rasul memutuskan perkara dengan kesaksian seorang laki-laki dan sumpah dari orang yang menuntut’. Oleh karena itu, nishab kesaksian itu mencakup juga perkara-perkara ‘uqubat. Karena, hadits-hadits yang berbicara perkara ini bersifat umum. Demikian pula klasifikasi dua orang saksi lain. Ini juga berlaku umum untuk semua kasus.

            Dari sini jelas, bahwa tidak ada (istilah) nishab yang paling sempurna dan nishab yang tidak sempurna. Tidak ada juga (istilah) nishab pada kondisi darurat dan pada kondisi tidak darurat. Nishab kesaksian adalah dua orang saksi (beserta berbagai klasifikasinya) pada seluruh perkara yang terjadi, kecuali ada nash syar’iy yang mengecualikan nishab tersebut. Jika ini terjadi, maka secara otomatis nash syar’iy yang menjelaskan nishab kesaksian bagi kejadian tertentu, yang berbeda dengan nishab ini (yaitu dua orang saksi), harus diikuti.

PENGECUALIAN DARI NISHAB KESAKSIAN

            Syari’ (Allah Swt) telah menjelaskan nishab kesaksian yang jumlahnya lebih banyak dari dua orang saksi. Syari’ juga telah menjelaskan nishab kesaksian yang jumlahnya lebih kecil (dari dua orang saksi) pada kasus-kasus tertentu. Dalam kasus kejahatan zina, di dalamnya disyaratkan empat orang saksi yang adil. Allah Swt berfirman:

]وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً[

‘Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan emoat orang saksi maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera’. (TQS. an-Nur [24]: 4)

Firman Allah Swt:

]لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ[

‘Apabila mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta’. (TQS. an-Nur [24]: 13)

Diriwayatkan bahwa Nabi saw telah bersabda:

«أَرْبَعَةٌ وَإِلاَّ حَدٌ فِيْ ظَهْرِكَ»

‘Empat orang, jika tidak, had akan dijatuhkan diatas pundak kalian’.

Ini merupakan dalil yang gamblang, yang menjelaskan bahwa nishab kesaksian dakam kasus zina adalah empat orang saksi. Dalil ini –yang menjelaskan nishab tertentu bagi topik tertentu, yakni zina- telah mengecualikan nishab kesaksian kasus zina dari nishab umum. Dalil diatas juga telah menetapkan nishab khusus bagi zina. Oleh karena itu dalam kasus zina tidak cukup hanya dengan dua orang saksi saja, akan tetapi mensyaratkan empat orang saksi. Nishab ini hanya berlaku untuk kasus zina saja, dan tidak berlaku untuk kasus-kasus lainnya. Ketetapan tersebut datang untuk topik tertentu yakni zina. Jadi, hal ini dikhususkan untuk topik itu saja. Nishab ini jumlahnya lebih banyak dari nishab kesaksian. Berdasarkan hal ini, maka (nishab tersebut) menjadi nishab dalam kasus yang telah ditetapkan saja, yakni zina.

            Syari’ juga telah menjelaskan nishab yang jumlahnya lebih sedikit dari nishab kesaksian biasa (yaitu dua orang saksi) dalam kasus-kasus tertentu. Salah satunya adalah ru’yatul hilal. Dalam kasus ini kesaksian seorang muslim diperbolehkan. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang berkata:

«اِنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ يَعْنِي رَمَضَانَ، فَقَالَ أَتَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُمْ يَا بِلاَلُ فَاذِنَ فِي النَّاسِ فَلْيَصُوْمُوْا غَدًا»

‘Ada seorang Arab mendatangi Rasulullah saw dan berkata: ‘Aku telah melihat bulan (hilal), yakni bulan Ramadhan’. Kemudian Rasulullah saw bertanya: ‘Apakah engkau telah bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah?’ Laki-laki itu menjawab: ‘’Benar’. Rasulullah bertanya lagi: ‘Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah?’ Laki-laki itu menjawab: ‘Benar’. Rasulullah saw bersabda: ‘Wahai Bilal, berdirilah dan kumandangkan azan, dan beritahukanlah agar mereka (kaum Muslim) puasa besok’.

Hadits ini merupakan dalil bahwa dalam kasus ru’yatul hilal, baik itu hilal Ramadhan ataupun Syawal diperbolehkan kesaksian satu orang laki-laki muslim. Demikian pula dalam perkara-perkara yang tidak disaksikan kecuali oleh wanita, maka dalam kasus semacam ini kesaksian seorang wanita diperbolehkan. Diriwayatkan bahwa az-Zuhri berkata: ‘Sunnah telah menetapkan bolehnya kesaksian seorang wanita dalam perkara-perkara yang hanya bisa disaksikan oleh wanita’. Meskipun dalam riwayat ini terdapat ungkapan ‘Sunnah telah menetapkan’, namun hal ini tidak menunjukkan bahwa riwayat ini adalah hadits. Sebab, riwayat itu bisa jadi merupakan Sunnah atau thariqah (jalan) yang ditempuh oleh mereka (yaitu tabi’in). Akan tetapi jika riwayat ini diindikasikan dengan hadits shahih (lainnya), maka secara otomatis riwayat ini diakui keabsahannya. Riwayat tersebut telah diindikasikan dengan hadits shahih. Dari Uqbah bin Abi al-Harits, telah berkata Ibnu Malikah, aku telah mendengar dari Uqbah bin Harits, akan tetapi terhadap haditsnya ‘Abid aku lebih hafal, ia (Uqbah bin Harits) berkata:

«تَزَوَّجَتُ امْرَأَةً فَجاَءَتِ امْرَأَةٌ سُوْدَاءُ فَقاَلَتْ: اِنِّي اَرْضَعْتُكُمَا، فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ r فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ سُوْدَاءُ فَقَالَتْ اِنِّي قَدْ اَرْضَعْتُكُمُا، وَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقُلْتُ اَنَّهَا كَاذِبَةٌ، فَقَالَ: كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمْتُ اَنَّهَا اَرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا عَنْكَ»

‘Aku hendak menikahi seorang wanita, kemudian datang seorang wanita hitam. Wanita hitam itu berkata: ‘Aku telah menyusui kalian berdua’. Kemudian aku menyampaikan hal itu kepada Rasulullah saw, dan aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, aku hendak menikahi seorang wanita, kemudian datang seorang wanita hitam yang berkata, ‘Aku telah menyusui kalian berdua’, wanita itu pembohong. Kemudian wanita yang hendak aku kwanini berpaling dariku. Kamudian aku berhadapan dengan Rasulullah saw, lalu aku berkata: ‘Wanita itu pembohong’. Maka Rasulullah saw bersabda: ‘Bagaimana dengan wanita hitam itu. Sungguh aku menduga bahwa wanita hitam itu telah menyusui kalian berdua. Maka ceraikanlah wanita (yang hendak dinikahi) itu’.

Dalam riwayat lain dari Uqbah bin Harits, bahwa ia hendak mengawini Ummu Yahya binti Abi Ihab. Kemudian datanglah seorang wanita hitam dan berkata:

«قَدْ اَرْضَعْتُكُمَا، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي r فَأَعْرَضَ عَنِّيْ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمْتُ اَنَّهَا اَرْضَعَتْكُمَا؟ فَنَاهَاهُ عَنْهَا»

‘Aku telah menyusui kalian berdua’. Lalu Uqbah bin Harits berkata: ‘Hal itu aku sampaikan kepada Nabi saw, kemudian wanita itu (yakni Ummu Yahya) berpaling dariku dan menjauhiku. Aku sampaikan kepada Rasulullah saw, lalu beliau bersabda: ‘Bagaimana engkau bisa menggauli wanita (yang hendak dikawini Uqbah bin Harits) itu, sementara aku menduga behwa wanita (hitam) itu telah menyusui kalian berdua?’. Setelah itu Rasulullah saw melarangnya untuk mengawini wanita tersebut.

Dalam hadits tadi, Rasulullah saw memerintahkan laki-laki tersebut untuk menceraikan isterinya, hanya didasarkan pada kesaksian seorang wanita, bahwa dirinya telah menyusui keduanya. Rasulullah saw berkata: ‘Ceraikanlah wanita itu’. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah saw melarangnya untuk mengawini wanita itu. Disebutkan dalam riwayat yang ketiga, ‘Wanita itu tidak baik buat dirimu’. Apabila riwayat-riwayat ini diindikasikan dengan hadits, ‘Sunnah telah menetapkan’, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, maka jelas dari kedua riwayat tersebut, bolehnya kesaksian seorang wanita dalam perkara-perkara yang tidak bisa disaksikan kecuali oleh seorang wanita saja. Bolehnya kesaksian seorang wanita telah ditetapkan dalam kasus persusuan. Adapun ‘illatnya adalah keberadaan persusuan merupakan bagian dari hal-hal yang tidak bisa disaksikan, kecuali oleh seorang wanita. ‘Illat ini diistinbatkan dari topik tentang kesaksian itu sendiri. Topik kesaksian itu adalah tentang persusuan. Tentang hadits ‘Sunnah telah menetapkan bolehnya kesaksian seorang wanita dalam perkara yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang wanita’ maka dari riwayat ini bisa dipahami bolehnya kesaksian seorang wanita dalam kasus persusuan. Sebab, persusuan termasuk perkara yang tidak bisa disaksikan kecuali oleh seorang wanita. Hal ini diperkuat oleh hadits lain, yakni haditsnya Mujahid, Sa’id bin Musayyab, Sa’id bin Jabir, ‘Atha bin Abi Rubah, dan Thawus ra, mereka berkata, Rasulullah saw bersabda:

«شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِيْمَا لاَ يَسْتَطِيْعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ اِلَيْهِ»

‘Kesaksian seorang wanita diperbolehkan dalam kasus-kasus yang laki-laki tidak dapat menyaksikannya’.

Hal itu juga diperkuat oleh riwayat yang dikeluarkan dari Hudzaifah, bahwa Rasulullah saw membolehkan kesaksian seorang wanita dalam kasus kelahiran. Beliau bersabda:

«شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِيْمَا لاَ يَطْلَعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ»

‘Kesaksian seorang wanita diperbolehkan dalam perkara-perkara yang tidak bisa disaksikan oleh laki-laki’.

Semua ini menunjukkan bahwa hadits-hadits tersebut tidak hanya berlaku pada kasus persusuan dan kelahiran saja, akan tetapi di ‘illati dengan ‘illat kasus-kasus yang tidak dapat disaksikan kecuali oleh seorang wanita. Dengan demikian kesaksian seorang wanita merupakan nishab kesaksian dalam perkara-perkara yang tidak dapat disaksikan kecuali oleh seorang wanita.

            Berdasarkan hal ini, Syari’ telah mengecualikan dari nishab kesaksian (dua orang) pada tiga perkara, (yaitu): zina, dimana Allah telah menetapkan baginya nishab yang jumlahnya lebih dari nishab kesaksian; ru’yatul hilal; dan perkara-perkara yang tidak dapat disaksikan kecuali oleh seorang wanita. Syari’ telah menetapkan pula pada dua perkara itu, nishab yang jumlahnya lebih kecil dari nishab kesaksian biasa. Syari’ telah menetapkan empat orang saksi untuk kasus pertama (yakni zina), untuk kasus kedua seorang laki-laki, dan untuk kasus ketiga adalah seorang wanita.

KESAKSIAN WANITA

            Allah Swt berfirman:

]وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا اْلأُخْرَى[

‘Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridlai supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya’. (TQS. al-Baqarah [2]: 282)

Dari Abu Hurairah dari Nabi saw, beliau bersabda:

«يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَاَكْثِرْنَ اْلاِسْتِغْفَارَ فَاِنِّي رَأَيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزَلَةٌ وَماَلَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ اَكْثَرُ اَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللِّعَنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصاَتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ اَغْلَبُ لِذِيْ لُبٍّ مِنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّيْنِ؟ قاَلَ: اَمَّا نُقْصاَنُ عَقْلِهَا فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ، وَتَمْكُثُ اللَّيَالِي لاَ تُصَلِّي، وَتَفْطُرُ فِيْ رَمَضَانَ، فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّيْنِ»

‘Wahai para wanita, bershadaqahlah kalian, dan perbanyaklah memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya aku melihat bahwa kebanyakan penghuni Neraka adalah kaum wanita’. Kemudian ada salah seorang wanita bertanya, ‘Wahai Rasulullah, mengapa sebagian besar penghuni Neraka adalah kami?’ Rasulullah saw menjawab: ‘Kalian terlalu banyak berbuat li’an (sering melaknat), dan ingkar pada suami. Aku tidak melihat kekurangan akal dan agama lebih besar atas orang yang memiliki akal dari pada kalian’. Wanita itu bertanya lagi: ‘Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kurang akal dan agama?’ Beliau saw menjawab: ‘Kurang akal adalah (karena) kesaksian dua orang wanita sebanding dengan kesaksian seorang laki-laki. Ini (yang dimaksud) dengan kurangnya akal. Dan selama beberapa malam kalian tidak shalat serta berbuka di bulan Ramadhan. (Maka) inilah (yang dimaksud dengan) kurangnya agama’.

Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah saw, beliau berkata:

«فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ»

‘Kesaksian dua orang wanita sebanding dengan kesaksian seorang laki-laki’.

Dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda dalam haditsnya:

«أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفَ شَهاَدَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْناَ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ»

‘Bukankah kesaksian seorang wanita itu separuh kesaksian laki-laki?’ Kami menjawab: ‘Benar ya Rasulullah’.

Nash-nash dari Kitab dan Sunnah ini merupakan dalil atas kesaksian wanita. Yaitu bahwa kesaksian wanita separuh dari kesaksian laki-laki. Kesaksian dua orang wanita sebanding dengan kesaksian seorang laki-laki. Semua nash –selain al-Quran- merupakan dalil yang bersifat umum. Begitu pula halnya dengan kesaksian wanita, bersifat umum untuk seluruh kasus dakwaan. Jadi, sama saja apakah dua orang bersama seorang laki-laki atau wanita saja. Sebab, perkataan Rasulullah saw, ‘Kesaksian dua orang wanita setara dengan kesaksian seorang laki-laki. Bukankah kesaksian seorang wanita separuh dari kesaksian laki-laki?’, bersifat umum. Sebab, beliau saw mengungkapkannya dengan sighat umum. Lafadz al-mar’ah dan ar-rijal dalam sabdanya: ‘Bukankah kesaksian seorang wanita separuh dari kesaksian laki-laki’, termasuk lafadz umum. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dua lafadz tersebut merupakan isim jenis dengan al. Padahal isim jenis dengan alif lam, termasuk sighat umum. Oleh karena itu kesaksian wanita juga berlaku umum untuk seluruh kasus dakwaan. Adapun firman Allah Swt:

]فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ[

Jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan’. (TQS. al-Baqarah [2]: 282)

tidak berarti tidak boleh, kecuali seorang laki-laki dan dua orang wanita. Akan tetapi hanya bermakna bahwa dua orang saksi itu adalah dua orang laki-laki. Jika tidak ada (dua orang laki-laki) maka saksinya bisa seorang laki-laki dan dua orang wanita. Kemudian hadits menjelaskan al-Quran, dan menjadikan kesaksian seorang wanita separuh dari kesaksian laki-laki. Otomatis hadits tersebut menafsirkan firmanNya:

]فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ[

‘Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan’. (TQS. al-Baqarah [2]: 282)

Berdasarkan hal ini kesaksian dua orang wanita bisa menggantikan kesaksian seorang laki-laki, berlaku pula dalam kasus pelunasan harta, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh ayat tersebut.

            Dengan demikian, kesaksian wanita bisa diterima dalam seluruh kasus dakwaan. Baik itu dakwaan dalam kasus muamalah ataupun ‘uqubat. Kesaksian wanita dalam kasus hudud dan jinayat juga diperbolehkan, seperti dalam kasus akad dan pengelolaan. Ini berdasarkan keumuman hadits-hadits. Tidak ada satu dalilpun yang mengkhususkannya hanya berlaku dalam kasus selain ‘uqubat.

Adapun apa yang diriwayatkan dari Syuraih ra bahwa beliau berkata: ‘Kesaksian wanita dalam (perkara) hudud tidak diperbolehkan’. Maka riwayat ini adalah perkataan dari Syuraih, bukan hadits. Perkataan Syuraih bukanlah dalil syara, melainkan hanya pendapat salah seorang mujtahid. Sama seperti pendapat Abu Hanifah. Jadi, riwayat semacam ini tidak boleh dijadikan dalil. Selain itu, mereka tidak memiliki satu dalil pun yang berasal dari nash-nash syara, baik dari Kitab maupun Sunnah. Sedangkan riwayat dari az-Zuhri bahwa ia berkata: ’Sunnah dari Rasulullah saw dan dua orang khalifah setelah beliau, telah menetapkan bahwa kesaksian wanita tidak diperbolehkan dalam perkara hudud’. Dalam riwayat lain disebutkan, ‘Kesaksian wanita dalam kasus hudud, nikah dan talak tidak diperbolehkan’. Maka hadits-hadits ini adalah hadits munqathi’ melalui jalan Ismail bin Abbas. Ismail bin Abbas adalah dhaif, sehingga tidak sah digunakan sebagai dalil. Perkataan mereka, ‘Sunnah telah menetapkan’, tidak berarti bahwa sunnah disitu adalah Sunnah Rasulullah saw. Karena kadang-kadang bermakna pula sunnah Khulafa ar-Rasyidin. Kadangkala yang dimaksud sunnah disitu adalah ath-thariqah (jalan). Dari ‘Irbadl bahwa Rasulullah saw bersabda:

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْهَادِيْنِ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»

‘Peganglah kalian Sunnahku dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin yang memperoleh petunjuk. Gigitlah keduanya dengan gigi geraham’.

Perilaku Khulafa ar-Rasyidin dinamakan juga sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan sunnah disini adalah jalan (ath-thariqah). Dalam hadits Hudlain bin al-Mundzir dari Ali yang menceritakan bahwa Ali pernah menjilid Walid bin Uqbah, ia berkata, ‘Nabi saw menjilid 40 kali, Abubakar 40 kali, dan Umar 80 kali, dan semuanya adalah sunnah’. Perilaku Abubakar dan Umar dinamakan dengan sunnah. Perbuatan Rasulullah saw juga dinamakan Sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa sunnah yang dimaksud (dalam perkataan az-Zuhri) adalah ath-thariqah (jalan). Disamping itu telah diriwayatkan dari Ali sendiri bahwasanya dia berkata: ‘Tidaklah aku menjatuhkan had pada seseorang, kemudian orang itu mati, maka aku sendiri tidak memperoleh apapun tentang dirinya, kecuali peminum khamar. Seandainya ia mati, maka aku akan membayar diyatnya. Demikian itu karena Rasulullah saw tidak mensunnahkannya’. Dalam hadits itu ia berkata, ‘tidak mensunnahkannya’. Dalam hadits pertama ia berkata, ‘dan semuanya adalah sunnah’. Dua hadits shahih ini telah menunjukkan bahwa ia tidak menganggap sunnah disini bermakna Sunnah Rasul, melainkan ath-thariqah (jalan). Kata sunnah, jika diucapkan tanpa disertai indikasi (qarinah), maka bermakna ath-thariqah. Jadi, kata, ‘sunnah telah menetapkan’, tidak menunjukkan bahwa yang diucapkan itu adalah hadits, kecuali jika terdapat qarinah yang menunjukkannya. Sedangkan, apa yang diriwayatkan dari az-Zuhri, ‘Sunnah dari Rasulullah saw dan sunnah dua orang khalifah setelah beliau telah menetapkan bahwa kesaksian wanita dalam (perkara) hudud, perkawinan dan talak tidak diperbolehkan’, tidak menunjukkan bahwa riwayat ini adalah hadits. Karena, tidak ada qarinah yang menunjukkan hal itu. Dari sisi ini pula, maka beristidlal dengan atsar diatas telah tertolak. Oleh karena itu tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan bahwa kesaksian wanita tidak diperbolehkan dalam perkara hudud. Kesaksian wanita dalam hudud dan jinayat tetap diperbolehkan, berdasarkan keumuman dalil.Tambahan lagi, tidak ada ketetapan dari dalil-dalil shahih yang mengecualikan (bolehnya kesaksian wanita) dalam perkara hudud dan jinayat.

            Nash-nash telah menunjukkan diterimanya kesaksian wanita dalam perkara hudud dan jinayat. Begitu pula halnya dalam seluruh kasus dakwaan, nash-nash juga telah menunjukkan bolehnya kesaksian wanita saja, tanpa keterlibatan laki-laki, untuk seluruh perkara. Sebab, perkataan Rasul, ‘Bukankah kesaksian seorang wanita separuh dari kesaksian laki-laki?’, bersifat umum. Yaitu mencakup wanita dan laki-laki. Sementara sabdanya, ‘Kesaksian dua orang wanita setara dengan kesaksian seorang laki-laki’, bersifat mutlak. Yaitu mencakup seluruh dakwaan. Termasuk juga jika dalam kesaksian tersebut wanita dan laki-laki, ataupun wanita saja. Tidak ada satu dalil pun yang melarang kesaksian wanita saja. Dengan demikian kesaksian dari kalangan wanita saja diperbolehkan dalam seluruh (kasus) dakwaan.

ORANG YANG TIDAK BOLEH BERSAKSI

            Pada dasarnya kesaksian itu bisa ditolak dengan adanya sangkaan (tahamuh), berdasarkan sabda Rasulullah saw:

«لاَ شَهَادَةَ لِمُتْهَمٍ»

‘Tidak ada kesaksian bagi orang yang disangka’.

Sangkaan adalah informasi yang masih mengandung kebenaran maupun kebohongan. Yang dapat dijadikan hujjah adalah, jika sisi kebenarannya lebih kuat. Tatkala muncul sebab-sebab (yang dapat menimbulkan) sangkaan, maka sisi kebenarannya tidak bisa dianggap kuat. Namun demikian, tidak semua sangkaan bisa menolak kesaksian. Karena kadangkala seseorang menyodorkan sangkaan untuk menolak kesaksiannya para saksi sekedar untuk menyangkal kesaksian. Oleh karena itu sangkaan yang digunakan untuk menolak kesaksian harus ditetapkan.

Adapun yang menetapkan sangkaan hanyalah syara saja, bukan akal. Syara telah menetapkan bahwa asal dari seorang muslim itu diterima kesaksiannya. Bahkan syara telah menetapkan bahwa asal dari kesaksian itu harus diterima. Menolak kesaksian sama artinya dengan menggugat hukum asal. Sedangkan menggugat hukum asal memerlukan hujjah. Hujah tidak sah menjadi hujjah, kecuali (berbentuk) nash syara. Karena, setiap penolakan terhadap hukum syara memerlukan dalil syara. Sesuatu yang telah ditetapkan sebagai hukum asal memerlukan dalil syara. Begitu pula halnya dengan sesuatu yang menggugat hukum asal. Jadi, kesaksian itu tidak dapat ditolak, kecuali dengan sangkaan yang telah ditetapkan oleh nash syara, bahwa kesaksian tersebut bisa ditolak karena sangkaan tersebut. Selama tidak ada nash syara yang menetapkan sangkaan tersebut, maka kesaksian apapun tidak akan ditolak. Berdasarkan hal itu, kesaksian tidak ditolak dengan sangkaan yang ditetapkan oleh akal maupun oleh kebiasaan masyarakat. Dua perkara itu tidak bernilai sama sekali untuk menyangkal kesaksian. Yang bisa menolak kesaksian adalah hukum syara. Dengan demikian harus ditetapkan berdasarkan nash-nash syar’iy, baik dari al-Quran maupun as-Sunnah. Dengan kata lain, harus ada nash-nash syara yang menetapkan sangkaan yang digunakan untuk menolak kesaksian para saksi.

            Orang-orang yang ditetapkan oleh nash-nash syara, (bahwa mereka) tertolak kesaksiannya, adalah orang-orang yang tidak adil, orang yang dikenai had dalam kasus qadzaf, laki-laki maupun wanita pengkhianat, kesaksian dari orang yang memiliki rasa permusuhan, pembantu/pelayan yang di-PHK, kesaksian anak terhadap bapaknya, atau kesaksian bapak terhadap anaknya, kesaksian seorang wanita terhadap suaminya, atau kesaksian suami terhadap isterinya. Orang-orang tersebut tidak boleh memberi kesaksian berdasarkan nash.

Ditolaknya kesaksian orang yang tidak adil didasarkan pada firman Allah Swt:

]وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[

‘Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu’. (TQS. ath-Thalaq [65]: 2)

]اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ[

‘Dua orang yang adil’. (TQS. al-Maidah [5]: 106)

Dan firman Allah Swt:

]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا[

‘Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti’. (TQS. al-Hujurat [49]: 6)

Ayat ini mensyaratkan bahwa orang yang memberi kesaksian harus adil. Mafhumnya adalah orang yang tidak adil kesaksiannya tidak dapat diterima. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan definisi adil, yaitu al-inzijaar (ketercegahan) dari hal-hal yang dipandang oleh masyarakat telah keluar dari jalan yang lurus (istiqamah). Semua orang yang tidak dapat mencegah dirinya dari perkara-perkara yang dianggap masyarakat telah keluar dari jalan yang lurus, maka dia tidak adil. Kesaksiannya tidak boleh diterima.

            Adapun ditolaknya kesaksian laki-laki dan wanita pengkhianat, orang yang memiliki rasa permusuhan, dan pembantu/pelayan yang di-PHK, didasarkan pada riwayat yang dikeluarkan Imam Ahmad dari Amru bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah saw bersabda:

«لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ، وَلاَ ذِيْ غَمْرٍ عَلَى أَخِيْهِ، وَلاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ ِلأَهْلِ الْبَيْتِ، وَالْقَانِعُ الَّذِيْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ اَهْلُ الْبَيْتِ»

‘Laki-laki dan wanita pengkhianat tidak boleh memberi kesaksian. Demikian pula orang yang memiliki dendam terhadap saudaranya, juga kesaksian pembantu (al-qani) terhadap tuannya (ahlul bait)’.

Al-Qani yaitu orang yang menjadi pembantu setia pada majikannya. Dari Rasulullah saw bersabda:

«لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَصْمٍ عَلَى خَصْمٍ»

‘Tidak diterima kesaksian orang-orang yang saling bermusuhan’.

Pengkhianat ditolak kesaksiannya. Demikian pula orang yang bermusuhan, yaitu antara anda dengan dirinya terdapat permusuhan. Kesaksian musuh terhadap musuhnya tidak dapat diterima. Kesaksian al-Qani ditolak, karena al-Qani adalah pembantu setia yang bekerja pada tuannya. Ini adalah pengertian al-Qani. Juga berdasarkan penjelasan Rasul dalam sabdanya:

«وَالْقَانِعُ الَّذِيْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ اَهْلُ الْبَيْتِ»

‘Al-Qani adalah orang yang bekerja membantu pemilik rumah (tuannya)’.

Artinya, pembantu setia yang selalu membantu.

            Sedangkan tertolaknya kesaksian anak terhadap bapaknya, begitu pula bapak terhadap anaknya, hal ini didasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah bin Ubay, dari Aisyah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda:

«لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ، وَلاَ ذِيْ غَمْرٍ عَلَى أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ، وَلاَ شَهاَدَةُ اَلْوَلَدِ لِوَالِدِِِهِ، وَلاَ شَهَادَةُ اَلْوَالِدِ لِوَلِدِهِ»

‘Tidak diterima kesaksian pengkhianat, baik laki-laki maupun wanita; juga orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya; anak terhadap bapaknya, dan bapak terhadap anaknya’.

Al-Ghamr adalah al-Hinah dan as-Syahna. Al-Hinah dengan ha yang dikasrah, disertai mim tipis yang difathah adalah bahasa dalam al-ahnah, yang bermakna al-haqd (yaitu permusuhan/kebencian). Dalam hadits ini disebutkan pengkhianat, baik laki-laki maupun wanita. Disebut pula orang yang memiliki rasa permusuhan. Lebih dari itu disinggung juga kesaksian anak terhadap bapaknya dan bapak terhadap anaknya, baik laki-laki ataupun wanita. Dan tidak diterima kesaksian bapak terhadap anaknya, mencakup bapak (laki-laki) maupun ibu (wanita), karena keduanya adalah orang tua. Jadi, makna yang terkandung di dalam pengertian bapak, termasuk pula di dalamnya adalah ibu.

            Sementara itu, tertolaknya kesaksian isteri terhadap suaminya, dan kesaksian suami terhadap isterinya, maka fukaha yang telah diakui kredibilitasnya dan tergolong sebagai mujtahid telah berargumen dengan hadits Hisyam bin Urwah, bahwa telah meriwayatkan Amru bin Syu’aib dari saudara laki-lakinya dari kakeknya, di dalamnya ditambah:

«وَلاَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَلاَ شَهَادَةُ الزَّوْجِ لاِِمْرَأَتِهِ»

‘Tidak ada kesaksian seorang isteri terhadap suaminya, dan tidak ada kesaksian suami terhadap isterinya’.

Diterimanya riwayat ini oleh para fukaha, beserta tambahannya, menjadikan hadits ini menjadi hadits hasan. Dan hadits hasan dapat dijadikan sebagai hujjah. Oleh karena itu tambahan hadits ini, menjadi dalil atas tidak bolehnya kesaksian seorang isteri terhadap suaminya, dan suami tehadap isterinya.

            Tertolaknya kesaksian orang yang terkena had, disebutkan di dalam dua hadits, yaitu haditsnya Hisyam bin Urwah, dan haditsnya Amru bin Syu’aib, dari saudara laki-lakinya dari kakeknya, ‘Tidak juga bagi orang yang dikenai had’, adalah sabda Rasulullah saw:

«وَلاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ مَجْلُوْدٍ فِي حَدٍّ»

‘Tidak boleh memberi kesaksian orang yang dikenai had dalam perkara hudud’.

            Ini adalah dalil-dalil yang menerangkan orang-orang yang tidak boleh diterima kesaksiannya. Selain kelompok orang-orang tersebut, kesaksiannya boleh diterima. Karena, tidak ada satu nash pun yang menolak kesaksian orang-orang semacam ini. Dalam menolak kesaksian, harus selalu terikat dengan apapun yang telah ditetapkan oleh nash-nash syara.

Adapun apa yang diriwayatkan dari Aisyah ra, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda:

«لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ ذِي غَمْرٍ لاَِخِيْهِ وَلاَ ظَنِّيْنَ وَلاَ قَرَابَةٍ»

‘Tidak boleh diterima kesaksiannya pengkhianat baik laki-laki maupun wanita, orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya, orang yang tertuduh, dan juga memiliki kerabat dekat’.

Hadits ini dhaif. Di dalamnya terdapat perawi yang bernama Yazid bin Ziyad as-Syami, sementara dirinya (berstatus) dhaif. Imam Tirmidzi mengatakan, riwayat ini tidak diketahui berasal dari haditsnya az-Zuhri, kecuali dari jalan ini. Menurut kami sanadnya tidak sah. Walhasil, hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah. Karena kesaksian dari kerabat dekat atas kerabatnya bisa diterima, selain orang tua terhadap anaknya.

Ada juga riwayat dari Abu Hurairah bahwa dia pernah mendengar Rasulullah saw bersabda:

«لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ بَدْوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ»

‘Tidak bisa diterima kesaksian orang Badwi terhadap penduduk kota’.

Hadits ini tidak bisa dipahami sebagai penolakan kesaksian orang Badwi secara mutlak. Sebab, nash ini bersifat khusus. Beliau bersabda: ‘terhadap penduduk kota’. Dari hadits ini diistinbatkan bahwa terdapat ‘illat tidak diterimanya kesaksian orang Badwi, yaitu keberadaannya sebagai orang Badwi, orang yang selama hidupnya tinggal di pelosok/pedalaman. Maka, apa yang disaksikan oleh penduduk kota, tentu tidak akan diketahui oleh orang Badwi. Demikian pula sebaliknya, orang kota tidak mengenal (kehidupan dan kebiasaan) orang Badwi. Dengan kata lain ‘illatnya adalah keberadaan orang Badwi yang tidak mengetahui keadaan orang yang disaksikannya. Oleh karena itu ‘illatnya adalah menolak ketidaktahuan, bukan keberadaannya sebagai Badwi. Sedangkan dalil yang menunjukkan bahwa kesaksian Badwi diperbolehkan adalah, ‘Bahwa Rasulullah saw menerima kesaksian Badwi dalam kasus ru’yatul hilal’. Penerimaan Rasul terhadap kesaksian Badwi dalam perkara ru’yatul hilal membuktikan bolehnya kesaksian Badwi. Ini juga menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hadits, ‘Tidak boleh diterima kesaksian orang Badwi terhadap penduduk kota’, bukan karena dia-nya Badwi, tetapi karena ketidaktahuannya terhadap (kehidupan) kota dan penduduk kota.

Sedangkan apa yang diriwayatkan, ‘Bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah bersaksi terhadap Fathimah di depan Abubakar as-Shiddiq, dan bersamanya juga ada Ummu Aiman. Lalu Abubakar bertanya kepada Ali, ‘Seandainya bersama engkau bersaksi seorang laki-laki dan wanita lain, sungguh aku akan memutuskan baginya (Fathimah) dengan ini’. Padahal Fathimah marah terhadap Abubakar sejak dirinya diangkat sebagai khalifah. Terlebih lagi setelah Abubakar menolak memberikan tanah (di daerah) Fadak kepada Fathimah. Sementara Ali juga marah terhadap Abubakar dan tidak membai’atnya kecuali setelah wafatnya Fathimah ra. Lalu, darimana muncul riwayat yang menyatakan bahwa Ali memberi kesaksian kepada Fathimah di depan Abubakar. Seandainya kesaksian itu dalam masalah tanah Fadak, maka sesungguhnya kesaksian itu bukanlah hak bagi orang yang memperkarakan. Abubakar mengakui bahwa tanah itu adalah warisan dari Rasulullah saw, akan tetapi beliau berargumentasi dengan sabda Rasulullah saw:

«نَحْنُ مَعَاشِرَ اْلاَنْبِيَاءِ لاَ نُوْرِثُ»

‘Kami, para Nabi tidak mewarisi’.

Seandainyapun (terkait) dengan masalah lain, maka Fathimah tidak mungkin menyampaikan (kesaksian)nya. Sebab, Fathimah telah (bersikap) diam terhadap Abubakar. Fakta yang terjadi telah menolak riwayat ini dari aspek dirayah. Selain itu, seandainya riwayat ini shahih, maka perilaku Ali bukanlah hujjah. Sebab, beliau adalah seorang sahabat, dan pendapat sahabat bukanlah hujjah. Hujjah hanya bersandar pada hal-hal yang telah ditetapkan oleh wahyu, atau hal-hal yang telah ditunjukkan oleh wahyu (bahwa sesuatu itu layak digunakan sebagai dalil).Yaitu, di dalam al-Quran dan as-Sunnah, serta dalil yang telah ditunjuk oleh al-Kitab dan as-Sunnah. Atsar ini bertentangan dengan hadits Hisyam yang telah ditetapkan keshahihannya. Riwayat itu tertolak karena bertentangan dengan hadits shahih.

Adapun apa yang diriwayatkan dari jalan Abi Abidah yang telah meriwayatkan kepada kami Hasan bin Azib, dari kakaknya Syabib bin Gharqadah, ia berkata: ‘Aku duduk di sisi Syuraih. Kemudian datanglah kepadanya Ali bin Kahil, seorang wanita dan seseorang yang berperkara dengan wanita itu. Dan Ali bin Kahil bersaksi kepada wanita itu, sementara dirinya adalah suami dari si wanita itu. Lalu bapak dari wanita itupun memberi kesaksian atas wanita tadi. Syuraih menerima kesaksian keduanya. kemudian orang yang berperkara tadi berkata, ‘Orang ini adalah bapaknya, dan ini adalah suaminya’. Syuraih berkata: ‘Apakah engkau mengetahui sesuatu yang dapat menolak kesaksian keduanya? Setiap muslim kesaksiannya diterima’.

Maka ini bukanlah dalil, sebab hal itu adalah ketetapan dari qadliy. Ketetapan tersebut bukan termasuk dalil syara, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Mungkin saja menurut Syuraih bahwa hadits (yang melarang kesaksian suami terhadap isteri dan orang tua terhadap anaknya) tidak shahih, atau mungkin dirinya tidak mengetahui hadits yang melarang kesaksian isteri terhadap suami, danorang tua terhadap anaknya. Kemudian ia memvonis berdasarkan kemungkinan-kemungkinan ini. Seandainya ia mengetahui ada dua hadits yang melarang kesaksian suami terhadap isterinya, dan orang tua terhadap anaknya, sungguh dia akan memutuskan berdasarkan kedua hadits tersebut. Selain itu hadits Hisyam telah menetapkan dengan jelas atas ketidakbolehan kesaksian orang tua terhadap anaknya. Sementara hadits Amru bin Syu’aib yang telah dijadikan dalil oleh para fukaha telah menyebutkan dengan jelas tidak bolehnya kesaksian isteri terhadap suaminya, dan suami terhadap isterinya. Bagaiman kita bisa mengambil pendapat Syuraih dan menolak riwayat yang telah ditetapkan berasal dari Rasulullah saw? Oleh karena itu, kami menolak tindakan qadliy Syuraih, dan kami mengambil sabda Rasulullah saw.

KAPAN ORANG YANG TIDAK ADIL MENJADI ADIL (KEMBALI)

DAN DITERIMA KESAKSIANNYA

            Keadilan dalam kesaksian merupakan syarat yang paling mendasar. Orang yang tidak adil, kesaksiannya ditolak. Akan tetapi, orang fasik, atau orang yang tertolak kesaksiannya –karena tidak adil-, jika ia menjadik adil (kembali) maka kesaksiannya dapat diterima. Lalu, kapan seseorang berhak disebut adil dan ia tidak lagi dihukumi sebagai fasik?

Seseorang dihukumi fasik karena (misalnya) dikenai had, atau tertolak kesaksiannya (karena sebab lain). Orang semacam ini agar ia memiliki sifat adil (kembali) dan dapat diterima kesaksiannya maka disyaratkan baginya taubat, memperbaiki perilakunya, serta diberi waktu selama setahun untuk menampakkan taubatnya dan untuk menunjukkan perbaikannya.

            Taubat, (harus dilakukan) karena setiap dosa telah mewajibkan pelakunya untuk bertaubat dari (perbuatan) dosanya itu. Tatkala ia bertaubat terhadap (perbuatan) dosanya itu, maka Allah akan menerima taubatnya, berdasarkan firman Allah Swt:

]وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ%أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ[

‘Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah?. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka’. (TQS. Ali Imran [3]: 135-136)

]وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا[

‘Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang’. (TQS. an-Nisa [4]: 110)

Ayat ini menunjukkan bahwa taubat dari perbuatan maksiyat akan diterima secara mutlak. Namun demikian, taubat yang di dalamnya tidak ada hak bagi Allah Swt, maka ia wajib mengqadlanya, atau jika di dalamnya tidak ada hak anak Adam, maka dirinya cukup hanya melakukan penyesalan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi (perbuatan) dosanya itu. Adapun jika di dalam kemaksiyatan itu terdapat hak Allah Swt, maka ia wajib mengqadlanya, seperti meninggalkan shalat, tidak membayar zakat; atau jika dalam kemaksiyatan itu terdapat hak anak Adam, seperti mengghasab harta atau memukul seseorang, maka taubat dalam perkara-perkara maksiyat semacam ini dilakukan dengan cara menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, serta meninggalkan kedzaliman yang telah dilakukannya, yaitu dengan cara membayar zakatnya dan mengqadla shalatnya, atau mengembalikan barang yang dighasab, atau menggantinya dengan yang semisal itu jika terdapat barang yang serupa dengan barang yang dighasab, atau mengembalikan dengan sesuatu yang harganya senilai dengan barang yang dighasab itu jika barang yang dighasab tersebut memiliki nilai. Dan jika memungkinkan, orang yang diserangnya (dianiaya) untuk melakukan qishash (pembalasan yang setimpal). Dengan demikian taubatnya telah diterima dan dirinya memperoleh hak-hak taubatnya.

            Ini dari sisi diterimanya taubat. Adapun dari sisi pemilikan kembali kredibilitasnya sebagai orang yang layak memberi kesaksian, atau dari sisi pengakuan atas dirinya, bahwa dirinya telah menjadi orang yang adil dan diterima kesaksiannya, serta loyalitasnya absah, maka ia harus melaksanakan seluruh perbuatan yang menjadi syarat keadilan. Jadi, tidak cukup hanya dengan dilakukannya taubat dengan cara menyesali dan meninggalkan kedzaliman, akan tetapi ia diberi waktu selama setahun untuk menampakkan taubatnya dan menunjukkan upaya-upaya perbaikan dari dirinya, sampai dirinya layak dan diterima (kembali) kesaksiannya, atau sampai ia mau menjalankan hal-hal yang disyaratkan, dimana orang yang menjalankan syarat-syarat itu akan menjadi adil kembali, seperti misalnya melakukan qadla.

            Adapun dalil yang menunjukkan bolehnya memperoleh (kembali) predikat adil bagi seseorang karena taubatnya, dan adanya bukti (bahwa ia telah melakukan) perbaikan diri, serta dalil dibolehkannya lagi menerima kesaksiannya, adalah firman Allah Swt:

]إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا[

‘Kecuali orang-orang yang taubat sesudah itu dan mengadakan perbaikan’. (TQS. an-Nur[24]: 5)

yakni setelah firman-Nya:

]وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً[

‘Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya’. (TQS. an-Nur [24]: 4)

Adapun ayat tersebut lengkapnya adalah:

]وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ% إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[

‘Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang’. (TQS. an-Nur [24]: 4-5)

Sesungguhnya Allah Swt berfirman (illa alladzina taabuu), setelah firman-Nya (wa laa taqbilu lahum syahadatan abadan). Al-Istitsna (pengecualian) tatkala satu dengan yang lainnya saling menggantikan kalimat yang telah disusun akan menggantikan seluruh makna yang telah disebutkan sebelumnya, kecuali ada dalil yang mendukungnya. Seperti seseorang yang berkata, ‘Isterinya telah ditalak, budaknya telah bebas’. Semua ini merupakan hujjah bagi mereka (isteri yang telah ditalak dan budak yang telah bebas) untuk tidak memasuki rumah. Istitsna akan mengembalikan kepada keseluruhannya. Demikian juga pada ayat diatas, istitsna telah mengembalikan pada keseluruhannya. Meskipun demikian, ada dalil yang menyebutkan bahwa istitsna itu tidak mengembalikan kepada jilid –yakni gugurnya had jilid-. Ijma telah menetapkan bahwa pengecualian (istitsna) tidak mengembalikannya terhadap jilid. Namun, pengecualian itu tetap berlaku bagi hukum yang lain. Dengan demikian firman-Nya, (illa alladzina taabuu), merupakan pengecualian bagi firman-Nya (wa laa taqbilu syahadatan abadan). Allah telah mengecualikan dari tidak diterimanya kesaksian orang yang dijilid dalam kasus qadzaf, (yaitu terhadap) orang-orang yang bertaubat, tatkala Allah Swt mengecualikan dengan firman-Nya:

]إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا[

‘Kecuali orang-orang yang taubat sesudah itu dan mengadakan perbaikan’. (TQS. an-Nur[24]: 5)

terhadap firman-Nya:

]وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا[

‘Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya’. (TQS. an-Nur [24]: 4)

Ini berarti boleh mengembalikan keadilan kepada orang yang (telah) dijilid, yang dihukumi fasik karena dijatuhi had, asalkan ia mau bertaubat dan melakukan perbaikan. Selain itu, kesaksiannya juga dapat diterima (kembali).

            Adapun dalil bahwa taubat saja tidak cukup, dan harus ada bukti perbaikan dirinya, adalah karena firman Allah Swt, (wa aslihu), setelah firman-Nya, (taabuu). Ayat tersebut berbunyi:

]إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا[

‘Kecuali orang-orang yang taubat sesudah itu dan mengadakan perbaikan’. (TQS. an-Nur[24]: 5)

Ayat ini menunjukkan bahwa harus ada bukti taubatnya dan perbaikan dirinya. Alasannya, huruf wawu disini adalah wawu athaf. Ini berarti bahwa huruf wawu tersebut menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Oleh karena itu harus ada pembuktian bagi dua hal tersebut, yakni taubat dan perbaikan dirinya.

Sedangkan orang itu harus menunjukkan taubat dan perbaikan dirinya selama jangka waktu setahun. Karena makna ayat dalam firman-Nya (wa aslihu), mengisyaratkan bahwa orang tersebut harus melakukan perbaikan dan taubatnya secara bersama-sama. Ayat ini juga mengungkapkan kata ishlah (perbaikan) dalam bentuk madliy (bentuk lampau), yang mengisyaratkan bahwa hal (perbaikan) itu harus sudah dilakukan (sudah terjadi). Artinya orang-orang tersebut telah melakukan taubat dan perbaikan. Telah direalisirnya perbaikan, secara pasti menetapkan adanya jangka waktu tertentu, yang dalam rentang waktu tersebut telah terjadi aktivitas perbaikan diri. Ayat diatas tidak menunjukkan jangka waktu tertentu, akan tetapi hanya menunjukkan telah terealisirnya perbaikan. Sementara perbaikan itu memerlukan jangka waktu tertentu, dimana seseorang dalam rentang waktu tersebut telah menjalankan aktivitas perbaikan diri. Adapun penetapan jangka waktu itu setahun lamanya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Umar tatkala mencambuk Shabigh dan memenjarakannya, akibat pertanyaan Shabigh mengenai surat adz-Dzariyat dan an-Nazi’at. Umar memerintahkan agar Shabigh diberi perlakuan hajr (didiamkan/tidak boleh bicara dengannya) sampai taubatnya diterima. Dan Umar telah memerintahkan supaya ia tidak berbicara selama jangka waktu setahun. Tindakan Umar –meskipun bukan dalil syara- akan tetapi dalam kondisi tidak ada dalil, maka hal itu bisa diterima. Namun demikian terjadinya perbaikan diri merupakan perkara yang dapat diketauhi dengan melihat faktanya. Kenyataannya, manusia memerlukan jangka waktu selama empat musim dalam setahun, hingga ia mengetahui perilakunya dari sisi kecenderungan dan hawa nafsunya. Oleh karena itu penetapan kadar satu tahun lebih dekat dengan kenyataan.

Berdasarkan hal itu taubat saja tidak cukup untuk mengembalikan sifat keadilan pada diri seseorang, atau mengembalikan kredibilitasnya. Taubat harus disertai dengan perbaikan diri selama satu tahun. Jika hal itu berjalan, maka kesaksian orang yang dikenai had, atau tertolak kesaksiannya karena tidak adil, bisa diterima (kembali). Kuasa (wala)nya juga sah, dan ia bisa dijadikan rujukan pada semua perbuatan yang di dalamnya disyaratkan adanya keadilan.

KEPUTUSAN QADLIY TIDAK SAH

BERDASARKAN PENGETAHUANNYA

            Qadliy tidak boleh memutuskan perkara dengan pengetahuannya. Baik pengetahuannya sebelum ia diangkat menjadi qadliy atau setelah ia diangkat menjadi qadliy. Ini didasarkan pada sebuah riwayat yang dikeluarkan dari Aisyah ra bahwa Nabi saw telah mengutus Abu Jaham bin Hudzaifah sebagai pengumpul zakat, lalu ada seorang laki-laki yang mengalihkannya dalam shadaqahnya. Kemudian laki-laki itu dipukul oleh Abu Jaham hingga terluka. Setelah itu mereka mendatangi Rasulullah saw seraya berkata:

«اُقْوُدْ يَارَسُوْلَ اللهِ، فَقاَلَ: لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا، فَقَالَ: لَكُمْ كَذَا وَكَذَا،

فَرَضَوْا، فَقاَلَ اِنِّيْ خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضاَكُمْ؟ قَالُوْ نَعَمْ، فَخَطَبَ

فَقَالَ اَنَّ هَؤُلاَءِ الَّذِيْنَ أَتَوْنِيْ يُرِيْدُوْنَ الْقَوْدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضَوْا

أَفَرَضِيْتُمْ؟ قَالُوْا: لاَ، فَهُمُ الْمُهَاجِرُوْنَ بِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْ يَكُفُّوْا عَنْهُمْ فَكَفَّوْا، ثُمَّ دَعاَهُمْ فَزَادَهُمْ، فَقاَلَ: أَفَرَضِيْتُمْ؟ قَالُوْا: نَعَمْ،

قَالَ: اِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضاَكُمْ؟ قَالُوْا: نَعَمْ، فَخَطَبَ فَقَالَ: أَرَضِيْتُمْ؟ قَالُوْا: نَعَمْ»

‘Qishash dia ya Rasulullah saw’. Rasulullah saw bersabda: ‘Kalian akan mendapatkan begini dan begini’. Namun mereka tidak rela. Rasulullah saw tetap saja mengatakan, ‘Kalian akan mendapatkan begini dan begini’. Akhirnya mereka mau menerimanya. Rasulullah saw pun bersabda: ‘Sesungguhnya aku berbicara dengan orang banyak, dan aku akan memberitahukan mereka dengan kerelaanmu?’. Mereka menjawab: ‘Ya’. Setelah itu Rasulullah saw berkhutbah, yang dalam khutbahnya beliau mengatakan: ‘Orang-orang yang datang kepadaku tadi bermaksud menuntut hukuman, lalu kutawarkan kepada mereka begini-dan begini. Dan akhirnya mereka mau menerimanya. Apakah kalian juga mau menerimanya?’ Mereka menjawab: ‘Tidak mau’. Kemudian orang-orang Muhajirin bermaksud memukul mereka. Tetapi mereka diperintahkan oleh Rasulullah saw untuk menahan diri, dan akhirnya merekapun mau menahan diri. Mereka kemudian dipanggil Rasulullah saw dan diberi tambahan (diyat). Setelah itu beliau bertanya lagi, ‘Apakah kalian mau menerimanya?’ Mereka menjawab: ‘Ya mau’. Lalu Rasulullah saw berkhutbah lagi yang diantara isinya beliau bertanya: ‘Apakah kalian mau menerimanya?’ Mereka menjawab: ‘Ya mau’.

Wajhul istidlal dengan hadits ini adalah, orang-orang itu mendatangi Rasulullah saw dalam kapasitas beliau sebagai hakim, dimana mereka menuntut hukuman qawad (qishash), yakni membunuh si pembunuh, dengan kapasitas mereka sebagai wali dari pihak yang terbunuh. Rasulullah saw bermaksud mengalihkan mereka agar mereka menuntut diyat saja atau memberikan maaf. Akan tetapi mereka menolak sejumlah tawaran Rasulullah saw kepada mereka, agar mereka mau menerimanya (rela). Namun, mereka mau menerima tawaran beliau pada tawaran yang kedua kalinya. Tetapi keridlaan mereka hanya di hadapan beliau saja. Disini tidak ada bukti bahwa mereka telah ridla. Seandainya qadliy boleh memutuskan (perkara) berdasarkan pengetahuannya, tentu Rasulullah saw akan menerima pemaafan dari mereka, dan memutuskan untuk memberikan sejumlah diyat yang mereka setujui. Akan tetapi beliau saw menyampaikan di hadapan masyarakat, bahwa mereka telah ridla, agar masyarakat menyaksikan keridlaan mereka. Pada saat mereka mengingkari bahwa mereka telah ridla, Rasulullah saw membiarkannya ketika mereka mengingkarinya. Beliau tidak memutuskan (perkara) dengan pengetahuannya, bahwa mereka telah ridla, meskipun mereka telah menerima (ridla) di hadapan beliau. Oleh karena itu beliau mengulangi tawarannya lagi dan memberi mereka tambahan (diyat). Kemudian beliau mengumumkan kepada masyarakat. Dan akhirnya merekapun ridla. Lalu, segera setelah masyarakat menyaksikan keridlaan mereka, Rasulullah saw memutuskan untuk memberi mereka sejumlah diyat yang telah mereka setujui, dan menerima pengampunan dari mereka.

Riwayat ini menjadi dalil bahwa seorang qadliy tidak boleh memutuskan perkara dengan pengetahuannya. Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw pernah melaksanakan li’an antara al-‘Ajlani dan isterinya. Kemudian berkatalah Syaddad bin al-Had bahwa wanita itu adalah wanita yang dikatakan Rasulullah saw:

«لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا؟ قال: لاَ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كاَنَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي اْلإِسْلاَمِ»

‘Sekiranya aku boleh merajam seseorang tanpa bukti, niscaya wanita itu telah aku rajam’. Syaddad berkata, ‘Tidak, sebab wanita itu telah menyatakan (masuk) Islam’. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas berkata:

«لاَ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي اْلإِسْلاَمِ السُّوْءَ»

‘Tidak, wanita itu telah menampakkan perilaku buruk di dalam Islam’.

Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah saw bersabda:

«لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا اَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ فُلاَنَةً، فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرَّيْبَةُ فِي مَنْطِقَهَا وَهَيْأَتِهَا وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا»

‘Seandainya aku boleh merajam seseorang tanpa ada bukti, sungguh aku akan merajam fulanah itu. Tetapi lantaran dalam pembicaraan dan gerak geriknya nampak meragukan dan juga orang yang masuk (bersetubuh) padanya itu, maka (dia tidak dirajam)’. (HR. Ibnu Majah).

Wajhul istidlal dengan hadits ini adalah, Rasulullah saw telah mengetahui bahwa wanita yang telah disebutnya adalah pezina. Beliau mengetahui hal itu dari laki-laki yang menyetubuhi wanita itu, dan dari pembicaraan dan gerak geriknya. Jadi, tidak diragukan lagi dari gerak gerik dan perilakunya menunjukkan bahwa wanita itu adalah pezina. Lalu bagaimana jika manusia menyaksikan laki-laki yang menyetubuhi wanita tersebut, seperti yang tampak dari sifat-sifat wanita itu bahwa dia adalah pelacur (pezina). Ibnu Abbas juga berkata:

«كَانَتْ تُظْهِرُ فِي اْلإِسْلاَمِ السُّوْءَ»

‘Wanita itu menampakkan perilaku buruk dalam Islam’.

Dengan kata lain, wanita itu telah menampakkan perkara-perkara keji, yakni bahwa wanita itu adalah wanita yang gemar berzina. Semua itu telah diketahui. Ini juga ditunjukkan oleh sabda Rasulullah saw:

«لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا اَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ فُلاَنَةً»

‘Seandainya aku boleh merajam seseorang tanpa adanya bukti, sungguh aku akan merajam fulanah itu’.

Perkataan ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw mengetahui bahwa wanita itu pezina, dan harus dikenai hukum rajam. Akan tetapi karena tidak ada bukti, beliau saw tidak merajamnya. Ini menunjukkan bahwa seorang qadliy tidak boleh memutuskan suatu perkara dengan pengetahuannya. Ini juga dilakukan oleh Abubakar. Beliau tidak memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya. Dari Syihab dari Zaid bin as-Shalat, bahwa Abubakar as-Shiddiq berkata:

«لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً عَلَى حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ مَا أَخَذْتُهُ وَلاَ دَعَوْتُ لَهُ اَحَدًا حَتَّى يَكُوْنَ مَعِيْ غَيْرِيْ»

‘Seandainya aku melihat seorang laki-laki melanggar had dari hudud Allah, maka aku tidak akan menghukum atau menuntutnya dengan seorang saja, sampai ada orang lain di sisiku’.

Ada yang menyatakan bahwa dalil-dalil ini (hanya berlaku) dalam kasus ‘uqubat. Haditsnya Aisyah dalam perkara jinayat, hadits Ibnu Abbas dalam masalah hudud. Dalil yang berbicara dalam topik tertentu, maka dalil itu khusus berlaku untuk topik tersebut. Oleh karena itu dalil-dalil ini hanya layak dijadikan dalil bahwa seorang qadliy tidak boleh memutuskan perkara dengan pengetahuannya dalam perkara ‘uqubat, dan tidak berlaku untuk perkara lainnya. Sedangkan dalam masalah muamalah memerlukan dalil lain yang menunjukkan hal itu. Jawaban atas pertanyaan diatas adalah sebagai berikut. Haditsnya Aisyah ra tidak hanya berbicara dalam kasus uqubat saja, akan tetapi juga berbicara dalam kasus uqubat dan harta. Sebab, pertanyaan Rasulullah saw mengandung pemaafan dari qishash dan tawaran harta yang mereka setujui. Tatkala Rasulullah saw memberitahu kepada masyarakat bahwa mereka telah ridla untuk memberi maaf, dan ridla terhadap harta yang hendak diberikan kepada mereka. Rasulullah saw berkata:

«اِنَّ هَؤُلاَءِ الَّذِيْنَ أَتَوْنِيْ يُرِيْدُوْنَ الْقَوْدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضَوْا»

‘Mereka mendatangiku untuk meminta qishash (qawad). Kemudian aku menawarkan begini dan begini kepada mereka, dan mereka (akhirnya) mau menerima’.

Artinya, mereka ridla untuk memberi maaf dari qawad dan mengambil sejumlah harta yang telah mereka setujui. Tatkala mereka menolaknya, Rasulullah saw memberi tambahan (harta) kepada mereka. Setelah itu, beliau memberitahu masyarakat atas tambahan harta tersebut, kemudian beliau bertanya, ‘Apakah kalian ridla?’, yakni ridla dengan sejumlah harta setelah diberi tambahan oleh Rasulullah saw. Karena mereka mau menerima setelah diberi tambahan. Rasulullah saw tidak memutuskan untuk memberi maaf, kecuali setelah beliau mengumumkan kepada masyarakat agar mereka menyaksikannya. Beliau juga tidak memutuskan untuk memberi sejumlah harta yang telah mereka setujui (di hadapan Rasul saja), sebab mereka telah menolaknya di hadapan masyarakat. Selanjutnya Rasul menambahkan harta kepada mereka, barulah beliau memutuskan dengan keputusan tersebut, setelah beliau saw memberitahukan kepada masyarakat bahwa mereka menerima (ridla). Oleh karena itu, hadits ini bisa digunakan sebagai dalil, baik dalam kasus harta maupun uqubat. Hadits ini juga menjadi dalil tidak bolehnya seorang qadliy memutuskan suatu perkara dengan pengetahuannya.

            Ada yang menyatakan bahwa Rasulullah saw pernah memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya. Dari Abu Hurairah berkata:

«جَاءَ رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ r فَقاَلَ لِلْمُدَعِّي: أَقِمِ الْبَيِّنَةِ، فَلَمْ

يُقِمْهَا، فَقَالَ ِلْلآخَرِ: احْلِفْ، فَحَلَفِ بِاللهِ الَّذِي لاَ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ ماَ لَهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ، فَقاَلَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ r: قَدْ فَعَلْتَ، وَلَكِنْ غُفِرَ لَكَ بِاِخْلاَصِ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ»

‘Dua orang laki-laki yang bersengketa datang kepada Rasulullah saw. Kemudian beliau berkata kepada penuntut, ‘Tunjukkan buktinya’. Orang itu tidak bisa menunjukkan buktinya. Lalu beliau berkata kepada pihak lainnya, ‘Bersumpahlah’. Orang itupun lalu besumpah atas nama Allah yang tiada tuhan kecuali Dia, yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Rasulullah berkata kepadanya, ‘Engkau telah melaksanakannya, akan tetapi Allah telah mengampunimu dengan keikhlasan Laa ilaha illallah’.

Dalam riwayat Imam Hakim dikatakan:

«بَلْ هُوَ عِنْدَكَ ادْفَعْ اِلَيْهِ حَقَّهُ، ثُمَّ قَالَ شَهَادَتُكَ اَنْ لاَ اِلَهَ اللهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنِكَ»

‘Akan tetapi dia tergantung kepada engkau. Aku akan memberikan kepadanya haknya’. Lalu beliau bersabda: ‘Syahadatmu tidak ada tuhan kecuali Allah sebagai (denda) atas sumpahmu’.

Dalam riwayat Ahmad dikatakan:

«فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ r فَقَالَ: اَنَّهُ كَاذِبٌ اَنَّ لَهُ عِنْدَهُ حَقَّهُ، فَاَمَرَهُ اَنْ يُعْطِيَهُ حَقَّهُ وَكَفَّارَةُ يَمِيْنِهِ مَعْرِفَتُهُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ»

‘Kemudian turunlah Jibril as kepada Nabi saw dan berkata, ‘Sesungguhnya ia berdusta, sesungguhnya pada dirinya terdapat hak’. Kemudian Rasulullah saw memerintahkannya untuk memberikan haknya dan membayar kafarat atas sumpahnya tidak ada tuhan selain Allah’.

Hadits-hadits ini –menurut mereka– merupakan dalil bolehnya seorang qadliy memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya. Rasulullah saw telah memutuskan perkara dengan pengetahuannya setelah munculnya sebab syar’iy yang mewajibkan untuk menolak dakwaan, yaitu sumpah. Oleh karena itu yang tepat adalah, seorang qadliy boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya sebelum ia terlanjur menjatuhkan vonis. Jawaban atas argumentasi ini bisa ditinjau dari dua sisi. Pertama, hadits tersebut telah dicela oleh Ibnu Hazm. Di dalamnya terdapat Abi Yahya, dan dia dikenal suka berbohong. Hadits tersebut juga dicela oleh Ibnu Abi Hathim. Sebab di dalamnya ada riwayat Syu’bah dari Atha bin Su’aib dari al-Bukhtari bin ‘Ahd dari Abu az-Zubair. Adapun riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari riwayatnya Ibnu Abbas, maka di dalam hadits tersebut (dalam sanadnya) terdapat Atha bin as-Saaib. Yang berkomentar dalam hal ini tidak hanya seorang saja. Sanad hadits ini tercela (cacat), sehingga harus ditolak dan tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Kedua, seandainya hadits ini shahih, maka pengetahuan yang didapatkan Rasulullah saw dalam perkara ini datang dari jalan wahyu. Maka, informasi yang datang dari wahyu harus diamalkan. Sehingga bukti maupun sumpah harus ditolak. Wahyu adalah informasi yang paling benar (terpercaya). Pengetahuan yang bisa dijangkau oleh Rasulullah saw tidak boleh dianalogkan dengan pengetahuan yang diperoleh dari wahyu. Selanjutnya, pengetahuan yang diperoleh melalui wahyu khusus hanya untuk Rasulullah saw saja. Hal ini termasuk kekhususan bagi beliau. Oleh karena itu umatnya tidak diperintahkan untuk mencontohnya. Hadits ini tidak bisa dijadikan dalil untuk hukum syara jika dinisbahkan kepada umat Islam. Walhasil, hadits ini tidak layak diijadikan sebagai dalil atas bolehnya seorang qadliy memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya.

            Ada juga yang menyatakan bahwa Rasulullah saw telah memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya dalam perkara nafkah (pemberian nafkah) dengan menunjuk pada kasusnya Hindun, isteri Abu Sufyan. Dimana Rasulullah saw telah mengijinkan Hindun mengambil nafkah untuk mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan anaknya dengan cara yang ma’ruf. Sesungguhnya Rasulullah saw menjatuhkan vonis bagi Hindun dan anaknya yang wajib diberi nafkah, berdasarkan pengetahuan beliau bahwa Hindun adalah isteri dari Abu Sufyan. Dalam memutuskan perkara itu beliau tidak memerlukan bukti. Jadi –menurut mereka-, dalam kasus nafkah, seorang qadliy boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya dalam nafkah. Jawaban atas argumentasi ini adalah. Bahwa sebenarnya Hindun tidak memperkarakan Abu Sufyan kepada Rasulullah saw, sehingga kejadian tersebut bisa dikategorikan dalam kasus peradilan dan hukum. Hindun hanya bertanya kepada Rasulullah saw, apakah dirinya boleh mengambil harta Abu Sufyan, sebab Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir. Kemudian Rasulullah saw menjawab pertanyaan Hindun tersebut dengan sabdanya: ‘Ambillah apa yang engkau dan anakmu perlukan dengan cara yang ma’ruf’. Ucapan Rasul ini merupakan jawaban atas sebuah pertanyaan, atau fatwa. Sedangkan ucapan seorang mufti (pemberi fatwa) diberikan berdasarkan perkiraan benarnya ucapan dari orang yang meminta fatwa. Jadi, Rasulullah saw tidak memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya. Akan tetapi beliau hanya menjawab pertanyaan. Oleh karena itu, hadits ini tidak layak dijadikan sebagai dalil atas bolehnya seorang qadliy memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya.

            Berdasarkan hal itu, seorang qadliy tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya, baik dalam perkara hudud, jinayat, amwal (harta), muamalah dan pengelolaan (tasharruf), berdasarkan haditsnya Aisyah ra dan Ibnu Abbas ra. Namun demikian, seorang qadliy wajib mencari bukti dan ia tidak boleh memutuskan perkara kecuali dengan bukti. Rasulullah saw telah bersabda:

«شَاهِدَاكَ اَوْ يَمِيْنُهُ»

‘Kesaksianmu atau sumpahmu’.

Beliau juga bersabda:

«وَلَيْسَ لَكَ اِلاَّ ذَلِكَ»

‘Tidak ada hak bagi kalian kecuali itu (sumpah dan bukti)’.

PENGLIHATAN DAN KESAKSIAN QADLIY

            Seorang qadliy diakui bahwa dirinya seorang qadliy jika ia berada di dalam sidang pengadilan. Apabila dirinya tidak berada di dalam sidang pengadilan maka ia tidak diakui sebagai qadliy. Sebab, majlis syar’iy, yakni sidang pengadilan merupakan salah satu syarat sahnya peradilan. Dari Abdullah bin Zubair, ia berkata:

«قَضَى رَسُوْلُ اللهِ r اَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحاَكِمِ»

‘Rasulullah saw memutuskan agar kedua belah pihak yang bersengketa duduk di hadapan beliau’.

Hadits ini merupakan dalil bahwa seorang qadliy hanya memutuskan perkara di dalam sidang pengadilan, dimana di dalamnya duduk dua orang yang bersengketa di hadapannya. Jika di dalam sidang tersebut qadliy menyaksikan suatu perkara dengan jalan memeriksanya, dan ia memperolah pengetahuan terhadap sesuatu itu, atau ia menyaksikan sesuatu, maka observasi dan kesaksiannya ini boleh digunakan untuk memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya. Sebab, pengetahuannya itu ia dapatkan di dalam sidang pengadilan. Hal ini seperti halnya ilmu (keyakinan/pengetahuan) yang diperolehnya dalam pembuktian, atau pengetahuan (keyakinan) yang diperolehnya di dalam sumpah. Dan ini tidak termasuk dalam, ‘keputusan qadliy berdasarkan pengetahuannya’. Sesungguhnya kasus seperti ini bukanlah keputusan yang ditetapkan berdasarkan pengetahuan qadliy, akan tetapi keputusan yang telah dibuktikan oleh qadliy dalam sidang peradilan. Seandainya qadliy menyaksikan (memeriksa) anak perempuan di dalam sidang pengadilan, dan ternyata ia dapati bahwa anak perempuan itu sudah baligh, atau seandainya qadliy memeriksa barang di dalam sidang pengadilan, kemudian ia mendapati bahwa barang itu hilang atau rusak, maka jika ia memutuskan perkara didasarkan pada hal-hal semacam itu, keputusannya tetap sah. Keputusannya itu didasarkan kepada pengetahuannya, yakni memutuskan perkara yang didasarkan pada bukti-bukti: Yaitu, pada saat terungkap baginya bahwa anak perempuan itu ternyata telah baligh, atau ternyata barang itu telah rusak.

Adapun jika seorang qadliy melihat atau menyaksikan sesuatu di diluar sidang pengadilan, dan semakin memperkuat kesaksiannya itu, maka ia tidak boleh memutuskan berdasarkan pengetahuan dan kesaksiannya itu. Apabila ia memutuskan berdasarkan hal itu, berarti dirinya telah memutuskan berdasarkan pengetahuannya, dan ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu jika seorang qadliy melihat atau menyaksikan sesuatu di luar sidang pengadilan, maka ia tidak boleh memutuskan berdasarkan penglihatan dan kesaksian yang ia dapatkan di luar sidang pengadilan. Kecuali, jika hal itu terjadi di dalam sidang pengadilan. Dan qadliy melihat dan menyaksikannya disitu, atau ada bukti yang mendukung hal itu. Pengetahuan dan kesaksian qadliy hanya diakui, dan ia boleh memutuskan berdasarkan hal itu, jika itu terjadi di dalam sidang pengadilan. Contohnya, kesaksian yang didapatkan dari pendengaran. Qadliy tidak boleh merajam seseorang atau menuduh bahwa orang tersebut pezina, karena ia melihatnya berzina. Qadliy juga tidak boleh menceraikan laki-laki dari isterinya dan menuduh, karena ia telah mendengar bahwa laki-laki itu telah mentalak isterinya. Qadliy juga tidak boleh menjilid seseorang dan menuduhnya, karena ia telah menyaksikan orang tersebut meminum khamar. Maka penglihatan, pendengaran dankesaksiannya tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk memutuskan perkara, selama hal itu terjadi di luar sidang pengadilan. Kesaksian hanya akan diakui jika terjadi di dalam sidang pengadilan saja. Pada dasarnya, hal ini tidak ubahnya dengan pembuktian, pengakuan dan sumpah. Pembuktian, pengakuan dan sumpah tidak akan diakui jika terjadi di luar sidang pengadilan. Demikian pula penglihatan, kesaksian dan pendengaran.

            Ini jika dinisbahkan kepada pengadilan yang di dalamnya ada dua orang yang bersengketa. Lain halnya dengan pengadilan yang di dalamnya tidak dijumpai dua orang yang bersengketa, yaitu peradilan hisbah dan peradilan mukhalafat. Dalam hal ini, penglihatan dan kesaksian tetap diakui dimanapun hal itu terjadi. Sebab, dalam peradilan itu tidak disyaratkan adanya sidang pengadilan. Majlis (sidang) nya bisa terjadi setiap saat. Hadits telah menyatakan:

«قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْقَاضِى»

‘Rasulullah saw telah memutuskan perkara dimana dua orang yang bersengketa itu duduk di hadapan qadliy’.

Mafhumnya adalah, jika yang berperkara hanya satu orang, maka tidak disyaratkan duduk di hadapan qadliy. Rasulullah saw sendiri memutuskan perkara pada saat beliau (sedang) berhenti (berjalan) maupun berbaring. Kadang-kadang beliau juga menjatuhkan vonis di dalam sebuah sidang pengadilan, di pasar dan lain-lain. Pada saat Rasulullah saw berada di pasar, beliau mendapati makanan yang basah berada di dalam seonggok makanan. Lalu beliau memerintahkan agar makanan basah itu ditaruh di bagian atas, sehingga orang-orang bisa melihatnya. Adalah beliau saw, tatkala memeriksa seonggok makanan, saat itu beliau tengah berjalan di dalam pasar. Sementara makanan itu dipajang untuk dijual. Tatkala beliau mendapati penjual makanan itu, beliau memerintahkan agar makanan yang basah di taruh di bagian atas. Beliau memutuskan perkara tersebut di saat beliau tengah berada di pasar, dan tidak berada di dalam ruang sidang peradilan. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak mensyaratkan adanya sidang pengadilan dalam perkara hisbah. Ini juga menunjukkan bahwa keputusan qadliy yang didasarkan pada kesaksian dan pengamatan, adalah sah. Rasulullah saw telah menyaksikan seonggok makanan, lalu beliau menyaksikan bahwa penampilan luar makanan itu tidak basah. Kemudian beliau memeriksanya dan mendapati di bagian bawahnya terdapat makanan yang basah. Maka, beliau memutuskan perkara tersebut berdasarkan pengamatan dan kesaksiannya.

Oleh karena itu, pengamatan dan kesaksian dalam perkara hisbah, adalah sah. Qadliy boleh memutuskan perkara berdasarkan pengamatan dan kesaksiannya dalam perkara hisbah dan seluruh kasus mukhalafat. Dengan demikian semua kasus yang di dalamnya tidak ada dua orang yang bersengketa, maka dalam kasus-kasus semacam itu pengamatan dan kesaksian sah digunakan untuk memutuskan perkara. Seorang qadliy diperbolehkan memutuskan perkara dengan pengamatan dan kesaksiannya (dalam perkara seperti itu).

KETERANGAN DAN PEMERIKSAAN

            Keterangan adalah pemberitahuan atas suatu perkara dari perkara-perkara tertentu. Pemeriksaan adalah sifat bagi fakta tertentu, seperti tanah, pabrik industri, tempat tinggal dan lain-lain. Adapun mengenai keterangan, di dalamnya tidak disyaratkan harus berasal dari sesuatu yang meyakinkan. Boleh saja berasal dari dugaan. Alasannya, keterangan (ikhbar) berbeda dengan kesaksian. Keterangan masih mengandung kebenaran maupun kedustaan. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa kecenderungan dari sebuah informasi (berita) masih mungkin mengandung kebenaran dan kedustaan. Demikian pula halnya dengan keterangan. Oleh karena itu, pada keterangan, di dalamnya tidak disyaratkan syarat-syarat seperti dalam kesaksian. Pada keterangan –misalnya- tidak disyaratkan jumlah tertentu. Bahkan, keterangan dari seorang saja sudah dianggap cukup, jika qadliy merasa puas dengan keterangan tersebut. Pada keterangan juga tidak disyaratkan adanya (sifat) adil. Setiap orang boleh menyampaikan keterangan, baik adil ataupun tidak. Jadi, sama saja, apakah orang itu termasuk orang yang diterima kesaksiannya atau ditolak. Seorang ayah boleh memberi keterangan tentang nafkah anak perempuannya. Seorang pesaing boleh saja menyampaikan keterangan tentang harga barang kepada saingannya. Demikianlah, orang-orang yang memberi keterangan (mukhbir) tidak harus orang-orang yang ahli. Kadang-kadang orang yang memberi keterangan itu termasuk orang yang ahli, kadang-kadang juga bukan. Yang penting mereka mengetahui sesuatu yang diinformasikannya. Mereka adalah orang-orang yang memberi keterangan dan mereka bukanlah orang-orang yang ahli. Nafkah isteri, harga barang, sewa rumah, mahar mitsli, dan lain-lain digunakan oleh qadliy untuk memutuskan suatu perkara, didasarkan pada keterangan dari si pemberi keterangan. Bukan didasarkan pada kesaksian si mukhbir. Hal-hal yang memerlukan keterangan, di dalamnya tidak boleh ada kesaksian. Kesaksiannya tidak akan diterima. Sebab, tujuannya bukan untuk membuktikan dakwaan, melainkan menilai sesuatu. Hal ini hanya bisa terjadi jika ada keterangan dari si mukhbir. Semua perkara yang memerlukan keterangan dari si mukhbir, maka keterangan yang disampaikan satu seorang, dua orang ataupun lebih, akan diterima.

            Seperti halnya keterangan, dari sisi sama-sama sebagai sebuah keterangan, pada pemeriksaan tidak disyaratkan jumlah dan (sifat) adil. Perbedaan antara keterangan dan pemeriksaan adalah, keterangan tidak perlu diminta oleh qadliy dari si mukhbir, agar mukhbir memahami sesuatu kemudian ia baru memberi tahu kepada qadliy. Si mukhbir itu sendiri yang menyampaikan berita yang ia ketahui kepada qadliy. Tidak perlu dilihat lagi, apakah ia mengetahuinya setelah qadliy meminta untuk mengkajinya, setelah itu baru ia mengetahuinya, seperti halnya mahar mitsli; atau ia mengetahuinya begitu saja tanpa ada permintaan dari qadliy, seperti informasi tentang nafkah, dan lain-lain.

Berbeda halnya dengan pemeriksaan. Pemeriksaan tidak akan sah kecuali berdasarkan permintaan dari qadliy. Seandainya ada seorang laki-laki mendatangi qadliy dan berkata: ‘Rumah si fulan adalah legal, atau tanah si fulanah itu sebenarnya tanah janda yang tidak dibangun, atau pabrik si fulan itu tidak beres’, dan lain-lain, atau pemeriksaan-pemeriksaan lain yang tidak diminta oleh qadliy, maka semua itu tidak sah. Pemeriksaan semacam ini tidak diakui. Karena, pemeriksaan itu bisa berubah-ubah dan berbeda-beda tergantung perubahan-perubahannya di setiap waktu. Jadi, seorang qadliy tidak mungkin memutuskan perkara berdasarkan pemeriksaan yang berubah-ubah, bahwa pengamatannya adalah seperti ini, kecuali jika orang tersebut memberi kesaksiannya, atau mendengar keterangan dari orang yang memberi kesaksian di hadapan qadliy tatkala ia memberi keterangan. Oleh karena itu qadliy harus meminta si mukhbir untuk bersaksi sebelum menyampaikan informasi yang diperolehnya dalam pemeriksaannya. Informasi yang diperoleh dari pemeriksaan tidak sah kecuali bila qadliy memerintahkannya untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan informasi, sehingga informasi tentang suatu fakta itu sampai di hadapan qadliy, sebagaimana ketika ia berhadapan dengan informasi tersebut. Dengan demikian, perlu perintah dari qadliy untuk melakukan pemeriksaan. Selain itu, jika si mukhbir berkata bahwa ia telah berhasil mengungkap informasi atas tanah sebelum ia datang di dalam sidangnya qadliy, dan pada saat itu dia telah menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada qadliy, maka secara otomatis qadliy akan menerima informasi hasil pemeriksaan itu. Sebab, hal itu merupakan informasi dari hasil pemeriksaan yang diperoleh tatkala ia berhadapan dengan informasi, sehingga di dalamnya tidak memungkinkan berubah-ubah lagi.

 DOKUMEN-DOKUMEN TERTULIS

             Sesungguhnya firman Allah Swt:

]إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ[

‘Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya’. (TQS. al-Baqarah [2]: 282)

Ini merupakan perintah Allah kepada hambaNya yang mukmin jika satu dengan yang lainnya melakukan muamalah dalam waktu tertentu, hendaknya menuliskannya. Hal itu dilakukan agar kadar dan waktu muamalah itu bisa diingat. Juga agar saksi-saksi bisa lebih ingat apa yang tertuang dalam muamalah tersebut. Catatan tertulis ini tidak lain adalah dokumen yang digunakan oleh pemilik sahnya untuk membuktikan hak-haknya. Dengan demikian dokumen merupakan salah satu bukti dari bukti-bukti yang ada. Tatkala Allah Swt memerintahkan untuk mencatat dan berfirman: ‘fa aktubuhu’. Semua itu untuk memperkuat dan mengingat. Berdasarkan hal ini dokumen-dokumen tertulis merupakan bagian dari bukti, karena Allah telah memerintahkannya.

            Selama perintah untuk mencatat datang dalam bentuk umum (fa aktubuhu), maka perintah tersebut mencakup seluruh catatan, mencakup pula seluruh dokumen-dokumen tertulis. Meskipun demikian, Syari’ tidak menjelaskan secara rinci macam-macam dokumen tertulis. Karena hukumnya datang dalam bentuk umum, maka fakta tentang dokumen-dokumen tertulis itulah yang akan menjelaskan jenis-jenis dokumen tertulis itu. Orang yang mengkaji tentang fakta dokumen-dokumen tertulis yang telah diketahui sampai hari ini, menjumpai ada tiga macam (yaitu): dokumen yang bertanda tangan, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh instansi resmi ataupun instansi swasta, atau dokumen-dokumen biasa tanpa tanda tangan.

 DOKUMEN YANG BERTANDA TANGAN

             Semua dokumen yang bertanda tangan diperlakukan sama, apakah penandatanganannya itu terjadi di hadapan pencatat yang adil atau di hadapan instansi resmi, atau ditandatangani oleh pemiliknya sendiri tidak di hadapan instansi resmi, semuanya dianggap sebagai pengakuan tertulis, dan di atasnya diberlakukan hukum-hukum tentang pengakuan. Penandatanganan yang dilakukan di hadapan penulis yang adil atau instansi resmi tidak berimplikasi apapun, kecuali sekedar memudahkan untuk membuktikan kejadian yang telah lalu. Namun demikian, semuanya behukum sama, yaitu pengakuan tertulis. Pengakuan tertulis tidak ubahnya seperti pengakuan lisan. Tidak ada perbedaan diantara keduanya sama sekali.

            Adapun jika dinisbahkan kepada pembuktian tanda tangan. Apabila seseorang mengaku bahwa itu adalah tanda tangannya, maka terbuktilah tanda tangan itu. Dengan sendirinya terbukti pula pengakuannya. Jadi, pengakuannya bahwa tanda tangan itu adalah tanda tangannya merupakan pengakuan terhadap harta, perkawinan, talak, ruju’, jual beli, hibah dan lain-lain, yang disebut dalam dokumen bertanda tangan itu. Selain itu jika seseorang mengakui tanda tangannya, tetapi ia mengingkari hutang, atau hal-hal lain yang tertulis dalam dokumen itu, dan yang diingkarinya itu dibenarkan oleh penuntut dalam dakwaannya, maka dalam kondisi seperti ini pengakuan terhadap tanda tangan tersebut bukanlah pengakuan terhadap apa-apa yang tercantum di dalam dokumen. Maka, apapun yang tercantum dalam dokumen itu tidak bisa diambil sebagai bukti. Seperti halnya seseorang yang dituduh memiliki hutang sekian, kemudian disodorkan dokumen yang ditanda tanganinya, lalu ia mengakui tanda tangan itu (adalah tanda tangannya), namun ia berkata, ‘Aku menandatangani dokumen itu dengan tujuan agar ia bisa memperoleh dokumen itu dari bank, akan tetapi aku tidak memiliki nilai (harga) ini’. Kemudian hal itu dibenarkan oleh si penuntut. Maka pengakuannya terhadap harga tersebut membatalkan dan menolak dakwaan, meskipun dirinya mengakui telah menandatangani. Adapun jika penuntut tidak membenarkan ucapan tersebut, maka dalam kondisi semacam itu ucapan-ucapan (tertuduh) tidak bernilai sama sekali. Pengakuannya bahwa tanda tangan itu adalah tanda tangannya dianggap sebagai pengakuan terhadap apa yang tercantum di dalam dokumen. Sehingga pengingkarannya tidak bernilai sama sekali. Dirinya juga tidak diminta untuk menunjukkan bukti, bahwa apa yang tercantum dalam dokumen bukanlah tanggungannya. Sebab, pembuktian tidak ditegakkan (ditujukan) atas sebuah pengingkaran. Penuntut juga tidak disumpah. Karena, orang yang disumpah tatkala bukti yang disodorkannya lemah adalah pada saat adanya bukti, hanya saja bukti tersebut lemah. Meskipun demikian, penuntut tidak diminta untuk menyampaikan bukti secara mutlak. Oleh karena itu, penuntut tidak akan disumpah. Ia hanya diharuskan membuktikan apa yang tercantum di dalam dokumen dengan sekedar pengakuan terhadap tanda tangan.

            Jika ia tidak mengakui tanda tangan itu dengan pengingkarannya, atau pemilik tanda tangan pergi ataupun mati, maka secara otomatis dokumen itu tidak berlaku. Dokumen tersebut tidak lagi dianggap sebagai pengakuan tertulis. Dibutuhkan bukti lain untuk membuktikan dokumen tersebut. Disini tidak bisa dikatakan bahwa dokumen itu tetap berlaku, jika tanda tangannya itu telah diketahui dan terkenal. Masalahnya, meskipun tanda tangannya masyhur akan tetapi mungkin saja palsu. Jadi, masih mengandung keraguan. Kaedah masyhur menyatakan, jika bukti masih mengandung kesamaran/keraguan, maka berdalil dengan bukti itu batal. Demikian juga halnya dengan tanda tangan. Juga tidak bisa dikatakan bahwa tanda tangan itu kan bisa diserahkan kepada orang yang ahli untuk menelitinya. Sebab, perkataan orang yang ahli hanyalah sekedar keterangan bukan kesaksian, sehingga tidak layak dijadikan sebagai bukti untuk menunjang dakwaan. Namun demikian, jika pada saat penandatanganan itu ada bukti yang datangnya dari dua orang saksi yang meyakinkan bahwa orang tersebut membubuhkan tanda tangannya di depan kedua saksi dan atas kesaksian keduanya, maka barulah terbukti bahwa tanda tangan itu adalah tanda tangannya, sama terbuktinya jika ia mengakuinya dengan lisan. Bukti disini tegak atas perbuatan si penandatangan, bukan atas tanda tangannya.

            Hal-hal diatas berlaku untuk seluruh dokumen. Apakah itu dokumen keuangan atau surat-surat pribadi. Juga berlaku untuk dokumen-dokumen yang disebut dengan surat-surat tertulis (biasa), wasiat, atau pengakuan kebenaran. Dokumen-dokumen semacam itu merupakan pengakuan tertulis. Walaupun dalam surat-surat biasa tetap disyaratkan bahwa surat itu harus berinisial atau ditujukan kepada seseorang. Syarat lainnya adalah inisialnya harus jelas dan tidak samar. Jika surat-surat itu tidak ditujukan kepada seseorag, maka surat-surat semacam ini bukanlah dokumen tertulis. Adapun telegram, maka ia tidak dianggap sebagai bagian dari dokumen tertulis, meskipun aslinya tersimpan di kantor telegram dan di atasnya dibubuhi tanda tangan. Alasannya, telegram tidak ditandatangani oleh si pengirimnya dengan disaksikan oleh pegawai resmi. Disamping itu pegawai telegram tidak pernah memeriksa si penandatangan. Oleh karena itu telegram tidak dianggap sebagai dokumen. Jika si terdakwa mengakui telegram itu, maka secara otomatis qadliy memtuskan hukum dengan pengakuan dari terdakwa, bukan dengan telegram.

 DOKUMEN-DOKUMEN RESMI

             Dokumen resmi adalah dokumen yang dibuat oleh pegawai pemerintah berdasarkan bidang mereka masing-masing, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen semacam ini bisa digunakan untuk memutuskan perkara tanpa perlu pembuktian dari pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut. Dokumen itu berlaku selama tidak terbukti kepalsuannya. Keterangan, keputusan, akte nikah, lembar talak, akte kelahiran, serta dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi resmi negara diakui sebagai bukti atas apa yang tersebut di dalamnya, tanpa perlu pembuktian lagi terhadap apa yang tercantum di dalamnya. Dokumen-dokumen seperti itu tidak perlu dibuktikan.

Adapun salinan (copy) dari dokumen-dokumen tersebut, maka salinannya tidak berlaku, kecuali setelah ada pembuktian bahwa salinan tersebut sesuai dengan dokumen asli yang dikeluarkan oleh pegawai pemerintah. Pembuktiannya tidak cukup dengan hanya adanya stempel instansi dan tanda tangan pegawai yang mengeluarkan dokumen tersebut. Pegawai yang mengeluarkan dokumen itu harus juga menginformasikan di hadapan qadliy bahwa salinan tersebut sesuai dengan dokumen asli yang tersimpan setelah dilakukan perbandingan (pencocokan). Jika ini tidak terpenuhi, salinan itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti. Untuk melakukan pencocokan, cukup dilakukan oleh seorang pegawai saja. Sebab, dalam pemberian informasi ini tidak disyaratkan jumlah tertentu.

Adapun mengenai gambar foto dari dokumen, padanya diberlakukan hukum dokumen, bukan hukum salinan. Alasannya, gambar foto merupakan foto dari sesuatu, dan bukan salinan dari dokumen. Gambar foto merupakan foto dari dokumen asli. Untuk membuktikan bahwa gambar foto tersebut merupakan foto dari dokumen asli, maka pencocokannya dengan dokumen asli harus dilakukan di depan qadliy atau wakilnya. Namun, jika salah satu pihak yang bersengketa mengakui bahwa gambar foto tersebut benar, yakni sama dengan yang asli, maka pengakuannya itu sudah dianggap cukup, dan gambar foto itu diakui sebagai dokumen.

DOKUMEN YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI SWASTA

            Dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh instansi swasta tidak sekuat dokumen-dokumen resmi. Namun demikian dokumen-dokumen semacam itu dianggap bagian dari dokumen tertulis, yang termasuk sebagai salah satu jenis bukti. Qadliy boleh bersandar kepada dokumen-dokumen semacam itu, jika salah satu pihak yang bersengketa mengakui dokumen tersebut. Pada saat itulah dokumen-dokumen semacam ini bisa menjadi bukti bagi orang yang mengajukannya. Kertas-kertas (dokumen) hisabat yang dikeluarkan oleh instansi mudaqiqi al-hisabat, ijazah yang dikeluarkan sekolah-sekolah swasta, paspor dari kedutaan besar dan lain-lain, dianggap sebagai kertas biasa, bukan dokumen. Meski apa yang tercantum di dalamnya bisa dianggap sebagai bukti bagi orang yang mengajukannya. Karena, tatkala ia mengajukan surat-surat tersebut, berarti ia mengakui kebenaran apa yang tercantum di dalamnya, jika ia berargumentasi dengan surat-surat tersebut. Apabila pihak lain yang bersengketa mengakui, maka surat itu bisa dijadikan sebagai hujjah.

 DOKUMEN BIASA TANPA TANDA TANGAN

             Dokumen-dokumen biasa adalah surat-surat yang ditulis oleh seseorang dengan tulisan tangannya, atau dia adalah orang yang mendiktekan tentang hutangnya di hadapan penulis, atau surat-surat yang dibuatnya, atau ia menyuruh orang lain untuk membuatkan surat bagi dirinya. Semua ini adalah dokumen-dokumen biasa, sama seperti surat-surat yang tidak ditanda tangani, termasuk (seperti) daftar belanjaan, dan lain-lain. Dokumen-dokumen seperti itu dihukumi sama seperti hukum bagi dokumen-dokumen yang ditandatangani. Tulisan-tulisan tangan tidak ubahnya dengan tanda tangan. Hukumnya seperti hukum pengakuan tertulis. Jika ia mengaku bahwa tulisan tersebut adalah tulisannya, atau ia mengaku bahwa dirinya yang memerintahkan untuk menuliskannya, atau ia yang mendiktekkannya di depan penulis, atau yang lain, maka semua ini seperti halnya pengakuan terhadap tanda tangan. Pengakuannya terhadap dokumen-dokumen tersebut merupakan pengakuan terhadap apa yang tercantum di dalam dokumen tertulis itu, atau sesuatu yang tertulis dalam dokumen tersebut. Oleh karena itu orang tersebut terikat dengan dokumen yang telah diakuinya itu.

Sama seperti dokumen-dokumen tadi adalah rangkuman atau susunan daftar, serta kode-kode yang ditulis diatas dokumen yang didasarkan pada istilah-istilah perdagangan, atau istilah-istilah yang diakui oleh orang-orang yang membuat istilah-istilah tersebut. Dokumen-dokumen seperti ini diperlakukan sama seperti terhadap dokumen-dokumen yang ditandatangani. Sebab, tulisan tangan tidak ubahnya dengan tanda tangan.

 DOKUMEN LUAR NEGERI

             Dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi-instansi resmi negara asing, jika pembuatannya sejalan dengan undang-undang negara mereka, diakui sebagai bagian dari bukti. Karena, seorang muslim boleh berhukum dengan hukum-hukum mereka di darul kufur (dalam perkara administratif-pent). Jika pembuatan dokumen-dokumen tersebut terjadi di darul kufur atau di negara asing sesuai dengan undang-undang negara itu, maka dokumen semacam ini dianggap seperti dokumen yang dibuat di darul Islam. Akan tetapi tetap diperlukan pembuktian bahwa dokumen itu dikeluarkan dari instansi-instansi tersebut. Pembuktiannya cukup dari informasi orang-orang yang membuat dokumen tersebut. Pembuktian ini harus dilakukan di hadapan qadliy oleh pegawai-pegawai dari darul kufur tersebut. Atau di hadapan orang-orang yang ditunjuk oleh qadliy untuk mendengarkan informasi tersebut. Pengakuan dari instansi-instansi resmi negara asing terhadap dokumen tersebut sudah cukup untuk dijadikan sebagai bukti.

PENGAJUAN DOKUMEN

            Pada dasarnya, dokumen itu berada di tangan si penuntut. Jika dokumen itu berada di tangannya, maka dokumen itu bisa menjadi bukti. Kecuali jika ia telah mengajukannya kepada qadliy dan sudah berada di dalam berkas dakwaan sampai qadliy mengeluarkan keputusannya. Ia tidak berhak meminta kembali dokumen itu sebelum ada keputusan. Karena, dokumen tersebut adalah bukti. Bukti harus tetap terjaga sampai dikeluarkannya suatu keputusan. Harus diperhatikan, jika seorang saksi mencabut kembali kesaksiannya sebelum ada keputusan dari hakim, maka kesaksiannya dalam hukum tersebut dianggap tidak ada. Demikian pula halnya dengan dokumen. Meskipun demikian, tidak ada yang bisa mencegah qadliy untuk mengambil salinan dari si penuntut. Jika dokumen itu tidak berada di tangan si penuntut, maka penuntut harus bisa menghadirkan dokumen tersebut. Bila ia tidak bisa menyerahkannya, maka perlu dilihat. Apabila dokumen itu tidak ada di instansi-instansi resmi, juga tidak ada di tangan si penuntut, dalam kondisi semacam ini ia dianggap tidak memiliki bukti, selama ia tidak bisa menyerahkan dikumen tersebut. Namun, jika dokumen itu ada di instansi-instansi resmi, maka sidang harus membuatkan ketetapan agar instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut menyerahkannya, baik diminta oleh si penuntut ataupun tidak diminta, selama ia mengalami kesulitan untuk mengajukan dokumen tersebut.

            Jika dokumen itu berada di tangan si tertuduh, sementara si penuntut meminta agar dokumen tersebut diserahkan kepadanya, maka hal ini perlu dilihat. Apabila tertuduh mengakui bahwa dokumen itu memang berada di tangannya, dengan pengakuan bahwa dokumen itu adalah dokumen (yang dimaksudkan oleh si penuntut), maka tetuduh harus mengajukan dokumen tersebut. Jika tertuduh tidak bisa mengajukannya, maka ketidakmampuan tertuduh untuk mengajukan dokumen itu dianggap hanya pengakuan terhadap keberadaan dokumen itu saja. Secara otomatis dokumen tersebut dianggap seperti telah diajukan dari si penuntut, akan tetapi dengan rincian yang diakui oleh si tertuduh. Apabila tertuduh mengingkari dokumen itu berada di tangannya, ini juga perlu dilihat. Jika si penuntut memiliki salinannya, maka si penuntut diberi beban untuk membuktikan dokumen tersebut kepada si tertuduh. Jika pembuktiannya lemah, maka tertuduh harus disumpah. Jika tertuduh mau bersumpah, maka dokumen itu ditolak meskipun salinannya ada. Jika si tertuduh menolak untuk bersumpah, maka qadliy menganggap bahwa salinan yang ada di tangan si penuntut itu benar, sesuai dengan dokumen aslinya. Qadliy mengakui salinan itu sebagai bukti untuk menguatkan dakwaan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: